Ensiklopedi – Sekolapedia

Tekan Enter untuk memulai pencarian cepat.

Kembali ke Ensiklopedia Arsip Wikipedia Indonesia

Kementerian Indonesia

Sebagian dari artikel ini (yang berkaitan dengan informasi mengenai daftar kementerian) memerlukan pemutakhiran informasi. Harap perbarui artikel dengan menambahkan informasi terbaru yang tersedia. (Oktober 2024)

Politik dan Ketatanegaraan Republik Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Artikel ini adalah bagian dari seri

Hukum
Ideologi Pancasila
Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Perundang-Undangan Ketetapan MPR (Tap MPR) Undang-Undang (UU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kabupaten/Kota
Hirarki Lembaga Negara Organ Lapis Pertama Organ Lapis Kedua Organ Lapis Ketiga
Pemerintahan Pusat
Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketua: Ahmad Muzani (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Puan Maharani (PDI-P) Dewan Perwakilan Daerah Ketua: Sultan Bachtiar Najamudin (Independen)
Eksekutif Presiden Indonesia Prabowo Subianto Djojohadikusumo (Gerindra) Riwayat Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka (Independen) Riwayat Kabinet Petahana: Merah Putih Menteri Pejabat setingkat menteri
Yudikatif Mahkamah Agung Ketua: Sunarto Mahkamah Konstitusi Ketua: Suhartoyo Komisi Yudisial Ketua: Amzulian Rifai Badan peradilan (di bawah Mahkamah Agung) Peradilan umum Peradilan agama Peradilan tata usaha negara Peradilan militer Khusus: Pengadilan khusus
Lembaga Lain Badan Pemeriksa Keuangan Ketua: Isma Yatun Lembaga menurut UUD secara implisit Dewan Pertimbangan Presiden Komisi Pemilihan Umum Bank Indonesia Alat Negara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemerintahan Daerah
Pembagian Administratif Provinsi Khusus: Daerah Khusus Daerah Istimewa Daftar: Umum Ibu Kota Lambang IPM PDRB Titik Tertinggi Kabupaten Kota Khusus: Kabupaten administrasi Kota administrasi Daftar: Umum Provinsi Lambang Hanya Kabupaten Waktu Pembentukan Hanya Kota Provinsi Luas Wilayah Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Hari Jadi Wilayah Metropolitan Kecamatan Desa/kelurahan Daftar Istilah Khusus
Kepala Daerah Gubernur Daftar: Petahana Riwayat Wakil gubernur Riwayat Bupati Daftar: Riwayat Wakil bupati Riwayat Wali Kota Daftar: Riwayat Wakil wali kota Riwayat
Legislatif Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daftar Kabupaten/Kota Daftar
Politik Praktis
Pemilihan Umum Pemilihan Legislatif 2029 2024 2019 2014 2009 2004 1999 1997 1992 1987 1982 1977 1971 1955 Pemilihan Presiden 2029 2024 2019 2014 2009 2004 Tak langsung: 1999 1998 1993 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1945
Pemilihan Lokal Pemilihan Legislatif Daerah 1957–1958 Pemilihan Kepala Daerah 2029 2024 2020 2018 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 Undang-Undang Daerah Pemilihan
Partai Politik Daftar partai Pemimpin partai Tokoh Partai Komposisi dalam DPR Koalisi Sayap Pemuda Partai yang Bubar
Kebijakan luar negeri
Hubungan internasional Bilateral (negara individu) Multilateral Keanggotaan: ASEAN PBB APEC G20 Nonblok WTO BRICS Kerja sama: Uni Eropa
Perwakilan Diplomatik Dari Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsulat Jenderal Konsulat Untuk Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsuler di Surabaya
Portal Indonesia Portal Politik Negara lainnya Atlas
l b s

Kementerian di Indonesia adalah lembaga eksekutif dalam lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia. Menteri merupakan bagian dari kabinet. Dalam Kabinet Merah Putih, terdapat 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian.

Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran

Landasan hukum

Kementerian Negara diatur dalam Bab V Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Pengaturan dasar mengenai kementerian dijelaskan dalam Undang-Undang Kementerian Negara yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024.^[1] Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres). Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, organisasi kementerian negara diatur dalam Perpres Nomor 140 Tahun 2024.^[2]

Pembentukan kementerian

Suatu kementerian dibentuk untuk membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ada tiga jenis urusan pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini.

Jenis urusan	Bidang urusan	Kelompok kementerian
Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945	Luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan^[3]	Kementerian kelompok I
Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945	Agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan^[4]	Kementerian kelompok II
Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah	Perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal^[5]	Kementerian kelompok III

Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 (yaitu luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan) harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri. Sementara itu, setiap urusan pemerintahan pada kelompok kedua dan ketiga tidak harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri, tetapi dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas; cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas; kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau perkembangan lingkungan global.^[6] Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, presiden juga dapat membentuk kementerian koordinasi.^[7] Kementerian-kementerian tersebut dibentuk paling lama 14 hari kerja sejak presiden mengucapkan sumpah/janji,^[8] dengan jumlah seluruh kementerian maksimum 34 kementerian.^[9]

Pengubahan dan pembubaran kementerian

Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 (yaitu urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan) tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.^[10]^[11] Kementerian-kementerian selain itu dapat diubah dan/atau dibubarkan oleh presiden. Pengubahan (akibat pemisahan atau penggabungan) serta pembubaran kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kecuali pembubaran kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keamanan, dan keuangan yang harus dilakukan dengan persetujuan DPR.^[12]^[13]

Daftar saat ini

Artikel utama: Daftar kementerian di Indonesia

Bagian ini memerlukan pemutakhiran informasi. Harap perbarui artikel dengan menambahkan informasi terbaru yang tersedia. (Oktober 2024)

Setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Sesuai dengan perubahan nomenklatur terbaru Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024,^[14] nama kementerian-kementerian diuraikan sebagai berikut:

Kementerian Koordinator

Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya, yang terdiri atas:

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Kementerian Koordinator Bidang Pangan

Kementerian Kelompok I

Kementerian Kelompok I merupakan Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden terbaru disebut Kementerian Kelompok I. Kementerian Kelompok I mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan/ atau suburusan pemerintahan tertentu untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yang terdiri atas:

Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Pertahanan

Kementerian Kelompok II

Kementerian Kelompok II merupakan Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden terbaru disebut Kementerian Kelompok II. Kementerian Kelompok II mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan/ atau suburusan pemerintahan tertentu untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yang terdiri atas:

Kementerian Agama
Kementerian Hukum
Kementerian Hak Asasi Manusia
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Kementerian Keuangan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Kementerian Kebudayaan
Kementerian Kesehatan
Kementerian Sosial
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran
Kementerian Perindustrian
Kementerian Perdagangan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kementerian Transmigrasi
Kementerian Perhubungan
Kementerian Komunikasi dan Digital
Kementerian Pertanian
Kementerian Kehutanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Kementerian Haji dan Umrah

Kementerian Kelompok III

Kementerian Kelompok III merupakan Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden terbaru disebut Kementerian Kelompok III. Kementerian Kelompok III mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan/atau suburusan pemerintahan tertentu untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yang terdiri atas:

Kementerian Sekretariat Negara
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Investasi dan Hilirisasi
Kementerian Koperasi
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kementerian Pariwisata
Kementerian Ekonomi Kreatif
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Pemuda dan Olahraga

Matriks Kelompok dan Lingkup Koordinasi

Berdasarkan kelompok dan lingkup koordinasinya, kementerian di Indonesia dapat ditabulasikan dalam matriks berikut ini.^[15]

Kelompok	Koordinasi oleh kementerian koordinator
Kelompok	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kementerian Koordinator Bidang Pangan	Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
Kelompok I	Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan	—	—	—	—	—	—	—
Kelompok II	Kementerian Komunikasi dan Digital	Kementerian Hukum Kementerian Hak Asasi Manusia Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	Kementerian Perdagangan Kementerian Perindustrian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Perhubungan Kementerian Transmigrasi	Kementerian Agama Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kementerian Kebudayaan Kementerian Haji dan Umrah	Kementerian Sosial Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Pertanian Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kehutanan	Kementerian Keuangan
Kelompok III	—	—	Kementerian Investasi dan Hilirisasi Kementerian Pariwisata	—	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Koperasi Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Ekonomi Kreatif	Kementerian Lingkungan Hidup	Kementerian Sekretariat Negara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Susunan organisasi

Artikel utama: Organisasi kementerian negara Indonesia

Lihat pula: Daftar susunan organisasi kementerian negara Republik Indonesia

Kementerian dipimpin oleh menteri yang tergabung dalam sebuah kabinet. Presiden juga dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Susunan organisasi kementerian adalah sebagai berikut:

Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya dan/atau ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945:
- unsur pimpinan: Menteri;
- unsur pembantu pimpinan: Sekretariat Jenderal;
- unsur pelaksana: Direktorat Jenderal;
- unsur pengawas: Inspektorat Jenderal;
- unsur pendukung: Badan dan/atau Pusat; dan
- unsur pelaksana tugas pokok di daerah atau unit vertikal.
Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah
- Pimpinan: Menteri;
- Pembantu pimpinan: Sekretariat Kementerian;
- Pelaksana: Deputi;
- Pengawas: Inspektorat; dan
Kementerian koordinator:
- Pimpinan: Menteri koordinator;
- Pembantu pimpinan: Sekretariat Kementerian Koordinator;
- Pelaksana: Deputi; dan
- Pengawas: Inspektorat

Sejarah

Dalam perjalanannya, nomenklatur lembaga yang dipimpin oleh menteri berubah-ubah dan tidak seragam. Pada masa Orde Baru, nomenklatur yang digunakan adalah "departemen", "kantor menteri negara", dan "kantor menteri koordinator". Setelah Reformasi 1998 istilah "kementerian negara" dan "kementerian koordinator" mulai digunakan, sedangkan istilah "departemen" tetap dipertahankan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, seluruh nomenklatur diseragamkan menjadi "kementerian" saja, seperti pada masa awal kemerdekaan. Proses pergantian nomenklatur ini mulai dilakukan pada masa Kabinet Indonesia Bersatu II.^[16]^[17]^[18]

Banyak kementerian telah mengalami berbagai perubahan, yang meliputi penggabungan, pemisahan, pergantian nama, dan pembubaran (baik sementara atau permanen). Jumlah kementerian hampir selalu berbeda-beda dalam setiap kabinet, mulai dari yang hanya berjumlah belasan hingga pernah mencapai ratusan, sebelum akhirnya ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yaitu maksimum 34 kementerian. Pembatasan tersebut berjalan selama era Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, sebelum kemudian dihapus pada UU Nomor 61 Tahun 2024.^[19]

Tabel berikut ini menggambarkan perbandingan nama kementerian (atau nomenklatur lain yang dipimpin oleh menteri) dari masa ke masa pada era Reformasi.

Era Reformasi
B.J. Habibie	Abdurrahman Wahid	Megawati Soekarnoputri	Susilo Bambang Yudhoyono		Joko Widodo		Prabowo Subianto
Kabinet Reformasi Pembangunan	Kabinet Persatuan Nasional	Kabinet Gotong Royong	Kabinet Indonesia Bersatu	Kabinet Indonesia Bersatu II	Kabinet Kerja	Kabinet Indonesia Maju	Kabinet Merah Putih
36 menteri	35 menteri	30 menteri	34 menteri	34 menteri	34 menteri	34 menteri	49 menteri
Kementerian koordinator
Politik dan Keamanan	Politik dan Keamanan → Politik, Sosial, dan Keamanan	Politik dan Keamanan	Politik, Hukum, Keamanan	Politik, Hukum, Keamanan	Politik, Hukum, Keamanan	Politik, Hukum, Keamanan	Politik dan Keamanan
Politik dan Keamanan	Politik dan Keamanan → Politik, Sosial, dan Keamanan	Politik dan Keamanan	Politik, Hukum, Keamanan	Politik, Hukum, Keamanan	Politik, Hukum, Keamanan	Politik, Hukum, Keamanan	Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Ekonomi, Keuangan, dan Industri	Ekonomi, Keuangan, dan Industri	Perekonomian	Perekonomian	Perekonomian	Perekonomian	Perekonomian	Perekonomian
Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan	Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (digabungkan pada perombakan I)	Kesejahteraan Rakyat	Kesejahteraan Rakyat	Kesejahteraan Rakyat	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan		Kesejahteraan Rakyat	Kesejahteraan Rakyat	Kesejahteraan Rakyat	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Pemberdayaan Masyarakat
—	—	—	—	—	—	—	Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
—	—	—	—	—	—	—	Pangan
—	—	—	—	—	Kemaritiman dan Sumber Daya	Kemaritiman dan Investasi	—
Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara	—	—	—	—	—	—	—
Departemen, Kementerian Negara, atau Kementerian
Dalam Negeri	Dalam Negeri → Dalam Negeri dan Otonomi Daerah	Dalam Negeri	Dalam Negeri	Dalam Negeri	Dalam Negeri	Dalam Negeri	Dalam Negeri
Luar Negeri	Luar Negeri	Luar Negeri	Luar Negeri	Luar Negeri	Luar Negeri	Luar Negeri	Luar Negeri
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan
Agama	Agama	Agama	Agama	Agama	Agama	Agama	Agama
Agama	Agama	Agama	Agama	Agama	Agama	Agama	Haji dan Umrah
Agraria	—	—	—	—	Agraria dan Tata Ruang	Agraria dan Tata Ruang	Agraria dan Tata Ruang
Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara	Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara → dibubarkan	Badan Usaha Milik Negara	Badan Usaha Milik Negara	Badan Usaha Milik Negara	Badan Usaha Milik Negara	Badan Usaha Milik Negara	Badan Usaha Milik Negara → dibubarkan
Investasi		—	—	—	—	Investasi^[a]	Investasi dan Hilirisasi
Tenaga Kerja	Tenaga Kerja → Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan
Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan	Transmigrasi dan Kependudukan → Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Transmigrasi
—	Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (dibentuk saat perombakan I)	Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia	Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal → Pembangunan Daerah Tertinggal	Pembangunan Daerah Tertinggal	Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
Pertambangan dan Energi	Pertambangan dan Energi → Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral
Kehakiman	Hukum dan Perundang-Undangan → Kehakiman dan Hak Asasi Manusia	Kehakiman dan Hak Asasi Manusia	Hukum dan Hak Asasi Manusia	Hukum dan Hak Asasi Manusia	Hukum dan Hak Asasi Manusia	Hukum dan Hak Asasi Manusia	Hukum
							Hak Asasi Manusia
							Imigrasi dan Pemasyarakatan
Keuangan	Keuangan	Keuangan	Keuangan	Keuangan	Keuangan	Keuangan	Keuangan
—	Eksplorasi Laut → Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan
Kesehatan	Kesehatan → Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan
Penerangan	—	Komunikasi dan Informasi	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Digital
Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah	Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah → Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi
Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah		Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Usaha Mikro, Kecil. dan Menengah
Kehutanan dan Perkebunan	Kehutanan dan Perkebunan → Kehutanan	Kehutanan	Kehutanan	Kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kehutanan
Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lingkungan Hidup
Pariwisata, Seni, dan Budaya	Pariwisata dan Kesenian → Kebudayaan dan Pariwisata	Kebudayaan dan Pariwisata	Kebudayaan dan Pariwisata	Kebudayaan dan Pariwisata → Pariwisata dan Ekonomi Kreatif^[b]	Pariwisata	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata
Pariwisata, Seni, dan Budaya	Pariwisata dan Kesenian → Kebudayaan dan Pariwisata	Kebudayaan dan Pariwisata	Kebudayaan dan Pariwisata		Pariwisata	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Ekonomi Kreatif
Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum → dibubarkan	—	Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum
Perumahan Rakyat dan Permukiman	Permukiman dan Pengembangan Wilayah → Permukiman dan Prasarana Wilayah	Permukiman dan Prasarana Wilayah	Perumahan Rakyat	Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peranan Wanita	Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Wanita	Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga → dibubarkan	—	Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga
—	Pendayagunaan Aparatur Negara	Pendayagunaan Aparatur Negara	Pendayagunaan Aparatur Negara	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Perencanaan Pembangunan Nasional	—	Perencanaan Pembangunan Nasional	Perencanaan Pembangunan → Perencanaan Pembangunan Nasional^[c]	Perencanaan Pembangunan Nasional	Perencanaan Pembangunan Nasional	Perencanaan Pembangunan Nasional	Perencanaan Pembangunan Nasional
Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan Nasional	Pendidikan Nasional	Pendidikan Nasional	Pendidikan Nasional → Pendidikan dan Kebudayaan^[b]	Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan dan Kebudayaan → Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi^[a]	Pendidikan Dasar dan Menengah
					Pendidikan dan Kebudayaan		Kebudayaan
					Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi		Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Riset dan Teknologi	Riset dan Teknologi	Riset dan Teknologi	Riset dan Teknologi	Riset dan Teknologi	Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Riset dan Teknologi → digabung^[a]	Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan
Perindustrian dan Perdagangan	Perindustrian dan Perdagangan	Perindustrian dan Perdagangan	Perindustrian	Perindustrian	Perindustrian	Perindustrian	Perindustrian
Perindustrian dan Perdagangan	Perindustrian dan Perdagangan	Perindustrian dan Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan
Pertanian	Pertanian → Pertanian dan Kehutanan	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian
Sekretaris Negara	— (pejabat setingkat menteri)	— (pejabat setingkat menteri)	Sekretaris Negara	Sekretaris Negara	Sekretaris Negara	Sekretaris Negara	Sekretaris Negara
Sosial	—	Sosial	Sosial	Sosial	Sosial	Sosial	Sosial
Kependudukan	—	—	—	—	—	—	Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
—	—	—	—	—	—	—	Pelindungan Pekerja Imigran
Pangan dan Hortikultura	—	—	—	—	—	—	—
—	Masalah-Masalah Kemasyarakatan → dibubarkan	—	—	—	—	—	—
—	Otonomi Daerah → dibubarkan	—	—	—	—	—	—
—	Restrukturisasi Ekonomi Nasional (dibentuk pada perombakan I, dibubarkan pada perombakan II)	—	—	—	—	—	—

Catatan

1 2 3 Sejak 28 April 2021 dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021
1 2 Sejak 18 Oktober 2011 dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011
↑ Sejak 14 Oktober 2005 dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005

Lihat pula

Kabinet Indonesia
Daftar bekas jabatan politik di Indonesia
Lembaga Pemerintah Nonkementerian

Referensi

↑ "UU No. 61 Tahun 2024". JDIH BPK. Diakses tanggal 12 November 2024.
↑ "Perpres No. 140 Tahun 2024". JDIH BPK. Diakses tanggal 12 November 2024.
↑ UU 39/2008, Pasal 5 ayat (1).
↑ UU 39/2008, Pasal 5 ayat (2).
↑ UU 39/2008, Pasal 5 ayat (3).
↑ UU 39/2008, Pasal 13.
↑ UU 39/2008, Pasal 14.
↑ UU 39/2008, Pasal 16.
↑ UU 39/2008, Pasal 15.
↑ UU 39/2008, Pasal 17.
↑ UU 39/2008, Pasal 20.
↑ UU 39/2008, Pasal 19.
↑ UU 39/2008, Pasal 21.
↑ "Perpres No. 140 Tahun 2024". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2025-01-12.
↑ Humas (2024-10-22). "Inilah Kementerian Negara Kabinet Merah Putih". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diakses tanggal 2024-10-22.
↑ 'Departemen' ke 'Kementerian' Tambah Beban Anggaran Negara
↑ "Departemen Ganti Kementerian: Ganti Plang, Satu Huruf Beratnya 200 Kg". Diarsipkan dari asli tanggal 2010-01-09. Diakses tanggal 2010-01-06.
↑ Pemerintah Ubah Departemen Jadi Kementerian
↑ DA, Ady Thea. "6 Poin Penting Perubahan dalam UU Kementerian Negara". hukumonline.com (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2024-10-21. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)

Pranala luar

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008

Pemerintah Indonesia (2008), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (PDF), diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2020-12-24, diakses tanggal 2021-04-14
Pemerintah Indonesia (2019), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (PDF)
Pemerintah Indonesia (2021), Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (PDF)

Kementerian Indonesia

Daftar (termasuk logo-logonya)

Kementerian

Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	Dalam Negeri Luar Negeri Pertahanan Komunikasi dan Digital
Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan
Koordinator Bidang Perekonomian	Ketenagakerjaan Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Investasi dan Hilirisasi Pariwisata
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Agama Pendidikan Dasar dan Menengah Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kebudayaan Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pemuda dan Olahraga Haji dan Umrah
Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Agraria dan Tata Ruang Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Transmigrasi Perhubungan
Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Sosial Pelindungan Pekerja Migran Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Ekonomi Kreatif
Koordinator Bidang Pangan	Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan Lingkungan Hidup
Kementerian yang tidak dikoordinasikan kementerian koordinator	Sekretariat Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Perencanaan Pembangunan Nasional Keuangan

Lembaga Setingkat
Kementerian

Kejaksaan Agung
Tentara Nasional Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Badan Intelijen Negara
Kantor Staf Presiden
Badan Komunikasi Pemerintah
Dewan Ekonomi Nasional
Badan Siber dan Sandi Negara
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Badan Pusat Statistik
Otorita Ibu Kota Nusantara

Daftar Menteri Indonesia

Menteri serta Pejabat Setingkat Menteri
Menteri koordinator	Politik dan Keamanan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Perekonomian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Pemberdayaan Masyarakat Pangan
Menteri	Dalam Negeri Luar Negeri Pertahanan Komunikasi dan Digital Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Ketenagakerjaan Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Investasi dan Hilirisasi Pariwisata Agama Haji dan Umrah Pendidikan Dasar dan Menengah Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kebudayaan Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pemuda dan Olahraga Agraria dan Tata Ruang Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Transmigrasi Perhubungan Sosial Pelindungan Pekerja Migran Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Ekonomi Kreatif Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan Lingkungan Hidup Sekretaris Negara Keuangan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Perencanaan Pembangunan Nasional
Setingkat menteri	Jaksa Agung Panglima TNI Kapolri Kepala BIN Kepala Staf Kepresidenan Kepala Bakom Ketua DEN Kepala BSSN Kepala BPKP Kepala BPS
Pejabat lainnya terkait kabinet	Kepala BGN Seskab

Wakil Menteri (bukan anggota kabinet)

Wakil menteri

Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Koordinator Bidang Pangan
Dalam Negeri
Luar Negeri
Pertahanan
Komunikasi dan Digital
Hukum
Hak Asasi Manusia
Imigrasi dan Pemasyarakatan
Ketenagakerjaan
Perindustrian
Perdagangan
Energi dan Sumber Daya Mineral
Investasi dan Hilirisasi
Pariwisata
Agama
Pendidikan Dasar dan Menengah
Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Kebudayaan
Kesehatan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Pemuda dan Olahraga
Agraria dan Tata Ruang
Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Transmigrasi
Perhubungan
Sosial
Pelindungan Pekerja Migran
Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Koperasi
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Ekonomi Kreatif
Pertanian
Kehutanan
Kelautan dan Perikanan
Lingkungan Hidup
Sekretaris Negara
Keuangan
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Perencanaan Pembangunan Nasional

l b s Kabinet pemerintahan Indonesia
Era perjuangan kemerdekaan	Presidensial Sjahrir I Sjahrir II Sjahrir III Amir Sjarifuddin I Amir Sjarifuddin II Hatta I Darurat Hatta II
Era demokrasi parlementer	RIS (RI: Susanto · Halim) Natsir Sukiman-Suwirjo Wilopo Ali Sastroamidjojo I Burhanuddin Harahap Ali Sastroamidjojo II Djuanda
Era demokrasi terpimpin	Kerja I Kerja II Kerja III Kerja IV Dwikora I Dwikora II Dwikora III Ampera I Ampera II
Era Orde Baru	Pembangunan I Pembangunan II Pembangunan III Pembangunan IV Pembangunan V Pembangunan VI Pembangunan VII
Era reformasi	Reformasi Pembangunan Persatuan Nasional Gotong Royong Indonesia Bersatu I Indonesia Bersatu II Kerja Indonesia Maju Merah Putih
Lihat pula: Kementerian Indonesia

l b s Topik Indonesia
Sejarah Nusantara (pra-Indonesia)	Garis waktu Prasejarah Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Islam Kerajaan Kristen Era kolonial Portugis Era VOC Era Hindia Belanda Era pendudukan Jepang
Sejarah Indonesia	Sejarah nama Proklamasi Era transisi Revolusi nasional KMB Pengakuan Belanda Era RIS Era demokrasi liberal Dekret Presiden 5 Juli 1959 Pemilihan Umum 1955 Era demokrasi terpimpin Politik Mercusuar Trikora Konfrontasi ke Malaysia G30S Era orde baru Supersemar Pendudukan di Timor Timur Gerakan 1998 Era reformasi Referendum Timor Timur
Geografi	Air terjun Bendungan dan waduk Danau Pegunungan Gunung berapi Pulau dan kepulauan menurut provinsi abjad A-L M-Z Perairan Laut Pantai Selat Sungai Teluk Tanjung Tempat Titik-titik garis pangkal Wilayah
Politik dan pemerintahan	Ibu kota negara Lembaga negara Pemerintah Presiden Kementerian MPR DPR DPD Kekuasaan kehakiman MA MK KY BPK Perwakilan di luar negeri Kepolisian Militer Administratif (Provinsi Kabupaten/kota Kecamatan dan kelurahan/desa) Hubungan luar negeri Hukum Undang-undang Pemilu Partai politik Kewarganegaraan
Ekonomi	APBN APBD Bank Pasar modal IDX JFX Pariwisata Pertanian dan perkebunan Perusahaan BUMN Sains dan teknologi Transportasi Penerbangan Perkeretaapian
Demografi	Suku bangsa Bahasa nasional Bahasa daerah Agama Nama orang Tokoh Kesehatan Kesehatan hewan Pelayanan kesehatan Pendidikan Olahraga
Budaya	Seni Film Tari Sastra Musik Lagu Teater Bela diri Masakan Mitologi Permainan tradisional Busana daerah Arsitektur Bandar udara Pelabuhan Stasiun kereta api Terminal Pembangkit listrik Warisan Budaya UNESCO Wayang Batik Keris Angklung Tari Saman Noken
Simbol	Sang Saka Merah Putih Garuda Pancasila Ibu Pertiwi Nusantara
Flora dan fauna	Fauna Indonesia Binatang endemik Identitas nasional dan regional Flora Indonesia Tumbuhan endemik Identitas nasional dan regional Burung endemik Ikan Mamalia Reptil Cagar alam Suaka margasatwa Taman nasional Terumbu karang
Lainnya	Media Telekomunikasi Internet Permainan video Penyiaran Televisi Terestrial Berlangganan Radio Tanda kehormatan Kode pos Kode telepon Kode kendaraan Hari penting
Garis besar • Portal

Sumber data: id.wikipedia.org via REST API v1