Bagian dari seri tentang
Akuntansi
Daya beli konstan Biaya historis Manajemen Pajak
Jenis utama Audit Anggaran Biaya Forensik Keuangan Dana Pemerintahan Manajemen Sosial Pajak
Konsep utama Periode akuntansi Akrual Daya beli konstan Entitas ekonomi Nilai wajar Kelangsungan usaha Biaya historis Prinsip penandingan Materialitas Pengakuan pendapatan Unit hitung
Akun pilihan Aset Kas Harga pokok penjualan Penyusutan / Amortisasi (bisnis) Ekuitas Beban Goodwill Liabilitas Laba Pendapatan
Standar akuntansi Prinsip yang berlaku umum Standar audit yang berlaku umum Konvergensi Standar Pelaporan Keuangan Internasional Standar Audit Internasional Prinsip Akuntansi Manajemen
Laporan keuangan Laporan tahunan Neraca Arus kas Ekuitas Laba rugi Diskusi manajemen Analisis laporan keuangan
Pembukuan Rekonsiliasi bank Debit dan kredit Sistem berpasangan FIFO dan LIFO Jurnal Buku besar / Buku besar umum Neraca saldo
Pengauditan Keuangan Internal Firma Laporan Undang-Undang Sarbanes–Oxley
Tokoh dan organisasi Akuntan Organisasi akuntansi Luca Pacioli
Perkembangan Sejarah Penelitian Akuntansi positif Undang-Undang Sarbanes–Oxley
Pelanggaran Kreatif Manajemen laba Akun galat Hollywood Di luar neraca Pembukuan ganda
l b s

Akuntansi daya beli konstan (bahasa Inggris: constant purchasing power accountingcode: en is deprecated ) adalah pendekatan akuntansi yang menyajikan jumlah-jumlah dalam laporan keuangan menggunakan satuan uang dengan daya beli yang setara. Dalam pendekatan ini, angka yang berasal dari waktu berbeda dinyatakan kembali dengan menggunakan indeks harga umum agar dapat dibandingkan dan dijumlahkan dalam satuan pengukuran yang berlaku pada tanggal pelaporan.^[1]

Akuntansi daya beli konstan merupakan salah satu bentuk akuntansi inflasi. Pendekatan ini dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan akuntansi biaya historis ketika perubahan tingkat harga menyebabkan nilai uang pada waktu yang berbeda tidak lagi memiliki daya beli yang sama. Pendekatan tersebut tidak identik dengan akuntansi nilai wajar atau akuntansi biaya kini karena penyesuaiannya didasarkan pada perubahan tingkat harga umum, bukan semata-mata pada perubahan harga pasar suatu aset tertentu.^[2]

Dalam Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS), penyajian kembali laporan keuangan berdasarkan perubahan daya beli diwajibkan oleh IAS 29 bagi entitas yang mata uang fungsionalnya merupakan mata uang dari perekonomian hiperinflasi. Laporan keuangan entitas tersebut harus dinyatakan dalam unit pengukuran yang berlaku pada akhir periode pelaporan.^[3]

Latar belakang

Dalam akuntansi biaya historis, aset dan liabilitas pada umumnya mula-mula dicatat berdasarkan jumlah yang dibayarkan atau diterima pada saat transaksi. Jumlah tersebut tidak selalu disesuaikan akibat perubahan tingkat harga umum. Karena itu, laporan keuangan dapat menggabungkan angka yang berasal dari berbagai waktu dan mewakili daya beli yang berbeda.^[1]

Sebagai contoh, nilai nominal uang tunai pada akhir periode dan biaya perolehan tanah yang dibeli beberapa dasawarsa sebelumnya dapat memiliki jumlah yang sama, tetapi tidak mewakili kemampuan membeli barang dan jasa yang sama. Penjumlahan angka tersebut tanpa penyesuaian dapat mengurangi keterbandingan informasi keuangan. Inflasi juga dapat menyebabkan laba berdasarkan biaya historis tampak lebih besar karena beban, seperti penyusutan dan harga pokok penjualan, dihitung berdasarkan harga perolehan masa lalu.^[2]

Akuntansi daya beli konstan menggunakan indeks tingkat harga umum untuk menyatakan kembali angka-angka tersebut dalam satuan uang yang memiliki daya beli seragam. Indeks yang digunakan biasanya merupakan indeks harga yang luas dan relevan terhadap mata uang serta perekonomian tempat entitas beroperasi.

Dasar pengukuran

Penyesuaian daya beli pada umumnya dilakukan dengan membandingkan indeks harga pada tanggal pelaporan dengan indeks harga ketika transaksi atau saldo tersebut pertama kali diakui. Secara sederhana, jumlah yang telah disesuaikan dapat dihitung sebagai:

${\displaystyle {\text{Jumlah disesuaikan}}={\text{Jumlah historis}}\times {\frac {\text{Indeks pada tanggal pelaporan}}{\text{Indeks pada tanggal pengakuan}}}}$

Apabila suatu aset dibeli ketika indeks harga umum sebesar 100 dengan biaya 1.000 unit mata uang, kemudian indeks pada tanggal pelaporan menjadi 125, biaya yang dinyatakan dalam daya beli akhir periode menjadi 1.250 unit. Penyesuaian tersebut tidak menyatakan bahwa nilai pasar aset adalah 1.250. Angka itu hanya menunjukkan padanan biaya historis dalam satuan daya beli pada tanggal pelaporan.^[2]

Dalam praktik akuntansi inflasi, tanggal pengakuan dapat berupa tanggal transaksi tertentu, rata-rata indeks selama suatu bulan, atau pendekatan lain yang dianggap mewakili saat transaksi terjadi. Pemilihan metode bergantung pada standar yang diterapkan dan ketersediaan indeks yang dapat diandalkan.

Pos moneter dan nonmoneter

Penerapan akuntansi daya beli konstan memerlukan pembedaan antara pos moneter dan pos nonmoneter.

Pemeliharaan modal

Akuntansi daya beli konstan berhubungan dengan konsep pemeliharaan modal. Berdasarkan konsep pemeliharaan modal keuangan, laba diperoleh hanya apabila jumlah keuangan aset neto pada akhir periode melebihi jumlah pada awal periode setelah mengecualikan distribusi kepada pemilik dan kontribusi dari pemilik.

Modal keuangan dapat dipandang dalam satuan moneter nominal atau dalam satuan daya beli konstan. Apabila modal diukur dalam satuan daya beli konstan, laba baru dianggap timbul setelah daya beli modal awal telah dipertahankan. Kenaikan jumlah nominal yang hanya mengimbangi perubahan tingkat harga umum tidak diperlakukan sebagai peningkatan daya beli modal.^[5]

Konsep dalam Kerangka Konseptual tidak dengan sendirinya mengesampingkan persyaratan dalam suatu standar IFRS. Komite Interpretasi IFRS menyatakan bahwa suatu konsep pemeliharaan modal tidak dapat diterapkan apabila bertentangan dengan persyaratan standar yang secara khusus mengatur transaksi atau kondisi tertentu.^[6]

Hubungan dengan akuntansi inflasi

Akuntansi inflasi mencakup berbagai model yang berusaha mengurangi distorsi akibat perubahan harga. Selain akuntansi daya beli konstan, model yang pernah digunakan atau diperdebatkan meliputi:

• akuntansi biaya kini atau biaya penggantian;
• pelaporan berdasarkan nilai wajar;
• akuntansi dolar konstan (bahasa Inggris: constant-dollar accountingcode: en is deprecated ); dan
• model gabungan biaya kini dan daya beli konstan.

Dalam model dolar konstan, aset nonmoneter dan ekuitas diubah dari dolar historis menjadi dolar dengan daya beli kini menggunakan indeks harga umum. Pos moneter tidak disesuaikan, tetapi perubahan daya belinya menimbulkan keuntungan atau kerugian moneter.^[2]

Akuntansi daya beli konstan berbeda dari akuntansi biaya kini. Penyesuaian berdasarkan indeks harga umum mempertahankan satuan pengukuran, sedangkan biaya kini berusaha mengukur jumlah yang harus dibayar pada saat ini untuk mengganti aset atau memperoleh kapasitas jasa yang setara. Karena harga aset tertentu dapat bergerak berbeda dari tingkat harga umum, hasil kedua pendekatan tersebut dapat berbeda.

Penerapan berdasarkan IAS 29

IAS 29 berlaku bagi laporan keuangan, termasuk laporan keuangan konsolidasian, dari entitas yang mata uang fungsionalnya merupakan mata uang perekonomian hiperinflasi. Standar tersebut tidak menetapkan satu tingkat inflasi mutlak sebagai satu-satunya penentu hiperinflasi, tetapi memberikan sejumlah indikator, antara lain:^[3]

• masyarakat lebih memilih menyimpan kekayaan dalam aset nonmoneter atau mata uang asing yang relatif stabil;
• jumlah uang dinyatakan dalam mata uang asing yang relatif stabil;
• transaksi kredit memperhitungkan kehilangan daya beli selama masa kredit;
• suku bunga, upah, dan harga dikaitkan dengan indeks harga; dan
• tingkat inflasi kumulatif selama tiga tahun mendekati atau melampaui 100 persen.

Apabila IAS 29 berlaku, laporan keuangan berdasarkan biaya historis dinyatakan kembali menggunakan indeks harga umum sehingga seluruh angka disajikan dalam unit pengukuran yang berlaku pada akhir periode. Angka komparatif untuk periode sebelumnya juga dinyatakan dalam unit pengukuran yang sama. Keuntungan atau kerugian atas posisi moneter bersih diakui dalam laba rugi dan diungkapkan secara terpisah.^[4]

IFRIC 7 memberikan panduan ketika suatu entitas pertama kali menerapkan IAS 29 setelah perekonomiannya menjadi hiperinflasi. Interpretasi tersebut menjelaskan bahwa laporan keuangan harus dinyatakan kembali seolah-olah perekonomian selalu berada dalam keadaan hiperinflasi sejak tanggal pertama kali tersedia indeks harga umum yang dapat diandalkan untuk pos terkait.^[7]

IAS 29 secara khusus ditujukan pada perekonomian hiperinflasi. IASB menyatakan bahwa IFRS tidak memiliki standar umum yang mewajibkan penyesuaian inflasi bagi seluruh tingkat inflasi. Oleh karena itu, keberadaan pembahasan satuan daya beli konstan dalam kerangka konseptual tidak berarti seluruh entitas dalam perekonomian berinflasi rendah atau sedang diwajibkan menerapkan IAS 29.^[8]

Sejarah

Pembahasan mengenai perubahan daya beli uang dalam akuntansi berkembang bersama teori indeks harga pada awal abad ke-20. Buku The Purchasing Power of Money karya ekonom Irving Fisher, yang diterbitkan pada 1911, menjadi salah satu karya awal yang berpengaruh dalam pembahasan daya beli uang.^[9]

Pada 1936, Henry W. Sweeney menerbitkan Stabilized Accounting, yang mengembangkan metode untuk menyajikan laporan keuangan dalam unit daya beli yang lebih stabil.^[10] Gagasan tersebut kemudian memengaruhi penelitian dan perdebatan akuntansi di Amerika Serikat dan Britania Raya. Pada 1963, American Institute of Certified Public Accountants menerbitkan studi Reporting the Financial Effects of Price-Level Changes, yang membahas penggunaan informasi yang telah disesuaikan dengan perubahan tingkat harga.^[11]

Pada 1979, Financial Accounting Standards Board (FASB) menerbitkan Statement of Financial Accounting Standards No. 33, Financial Reporting and Changing Prices. Standar tersebut mewajibkan perusahaan besar tertentu di Amerika Serikat menyajikan informasi tambahan mengenai pengaruh inflasi dan perubahan harga tertentu, termasuk informasi berdasarkan dolar konstan dan biaya kini.^[12]

Pada 1986, FASB menerbitkan Statement No. 89 yang menggantikan persyaratan wajib tersebut dan menjadikan pengungkapan tambahan berdasarkan biaya kini atau dolar konstan bersifat sukarela.^[13]

Pada tingkat internasional, IAS 29 diterbitkan pada 1989 untuk mengatur pelaporan keuangan dalam perekonomian hiperinflasi. Standar tersebut tetap menjadi dasar IFRS untuk penyajian kembali laporan keuangan dalam unit pengukuran akhir periode pada keadaan hiperinflasi.^[3]

Manfaat dan keterbatasan

Pendukung akuntansi daya beli konstan menilai bahwa pendekatan ini dapat:

• meningkatkan keterbandingan angka yang berasal dari waktu berbeda;
• memperlihatkan pengaruh perubahan daya beli terhadap aset dan liabilitas moneter;
• mengurangi kemungkinan laba nominal dianggap sebagai laba ekonomi yang seluruhnya dapat dibagikan;
• memberikan dasar yang lebih seragam untuk membandingkan laporan keuangan selama inflasi tinggi; dan
• membantu pengguna menilai apakah daya beli modal awal telah dipertahankan.

Namun, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan. Hasil penyesuaian sangat bergantung pada mutu dan relevansi indeks harga yang digunakan. Indeks harga umum mungkin tidak mencerminkan perubahan harga barang dan jasa tertentu yang penting bagi suatu entitas. Proses penyajian kembali juga menambah kompleksitas, memerlukan data tanggal transaksi, dan dapat melibatkan pertimbangan dalam membedakan pos moneter serta nonmoneter.^[1]

Jumlah yang telah disesuaikan berdasarkan daya beli tidak selalu sama dengan nilai pasar, biaya penggantian, atau nilai ekonomi aset. Karena itu, pengguna laporan keuangan perlu membedakan perubahan akibat tingkat harga umum dari perubahan harga khusus suatu aset. Selain itu, penerapan pada perekonomian yang tidak hiperinflasi bergantung pada kerangka pelaporan dan kebijakan akuntansi yang berlaku; konsep dalam kerangka konseptual tidak dapat digunakan untuk mengabaikan persyaratan standar tertentu.^[6]

Lihat pula

• Akuntansi inflasi
• Biaya historis
• Daya beli
• Hiperinflasi
• Indeks harga konsumen
• Nilai riil dan nominal
• Pemeliharaan modal
• Standar Pelaporan Keuangan Internasional

Referensi