Awal pembentukan (1945–1957)

Pada awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sektor industri, perdagangan, dan pertanian digabung dalam satu kementerian yakni Kementerian Kemakmuran. Kementerian ini terbentuk di Kabinet Presidensial, dan pertama kali dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Soerachman Tjokroadisoerjo. Dalam Kabinet Sjahrir II, kementerian kemakmuran sempat dipecah menjadi 2 pada Maret 1946 yakni Kementerian Perdagangan/Perindustrian dan Kementerian Pertanian dan Persediaan. Hanya 3 bulan berselang, 2 kementerian tersebut digabungkan kembali menjadi Kementerian Kemakmuran.

Pada Desember 1949 dalam Kabinet Hatta II, sektor pertanian kembali dipisah dari Kementerian Kemakmuran, yakni Kementerian Persediaan Makanan Rakyat. Walaupun beda kementerian, 2 kementerian ini dipimpin oleh 1 orang yang sama yakni Ignatius Joseph Kasimo.

Pada September 1950 dalam Kabinet Natsir, Kementerian Kemakmuran berubah menjadi Kementerian Perdagangan dan Perindustrian sedangkan Kementerian Persediaan Makanan Rakyat berubah menjadi Kementerian Pertanian. Kemudian, nomenklatur Perindustrian dihapus pada April 1952, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian berganti nama menjadi Kementerian Perdagangan. Walaupun dihapus, sektor perindustrian tetap berada di bawah Kementerian Perdagangan.

Kementerian Perdagangan kemudian berganti nama menjadi Kementerian Perekonomian pada Agustus 1953 dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Di kabinet berikutnya, (Kabinet Burhanuddin Harahap), kementerian ini berubah lagi menjadi Kementerian Perdagangan pada Agustus 1955, kemudian kembali menjadi Kementerian Perekonomian pada Maret 1956 ketika Ali Sastroamidjojo kembali menjadi Perdana Menteri.

Kementerian Perindustrian (1957–1959)

Sektor perindustrian dipisah tersendiri pada April 1957, di mana nomenklaturnya menjadi Kementerian Perindustrian, terpisah dari Kementerian Perdagangan dalam Kabinet Djuanda. Kementerian Perindustrian pertama kali dipimpin oleh Freddy Jaques Inkiriwang. Kementerian Perindustrian berlangsung sampai Juli 1959

Pemecahan menjadi beberapa Kementerian/Departemen (1957–1968)

Penyatuan kembali Departemen Perindustrian (1968–1995)

Pada masa orde baru, Departemen Perindustrian Dasar, Ringan, dan Tenaga serta Departemen Perindustrian Tekstil dan Kerajinan digabung menjadi satu departemen dalam Kabinet Pembangunan I pada tahun 1968. Menteri Perindustrian pada era ini, secara berurutan dijabat oleh M. Jusuf, A.R. Soehoed, Hartarto Sastrosoenarto dan Tungki Ariwibowo.

Departemen ini tidak berubah nomenklaturnya hingga perombakan Kabinet Pembangunan VI pada tahun 1995. Departemen Perindustrian mengalami 4 kali perubahan organisasi yakni pada tahun Agustus 1974,^[4] Maret 1984,^[5] November 1988,^[6] dan Maret 1994.^[7]

Penggabungan dengan Departemen Perdagangan (1995–2004)

Pada perombakan Kabinet Pembangunan VI, Departemen Perdagangan dilebur ke Departemen Perindustrian. Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag) dipimpin oleh Tungki Ariwibowo pada Desember 1995, sehingga jabatan Menteri Perdagangan Satrio Budihardjo Joedono berakhir.

Beberapa direktorat jenderal di bidang perindustrian digabung setelah penggabungan dengan Departemen Perdagangan. Terdapat pula direktorat jenderal baru, yakni salah satunya Direktorat Jenderal Industri Perdagangan Internasional.

Nomenklatur Departemen Perindustrian dan Perdagangan dipertahankan seiring penggantian presiden Soeharto, B. J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan yang terakhir Megawati Soekarnoputri. Secara berurutan Menperindag dijabat oleh Bob Hasan, Rahardi Ramelan, Jusuf Kalla, Luhut Binsar Panjaitan, dan Rini Soemarno.

Departemen/Kementerian Perindustrian (2004–)

Departemen Perindustrian dan Perdagangan kembali dipisah menjadi 2 kementerian masing-masing sektor. Pemisahan ini dilakukan oleh presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2009, istilah departemen dan kementerian negara diseragamkan menjadi Kementerian, sehingga nomenklatur departemen ini menjadi Kementerian.^[8]

Pada 2011, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian memberlakukan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yakni persentase komponen lokal pad produk/jasa yang masuk di Indonesia.^[9] Hal ini pertama kali diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011. Nilai TKDN menjadi syarat wajib untuk pengadaan barang/jasa pemerintah dan instrumen proteksi industri nasional.^[10] Pada Juni 2014, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sepakati pendirian akademi komunitas industri. Kesepakatan ini bertujuan untuk pembangunan sumber daya manusia yang kompeten di sektor industri.^[11]

Pada pemerintahan presiden Joko Widodo, dari kesepakatan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, mendirikan Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta pada tahun 2015^[12] dan Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng pada tahun 2018.^[13] Selain itu didirikan oleh beberapa politeknik, di antaranya Politeknik STTT Bandung (2015), Politeknik Industri Logam Morowali (2016), Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu (2017), Politeknik Industri Petrokimia Banten (2022).

Pada 2018, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) melalui Peraturan Presiden No. 69/2018^[14] BPSDMI menaungi 11 politeknik dan 2 Akademi Komunitas serta 9 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi yang link and match dan berbasis 2 sistem.

Perubahan organisasi