Korupsi di Filipina adalah masalah yang tersebar luas yang dialami warga negaranya,^[1] yang berkembang selama masa kolonial Spanyol.^[2][3] Indeks Persepsi Korupsi 2024 oleh Transparency International memberi skor 33 untuk Filipina. Berdasarkan skor tersebut, Filipina menempati peringkat ke-114 dari 180 negara dalam indeks tersebut. Sebagai perbandingan, di kawasan Asia Pasifik, skor tertinggi adalah 84, terendah 16, dan rata-rata 44.^[4] Secara global, skor tertinggi adalah 90 (peringkat 1), skor terendah 11 (peringkat 180), dan rata-rata skor adalah 43.^[5]

Contoh korupsi di Filipina mencakup praktik seperti suap, kolusi, kronisme, nepotisme, impunitas, penggelapan, pemerasan, pemalsuan, penghindaran pajak, politik uang, kurangnya transparansi, lemahnya penegakan hukum dan kebijakan pemerintah, serta kurangnya dukungan terhadap hak asasi manusia.^[6] Para peneliti menyebutkan bahwa korupsi dan tata kelola pemerintahan yang buruk menjadi salah satu penyebab kemiskinan di Filipina.^[7]

Filipina menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi pada 9 Desember 2003, dan Senat meratifikasi konvensi tersebut pada 6 November 2006. Pada tahun 2012, Senat menetapkan bahwa Hari Antikorupsi Nasional diperingati setiap tahun pada tanggal 9 Desember.^[8]

Korupsi politik

Arena politik Filipina umumnya diatur dan dijalankan oleh keluarga-keluarga atau aliansi antar keluarga, bukan berdasarkan pemilihan partai politik.^[9] Sistem ini dikenal sebagai sistem padrino, di mana seseorang memperoleh keuntungan, promosi, atau jabatan politik melalui hubungan kekeluargaan (nepotisme) atau pertemanan (kronisme), bukan berdasarkan kemampuan atau prestasi. Sistem padrino menjadi sumber banyak kontroversi dan kasus korupsi di Filipina.

Mahkamah Agung Filipina telah mengeluarkan tiga putusan terpisah yang memerintahkan keluarga Ferdinand Marcos untuk mengembalikan kekayaan yang dicuri dari negara selama kediktatoran Marcos yang diperkirakan mencapai $10 miliar.^[10][11]

Pada tahun 2001, Presiden Joseph Estrada dan Wali Kota San Juan Jinggoy Estrada menjadi pejabat terpilih pertama yang didakwa melakukan penjarahan. Joseph Estrada dituduh mengantongi suap jueteng dan pajak cukai tembakau sebesar ₱4 juta. Ia dihukum atas penjarahan oleh pengadilan antikorupsi Sandiganbayan pada tahun 2007 dan kemudian diampuni oleh Presiden Gloria Macapagal-Arroyo.^[12]

Hingga tahun 2016, terdapat 33.772 kasus korupsi yang diajukan ke Sandiganbayan, termasuk 10.094 kasus penyalahgunaan dana publik dan 7.968 kasus gratifikasi.^[13]

Pada tahun 2025, Wakil Presiden Sara Duterte dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan atas beberapa tuduhan, termasuk penyalahgunaan dana rahasia sebesar ₱612,5 juta, suap, dan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.^[14]

Referensi