Aceh

Di Aceh, 562 orang tewas, 5.359 luka-luka, 456 diantaranya luka serius dan 29 lainnya hilang, serta 556.016 orang mengungsi dan 2.5 juta orang terdampak.^[14][15] Laporan yang dihimpun Posko Terpadu Pemerintah Aceh mencatat, bencana banjir dan longsor telah mempengaruhi 225 kecamatan dan 3.658 gampong.^[16] Sekitar 246 korban jiwa tercatat di Kabupaten Aceh Utara,^[17][18] 101 korban jiwa di Kabupaten Aceh Tamiang, 57 korban jiwa di Kabupaten Aceh Timur, 40 korban jiwa di Bireun, 32 korban jiwa di Kabupaten Bener Meriah,^[19] 29 korban jiwa di Pidie Jaya,^[20] 25 korban jiwa di Kabupaten Aceh Tengah, 14 korban jiwa di Kabupaten Aceh Tenggara,^[21][22] lima korban jiwa di Gayo Lues, Langsa dan Lhokseumawe, dua korban jiwa di Kota Subulussalam, serta satu korban jiwa masing-masing di Kabupaten Pidie dan Nagan Raya.^[23][24] Lebih dari 50% gampong (desa) di Aceh terdampak banjir dan longsor tersebut.^[25] Menurut BNPB, diperkirakan 37.546 rumah rusak akibat banjir dan longsor di seluruh Provinsi Aceh.^[26] Terdapat laporan kondisi pasca bencana di Aceh Tamiang yang menyebutkan adanya kasus penjarahan.^[27][28]

Sumatera Utara

Setidaknya sebanyak 375 korban tewas, 2.300 korban luka, dan 41 korban hilang akibat banjir dan longsor di seluruh wilayah Sumatera Utara.^[29] Data BNPB juga menyampaikan sebanyak 3.500 rumah rusak berat, 4.100 rumah rusak sedang, 20.500 rumah rusak ringan. Kemudian, 271 jembatan rusak hingga 282 fasilitas pendidikan rusak, jumlah terdampak akibat banjir dan longsor mencapai 1.7 juta orang, dan jumlah pengungsi mencapai 53.523 orang.^[30] Daerah yang mengalami dampak terparah meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah dengan 128 korban jiwa dan 35 korban hilang, sekitar 93 korban jiwa dan 4 korban jiwa tercatat di Tapanuli Selatan,^[31] lalu 55 korban jiwa di Kota Sibolga, 36 korban jiwa dan 2 korban hilang di Tapanuli Utara, 17 korban jiwa di Deli Serdang, 14 korban jiwa di Kabupaten Langkat,^[32] 12 korban jiwa di Kota Medan, 10 korban jiwa dan 1 korban hilang di Humbang Hasundutan, 2 korban jiwa di Kabupaten Pakpak Bharat, dan 1 masing-masing di Kabupaten Nias, Nias Selatan, dan Kota Padangsidimpuan.^[33][34]

Sumatera Barat

Di Sumatera Barat, 267 orang tewas, 70 hilang, dan 382 orang terluka.^[35] Setidaknya 197 korban jiwa akibat banjir bandang di Kabupaten Agam.^[36] Korban jiwa tersebut tersebar di Kecamatan Palembayan 142 orang, Kecamatan Malalak 14 orang, Kecamatan Tanjung Raya 10 orang, Palupuh satu orang, Kecamatan Matur satu orang.^[37] Tanah longsor di gerbang masuk Kota Padang Panjang telah menewaskan 30 orang.^[38] Di Kota Padang, 11 orang tewas,^[39] dengan 31.845 orang terdampak.^[40] Sekitar 15.000 warga di Lubuk Minturun terdampak banjir. Ketinggian air di kawasan tersebut mencapai hingga 2 meter^[41] Lima korban tewas akibat banjir dan longsor di Kabupaten Pasaman Barat.^[42] Sekitar 35 orang meninggal di Kabupaten Padang Pariaman,^[43] satu orang tewas di Kota Solok, dan dua orang tewas di Kabupaten Tanah Datar.^[44]

Faktor meteorologi dan atmosfer

BMKG mengungkapkan bahwa pada akhir November hingga awal Desember 2025, Sumatra bagian Utara mengalami puncak musim hujan, dengan curah hujan mencapai 300 mm. Pada saat bersamaan, terbentuk Bibit Siklon Tropis 95B di Selat Malaka, sebuah fenomena tidak biasa di dekat garis khatulistiwa.^[47] Bibit siklon tersebut menguat menjadi Siklon Tropis Senyar pada 26 November 2025 pukul 07.00 WIB.^[48]

Fenomena ini menjadi perhatian para meteorologis karena Siklon Tropis Senyar terbentuk di bawah lintang 5 derajat, suatu kejadian yang jarang terjadi. Menurut analisis dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), kondisi tersebut turut diperkuat oleh interaksi dengan Gelombang Rossby Ekuatorial, Madden–Julian Oscillation (MJO) pada Fase 6, serta pengaruh dari anomali iklim global seperti Indian Ocean Dipole (IOD) dan La Niña yang intens. Kombinasi faktor-faktor ini secara kolektif meningkatkan konvergensi udara, membentuk awan kumulonimbus dalam jumlah besar, dan memicu hujan ekstrem berkepanjangan yang berlangsung hingga lebih dari 24 jam.^[49]

Faktor ekologis dan degradasi lingkungan

Para peneliti, termasuk dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Bandung (ITB), menegaskan bahwa cuaca ekstrem hanyalah pemicu, sementara kerusakan lingkungan, yang oleh seorang peneliti UGM disebut sebagai "dosa ekologis", merupakan faktor utama yang memperparah daya rusak bencana.^[50] Degradasi ekosistem hutan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) telah menghilangkan fungsi hidrologis hutan sebagai penyangga alami. Hatma Suryatmojo, seorang peneliti hidrologi hutan, menjelaskan bahwa vegetasi hutan berfungsi sebagai "spons raksasa" yang mampu menyerap air hujan ke dalam tanah (infiltrasi) dan menahannya agar tidak langsung mengalir ke sungai (intersepsi). Namun, ketika hutan di wilayah hulu mengalami kerusakan, siklus hidrologi alami ini terganggu, menyebabkan air hujan yang deras tak lagi terserap dan mayoritas langsung mengalir sebagai limpasan permukaan yang cepat dan destruktif, yang pada akhirnya memicu erosi masif dan banjir bandang.^[51]

Kerusakan ini diperparah oleh masifnya alih fungsi lahan dan ekspansi industri ekstraktif. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mencatat bahwa Pulau Sumatra telah dijadikan "zona pengorbanan" bagi industri pertambangan, dengan adanya sedikitnya 1.907 wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) minerba aktif seluas 2,45 juta hektare, atau setara dengan empat kali luas negara Brunei Darussalam. Selain tambang, terdapat pula konsesi perkebunan kelapa sawit yang telah melampaui batas kapasitas ekologis, serta proyek energi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru yang beroperasi di kawasan hulu. Organisasi lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Greenpeace, menemukan bahwa antara tahun 2016 hingga 2024, sekitar 1,4 juta hektare hutan hilang di ketiga provinsi terdampak. Hilangnya tutupan hutan ini, khususnya di ekosistem kritis seperti Batang Toru di Sumatera Utara dan di sepanjang Bukit Barisan, secara signifikan mengurangi kemampuan alam untuk menahan air hujan.^{[butuh rujukan]}

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) juga menyoroti temuan material kayu gelondongan berbekas potongan mesin yang terbawa arus banjir. Hal ini mengindikasikan adanya operasi pembalakan liar atau eksploitasi yang tidak terkendali di kawasan hulu, baik melalui izin yang dilegalkan maupun aktivitas ilegal yang memanfaatkan celah perizinan. Kondisi DAS yang kritis, di mana mayoritas tutupan hutan alamnya di bawah 30 persen, membuat wilayah tersebut kehilangan daya dukung dan daya tampung, sehingga setiap hujan lebat datang, bencana hidrometeorologi parah menjadi tak terhindarkan.^[52]

Bantuan logistik dan santunan

Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) memimpin penyaluran bantuan logistik dan dukungan dapur umum dengan total nilai mencapai Rp21,48 miliar.^[56] Kemensos mendirikan sebanyak 28 titik dapur umum yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang mampu memproduksi hingga 100 ribu bungkus nasi per hari untuk melayani kebutuhan para pengungsi.^[57] Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah daerah setempat turut menyalurkan kebutuhan darurat, termasuk ribuan paket sembako, tenda pengungsi, serta perahu karet. Selain kebutuhan fisik, pemerintah juga memberikan dukungan finansial. Menteri Sosial mengumumkan pemberian santunan sebesar Rp15 juta bagi ahli waris korban meninggal dunia dan Rp5 juta untuk korban luka berat, sebagai bentuk tali asih untuk meringankan beban di tengah bencana.^[58]

Dukungan sektor ekonomi dan teknologi

Untuk meringankan beban ekonomi korban, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengizinkan perbankan untuk memberikan perlakuan khusus terhadap kredit yang dimiliki korban bencana. Perlakuan ini dapat berupa pemberian kredit atau pembiayaan baru pascabencana dan restrukturisasi kredit yang disalurkan sebelum maupun setelah bencana, yang kualitas asetnya akan ditetapkan lancar. Sementara itu, sebagai bentuk dukungan komunikasi dan akses informasi, layanan internet satelit Starlink milik Elon Musk digratiskan bagi korban banjir dan longsor di Sumatra hingga akhir Desember 2025.^[59]

Partisipasi publik dan internasional

Gelombang solidaritas dan bantuan kemanusiaan juga mengalir deras dari publik dan pihak internasional. Penggalangan dana publik berskala besar, yang diinisiasi oleh Malaka Project Ferry Irwandi, berhasil mengumpulkan donasi lebih dari Rp10,37 miliar dalam 24 jam pertama dari lebih dari 87 ribu penyumbang, dengan fokus penyaluran ke daerah-daerah terpencil dan terisolasi.^[60] Menanggapi hal tersebut, salah satu anggota DPR mengapresiasi sikap Ferry Irwandi, terlepas dari posisinya terhadap pemerintah.^[61] Sikap tersebut kemudian membuat sejumlah media daring menyerangnya dengan narasi negatif, sehingga ia membuat video klarifikasi yang diunggah di media sosial pribadinya.^[62] Pada 29 November 2025, Malaysia mengirimkan bantuan berupa obat-obatan dan tim dokter yang mendarat di Aceh, yang kemudian diintegrasikan dengan upaya penanganan kesehatan oleh pemerintah daerah.^[63]

Dukungan juga muncul dari komunitas olahraga daerah di Sumatera Barat. Pada 7 Desember 2025, ajang Sawahlunto Derby ke-18 (Bank Nagari Sawahlunto Derby) yang digelar di Gelanggang Pacuan Kuda Kandih menyumbangkan seluruh pendapatannya untuk misi kemanusiaan. Acara tersebut berhasil mengumpulkan Rp32.225.000 dari hasil penjualan tiket dan sumbangan VIP, yang menurut penyelenggara akan dikonversi menjadi bantuan kebutuhan pokok bagi korban banjir dan longsor di Sumatera Barat.^[64]

Pemimpin Gereja Katolik sedunia, Paus Leo XIV, dalam kesempatan berdoa Angelus bersama dengan umat Katolik dari manca negara di Lapangan Santo Petrus, Vatikan pada Minggu, 7 Desember 2025, menyatakan kedekatannya serta mendoakan seluruh korban jiwa dan terdampak dari bencana ini, termasuk bencana yang terjadi di Sri Lanka, Malaysia dan Thailand. ^[65] Paus Leo XIV kemudian mendesak komunitas internasional dan "semua orang dengan kehendak baik" untuk membantu seluruh masyarakat yang terdampak dengan "gestur solidaritas yang konkret". Melalui Dikasteri untuk Pelayanan Amal, Paus Leo XIV dan Takhta Suci telah mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara terdampak, termasuk Indonesia. ^[66]

Kerugian ekonomi dan moratorium

Bencana ini diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi yang masif. Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan dampak kerugian mencapai angka fantastis, yaitu Rp68,67 triliun. Perkiraan ini mencakup kerugian akibat kerusakan rumah penduduk, kehilangan pendapatan rumah tangga, kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, serta kerugian produksi lahan pertanian. Oleh karena itu, Celios dan organisasi lingkungan mendesak pemerintah untuk segera menerapkan moratorium izin tambang dan perluasan kebun sawit, serta beralih ke paradigma ekonomi yang lebih berkelanjutan.^{[butuh rujukan]}

Desakan status Bencana Nasional

Hingga awal Desember 2025, pemerintah masih menetapkan status bencana ini sebagai bencana daerah tingkat provinsi. Namun, muncul desakan kuat dari berbagai pihak, termasuk Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) Fakultas Hukum UGM dan WALHI, agar Presiden menetapkan status Darurat Bencana Nasional.^{[butuh rujukan]}

Desakan ini didasarkan pada skala bencana yang telah menyebabkan kolapsnya kehidupan masyarakat, krisis pangan, pemadaman listrik, dan terputusnya jaringan komunikasi di beberapa lokasi, yang menunjukkan ketidakmampuan pemerintah daerah—seperti Aceh Tengah dan Pidie Jaya yang secara terbuka menyatakan tidak sanggup mengatasi bencana—untuk merespons secara memadai. Penetapan status nasional dianggap krusial untuk mengaktifkan koordinasi antarlembaga yang lebih cepat dan besar serta mobilisasi anggaran nasional untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan jangka panjang.^{[butuh rujukan]}

Evaluasi tata kelola lingkungan

Tragedi ini menjadi momentum yang mendesak bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan di sektor kehutanan dan pertambangan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kehutanan, mengakui bahwa fokus kebijakan selama ini terlalu condong ke sisi ekonomi dibandingkan ekologi.^{[butuh rujukan]}

Senada, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyatakan komitmen untuk mengevaluasi total seluruh izin pertambangan di tiga provinsi terdampak. Para pegiat lingkungan mendesak agar komitmen ini diwujudkan dalam bentuk penghentian laju industri ekstraktif di kawasan hulu dan DAS kritis, serta restorasi ekosistem secara menyeluruh dengan menjadikan daya tampung dan daya dukung lingkungan sebagai acuan utama pembangunan.^{[butuh rujukan]}

Rekomendasi Kebijakan dan Pemulihan Berkelanjutan

Per Januari 2026, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengerahkan lebih dari 1.700 alat berat yang terdiri dari excavator, backhoe loader, wheel loader, bulldozer dan juga dumptruck untuk percepatan penanganan dampak bencana di Sumatera.^[67]

Penanganan jembatan yang terputus akibat bencana banjir dan longsor menggunakan Jembatan darurat (Jembatan Bailey) pada jalan nasional antar provinsi maupun jalan dengan intensitas pengguna yang tinggi.

Hingga Mei 2026, Untuk Rumah Hunian  Pascabencana Sumatera yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagai berikut:

Telah dibangun sebanyak 1.554 unit

Sedang dibangun sebanyak 240 unit

Total 1.794 unit

Perkembangan penanganan bencana Sumatera ditangani langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum hingga saat ini (5/26) mulai dari  Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.