Ketentuan

Berdasarkan pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden menjelaskan bahwa Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Dalam hal tidak ada pasangan calon yang perolehan suaranya memenuhi persyaratan tersebut, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali dalam pemilihan umum (putaran kedua). Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 pasangan calon atau lebih, penentuan dari peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Kandidat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Megawati Soekarnoputri	Prabowo Subianto
Calon Presiden	Calon Wakil Presiden
Presiden ke-5 Indonesia (2001–2004)	Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (1998)
Partai Pengusung dan Pendukung
PDI-P   Gerindra   Kedaulatan   Pakar Pangan   PNIM   Buruh   PPNUI   Sarikat   Merdeka
Kursi DPR-RI periode 2009–2014
120 / 560 （21%）
Kampanye

Setelah beroposisi selama lima tahun, Presiden ke-5 Indonesia periode 2001–2004 sekaligus mantan wakil presiden era Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri pada 2007 menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai kandidat presiden.^[4] Kemudian, dia diberi mandat oleh partainya, PDI-P untuk kembali berkontestasi dalam pemilihan presiden 2009.^[5] Megawati merupakan peserta pilpres 2004 yang kalah saing dengan rivalnya yang juga mantan menteri di kabinetnya, Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 2009, SBY kembali menjadi rivalnya setelah ditetapkan maju sebagai kandidat presiden.^[6] Beberapa nama diusulkan untuk menjadi pendamping bagi Megawati, salah satunya Sri Sultan Hamengkubuwono X dari Golkar.^[7] Dari nama-nama yang ada, Prabowo Subianto dari Gerindra dipilih oleh Megawati sebagai pendampingnya. Prabowo merupakan peserta konvensi calon presiden dari Golkar untuk mencalonkan diri dalam pilpres 2004. Pada 2008, Prabowo diberi mandat sebagai calon presiden dari partainya.^[8] Setelah berkoalisi dengan PDI-P, ia menjadi wakil bagi Megawati.^[9] Kandidat ini mendeklarasikan pencalonannya pada 15 Mei 2009 di Jalan Teuku Umar, Jakarta.^[10]

Kesepakatan koalisi tersebut diperkuat melalui Kesepakatan Batutulis yang menyepakati pengusungan Mega-Prabowo dalam kontestasi pilpres 2009.^[11] Selain itu terdapat kesepakatan dalam kebutuhan kampanye hingga wewenang di pemerintahan. Pada butir terakhir terdapat pernyataan bahwa Megawati akan mendukung Prabowo dalam pencalonannya pada pilpres 2014. Akan tetapi, hal itu disanggah oleh politikus PDI-P, Sabam Sirait yang mengklaim pernyataan tersebut tidak termasuk ke dalam isi kesepakatan yang dimuat.^[12] Dalam pernyataan resminya, PDI-P mengesahkan bahwa perjanjian tersebut tidak relevan mengingat pasangan calon ini kalah dari SBY-Boediono.^[13]

Kandidat dari Partai Demokrat

Susilo Bambang Yudhoyono	Boediono
Calon Presiden	Calon Wakil Presiden
Presiden ke-6 Indonesia (2004–2009)	Gubernur ke-13 Bank Indonesia (2008–2009)
Partai Pengusung dan Pendukung
Demokrat   PKS   PAN   PPP   PKB   PBB   PDS   PKPB   PBR   PPRN   PKPI   PDP   PPPI   RepublikaN   Patriot   PNBK   PPI   PMB   Pelopor   PKDI   PIS   PPIB   PPDI
Kursi DPR-RI periode 2009–2014
317 / 560 （57%）
Kampanye

Presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan dirinya mempertahankan kursi dengan maju sebagai calon presiden pada 2009.^[14] Ia pun diusung oleh Partai Demokrat di rapat kerja nasional pada 26 April 2009.^[15] Ini menjadi kedua kalinya SBY mencalonkan diri setelah kontestasi pertamanya pada 2004. Ia diusung oleh Demokrat yang berkoalisi dengan PKB, PAN, dan PKS. Meski awalnya tidak menominasikan SBY,^[16] PKS akhirnya memberi dukungan kepada SBY-Boediono.^[17] Sebelumnya, Hidayat Nur Wahid dari PKS didorong untuk menjadi pendamping bagi SBY.^[18] Selain itu, nama Hatta Rajasa, Aburizal Bakrie, Sri Mulyani, Boediono, dan Kuntoro Mangkusubroto turut masuk dalam bursa pencalonan.^[19] Pada akhirnya, nama Hidayat tidak diumumkan, melainkan seorang ekonom yang menjabat Gubernur Bank Indonesia, Boediono sebagai wakilnya.^[20] Bersamaan dengan itu, dideklarasikan pula kandidat SBY-Boediono pada 15 Mei 2009 di Bandung, Jawa Barat.^[21] Saat deklarasi, SBY tampil mengenakan kemeja merah bersama dengan Boediono.

Kandidat dari Partai Golongan Karya

Muhammad Jusuf Kalla	Wiranto
Calon Presiden	Calon Wakil Presiden
Wakil Presiden ke-10 Indonesia (2004–2009)	Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (1999–2000)
Partai Pengusung dan Pendukung
Golkar   Hanura   PDK
Kursi DPR-RI periode 2009–2014
123 / 560 （22%）
Kampanye

Hasil per provinsi

Sengketa

Pasangan JK-Wiranto dan Megawati-Prabowo mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2009 yang telah ditetapkan KPU ke Mahkamah Konstitusi (MK), masing-masing dengan perkara nomor 108/PHPU.B-VII/2009 dan 109/PHPU.B-VII/2009. Isi keberatan yang diajukan kedua pasangan antara lain sebagai berikut:^[24]

• Kekacauan masalah penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
• Regrouping dan/atau pengurangan jumlah TPS
• Adanya kerjasama atau bantuan IFES
• Adanya spanduk buatan KPU mengenai tata cara pencontrengan
• Beredarnya formulir ilegal model “C-1 PPWP”
• Adanya berbagai pelanggaran administratif maupun pidana
• Adanya penambahan perolehan suara SBY-Boediono serta pengurangan suara Mega-Prabowo dan JK-Wiranto

KPU berikut KPUD seluruh Indonesia menjadi termohon dan Bawaslu serta pasangan SBY-Boediono menjadi pihak terkait. Sidang kedua perkara ini digabungkan oleh MK karena melihat adanya kesamaan pokok perkara. Persidangan terbuka dilaksanakan sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 4 Agustus 2009 (pemeriksaan perkara^[25][26]), 5 Agustus 2009 (mendengar keterangan termohon, pihak terkait, keterangan saksi, dan pembuktian^[27][27][28]), dan 6-7 Agustus 2009 (pembuktian^[29][30]). Pada tanggal 12 Agustus 2009, majelis hakim konstitusi membacakan putusannya, di mana dalam amar putusan menyatakan bahwa permohonan ditolak seluruhnya. Putusan ini diambil secara bulat oleh seluruh hakim konstitusi, tanpa dissenting opinion.^[31]

Penetapan

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009

Setelah keluarnya putusan MK tersebut, pada 18 Agustus 2009, KPU menetapkan SBY-Boediono sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2009-2014.^[32] Penetapan ini kemudian diikuti dengan ucapan selamat dari para calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2009 lainnya.^[33][34] Dalam pidato penerimaannya, SBY mengatakan bahwa Megawati, Prabowo, JK, dan Wiranto sebagai putra-putri terbaik bangsa yang telah memberikan yang terbaik kepada demokrasi di Indonesia dan mengharapkan pengabdian mereka tidak akan mengenal batas akhir dan akan terus berlanjut.^[35][36]

Pelantikan

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2009-2014 berlangsung hari Selasa, 20 Oktober 2009 pukul 10.00 WIB di Gedung Nusantara, Senayan dalam Sidang Paripurna MPR RI. Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono selaku Presiden dan Wakil Presiden terpilih mengucapkan Sumpah/Janjinya di depan Pimpinan dan Anggota MPR. Jumlah Anggota MPR RI yang hadir sejumlah 647 orang dari 692 orang.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dihadiri oleh para undangan terdiri dari para kepala Negara sahabat, para pimpinan lembaga Negara, Utusan khusus negara sahabat, mantan wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Presiden BJ Habibie hingga wartawan dari berbagai media tidak ketinggalan meliput acara besar ini.

Sidang dibuka dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Taufiq Kiemas dilanjutkan dengan pembacaan keputusan KPU mengenai penetapan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin.

Sidang dilanjutkan dengan pembacaan Sumpah/Janji Presiden diikuti dengan pembacaan Sumpah/Janji Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden terpilih kemudian bersama-sama melakukan penandatangan Berita Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh Pimpinan MPR RI yang dilanjutkan dengan penyerahan Berita Acara Pelantikan kepada Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua MPR RI Taufiq Kiemas.

Ketua MPR RI memberikan sambutan ucapan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan pidato dari Presiden terpilih. Sidang Paripurna ditutup dengan pembacaan doa oleh Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari.^[37]

Dana kampanye

Rincian dana kampanye masing-masing pasangan calon peserta Pilpres 2009 yang telah diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan oleh KPU pada 17 September 2009 adalah sebagai berikut:^[40][41][42]

Debat calon

Debat calon presiden diselenggarakan sebanyak 3 kali, sedangkan debat calon wakil presiden diselenggarakan sebanyak 2 kali. Total alokasi waktu untuk setiap debat adalah 2 jam, dengan konten debat 90 menit yang terdiri dari pemaparan visi, misi, dan program calon selama 7 hingga 10 menit, pertanyaan oleh moderator dan jawaban calon selama 30 menit, pertanyaan oleh moderator dan jawaban calon serta tanggapan calon lain selama 30 menit, serta pernyataan penutup dari masing-masing calon selama 5 menit.^[43] Setiap debat diselenggarakan oleh stasiun televisi nasional yang telah ditentukan oleh KPU. Berikut adalah rincian debat capres dan cawapres Pilpres 2009.^[39][44]

Isu agama istri Boediono

Gaya atau nada penulisan artikel ini tidak mengikuti gaya dan nada penulisan ensiklopedis yang diberlakukan di Wikipedia. Bantulah memperbaikinya berdasarkan panduan penulisan artikel. (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)

Sebuah kampanye gelap atau kampanye hitam berawal pada kampanye JK-Wiranto di Sumatera Utara (telah dibantah oleh Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto sebagai bukan bagian dari kampanyenya serta mengatakan berasal dari pihak pendukung kandidat lain ^[58]) beredar selebaran yang berisi fotokopi wawancara dengan Presiden Ikhwanul Muslimin Indonesia (IMI) Habib Husein Al Habsyi pada Tabloid Monitor ^[59] dalam rangkaian artikel antara lain Apa PKS Tidak Tahu Istri Boediono Katolik ? ^[60] hal ini dibantah pula oleh pihak PKS dengan mengatakan bahwa Boediono dan Herawati adalah murid ngaji dari salah satu kader PKS ^[61] yang kemudian malahan beredar secara luas di masyarakat bahkan selebaran kampanye gelap ini menyebar hampir sampai disemua pelosok Sumenep, Madura dan menurut Ketua DPD PKS Kabupaten Sumenep, Moh Readi bahwa "selebaran yang isinya mengkafirkan seseorang sangat tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Sebab, yang mengkafirkan orang berarti yang bersangkutan yang tergolong orang-orang kafir." ^[62] dan Hal ini pun kemudian menjadi polemik antara Rizal Mallarangeng, sebagai bagian dari Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono, dengan Jusuf Kalla.^[63] membuat KPU kembali meminta kepada para peserta pemilu berikut para pendukungnya agar seharusnya kampanye dimanfaatkan oleh pasangan para calon presiden dan wakil presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja bukannya menjadi melakukan politisasi agama atau memecah belah bangsa dengan masalah sara.^[64] sehubung sering adanya isu-isu yang melanda para istri pasangan para calon presiden dan wakil presiden, ketua MPR Hidayat Nurwahid ikut mengatakan "Kita Mau Pilih Capres-Cawapres atau Istrinya ?" kemudian ditambahkan bahwa "mengapa tidak sekalian anak capres-cawapres saja yang dijadikan isu, kita jangan mengembangkan isu (hanya, red) di lingkungan istri. bagaimana kalau dikembangkan (sampai, red) anak-anaknya, capres mana yang anaknya berjilbab ? Jawabannya adalah tidak ada (yang berjilbab, red)" ^[65]

Kontroversi survei

Gaya atau nada penulisan artikel ini tidak mengikuti gaya dan nada penulisan ensiklopedis yang diberlakukan di Wikipedia. Bantulah memperbaikinya berdasarkan panduan penulisan artikel. (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)

Survei yang pada umumnya dipergunakan untuk keperluan penelitian dalam kampanye pilpres 2009 mendapat tuduhan digunakan sebagai alat kampanye agar terjadi pilpres satu putaran ^[66][67][68] bahkan pada tanggal 11 Juni 2009 anggota KPU I Gusti Putu Artha mengatakan bahwa "Ruang publik kacau, terjadi informasi yang beda luar biasa" (KPU Sayangkan Kekisruhan Hasil Survei) dan Johan O Silalahi mengatakan bahwa "Kalau Pilpres berlangsung satu putaran saya berani menutup lembaga saya. Tapi kalau nanti Pilpresnya dua putaran mereka juga (LSI) harus berani menutup lembaga mereka" ^[69]

Survei

Survei dilakukan untuk mengetahui preferensi publik terhadap (bakal) (pasangan) calon presiden. Berikut adalah sejumlah hasil survei yang dilakukan sebelum hari pemungutan suara Pilpres 2009.

Hitung cepat

Hitung cepat dilakukan untuk mengetahui hasil Pilpres 2009 secara cepat. Hasilnya diketahui hanya beberapa jam setelah berakhirnya waktu pemungutan suara. Berikut adalah hasil hitung cepat pemungutan suara Pilpres 2009 yang dilakukan oleh beberapa lembaga, di mana seluruhnya menghasilkan SBY-Boediono sebagai pemenang dengan persentase suara sekitar 60%.^[86][87] Hasil resmi dari KPU disertakan untuk perbandingan.