Ensiklopedi – Sekolapedia

Tekan Enter untuk memulai pencarian cepat.

Kembali ke Ensiklopedia Arsip Wikipedia Indonesia

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia

Kementerian Lingkungan Hidup/
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Republik Indonesia

Gambaran umum

Dibentuk

1978

Dasar hukum pendirian

Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024
Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024

Bidang tugas

Lingkungan hidup

Slogan

Satu Bumi untuk Masa Depan

Pegawai

15.471

Alokasi APBN

Rp8,36 triliun (2024)
Rp1,08 triliun (2025)
Rp325 miliar (Efisiensi)
Rp755 miliar (APBN 2025)^[1]

Nomenklatur sebelumnya

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2014–2024)

Susunan organisasi

Deputi
Menteri	Jumhur Hidayat
Wakil Menteri	Diaz Hendropriyono
Sekretaris Kementerian	Rosa Vivien Ratnawati
Inspektorat	Laksmi Dhewanthi

Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Sigit Reliantoro
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Rasio Ridho Sani
Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun	Ade Palguna Ruteka
Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon	Ary Sudijanto
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Rizal Irawan
Staf Ahli
Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah	Hanifah Dwi Nirwana
Hubungan Internasional dan Diplomasi Lingkungan	Erik Teguh Primiantoro
Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya	Noer Adi Wardojo
Sumber Daya Pangan, Sumber Daya Alam, Energi dan Mutu Lingkungan	Laksmi Widyajayanti

Alamat

Kantor pusat

Gedung Manggala Wanabakti Blok I lt. 3
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 2, RT.1/RW.3
Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang
Kota Jakarta Pusat 10270
Indonesia

Situs web

www.menlh.go.id (1999–2015)
www.menlhk.go.id (2015–2025)
www.kemenlh.go.id (2015–)

Kantor pusat

Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan

Koordinat: 6°12′22.4945″S 106°47′58.4356″E / 6.206248472°S 106.799565444°E / -6.206248472; 106.799565444
Gedung Manggala Wanabakti Blok I lt. 3
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 2, RT.1/RW.3
Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang
Kota Jakarta Pusat 10270
Indonesia

Situs web

www.menlh.go.id (1999–2015)
www.menlhk.go.id (2015–2025)
www.kemenlh.go.id (2015–)

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia disingkat KLH/BPLH adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.

Kementerian Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Menteri Lingkungan Hidup yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang sejak 27 April 2026 dijabat oleh Jumhur Hidayat.

Sejarah

Pada Maret 1978, presiden ke-2 Soeharto mendirikan lembaga kantor menteri negera yang menaungi tugas pengawasan dalam pembangunan dan bidang lingkungan hidup. Lembaga tersebut bernama Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup.^[2] Kemudian tugas pengawasan pembangunan dialihkan ke lembaga lain, dan tugas kependudukan ditambahkan dalam lembaga ini. Sehingga, nomenklaturnya berubah menjadi Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup pada 1983.^[3]

Pada 1990, lembaga ini disandingkan dengan lembaga pemerintah nondepartemen Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.^[4] Pada Maret 1993, tugas kependudukan beralih ke Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, dan lembaga ini hanya fokus ke tugas Lingkungan Hidup.^[5]

Pada tahun 2001, presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri mengubah istilah kantor menteri negara menjadi Kementerian Negara, sehingga menjadi Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Pada November 2009, presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengubah istilah kementerian negara menjadi kementerian, sehingga menjadi Kementerian Lingkungan Hidup.^[6]

Pada 2014, Presiden ke-7 Joko Widodo menggabungkan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.^[7]^[8] Penggabungan ini berlangsung ±10 tahun.

Pada tahun 2024, Presiden ke-8 Prabowo Subianto memisahkan kembali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi masing-masing Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.^[9] Kementerian ini juga disandingkan dengan lembaga pemerintah nondepartemen Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.^[10]

Tugas dan fungsi

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:^[9]

perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup;
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup;
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BPLH mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPLH menyelenggarakan fungsi:^[10]

perumusan dan penetapan kebljakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup;
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusalan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup;
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup;
penyu.sunan nonna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
pelaksanaan bimbingan teknis dan supenrisi di bidang pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPLH;
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPLH;
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPLH; dan
pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPLH.

Susunan organisasi

Susunan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup berdasarkan Permen LH/BPLH No. 1 Tahun 2024 terdiri atas:^[9]^[10]

Pimpinan

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Sekretariat

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Badan
- Biro Perencanaan dan Keuangan
- Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
- Biro Umum
- Biro Hukum dan Kerja Sama
- Biro Hubungan Masyarakat

Deputi

Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
- Sekretariat Deputi
- Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
- Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
- Direktorat Penyelenggaraan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
- Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
- Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat
Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- Sekretariat Deputi
- Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
- Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara
- Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan
- Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati
- Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut
Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun
- Sekretariat Deputi
- Direktorat Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular
- Direktorat Penanganan Sampah
- Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
- Direktorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun
- Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon
- Sekretariat Deputi
- Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim
- Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim
- Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi
- Direktorat Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon
- Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
- Sekretariat Deputi
- Direktorat Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup
- Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
- Direktorat Sanksi Administratif Lingkungan Hidup
- Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup
- Direktorat Pengendalian Kebakaran Lahan

Staf Ahli

Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah
Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Lingkungan
Staf Ahli Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanakearagaman Hayati dan Sosial Budaya
Staf Ahli Bidang Sumber Daya Pangan, Sumber Daya Alam, Energi, dan Mutu Lingkungan

Inspektorat Utama

Inspektorat I
Inspektorat II
Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama

Pusat

Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sumatera di Pekanbaru, Riau
Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Kalimantan di Balikpapan, Kalimantan Timur
Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar, Bali
Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku di Makassar, Sulawesi Selatan
Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Papua di Biak, Papua
Pusat Data dan Informasi
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup
Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup
Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup
Pusat Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup

Perubahan organisasi


Nama K/L	Dasar hukum	Unit eselon I
Nama K/L	Dasar hukum	Unsur pembantu pimpinan	Unsur pelaksana	Unsur pengawas	Unsur pendukung	Staf ahli
Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup	(1970an–1980an) ^[11]^[12]	Sekretaris Menteri Negara	Asisten I Asisten II Asisten III Asisten IV
Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup	(1980an–1990an) ^[13]	Sekretaris Menteri Negara	Asisten I Bidang Kependudukan Asisten II Bidang Sumber Alam Asisten III Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Asisten IV Bidang Peran Serta Masyarakat, Informasi, dan Komunikasi			Staf Ahli Bidang Ekonomi Staf Ahli Bidang Sosial Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	Keppres 23/1990^[14]	Sekretariat	Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Deputi Bidang Pengembangan
Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Kepmen LH 26/1993	Sekretariat Menteri Negara
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	Keppres 77/1994^[15]	Sekretariat Utama	Deputi Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Deputi Bidang Analisis Dampak Lingkungan dari Pembinaan Teknis
Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Kepmen LH 34/1998	Sekretariat Menteri Negara	Asisten Bidang Perumusan Kebijaksanaan Asisten IV Bidang Pengembangan Pengawasan dan Pengendalian
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	Keppres 196/1998^[16]	Sekretariat Utama	Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Penegakan Hukum dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	Keppres 10/2000^[17]	Sekretariat Utama	Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Mitra Lingkungan Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan
Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Keppres 108/2001^[18]	Sekretariat Menteri Negara	Deputi Bidang Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Deputi Bidang Sosial Ekonomi Lingkungan Deputi Bidang Hukum Lingkungan			Staf Ahli Bidang Peran Masyarakat Staf Ahli Bidang Lingkungan Global Staf Ahli Bidang Antar Lembaga
Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Perpres 10/2005^[19]	Sekretariat Kementerian	Deputi Bidang Tata Lingkungan Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Deputi Bidang Penataan Lingkungan Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas			Staf Ahli
Kementerian Lingkungan Hidup	Perpres 24/2010^[20]	Sekretariat Kementerian	Deputi Bidang Tata Lingkungan Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Sampah Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas			Staf Ahli Bidang Lingkungan Global Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya, dan Kesehatan Lingkungan Staf Ahli Bidang Energi Bersih dan Terbarukan Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Berkelanjutan Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Antar Lembaga
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perpres 16/2015^[21]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Inspektorat Jenderal	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional Staf Ahli Bidang Energi Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Staf Ahli Bidang Pangan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perpres 92/2020^[22]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Inspektorat Jenderal	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional Staf Ahli Bidang Energi
Kementerian Lingkungan Hidup	Perpres 182/2024	Sekretariat Kementerian		Inspektorat		Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Lingkungan Staf Ahli Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanakearagaman Hayati dan Sosial Budaya Staf Ahli Bidang Sumber Daya Pangan, Sumber Daya Alam, Energi, dan Mutu Lingkungan
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Perpres 183/2024	Sekretariat Utama	Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Galeri

Logo

Logo Kantor Menteri Negara/ Kementerian Lingkungan Hidup (1990an–2014)
Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2014–2024)
Logo Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (2024–sekarang)

Lihat pula

Menteri Lingkungan Hidup
Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Kementerian Indonesia
Kementerian Kehutanan
Polisi Kehutanan Republik Indonesia
Manggala Agni

Referensi

↑ Lengkap! Ini Daftar Terbaru Kementerian dan Lembaga Terdampak Efisiensi Anggaran
↑ "Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III". JDIH Kementerian Keuangan. 18 Maret 1978. Diakses tanggal 13 Maret 2026.
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV" (PDF). Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan. 19 Maret 1983. Diakses tanggal 22 Juni 2025.
↑ "Keputusan Presiden RI No. 23 Tahun 1990 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 5 Juni 1990.
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 64 Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V". Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kementerian Keuangan RI. 21 Maret 1988. Diakses tanggal 22 Juni 2025.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan. 3 November 2009. Diakses tanggal 22 Juni 2025.
↑ "Keputusan Presiden Nomor 121/p Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019". peraturan.go.id. 26 Oktober 2014. Diakses tanggal 22 Juni 2025.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan. 21 Januari 2015. Diakses tanggal 22 Juni 2025.
1 2 3 "Perpres No. 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup". JDIH BPK. 5 November 2024. Diakses tanggal 27 November 2024.
1 2 3 "Perpres No. 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup". JDIH BPK. 5 November 2024. Diakses tanggal 27 November 2024.
↑ Daftar nama dan alamat pejabat-pejabat negara Republik Indonesia, 1983. Departemen Penerangan Republik Indonesia. 1983. Diakses tanggal 1 Juni 2016.
↑ Daftar nama dan alamat pejabat-pejabat negara Republik Indonesia, 1985. Departemen Penerangan Republik Indonesia. 1985. Diakses tanggal 1 Juni 2016.
↑ Daftar nama dan alamat pejabat-pejabat negara Republik Indonesia, 1992. Departemen Penerangan Republik Indonesia. 1992. Diakses tanggal 1 Juni 2016.
↑ "Keputusan Presiden RI No. 23 Tahun 1990 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 5 Juni 1990.
↑ "Keputusan Presiden RI No. 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 22 November 1994.
↑ "Keputusan Presiden RI No. 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan". Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 26 November 1998.
↑ "Keputusan Presiden RI No. 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan" (PDF). Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 28 Januari 2000.
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 10 Oktober 2001. Diakses tanggal 15 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 31 Januari 2005. Diakses tanggal 11 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 14 April 2010. Diakses tanggal 11 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 21 Januari 2015. Diakses tanggal 1 Juni 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 14 September 2020. Diakses tanggal 1 Juni 2026.

Pranala luar

(Indonesia) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

l b s Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Menteri: Jumhur Hidayat • Wakil Menteri: Diaz Hendropriyono
Unsur pembantu pimpinan	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama
Unsur pelaksana	Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
Unsur pengawas	Inspektorat Utama
Lembaga terkait	Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional

l b s Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia
ANRI Bakamla Bapanas BP BUMN BAPETEN Bappenas Barantin Basarnas BEKRAF BGN BIG BIN BKN BKKBN BKPM BMKG BNN BNPB BNPT BPJPH BP2MI BPKP BPN BPLH BPOM BPS BRIN BSN BSSN LAN Lemhannas LKPP Perpusnas

Kementerian Indonesia

Daftar (termasuk logo-logonya)

Kementerian

Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	Dalam Negeri Luar Negeri Pertahanan Komunikasi dan Digital
Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan
Koordinator Bidang Perekonomian	Ketenagakerjaan Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Investasi dan Hilirisasi Pariwisata
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Agama Pendidikan Dasar dan Menengah Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kebudayaan Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pemuda dan Olahraga Haji dan Umrah
Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Agraria dan Tata Ruang Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Transmigrasi Perhubungan
Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Sosial Pelindungan Pekerja Migran Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Ekonomi Kreatif
Koordinator Bidang Pangan	Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan Lingkungan Hidup
Kementerian yang tidak dikoordinasikan kementerian koordinator	Sekretariat Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Perencanaan Pembangunan Nasional Keuangan

Lembaga Setingkat
Kementerian

Kejaksaan Agung
Tentara Nasional Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Badan Intelijen Negara
Kantor Staf Presiden
Badan Komunikasi Pemerintah
Dewan Ekonomi Nasional
Badan Siber dan Sandi Negara
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Badan Pusat Statistik
Otorita Ibu Kota Nusantara

Sumber data: id.wikipedia.org via REST API v1