Dalam bahasa lain

Konstitusi tahun 1987 menyatakan bahwa bahasa resmi negara ialah bahasa Filipina dan bahasa Inggris. Konstitusi tersebut tidak mengatur nama resmi negara, tetapi penggunaan frasa "Republic of the Philippinescode: en is deprecated " digunakan dalam Konstitusi bahasa Inggris secara konsisten. Pasal XIV, bab 8 dari Konstitusi tersebut juga mengamanatkan agar konstitusi tersebut diundangkan dalam bahasa Filipina, tetapi tidak ada versi resmi Konstitusi dengan bahasa Filipina. Adapun "Republika ng Pilipinas" merupakan nama resmi negara de facto dalam bahasa Filipina. Hal yang membedakannya dengan nama bahasa Inggris ialah penggunaan kata artikel "the",^[7][8][9] yang tidak ditiru oleh nama resmi bahasa Filipina, yang seharusnya menggunakan kata artikel "ang".

Dalam bahasa Filipina, negara tersebut sudah lama dikenal dengan sebutan Filipinas atau Pilipinas (dalam Tagalog). Penggunaan awalnya diterapkan oleh organisasi Katipunan dalam dokumen dasar yang diuraikan pada tahun 1892.^[10] Pada tahun 1930-an, cendekiawan Lope K. Santos mengenalkan alfabet abakada untuk menulis bahasa Tagalog dalam alfabet bahasa Latin, yang tidak memanfaatkan huruf F, karena suara untuk mengeja huruf tersebut tidak ada dalam bahasa Filipina, yang umumnya menganggapnya sama dengan huruf "P". Alfabet abakada kemudian diterapkan pula dalam bahasa-bahasa lain di Filipina. Dengan demikian, Pilipinas menjadi nama yang umum digunakan untuk menyebut negara tersebut.^[11]

Komisyon sa Wikang Filipino dan artis terkemuka Filipina seperti Virgillio S. Almario mendorong penggunaaan frasa Filipinas sebagai nama resmi Filipina untuk mencerminkan sejarah negara tersebut^[12] serta mencakup semua bahasa negara lain yang fonologinya mengandung /f/, diwakili oleh grafem "F" dalam alfabet Filipina saat ini.^[13] Kebijakan ini kemudian dibatalkan oleh komisioner Arthur Casanova pada tahun 2021, yang menyebutnya tidak konstitusional. Komisi tersebut kemudian menyarankan penggunaan nama Pilipinas, alih-alih Filipinas, sebagai nama resmi negara, terutama ketika diucapkan di Filipina.^[14]

Dalam pertemuan internasional, perwakilan negara Filipina umumnya menggunakan nama resmi negara dalam bahasa Inggris. Hal ini juga menjadi kebiasaan, bahkan ketika pertemuan tersebut dilakukan di Filipina. Nama negara Filipina dalam bahasa lain sering kali didasarkan pada nama Filipinas atau Pilipinas, yang keduanya dianggap berasal dari bahasa Latin Philippinae.

Nama yang kurang pasti

• Maniolas. Menurut seorang imam Yesuit dan sejarawan awal Filipina, Francisco Colin pada tahun 1663, Maniolas merupakan nama yang digunakan oleh Klaudius Ptolemaeus bagi kelompok kepulauan yang berada di selatan Tiongkok.^[6][34] Colin mengutip tulisan-tulisan Ptolemaeus yang menyatakan tentang kepulauan Maniolas, yang ia duga menjadi asal-usul nama Manila. Teori ini didukung oleh José Rizal dan Pedro Paterno. Rizal sendiri menambahkan bahwa kepulauan tersebut dicatat oleh Ptolemaeus setelah seorang nelayan bernama Hippalus mengatakan kepadanya tentang keberadaan "kepulauan indah" di bagian tenggara Timur Jauh.^[26][35] Meski demikian, sejarawan Filipina lain,Trinidad Pardo de Tavera menolak dugaan tersebut melalui bukunya Notas para una cartografia de Filipinas (Catatan untuk Kartografi Filipina) pada tahun 1910.^[36]
• Baroussai. Nama tersebut juga berasal dari catatan Ptolamaeus, yang dipercaya sebagai nama dari Kepulauan Bisayak dan Mindanao, sehingga (bersamaan dengan Maniolas) membentuk sebagian besar Kepulauan Filipina.^[37][38] Namun, beberapa cendikiawan berpendapat bahwa istilah tersebut digunakan untuk daerah Barus di Pulau Sumatra.^[39][40]
• Ofir (bahasa Ibrani: אוֹפִירcode: he is deprecated ‎) merupakan gugus kepulauan yang disebutkan dalam Alkitab dan dikenal akan kekayaannya. Beberapa tradisi menyebut Raja Salomo menerima kekayaan dari kepulauan tersebut tiga tahun sekali. Pada abad ke-17, imam Dominikan Gregorio García menulis bahwa Ofir kemungkinan berlokasi di Kepulauan Maluku atau Filipina.^[41] Pada tahun 1609, Juan de Pineda menulis berbagai literatur terkait dengan kisah Salomo, Ofir, dan Filipina.^[41] Sementara itu, mantan Perdana Menteri Filipina, Pedro Paterno, menulis dalam karyanya bahwa Ofir dan Filipina sama-sama menghasilkan kayu harum yang dikatakan diterima oleh Salomo.^[42] Namun demikian, gagasan ini ditolak oleh sejarawan modern karena anggapan ini hanya melakukan perbandingan antara Filipina dan ekonomi Imperium Spanyol dengan Ophir dan kerajaan Salomo, yang dipandang sebagai pandangan yang mendukung kolonialisme Filipina.^[43]
• Tawalisi merupakan kerajaan kuno di Asia Tenggara yang dicapai oleh Ibnu Batutah dalam perjalanannya. Ia mencapai kerajaan tersebut ketika ia meninggalkan pulau Sumatra dan menuju ke Tiongkok. Menurut catatan sejarah Ibnu Batutah, ia mencapai kerajaan tersebut ketika ia bertemu dengan Urduja, seorang putri prajurit legendaris dari Pangasinan. Kendati demikian, sejarawan modern seperti William Henry Scott menganggap Tawalisi dan putri prajurit tersebut sebagai "kisah dongeng yang luar biasa".^[44]

Nama yang diusulkan

• Haring Bayang Katagalugan (Bangsa Tagalog Berdaulat). Andrés Bonifacio menyarankan nama tersebut untuk negara Filipina, yaitu Republik Tagalog (Republika ng Katagalugancode: tg is deprecated ), yang didirikannya pada tahun 1896–1897, meski tidak diakui oleh orang Filipina non-Tagalog lainnya. Nama tersebut dikritik karena memiliki konotasi regionalisme. Seorang sejarawan mengklaim bahwa kata "Katagalugancode: tg is deprecated " tidak dimaksudkan oleh Bonifacio untuk meninggikan Tagalog dan merendahkan peran kelompok etnis lain, tetapi karena makna kata tersebut yang bisa diartikan sebagai "taga-ilog" (secara harfiah berarti "orang-orang sungai") memberi makna yang mewakili nenek moyang pelaut dari seluruh masyarakat Filipina.^[48] Nama ini sendiri kemudian diterapkan pula oleh pemerintahan Macario Sakay pada tahun 1902 sebelum dibubarkan oleh pendudukan Amerika Serikat tahun 1906.^[49][50]
• Kapatiran ("Persaudaraan"), atau kata dengan makna setara, Katipunan ("Asosiasi"/"Perkumpulan").^[51]
• Luzviminda. Lakuran yang berasal dari penggalan kata pertama dari tiga kelompok pulau di negara tersebut, yaitu Luzon, Visayas (Bisayak), dan Mindanao. Istilah ini juga sering kali digantikan oleh Luzvimindas yang mengikutkan wilayah sengket Sabah bagian timur di Pulau Kalimantan.

• Mahárlika (bahasa Sanskerta: mahardhikka (महर्द्धिक), "orang merdeka"^[52]). Pada masa pra-kolonial, kata mahárlika merujuk pada orang merdeka dalam bahasa Tagalog.^[52] Maharlika merupakan kelompok masyarakat terbesar di Filipina dan mencakup prajurit, perajin, seniman, dan lain-lain.^[53] Berbeda dari para penguasa, maharlika tidak berpartisipasi dalam politik.^[54] Pada tahun 1978, Presiden Filipina Ferdinand Marcos mendukung rancangan undang-undang untuk mengganti nama negara menjadi Mahárlika pada masa darurat militer.^[55] Ia mengklaim bahwa Mahárlika merupakan nama pasukan gerilya yang diduga ia pimpin selama Perang Dunia II. Klaim tersebut kemudian dibantah oleh Angkatan Darat Filipina, karena tidak adanya bukti mengenai klaim tersebut.^[56] Eddie Ilarde, yang mengajukan rancangan tersebut secara keliru,^[57] menyatakan bahwa Maharlika memiliki konotasi dengan kerajaan dan mengaku keliru menerjemahkan istilah tersebut.^[57] Dalam buku Vocabulario de la lengua tagala [en], istilah tersebut diterjemahkan menjadi "alipin na itinuring na malayacode: tg is deprecated " ("seorang budak yang diperlakukan seperti orang merdeka").^[58] Para sejarawan juga mencatat arti istilah tersebut sebagai "lingga besar" atau "alat kelamin pria yang besar".^[59][57] Mengetahui hal tersebut, rancangan undang-undang tersebut dibatalkan karena istilah tersebut dianggap oleh banyak kelompok etnis memiliki sifat yang terlalu "imperial".^[51] Kendati demikian, usulan penggantian nama tersebut dinaikkan kembali oleh Presiden Rodrigo Duterte pada bulan Februari 2019,^[60] tetapi usulan tersebut dibatalkan sebulan kemudian.^[61]
• Malaysia. Beberapa politikus Filipina menyarankan penggunaan nama ini untuk negara tersebut. Sebuah rancangan undang-undang juga telah dikemukakan untuk mengubah nama negara menjadi Malaysia. Namun, nama tersebut kemudian telah digunakan oleh negara lain ketika rancangan tersebut masih dibahas dalam Kongres.^[62]
• Rizalia. Dinamai berdasarkan nama pahlawan Filipina José Rizal,^[63] dengan gaya penamaan yang sama dengan Bolivia, yang dinamai berdasarkan nama Simón Bolivar.^[51]

• República Rizalina ("Republik Rizalina"). Artemio Ricarte, jenderal revolusioner yang diasingkan di Jepang, mengajukan nama tersebut sebagai nama negara dalam draf konstitusi pemerintahan revolusionernya. Nama tersebut didukung oleh orang-orang Filipina yang mendukung Rizal. Meski demikian, istilah tersebut dikritik karena Rizal sendiri tidak menginginkan Filipina yang merdeka selama Revolusi Filipina, karena ia menyatakan bahwa Filipina "belum siap" untuk berpisah dari Spanyol.^[64] Namun, para sejarawan sepakat melalui beberapa dokumen-dokumen sejarah bahwa Rizal "percaya pada hak tertinggi revolusi", tetapi "tidak menganggapnya tepat waktu pada tahun 1896, dan menganggap rakyat dan negara pada waktu itu belum siap merdeka".^[65]

Catatan kaki

Bibliografi

• Cooley, William Desborough (1830), The History of Maritime and Inland Discovery, vol. 2, Longman
• de Morga, Antonio (2004), History of the Philippine Islands Vols 1 and 2, Kessinger Publishing, ISBN 978-1-4191-2427-3 ISBN 978-1-4191-2427-3. Originally published by Antonio de Morga as Sucesos de las islas Filipinas in 1609, reprinted by Kessinger Publishing in 2004.
• Duka, C. (2004), Philippine History, Rex Bookstore, ISBN 978-971-23-3934-9 ISBN 978-971-23-3934-9
• Guerrero, Milagros; Encarnacion, Emmanuel; Villegas, Ramon (1996), "Andres Bonifacio and the 1896 Revolution", Sulyap Kultura, 1 (2), National Commission for Culture and the Arts, diarsipkan dari asli tanggal April 2, 2015, diakses tanggal August 9, 2009
• Guerrero, Milagros; Schumacher, John (1998), Reform and Revolution, Kasaysayan: The History of the Filipino People, vol. 5, Asia Publishing Company Limited, ISBN 978-962-258-228-6
• Halili, M. C. (2008), Struggle for Freedom, Rex Bookstore, ISBN 978-971-23-5045-0 ISBN 978-971-23-5045-0
• Hirth, Friedrich; Rockhill, W. W. (1911), Chau Ju-Kua: His Work on the Chinese and Arab Trade in the Twelfth and Thirteenth Centuries entitled Chu-fan-chi, Imperial Academy of Sciences
• Ooi, Keat Gin (2004), Southeast Asia: A Historical Encyclopedia, from Angkor Wat to East Timor, ABC-CLIO, ISBN 978-1-57607-770-2 ISBN 978-1-57607-770-2
• Mojares, Resil B. (2006), Brains of the Nation: Pedro Paterno, T.H. Pardo de Tavera, Isabelo de los Reyes, and the Production of Modern Knowledge, Ateneo de Manila University Press, ISBN 9789715504966
• Scott, William Henry (1994), Barangay: Sixteenth-century Philippine Culture and Society, Ateneo University Press, hlm. 6, ISBN 978-971-550-135-4 ISBN 978-971-550-135-4, ISBN 978-971-550-135-4
• Scott, William Henry (1984), Prehispanic Source Materials for the Study of Philippine History (Edisi Revised), New Day Publishers, ISBN 971-10-0227-2
• Sheehan, Kevin Joseph (2008), Iberian Asia: The strategies of Spanish and Portuguese empire building, 1540--1700, ISBN 978-1-109-09710-8 ISBN 978-1-109-09710-8
• Spate, O. H. Khristian (1979), The Spanish Lake, Taylor & Francis, ISBN 9780709900498
• Tope, Lily Rose R.; Detch P. Nonan-Mercado (2002). Philippines. Marshall Cavendish Reference Books. ISBN 978-0-7614-1475-9.
• Truxillo, Charles (2001), By the Sword and the Cross: The Historical Evolution of the Catholic World Monarchy in Spain and the New World, 1492–1825, Greenwood Publishing Group, ISBN 978-0-313-31676-0 ISBN 978-0-313-31676-0