Sebagai pengusaha, Dody tercatat sebagai pemilik atau pendaftar dari Colestar Resources Ltd, sebuah perusahaan offshore yang terdaftar di Kepulauan Virgin Britania Raya. Perusahaan ini berperan sebagai perantara dalam ekspor batubara dari Jhonlin Group milik Haji Isam ke beberapa negara, termasuk China, India, dan Filipina. Transaksi melalui Colestar Resources Ltd dilaporkan terjadi dengan harga ekspor yang lebih rendah dari harga pasar, praktik yang dikenal sebagai under-invoicing, yang dapat memengaruhi penerimaan pajak di Indonesia dan menjadi bagian dari struktur transfer pricing.[4]
Laporam media seperti Tempo juga merinci afiliasi Dody dengan Haji Isam. Ia pernah menjadi komisaris di emiten sawit PT Pradiksi Gunatama Tbk milik keluarga Isam, pejabat di PT Senabangun Anekapertiwi, dan CEO dari Jhonlin Air Transport (JAT).[5][6]
Pada tahun 1992, ia berhasil meraih gelar Master of Petroleum Engineering (M.PE.) setelah mengenyam pendidikan di The University of Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat.
Dody memulai kariernya di industri perminyakan sebagai Petroleum Engineer di ASAMERA Oil Co. pada tahun 1989 hingga 1990, sebelum kemudian beralih tugas menjadi Oil Field Production Supervisor di perusahaan yang sama hingga tahun 1995. Bersamaan dengan periode tersebut, ia juga aktif di sektor perbankan dengan menjabat sebagai Assistant Vice President di Citibank, N.A. dari tahun 1993 hingga 1998.
Setelah itu, ia berpindah ke sektor pengembangan bisnis dan manajemen. Pada tahun 1999, ia ditunjuk sebagai General Manager di Fajrindo Group hingga tahun 2002. Dody kemudian melanjutkan kariernya sebagai Business Development Manager di PT Tri Usaha Bhakti (2002–2004) dan PT Wahana Krida Mandiri (2004–2006).
Ia pernah menjabat sebagai Manager Badan Rehabilitasi dan RekonstruksiNanggroe Aceh Darussalam-Nias Regional IV pada tahun 2006–2007. Pada tahun 2007–2011, ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Executive Vice President Marketing & Business Development PT Dual Samudera Perkasa yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan, Pengiriman, dan Perdagangan Batubara International. Setelah itu, ia diangkat sebagai Director Commercial & Business Development PT Indika Indonesia Resources masa jabatan 2011–2015. Dan terakhir, ia dipercaya sebagai Konsultan Bisnis PT Baramega Citra Mulia Persada (perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara) dan PT Prima Alam Gemilang (perusahaan gula) sampai tahun 2024.
Dody pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pradiksi Gunatama Tbk di Kalimantan Timur pada tahun 2017 dan 2018. Setelah itu, ia juga menjabat sebagai Komisaris PT Senabangun Anekapertiwi pada periode 2019 dan 2020.
Sebagai Menteri Pekerjaan Umum dalam Kabinet Merah Putih, program Dody Hanggodo di antaranya:
Dalam sektor sumber daya air, Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 untuk mendukung swasembada pangan.[8]
Dalam bidang konektivitas, Kementerian Pekerjaan Umum juga melaksanakan program peningkatan jalan daerah. Program tersebut dikaitkan dengan dukungan terhadap distribusi pangan dan energi serta peningkatan aksesibilitas wilayah.[9]
Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum turut melaksanakan pembangunan dan renovasi fasilitas pendidikan, termasuk program revitalisasi satuan pendidikan dan Sekolah Rakyat, sesuai agenda prioritas pemerintah pada tahun 2025.[10]
Kontroversi Kunjungan ke Amerika Serikat
Pada Juli 2026, Dody Hanggodo menjadi sorotan publik setelah beredarnya dokumen internal Kementerian Pekerjaan Umum mengenai rencana kunjungan kerjanya ke New York, Amerika Serikat. Kunjungan tersebut menjadi kontroversial karena Dody memboyong istri dan anak serta waktu kunjungan yang berdekatan dengan final Piala Dunia FIFA 2026.[11]
Setelah kontroversi meluas, Dody Hanggodo mengklaim telah membatalkan kunjungan kerja tersebut dan.[12] Tim investigasi interal dibenutk untuk mengusut kebocoran. Delapan pegawai senior di lingkungan Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri dan Humas dikenai sanksi dimutasi dan dinonaktifkan dari jabatannya atas tuduhan menjadi sumber kebocoran.[13][14] Sikap Dody mendapat kritik sebagai bentuk penyalahgunaan kewewenangan.[15] Menurut laporan BBC, Dody Hanggodo terkesan "defensif dan arogan" ketimbang menjelaskan dengan konteks transparansi dan akuntabilitas.
Terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan, anggota DPR dari PDIP, Yasti Soepredjo Makoagow pernah mengungkapkan banyak keluhan dari ASN aktif maupun mantan ASN di lingkungan Kementerian PU dalam rapat kerja pada 11 Juni 2026.[16] Mereka menerima sanksi disiplin berat, direktur dan pejabat dinonjobkan atau dipindahkan menjadi staf. Sementara itu, pada 26 September 2025, sejumlah mahasiswa menggelar unjuk raksa menyoroti dugaan nepotisme dalam proyek serta penggunaan jet pribadi untuk kegiatan kunjungan kerja di Semarang, Bali dan Lombok.[17]
Dugaan nepotisme
Dody mengangkat Aisyah Zakkiyah yang diduga merupakan anggota keluarganya di dua posisi strategis, yakni sebagai Komisaris PT PP (Persero) Tbk dan Tenaga Ahli Menteri PU.[18] Pengangkatan ini menimbulkan kontriversi karena dugaan nepotisme.[19]
