Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia
Gambaran umum
Dibentuk	1978
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024
Bidang tugas	Lingkungan hidup
Slogan	Satu Bumi untuk Masa Depan
Pegawai	15.471
Alokasi APBN	Rp8,36 triliun (2024) Rp1,08 triliun (2025) Rp325 miliar (Efisiensi) Rp755 miliar (APBN 2025)[1]
Nomenklatur sebelumnya
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2014–2024)
Susunan organisasi
Menteri Jumhur Hidayat Wakil Menteri Diaz Hendropriyono Sekretaris Kementerian Rosa Vivien Ratnawati Inspektorat Laksmi Dhewanthi Deputi Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Sigit Reliantoro Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Rasio Ridho Sani Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun Ade Palguna Ruteka Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Ary Sudijanto Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Rizal Irawan Staf Ahli Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Hanifah Dwi Nirwana Hubungan Internasional dan Diplomasi Lingkungan Erik Teguh Primiantoro Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya Noer Adi Wardojo Sumber Daya Pangan, Sumber Daya Alam, Energi dan Mutu Lingkungan Laksmi Widyajayanti
Alamat
Kantor pusat	Gedung Manggala Wanabakti Blok I lt. 3 Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 2, RT.1/RW.3 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat 10270 Indonesia
Situs web	www.menlh.go.id (1999–2015) www.menlhk.go.id (2015–2025) www.kemenlh.go.id (2015–)
Kantor pusat
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 6°12′22.4945″S 106°47′58.4356″E / 6.206248472°S 106.799565444°E / -6.206248472; 106.799565444 Gedung Manggala Wanabakti Blok I lt. 3 Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 2, RT.1/RW.3 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat 10270 Indonesia
Situs web
www.menlh.go.id (1999–2015) www.menlhk.go.id (2015–2025) www.kemenlh.go.id (2015–)

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia disingkat KLH/BPLH adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.

Kementerian Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Menteri Lingkungan Hidup yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang sejak 27 April 2026 dijabat oleh Jumhur Hidayat.

Sejarah

Pada Maret 1978, presiden ke-2 Soeharto mendirikan lembaga kantor menteri negera yang menaungi tugas pengawasan dalam pembangunan dan bidang lingkungan hidup. Lembaga tersebut bernama Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup.^[2] Kemudian tugas pengawasan pembangunan dialihkan ke lembaga lain, dan tugas kependudukan ditambahkan dalam lembaga ini. Sehingga, nomenklaturnya berubah menjadi Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup pada 1983.^[3]

Pada 1990, lembaga ini disandingkan dengan lembaga pemerintah nondepartemen Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.^[4] Pada Maret 1993, tugas kependudukan beralih ke Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, dan lembaga ini hanya fokus ke tugas Lingkungan Hidup.^[5]

Pada tahun 2001, presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri mengubah istilah kantor menteri negara menjadi Kementerian Negara, sehingga menjadi Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Pada November 2009, presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengubah istilah kementerian negara menjadi kementerian, sehingga menjadi Kementerian Lingkungan Hidup.^[6]

Pada 2014, Presiden ke-7 Joko Widodo menggabungkan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.^[7][8] Penggabungan ini berlangsung ±10 tahun.

Pada tahun 2024, Presiden ke-8 Prabowo Subianto memisahkan kembali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi masing-masing Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.^[9] Kementerian ini juga disandingkan dengan lembaga pemerintah nondepartemen Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.^[10]

Tugas dan fungsi

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:^[9]

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
4. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BPLH mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPLH menyelenggarakan fungsi:^[10]

1. perumusan dan penetapan kebljakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup;
2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusalan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup;
3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup;
4. penyu.sunan nonna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supenrisi di bidang pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPLH;
7. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPLH;
8. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPLH; dan
9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPLH.

Susunan organisasi

Susunan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup berdasarkan Permen LH/BPLH No. 1 Tahun 2024 terdiri atas:^[9][10]

Pimpinan

• Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
• Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Sekretariat

• Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Badan
  • Biro Perencanaan dan Keuangan
  • Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
  • Biro Umum
  • Biro Hukum dan Kerja Sama
  • Biro Hubungan Masyarakat

Deputi

• Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
  • Sekretariat Deputi
  • Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
  • Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
  • Direktorat Penyelenggaraan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
  • Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
  • Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat
• Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
  • Sekretariat Deputi
  • Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
  • Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara
  • Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan
  • Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati
  • Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut
• Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun
  • Sekretariat Deputi
  • Direktorat Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular
  • Direktorat Penanganan Sampah
  • Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
  • Direktorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun
  • Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun
• Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon
  • Sekretariat Deputi
  • Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim
  • Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim
  • Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi
  • Direktorat Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon
  • Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim

• Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
  • Sekretariat Deputi
  • Direktorat Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup
  • Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
  • Direktorat Sanksi Administratif Lingkungan Hidup
  • Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup
  • Direktorat Pengendalian Kebakaran Lahan

Staf Ahli

• Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah
• Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Lingkungan
• Staf Ahli Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanakearagaman Hayati dan Sosial Budaya
• Staf Ahli Bidang Sumber Daya Pangan, Sumber Daya Alam, Energi, dan Mutu Lingkungan

Inspektorat Utama

• Inspektorat I
• Inspektorat II
• Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama

Pusat

• Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sumatera di Pekanbaru, Riau
• Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
• Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Kalimantan di Balikpapan, Kalimantan Timur
• Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar, Bali
• Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku di Makassar, Sulawesi Selatan
• Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Papua di Biak, Papua
• Pusat Data dan Informasi
• Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup
• Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup
• Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup
• Pusat Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup

Logo

• 
  Logo Kantor Menteri Negara/ Kementerian Lingkungan Hidup (1990an–2014)
• 
  Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2014–2024)
• 
  Logo Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (2024–sekarang)

Lihat pula

• Menteri Lingkungan Hidup
• Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
• Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
• Kementerian Indonesia
• Kementerian Kehutanan
• Polisi Kehutanan Republik Indonesia
• Manggala Agni

Referensi

Pranala luar

• (Indonesia) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia