Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
Gedung Kemenko Perekonomian RI (2022)
Gambaran umum
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Bidang tugas	Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian
Susunan organisasi
Menteri Airlangga Hartarto Sekretaris Kementerian Susiwijono Moegiarso Inspektorat - Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan Kerja Sama Ekonomi & Investasi Raden Edi Prio Pambudi Perniagaan & Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon Energi & Sumber Daya Mineral Elen Setiadi Industri, Ketenagakerjaan, & Pariwisata Dida Gardera (Plt.) Staf Ahli Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi - Konektivitas dan Pengembangan Jasa Dida Gardera Transformasi Digital Rizal Edwin Manansang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi - Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Perindustrian • Kementerian Perdagangan • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Kementerian Badan Usaha Milik Negara • Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal • Kementerian Pariwisata
Alamat
Kantor pusat	Gedung Ali Wardhana Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat 10710[1]
Situs web	ekon.go.id
Kantor pusat
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 6°10′12.724″S 106°50′15.706″E / 6.17020111°S 106.83769611°E / -6.17020111; 106.83769611 Gedung Ali Wardhana Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat 10710[2]
Situs web
ekon.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (disingkat Kemenko Perekonomian) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang perekonomian. Kemenko Perekonomian dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) yang sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat oleh Airlangga Hartarto.

Sejarah

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terbentuk pada tanggal 25 Juli 1966 di pemerintahan transisi antara Soekarno dan Soeharto dan tergabung di dalam Kabinet Ampera I dengan nama Kementerian Ekonomi dan Keuangan yang pada saat itu dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX.^[3] Pada Oktober 1967, nomenklatur Industri masuk dalam lembaga ini sehingga menjadi Kementerian Ekonomi, Keuangan, dan Industri.

Dari Maret 1973 hingga 2000, lembaga ini beberapa kali mengalami perubahan nama, yakni Kantor Menteri Negara Ekonomi dan Keuangan (1973–1978); Kantor Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (1978–1983);^[4] Kantor Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan (1983–1993);^[5][6] Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan (1993–1998);^[7] Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (1998–1999);^[8] dan Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (1999–2000).^[9]

Pada Agustus 2000, terjadi penyederhanaan nama menjadi Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian. Pada Agustus 2001 hingga sekarang, kementerian ini bernama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pada Oktober 2014 di pemerintahan presiden ke-7 Joko Widodo, sebanyak 5 kementerian pindah dari koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.^[10][11] Sebanyak 3 kementerian yang pindah ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Perhubungan; dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.^[12] Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal pindah ke Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan nama nomenklatur Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.^[10][13] Sedangkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, pindah langsung di bawah koordinasi presiden

Pada Oktober 2024 di pemerintahan presiden ke-8 Prabowo Subianto terjadi perubahan struktur kementerian koordinator, sebanyak 2 deputi di kementerian koordinator ini dipindahkan ke kementerian koordinator lainnya serta 1 deputi dihapus.^[14] Deputi yang pindah ke kementerian lain, yakni Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis pindah ke Kementerian Koordinator Bidang Pangan;^[15] dan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang pindah ke Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.^[16] Sedangkan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan merupakan deputi yang dihapus, karena koordinasinya pindah langsung ke presiden, begitu pula dengan Kementerian Keuangan yang berada langsung di bawah presiden.

Tugas dan fungsi

Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:^[14]

1. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
2. perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
3. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
4. pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
5. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
6. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden datam sidang kabinet;
7. penyelesaian permasalahan di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antarkementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
8. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
9. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
10. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Koordinasi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan:^[14]

1. Kementerian Ketenagakerjaan
2. Kementerian Perindustrian
3. Kementerian Perdagangan
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
6. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
7. Kementerian Pariwisata
8. instansi lain yang dianggap perlu.

Susunan organisasi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri atas:^[14]

• Sekretariat Kementerian Koordinator
• Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara
• Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
• Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
• Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
• Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata
• Inspektorat
• Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi
• Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa
• Staf Ahli Bidang Transformasi Digital
• Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah
• Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi

Referensi

Lihat pula

• Daftar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia