Ensiklopedi – Sekolapedia

Tekan Enter untuk memulai pencarian cepat.

Kembali ke Ensiklopedia Arsip Wikipedia Indonesia

Daftar susunan organisasi kementerian negara Republik Indonesia

Di bawah ini adalah daftar Kementerian dan Susunan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia.

Kementerian

Kementerian kelompok I

Menurut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, kementerian kelompok I adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945.^[1]

Nama Kementerian	Susunan Organisasi	Pimpinan	Eselon^[2]	Dasar Hukum
Kementerian Dalam Negeri^[3]	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024
	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Kepala Badan	I.a
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Pemerintahan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik	Staf Ahli	I.b
Kementerian Luar Negeri^[4]				Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024
	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Pembangunan Manusia	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Manajemen	Staf Ahli	I.b
Kementerian Pertahanan	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024
	Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Sarana Pertahanan	Kepala Badan	I.a
	Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan	Kepala Badan	I.a
	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Kepala Badan	I.a
	Badan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pertahanan	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Politik	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Ekonomi	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Sosial	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Keamanan	Staf Ahli	I.b

Kementerian kelompok II

Kementerian kelompok II adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945.^[5]

Nama Kementerian	Susunan Organisasi	Pemimpin	Eselon^[6]	Dasar Hukum
Kementerian Agama	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024^[7]
	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	Staf Ahli	I.b
Kementerian Hukum	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024^[8]
	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Kepala Badan	I.a
	Badan Strategi Kebijakan Hukum	Kepala Badan	I.a
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi	Staf Ahli	I.b
Kementerian Hak Asasi Manusia	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024
	Inspektorat Jenderal	Inspektur	I.a
	Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia	Direktur Jenderal	I.a
	Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi dan Legislasi	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Staf Ahli	I.b
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024
	Inspektorat Jenderal	Inspektur	I.a
	Direktorat Jenderal Imigrasi	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Direktur Jenderal	I.a
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan	Kepala	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi	Staf Ahli	I.b
Kementerian Keuangan	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024^[9]
	Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Anggaran	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pajak	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan	Kepala Badan	I.a
	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan	Staf Ahli	I.b
Kementerian Kesehatan	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024
	Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan	Staf Ahli	I.b
Kementerian Sosial	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024
	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial	Staf Ahli	I.b
Kementerian Ketenagakerjaan	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024
	Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Sosial, Politik, dan Kebijakan Publik	Staf Ahli	I.b
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024^[10]
	Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Penempatan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pelindungan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pemberdayaan	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektur	I.a
	Staf Ahli Bidang Transformasi Digital	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga	Staf Ahli	I.b
Kementerian Perindustrian	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024^[11]
	Direktorat Jenderal Industri Agro	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	Kepala Badan	I.a
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Pendalaman, Penyebaran, dan Pemerataan Industri	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0	Staf Ahli	I.b
Kementerian Perdagangan	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024^[12]
	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	Kepala Badan	I.a
	Badan Kebijakan Perdagangan	Kepala Badan	I.a
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Pengamanan Pasar	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Manajemen, Tata Kelola, dan Hubungan Antar Lembaga	Staf Ahli	I.b
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024^[13]
	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	I.a
	Badan Geologi	Kepala Badan	I.a
	Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Kepala Badan	I.a
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Staf Ahli	I.b
Kementerian Pekerjaan Umum	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024^[14]
	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Kepala Badan	I.a
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan	Staf Ahli	I.b
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024^[15]
	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	I.a
	Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal	Kepala Badan	I.a
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi	Staf Ahli	I.b
Kementerian Transmigrasi	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024^[16]
	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	I.a
	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Lingkungan Hidup	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum	Staf Ahli	I.b
Kementerian Perhubungan	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024^[17]
	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Kebijakan Transportasi	Kepala Badan	I.a
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Logistik	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Kawasan dan Lingkungan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Keselamatan Transportasi	Staf Ahli	I.b
Kementerian Komunikasi dan Digital	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024^[18]
	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	I.a
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Hukum	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Teknologi	Staf Ahli	I.b
Kementerian Kehutanan	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024^[19]
	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga	Staf Ahli	I.b
Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024^[20]
	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Penataan Agraria	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	I.a
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi	Staf Ahli	I.b
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024^[21]
	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Khusus	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah	Kepala Badan	I.a
	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Teknologi Pendidikan	Staf Ahli	I.b
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024^[22]
	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	I.a
	Staf Ahli Bidang Regulasi	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Staf Ahli	I.b
Kementerian Kebudayaan	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024^[23]
	Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	I.a
	Staf Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Kebudayaan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Industri Kebudayaan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Media dan Komunikasi Publik	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Budaya dan Hubungan Internasional	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Protokoler dan Rumah Tangga	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Sejarah dan Pelindungan Warisan Budaya	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hukum dan Kekayaan Intelektual	Staf Ahli	I.b
	Pusat Data dan Informasi	Kepala
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024^[24]
	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	I.a
	Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan dan Tata Ruang	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat	Staf Ahli	I.b
Kementerian Pertanian	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024^[25]
	Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Hortikultura	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Perkebunan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Kepala Badan	I.a
	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi	Staf Ahli	I.b
Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024^[26]
	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	I.a
	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Kepala Badan	I.a
	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut	Staf Ahli	I.b
Kementerian Haji dan Umrah	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025
	Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pelayanan Haji	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	I.a
	Staf Ahli Bidang Manajemen dan Transformasi Layanan Publik	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga	Staf Ahli	I.b

Kementerian kelompok III

Kementerian kelompok III adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.^[27]

Kementerian / Lembaga	Unit Eselon I	Pemimpin	Eselon^[28]	Dasar Hukum
Kementerian Sekretariat Negara	Sekretariat Presiden	Sekretaris Presiden	I.a	Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024
	Sekretariat Wakil Presiden	Sekretaris Wakil Presiden	I.a
	Sekretariat Militer Presiden	Sekretaris Militer	I.a
	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	I.a
	Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	Deputi	I.a
	Inspektorat	Inspektur	I.a
	Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan	Staf Ahli	I.b
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	I.a	Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024^[29]
	Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pelayanan Publik	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah	Deputi	I.a
	Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Administrasi Negara	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Budaya Kerja	Staf ahli	I.b
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	I.a	Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024^[30] Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024^[31]
	Deputi Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pengendalian Penduduk	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pengendalian Penduduk	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Penggerakkan dan Peran Serta Masyarakat	Deputi	I.a
	Staf Ahli Bidang Hukum, Kelembagaan, dan Reformasi Birokrasi	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Pembangunan Kependudukan Berkelanjutan	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Rekayasa Sosial Keluarga	Staf ahli	I.b
Kementerian Lingkungan Hidup	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	I.a	Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024^[32] Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024^[33]
	Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Deputi	I.a
	Inspektorat	Inspektur	I.a
	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Lingkungan	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanakearagaman Hayati dan Sosial Budaya	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Sumber Daya Pangan, Sumber Daya Alam, Energi, dan Mutu Lingkungan	Staf ahli	I.b
Kementerian Investasi dan Hilirisasi	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	I.a	Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024^[34] Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024^[35]
	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Deputi	I.a
	Inspektorat	Inspektur	I.a
	Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan Penanaman Modal	Staf ahli	I.b
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	I.a	Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024^[36]
	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Deputi	I.a
	Inspektorat	Inspektur	I.a
	Staf Ahli Bidang Partisipati dan Lingkungan Strategis	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	Staf ahli	I.b
Kementerian Pemuda dan Olahraga	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	I.a	Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024^[37]
	Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga	Deputi	I.a
	Staf Ahli Bidang Inovasi Kepemudaan dan Keolahragaan	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Regulasi Kepemudaan dan Keolahragaan	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Transformasi dan Tata Kelola Birokrasi	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat, Daerah, dan Internasional	Staf ahli	I.b
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	I.a	Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024^[38] Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024^[39]
	Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Infrastruktur	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan	Deputi	I.a
	Inspektorat Utama	Deputi	I.a
	Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Inovasi Pendanaan Pembangunan	Staf ahli	I.b
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	I.a	Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024^[40]
	Deputi Bidang Usaha Mikro	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Usaha Kecil	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Usaha Menengah	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Kewirausahaan	Deputi	I.a
	Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga	Deputi	I.a
	Staf Ahli Bidang Usaha Rintisan dan Ekonomi Digital	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Publik	Staf ahli	I.b
Kementerian Koperasi	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	I.a	Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024^[41]
	Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pengawasan Koperasi	Deputi	I.a
	Inspektorat	Inspektur	I.a
	Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro	Deputi	I.a
	Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga	Staf ahli	I.b
Kementerian Pariwisata	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	I.a	Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024^[42]
	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Infrastruktur	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Industri dan Investasi	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pemasaran	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	Deputi	I.a
	Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Sinergi Kawasan Pariwisata	Staf ahli	I.b
Kementerian Ekonomi Kreatif	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	I.a	Peraturan Presiden Nomor 199 Tahun 2024^[43] Peraturan Presiden Nomor 200 Tahun 2024
	Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Kreativitas Media	Deputi	I.a
	Inspektorat	Inspektur	I.a
	Staf Ahli Bidang Riset, Pendidikan, dan Hubungan Kelembagaan	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Pendanaan dan Pembiayaan	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Sistem Pemasaran dan Infrastruktur	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Kekayaan Intelektual dan Transformasi Digital	Staf ahli	I.b

Kementerian koordinator

Kementerian koordinator adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya.^[44]

Kementerian / Lembaga	Unit Eselon I	Pemimpin	Eselon^[45]	Dasar Hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	Sekretariat Kementerian Koordinator	Sekretaris Kementerian	I.a	Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024^[46]
	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi	Deputi	I.a
	Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Transformasi Digital	Staf ahli	I.b
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	Sekretariat Kementerian Koordinator	Sekretaris Kementerian	I.a	Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024^[47]
	Deputi Bidang Koordinasi Hukum	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan	Deputi	I.a
	Inspektorat	Insptektur	I.a
	Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Transformasi Digital	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Reformasi Hukum	Staf ahli	I.b
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Sekretariat Kementerian Koordinator	Sekretaris Kementerian Koordinator	I.a	Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024^[48]
	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Deputi	I.a
	Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Transformasi Digital	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi	Staf ahli	I.b
	Inspektorat	Inspektur	I.a
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Sekretariat Kementerian Koordinator	Sekretaris Kementerian Koordinator	I.a	Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024^[49]
	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial	Deputi	I.a
	Inspektorat	Inspektur	I.a
	Staf Ahli Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya	Staf ahli	I.b
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Sekretariat Kementerian Koordinator	Sekretaris Kementerian Koordinator	I.a	Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024^[50]
	Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	Deputi	I.a
	Inspektorat	Inspektur	I.a
	Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Transformasi Digital	Staf ahli	I.b
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Sekretariat Kementerian Koordinator	Sekretaris Kementerian Koordinator	I.a	Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024^[51]
	Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu	Deputi	I.a
	Inspektorat	Inspektur	I.a
	Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat	Staf ahli	I.b
Kementerian Koordinator Bidang Pangan	Sekretariat Kementerian Koordinator	Sekretaris Kementerian Koordinator	I.a	Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024^[52]
	Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Deputi	I.a
	Inspektorat	Inspektur	I.a
	Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim	Staf ahli	I.b

Lembaga setingkat Kementerian

Kementerian / Lembaga	Susunan Organisasi	Pemimpin	Eselon^[53]	Dasar Hukum
Kejaksaan Agung Republik Indonesia^[54]	Wakil Jaksa Agung	Wakil Jaksa Agung	I.a	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017
	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Jaksa Agung Muda	I.a
	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen	Jaksa Agung Muda	I.a
	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum	Jaksa Agung Muda	I.a
	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	Jaksa Agung Muda	I.a
	Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Jaksa Agung Muda	I.a
	Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan	Jaksa Agung Muda	I.a
	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Pembinaan	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Intelijen	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Tindak Pidana Umum	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Tindak Pidana Khusus	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Pengawasan	Staf ahli	I.b
Kepolisian Negara Republik Indonesia^[55]	Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia	Wakil Kepala Kepolisian Negara	I.a	Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010
	Inspektorat Pengawasan Umum	Inspektur	I.a
	Inspektorat Pengawasan Umum	Wakil Inspektur	I.b
	Asisten Kapolri Bidang Operasi	Asisten Kapolri	I.a
	Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran	Asisten Kapolri	I.a
	Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia	Asisten Kapolri	I.a
	Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana	Asisten Kapolri	I.a
	Badan Intelijen dan Keamanan	Kepala Badan	I.a
	Badan Intelijen dan Keamanan	Wakil Kepala Badan	I.b
	Badan Pemelihara Keamanan	Kepala Badan	I.a
	Badan Pemelihara Keamanan	Wakil Kepala Badan	I.b
	Badan Reserse Kriminal	Kepala Badan	I.a
	Badan Reserse Kriminal	Wakil Kepala Badan	I.b
	Lembaga Pendidikan Kepolisian	Kepala Lembaga	I.a
	Divisi Profesi dan Pengamanan	Kepala Divisi	I.b
	Divisi Hukum	Kepala Divisi	I.b
	Divisi Hubungan Masyarakat	Kepala Divisi	I.b
	Divisi Hubungan Internasional	Kepala Divisi	I.b
	Divisi Teknologi Informasi Kepolisian	Kepala Divisi	I.b
	Korps Lalu Lintas	Kepala Korps	I.b
	Korps Brigade Mobil	Kepala Korps	I.b
	Sekolah Staf dan Pimpinan	Kepala	I.b
	Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian	Ketua	I.b
	Akademi Kepolisian	Gubernur	I.b
	Staf Ahli	Staf ahli	I.a / I.b
Kantor Staf Presiden	Deputi Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	Deputi	I.a	Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2026
	Deputi Bidang Perekonomian dan Pangan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Deputi	I.a

Lihat pula

Organisasi kementerian negara Indonesia

Referensi

Catatan kaki

↑ Perpres 7/2015, Pasal 2 ayat (2).
↑ Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintah secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
↑ "Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri". Diarsipkan dari asli tanggal 2015-02-09. Diakses tanggal 2015-02-03.
↑ Struktur Organisasi Kementerian Luar Negeri^{[pranala nonaktif permanen]}
↑ Perpres 7/2015, Pasal 2 ayat (3).
↑ Kementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
↑ "Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama" (PDF). Diarsipkan dari asli tanggal 2015-09-28. Diakses tanggal 2024-12-14.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 5 November 2024. Diakses tanggal 17 Mei 2026.
↑ Peraturan Presiden PERPRES 158 TAHUN 2024
↑ Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 5 November 2024. Diakses 6 November 2024
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 5 November 2024. Diakses tanggal 11 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2024 Tentang Kementerian Perdagangan". aringan Dokumentasi dan Informasi Hukum - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 5 November 2024. Diakses tanggal 5 November 2024.
↑ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
↑ Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 5 November 2024. Diakses tanggal 15 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 172 Tahun 2024 tentang Kementerian Transmigrasi". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 5 November 2024. Diakses tanggal 15 Mei 2026.
↑ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 2024 Tentang Kementerian Perhubungan
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 5 November 2024. Diakses tanggal 16 Mei 2026.
↑ Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. 26 Maret 2020. Diakses tanggal 4 April 2026.
↑ Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
↑ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
↑ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2024 Tentang Kementerian Kebudayaan
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 8 November 2024. Diakses tanggal 20 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian" (PDF). Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 5 November 2024. Diakses tanggal 29 Mei 2026.
↑ Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
↑ Perpres 7/2015, Pasal 2 ayat (4).
↑ Kementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Dalam Rangka Penajaman Koordinasi, dan Sinkronisasi Program Pemerintah
↑ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
↑ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 180 Tahun 2024 Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
↑ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 181 Tahun 2024 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
↑ "Perpres No. 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup". JDIH BPK. 5 November 2024. Diakses tanggal 27 November 2024.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 14 September 2020. Diakses tanggal 5 November 2024.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirasi". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 5 November 2024. Diakses tanggal 5 November 2024.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 185 Tahun 2024 Badan Koordinasi Penanaman Modal". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 5 November 2024. Diakses tanggal 5 November 2024.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 5 November 2024. Diakses tanggal 15 Mei 2026.
↑ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 187 Tahun 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga
↑ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
↑ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 8 November 2024. Diakses tanggal 31 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 8 November 2024. Diakses tanggal 15 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 8 November 2024. Diakses tanggal 14 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 199 Tahun 2024 tentang Kementerian Ekonomi Kreatif". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 8 November 2024. Diakses tanggal 14 Mei 2026.
↑ Perpres 7/2015, Pasal 48.
↑ Kementerian Yang dibentuk Untuk Keperluan Sinkronisasi dan Koordinasi Urusan Kementerian
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 5 November 2024. Diakses tanggal 17 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. 5 November 2024. Diakses tanggal 5 November 2024.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. 5 November 2024. Diakses tanggal 13 Mei 2026.
↑ Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 5 November 2024. Diakses tanggal 13 April 2026.
↑ Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
↑ Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan
↑ Lembaga Yang Dipimpin Pejabat Setingkat Menteri
↑ Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia^{[pranala nonaktif permanen]}
↑ Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia^{[pranala nonaktif permanen]}

Daftar pustaka

Pemerintah Indonesia (2015), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (PDF)

Sumber data: id.wikipedia.org via REST API v1