Ensiklopedi – Sekolapedia

Tekan Enter untuk memulai pencarian cepat.

Kembali ke Ensiklopedia Arsip Wikipedia Indonesia

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia

Kementerian Kehutanan
Republik Indonesia

Gambaran umum

Dibentuk

Agustus 27, 1964; 61 tahun lalu (1964-08-27)

Dasar hukum pendirian

Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 Kementerian Kehutanan^[1]

Bidang tugas

Kehutanan

Alokasi APBN

Rp5,16 triliun (2025)
Rp1,22 triliun (Efisiensi)
Rp3,94 triliun (APBN 2025)^[2]

Susunan organisasi

Direktur Jenderal
Menteri	Raja Juli Antoni
Wakil Menteri	Rohmat Marzuki
Sekretaris Jenderal	Mahfudz
Inspektur Jenderal	Mahfudz (Plt.)


Planologi Kehutanan	Ade Tri Ajikusumah
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Satyawan Pudyatmoko
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	Dyah Murtiningsih
Pengelolaan Hutan Lestari	Laksmi Wijayanti
Perhutanan Sosial	Mahfudz
Penegakan Hukum Kehutanan	Dwi Januanto Nugroho
Kepala Badan
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indra Exploitasia
Staf Ahli
Revitalisasi Industri Kehutanan	Novia Widyaningtyas
Ekonomi dan Perdagangan Internasional	Dida Mighfar Ridha
Perubahan Iklim	Haruni Krisnawati
Hubungan Antar Lembaga	Fahrizal Fitri

Alamat

Kantor pusat

Gedung Manggala Wanabakti, Gelora, Senayan, Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia

Situs web

www.dephut.go.id (1998–2015)
www.menlhk.go.id (2015–2025)
www.kehutanan.go.id (2025–sekarang)

Kantor pusat

Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan

Koordinat: 6°12′23″S 106°48′0″E / 6.20639°S 106.80000°E / -6.20639; 106.80000
Gedung Manggala Wanabakti, Gelora, Senayan, Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia

Situs web

www.dephut.go.id (1998–2015)
www.menlhk.go.id (2015–2025)
www.kehutanan.go.id (2025–sekarang)

Kementerian Kehutanan (disingkat Kemenhut) memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan kehutanan di Indonesia. Sejak 1983 hingga 1998, lembaga ini disebut Departemen Kehutanan, kemudian berubah menjadi Departemen Kehutanan dan Perkebunan selama satu tahun. Nama Departemen Kehutanan kembali digunakan hingga 2005, lalu berganti menjadi Kementerian Kehutanan hingga 2014. Pada 2014, nama berubah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebelum kembali menjadi Kementerian Kehutanan pada 2024 hingga sekarang. Kementerian ini dibentuk oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024.^[3]

Sejarah

Kementerian

Pada masa Pemerintahan Prabowo Subianto, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipecah menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Berikut adalah sejarah Kementerian Kehutanan semenjak dimekarkan dari status sebelumnya sebagai Direktorat Jenderal Kehutanan di Departemen Pertaninan dari tahun 1983 - 2014

Departemen Kehutanan (1983–1998)
Departemen Kehutanan dan Perkebunan (1998–2000)
Departemen Kehutanan (2001–2009)
Kementerian Kehutanan (2009–2014)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2014–2024)
Kementerian Kehutanan (2024–sekarang)

Tugas dan Fungsi

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:^[1]

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri pengolahan hasil hutan, perhutanan sosial, serta perlindungan dan penegakan hukum di bidang kehutanan;
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri pengolahan hasil hutan, perhutanan sosial, serta perlindungan dan penegakan hukum di bidang kehutanan;
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan;
pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kementerian Kehutanan berdasarkan Permenhut No. 1 Tahun 2024 terdiri atas:^[4]

Sekretariat Jenderal
1. Biro Perencanaan
2. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
3. Biro Keuangan
4. Biro Hukum
5. Biro Umum
6. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
3. Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan
4. Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
5. Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Perencanaan Konservasi
3. Direktorat Konservasi Kawasan
4. Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik
5. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan
6. Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi
Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Sungai
3. Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan
4. Direktorat Rehabilitasi Hutan
5. Direktorat Teknik Konservasi Tanah dan Reklamasi Hutan
6. Direktorat Rehabilitasi Mangrove
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan
3. Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan
4. Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan
5. Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan
6. Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan
Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial
1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
3. Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat
4. Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
5. Direktorat Pengendalian Perhutanan Sosial
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan
1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan
3. Direktorat Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif, dan Keperdataan Kehutanan
4. Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan
5. Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan
6. Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan
Inspektorat Jenderal
1. Sekretariat Inspektorat Jenderal
2. Inspektorat I
3. Inspektorat II
4. Inspektorat III
5. Inspektorat Investigasi
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1. Sekretariat Badan
2. Pusat Penyuluhan Kehutanan
3. Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
5. Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan
Pusat
1. Pusat Data dan Informasi
2. Pusat Kebijakan Strategis
3. Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan
4. Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan
5. Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan

Terdapat empat staf ahli yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Staf Ahli Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional
Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim
Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga

Perubahan organisasi


Nama K/L	Dasar hukum	Unit eselon I
Nama K/L	Dasar hukum	Unsur pembantu pimpinan	Unsur pelaksana	Unsur pengawas	Unsur pendukung	Staf ahli
Departemen Kehutanan	Keppres 15/1984^[5]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam	Inspektorat Jenderal	Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
Departemen Kehutanan	Keppres 25/1990^[6]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan	Inspektorat Jenderal	Badan Penelitian dan Pengembangan Hutan
Departemen Kehutanan dan Perkebunan	Keppres 61/1998^[7]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Direktorat Jenderal Inventarisasi Tata Guna Hutan dan Kebun Direktorat Jenderal Perkebunan	Inspektorat Jenderal	Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan
Departemen Kehutanan dan Perkebunan	Keppres 192/1998^[8]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Direktorat Jenderal Inventarisasi Tata Guna Hutan dan Kebun Direktorat Jenderal Perkebunan	Inspektorat Jenderal	Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan
Departemen Kehutanan	Keppres 177/2000^[9] Keppres 109/2001^[10]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan	Inspektorat Jenderal	Badan Planologi Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Staf Ahli Bidang Kelembagaan, Administrasi Kehutanan, dan Hukum Staf Ahli Bidang Pembangunan Kehutanan Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi Kehutanan Staf Ahli Bidang Kemitraan Kehutanan Staf Ahli Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan
Departemen Kehutanan	Perpres 10/2005^[11]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan	Inspektorat Jenderal	Badan Planologi Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Staf Ahli
Kementerian Kehutanan	Perpres 24/2010^[12]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan	Inspektorat Jenderal	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Staf Ahli Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional Staf Ahli Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Staf Ahli Bidang Keamanan Hutan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perpres 16/2015^[13]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Inspektorat Jenderal	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional Staf Ahli Bidang Energi Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Staf Ahli Bidang Pangan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perpres 92/2020^[14]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Inspektorat Jenderal	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional Staf Ahli Bidang Energi

Galeri

Logo Departemen/Kementerian Kehutanan (sebelum 2014)
Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2014–2024)
Logo Kementerian Kehutanan (2024–sekarang)

Lihat pula

Daftar Menteri Kehutanan Indonesia
Kementerian Indonesia

Referensi

1 2 Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan
↑ Lengkap! Ini Daftar Terbaru Kementerian dan Lembaga Terdampak Efisiensi Anggaran
↑ "19 Kementerian Baru di Kabinet Prabowo: Kementerian HAM hingga Hutan". CNN Indonesia.
↑ Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 6 Maret 1984. Diakses tanggal 16 Mei 2026.
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1990 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1990". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 13 Juni 1990. Diakses tanggal 16 Mei 2026.
↑ "Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen". hukumonline.com. 2 Januari 1996. Diakses tanggal 16 Mei 2026.
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 192 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998". hukumonline.com. 10 November 1998. Diakses tanggal 16 Mei 2026.
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 15 Desember 2000. Diakses tanggal 16 Mei 2026.
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. Diakses tanggal 16 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 31 Januari 2005. Diakses tanggal 11 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 14 April 2010. Diakses tanggal 11 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 21 Januari 2015. Diakses tanggal 1 Juni 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 14 September 2020. Diakses tanggal 1 Juni 2026.

l b s Kementerian Kehutanan Republik Indonesia
Menteri: Raja Juli Antoni • Menteri: Sulaiman Umar
Unsur pembantu pimpinan	Sekretariat Jenderal
Unsur pelaksana	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan
Unsur pengawas	Inspektorat Jenderal
Unsur pendukung	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lembaga terkait	Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Kementerian Indonesia

Daftar (termasuk logo-logonya)

Kementerian

Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	Dalam Negeri Luar Negeri Pertahanan Komunikasi dan Digital
Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan
Koordinator Bidang Perekonomian	Ketenagakerjaan Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Investasi dan Hilirisasi Pariwisata
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Agama Pendidikan Dasar dan Menengah Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kebudayaan Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pemuda dan Olahraga Haji dan Umrah
Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Agraria dan Tata Ruang Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Transmigrasi Perhubungan
Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Sosial Pelindungan Pekerja Migran Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Ekonomi Kreatif
Koordinator Bidang Pangan	Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan Lingkungan Hidup
Kementerian yang tidak dikoordinasikan kementerian koordinator	Sekretariat Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Perencanaan Pembangunan Nasional Keuangan

Lembaga Setingkat
Kementerian

Kejaksaan Agung
Tentara Nasional Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Badan Intelijen Negara
Kantor Staf Presiden
Badan Komunikasi Pemerintah
Dewan Ekonomi Nasional
Badan Siber dan Sandi Negara
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Badan Pusat Statistik
Otorita Ibu Kota Nusantara

Sumber data: id.wikipedia.org via REST API v1