Hubungan dengan PABU

PABU adalah istilah yang bergantung pada yurisdiksi. Di Amerika Serikat, FASB Accounting Standards Codification merupakan sumber tunggal US GAAP otoritatif nonpemerintah untuk entitas nonpemerintah, selain aturan dan interpretasi yang dikeluarkan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat bagi entitas yang berada dalam kewenangannya.^[5]

Dalam yurisdiksi yang menggunakan IFRS, istilah PABU dapat merujuk pada IFRS yang telah diadopsi atau disahkan melalui hukum nasional. Beberapa yurisdiksi mengadopsi IFRS secara penuh, sedangkan yang lain melakukan konvergensi, pengesahan per standar, penundaan tanggal efektif, atau modifikasi terbatas.

Karena itu, laporan yang disebut “sesuai PABU” perlu menyatakan kerangka yang digunakan, misalnya SAK Indonesia, IFRS Accounting Standards, atau US GAAP.

Perbedaan dengan praktik dan metode akuntansi

Praktik akuntansi adalah penerapan sehari-hari atas kebijakan, prosedur, sistem pencatatan, pengendalian, dan pertimbangan profesional untuk menghasilkan laporan keuangan. Praktik tersebut harus mengikuti standar yang berlaku, tetapi standar tidak mengatur setiap langkah administratif secara terperinci.

Metode pencatatan juga tidak identik dengan standar akuntansi. Dua dasar yang umum adalah:

• akuntansi berbasis kas, yang mencatat penerimaan dan pembayaran ketika kas berpindah;
• akuntansi berbasis akrual, yang mengakui transaksi ketika hak atau kewajiban ekonomi timbul, meskipun kas belum diterima atau dibayar.

Entitas besar dan entitas dengan akuntabilitas publik pada umumnya menggunakan basis akrual untuk laporan keuangan bertujuan umum. Standar kemudian menentukan bagaimana transaksi berbasis akrual tersebut diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan.

IFRS Accounting Standards

IFRS Accounting Standards dikembangkan dan diterbitkan oleh IASB di bawah IFRS Foundation. Tujuannya adalah menyediakan bahasa pelaporan keuangan yang dapat digunakan secara lintas negara.

IFRS Foundation memantau penerapan IFRS melalui profil yurisdiksi yang diperbarui secara berkala. Per 2026, lembaga tersebut menyediakan profil lengkap bagi 170 yurisdiksi dan menyatakan bahwa IFRS diwajibkan untuk digunakan oleh perusahaan dalam lebih dari 140 yurisdiksi.^[2]

Adopsi internasional tidak selalu berarti setiap negara menggunakan teks IFRS tanpa perubahan. Model penerapan meliputi:

• adopsi langsung;
• pengesahan atau endorsement oleh pemerintah atau regulator;
• konvergensi standar nasional dengan IFRS;
• izin terbatas bagi kelompok entitas tertentu;
• penerapan standar yang disederhanakan bagi entitas privat atau usaha kecil.

Uni Eropa

Peraturan (EC) No. 1606/2002 mewajibkan perusahaan yang efeknya diperdagangkan di pasar teregulasi Uni Eropa untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian berdasarkan standar internasional yang telah diadopsi Uni Eropa bagi tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2005.^[12]

Negara anggota dapat memperluas penggunaan IFRS yang telah diadopsi Uni Eropa kepada laporan keuangan individual atau perusahaan yang tidak diperdagangkan di bursa. IFRS yang berlaku secara hukum di Uni Eropa harus melalui proses pengesahan Uni Eropa.^[13]

Kanada

Kanada menerapkan IFRS Accounting Standards bagi perusahaan dengan akuntabilitas publik untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Entitas privat dan organisasi sektor lain dapat menggunakan kerangka berbeda yang disusun oleh badan standar Kanada.^[14]

Dengan demikian, tanggal perubahan Kanada bukan 2009. Tahun 2009 berkaitan dengan tahap persiapan dan penerbitan standar, sedangkan kewajiban utama bagi perusahaan dengan akuntabilitas publik berlaku mulai 2011.

Taiwan

Perusahaan publik yang sahamnya tercatat di bursa atau diperdagangkan di pasar luar bursa Taiwan mulai menerapkan ketentuan berbasis IFRS pada tahun buku 2013. Kelompok perusahaan publik lain menyusul pada tahap berikutnya.^[15]

Taiwan menggunakan pendekatan pengesahan. IFRS diterjemahkan ke dalam bahasa Tionghoa tradisional, ditelaah oleh badan teknis setempat, dan kemudian disahkan oleh Financial Supervisory Commission.^[16]

Amerika Serikat

Perusahaan domestik yang menjadi emiten di Amerika Serikat umumnya menggunakan US GAAP. FASB Accounting Standards Codification merupakan sumber otoritatif utama US GAAP nonpemerintah, sedangkan SEC menerbitkan aturan bagi perusahaan yang berada dalam kewenangannya.^[3][5]

US GAAP dan IFRS mempunyai banyak tujuan yang serupa, tetapi berbeda dalam sejumlah persyaratan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Upaya konvergensi telah mengurangi sebagian perbedaan, tetapi kedua kerangka tersebut tetap terpisah.

Perkembangan konvergensi IFRS

Indonesia memulai program konvergensi IFRS secara intensif pada akhir 2008. Program tersebut menghasilkan SAK yang dinyatakan konvergen dengan IFRS sejak 1 Januari 2012. Pada 2015, kesenjangan tanggal efektif antara SAK berbasis IFRS dan IFRS telah diperkecil dari tiga tahun menjadi sekitar satu tahun untuk sebagian besar standar.^[17][8]

Pernyataan bahwa Indonesia “baru resmi berkiblat kepada IFRS pada 2015” kurang tepat. Tahun 2015 merupakan salah satu tahap pengurangan kesenjangan, sedangkan penerapan penuh program konvergensi telah dimulai pada 2012 dan terus berlangsung setelahnya.^[17]

Pada akhir 2022, IAI menerbitkan SAK Internasional yang mengadopsi penuh IFRS Accounting Standards. SAK Internasional berbeda dari SAK Indonesia, yang tetap berupa standar konvergen dan juga memuat standar lokal serta standar syariah.^[17]

Profil yurisdiksi IFRS Foundation mencatat bahwa perusahaan domestik yang efeknya diperdagangkan di pasar publik Indonesia diwajibkan menggunakan SAK Indonesia. SAK Internasional dapat digunakan oleh entitas tertentu yang memenuhi kriteria regulator pasar modal, termasuk kelompok tertentu yang memperdagangkan saham di lebih dari satu negara.^[18]

Empat pilar SAK

Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia menetapkan empat pilar utama.^[4]

SAK Indonesia terdiri atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Sebelum 1 Januari 2024, pilar ini disebut secara umum sebagai SAK. SAK Indonesia dapat digunakan oleh entitas dengan akuntabilitas publik dan, dalam keadaan tertentu, oleh entitas tanpa akuntabilitas publik.^[19]

SAK Indonesia untuk Entitas Privat berlaku efektif pada 1 Januari 2025 dan menggantikan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Standar ini merujuk pada IFRS for SMEs dengan penyesuaian terhadap kondisi entitas privat di Indonesia.^[20]

SAK Indonesia untuk EMKM berlaku efektif sejak 1 Januari 2018. Standar ini menggunakan pengaturan yang lebih sederhana dan pada umumnya berbasis biaya historis untuk transaksi yang lazim dilakukan EMKM.^[21]

Perkembangan 2025–2027

SAK Indonesia efektif 1 Januari 2025 mencakup antara lain PSAK 117 tentang kontrak asuransi yang merujuk pada IFRS 17, amendemen mengenai kekurangan ketertukaran mata uang, serta perubahan konsekuensial pada sejumlah standar.^[22]

Perubahan yang berlaku efektif pada 1 Januari 2026 mencakup amendemen PSAK 109 dan PSAK 107, penyesuaian tahunan yang merujuk pada Annual Improvements to IFRS Accounting Standards—Volume 11, serta revisi PSAK 338. IAI juga mengesahkan amendemen terkait kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam dengan tanggal efektif yang sama.^[22][23][24]

PSAK 118 dan PSAK 119 telah disahkan dengan tanggal efektif 1 Januari 2027. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa standar akuntansi bukan dokumen yang tetap, tetapi diperbarui mengikuti perubahan transaksi, kebutuhan pengguna, dan perkembangan IFRS.^[23]