Bagian dari seri tentang
Akuntansi
Daya beli konstan Biaya historis Manajemen Pajak
Jenis utama Audit Anggaran Biaya Forensik Keuangan Dana Pemerintahan Manajemen Sosial Pajak
Konsep utama Periode akuntansi Akrual Daya beli konstan Entitas ekonomi Nilai wajar Kelangsungan usaha Biaya historis Prinsip penandingan Materialitas Pengakuan pendapatan Unit hitung
Akun pilihan Aset Kas Harga pokok penjualan Penyusutan / Amortisasi (bisnis) Ekuitas Beban Goodwill Liabilitas Laba Pendapatan
Standar akuntansi Prinsip yang berlaku umum Standar audit yang berlaku umum Konvergensi Standar Pelaporan Keuangan Internasional Standar Audit Internasional Prinsip Akuntansi Manajemen
Laporan keuangan Laporan tahunan Neraca Arus kas Ekuitas Laba rugi Diskusi manajemen Analisis laporan keuangan
Pembukuan Rekonsiliasi bank Debit dan kredit Sistem berpasangan FIFO dan LIFO Jurnal Buku besar / Buku besar umum Neraca saldo
Pengauditan Keuangan Internal Firma Laporan Undang-Undang Sarbanes–Oxley
Tokoh dan organisasi Akuntan Organisasi akuntansi Luca Pacioli
Perkembangan Sejarah Penelitian Akuntansi positif Undang-Undang Sarbanes–Oxley
Pelanggaran Kreatif Manajemen laba Akun galat Hollywood Di luar neraca Pembukuan ganda
l b s

Akuntansi pemerintahan (bahasa Inggris: governmental accountingcode: en is deprecated atau government accounting) adalah cabang akuntansi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mencatat, menggolongkan, meringkas, menyajikan, dan menafsirkan transaksi serta posisi keuangan pemerintah dan entitas sektor publik. Akuntansi pemerintahan menghubungkan pelaporan keuangan dengan pelaksanaan anggaran pemerintah, pengelolaan aset dan kewajiban publik, serta pertanggungjawaban pejabat kepada lembaga perwakilan dan masyarakat.^[1][2]

Berbeda dengan akuntansi perusahaan yang terutama memberikan informasi mengenai laba, arus kas, dan pengembalian kepada pemilik modal, akuntansi pemerintahan terutama diarahkan pada akuntabilitas, kepatuhan terhadap otorisasi anggaran, pengamanan sumber daya publik, penilaian kemampuan pemerintah memberikan layanan, dan penyediaan informasi bagi pengambilan keputusan fiskal. Perbedaan tersebut tidak berarti pemerintah tidak mengukur biaya atau kinerja; laporan pemerintah juga dapat digunakan untuk menilai biaya program, efisiensi, keberlanjutan fiskal, dan perubahan kekayaan bersih pemerintah.^[1][3]

Istilah akuntansi sektor publik kadang digunakan sebagai sinonim, tetapi dapat mempunyai cakupan yang lebih luas karena dapat meliputi organisasi nirlaba, lembaga jaminan sosial, badan layanan, dan badan lain yang dibiayai atau dikendalikan oleh pemerintah. Cakupan akuntansi pemerintahan dalam setiap negara ditentukan oleh susunan kelembagaan, peraturan anggaran, dan standar pelaporan yang berlaku.

Ruang lingkup

Akuntansi pemerintahan dapat diterapkan pada pemerintah pusat, pemerintah negara bagian atau provinsi, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, badan layanan, dana tertentu, dan entitas publik lainnya. Perusahaan milik negara yang menjalankan kegiatan komersial dapat menggunakan standar yang berbeda dari standar pemerintah umum, meskipun laporan entitas tersebut dapat dikonsolidasikan atau diungkapkan dalam laporan pemerintah.

Dalam statistik fiskal internasional, pemerintah umum mencakup unit kelembagaan yang terutama memproduksi barang dan jasa nonpasar atau melakukan redistribusi pendapatan dan kekayaan. Sektor publik mencakup pemerintah umum ditambah korporasi publik. Pembedaan ini penting karena batas entitas dalam laporan keuangan belum tentu sama dengan batas sektor yang digunakan dalam statistik ekonomi makro.^[4]

Pengguna informasi akuntansi pemerintahan meliputi parlemen atau lembaga legislatif, warga negara, pembayar pajak, penyedia pinjaman, lembaga pemeringkat, pemberi hibah, pemasok, pegawai, pengelola program, badan pengawas, dan lembaga audit. Karena warga negara tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan pemegang saham perusahaan, informasi yang dibutuhkan tidak terbatas pada hasil finansial, tetapi juga mencakup penggunaan kewenangan, ketaatan pada anggaran, beban antargenerasi, dan kemampuan pemerintah mempertahankan layanan.

Tujuan

Tujuan akuntansi pemerintahan umumnya dikelompokkan ke dalam beberapa fungsi yang saling berkaitan.

Karakteristik

Lingkungan pemerintahan menimbulkan transaksi dan keadaan yang tidak selalu dominan dalam perusahaan. Pemerintah memperoleh sebagian besar sumber dayanya melalui transaksi nonpertukaran, terutama pajak dan transfer, yaitu transaksi yang tidak memberikan imbalan langsung dengan nilai yang sebanding kepada pembayar. Pemerintah juga menguasai aset infrastruktur, aset warisan, sumber daya alam, dan aset pertahanan yang tujuan utamanya adalah pelayanan atau kepentingan publik, bukan menghasilkan arus kas.

Banyak kewajiban pemerintah bersifat jangka panjang atau bergantung pada kebijakan, seperti pensiun pegawai, jaminan sosial, konsesi, jaminan pemerintah, dan kewajiban pemulihan lingkungan. Selain itu, hubungan antara pembayaran pajak dan manfaat layanan tidak selalu langsung. Karakteristik tersebut menyebabkan ukuran laba tidak menjadi tujuan utama, sementara informasi mengenai posisi fiskal, kemampuan menyediakan layanan, dan beban yang dialihkan kepada periode mendatang menjadi penting.^[1]

Akuntansi pemerintahan juga dipengaruhi oleh pemisahan kekuasaan dan pembagian kewenangan antartingkat pemerintahan. Transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dana yang penggunaannya dibatasi, dan transaksi antarentitas pemerintah memerlukan klasifikasi serta eliminasi yang tepat ketika laporan dikonsolidasikan.

Basis dan metode pencatatan

Basis akuntansi menentukan waktu pengakuan transaksi dan peristiwa dalam laporan. Praktik pemerintahan berada dalam suatu rentang dari basis kas murni hingga basis akrual penuh.

Anggaran dan pelaporan keuangan

Akuntansi anggaran dan akuntansi finansial mempunyai tujuan yang berkaitan tetapi tidak identik. Akuntansi anggaran menunjukkan pelaksanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai klasifikasi serta basis yang digunakan dalam anggaran. Akuntansi finansial menyajikan dampak transaksi terhadap aset, kewajiban, pendapatan, beban, dan kekayaan bersih.

Perbedaan basis, waktu, klasifikasi, dan cakupan dapat menyebabkan angka dalam laporan realisasi anggaran tidak sama dengan angka dalam laporan kinerja finansial. Rekonsiliasi dan penjelasan diperlukan agar pengguna dapat memahami hubungan keduanya. Dalam standar internasional, IPSAS 24 mengatur penyajian perbandingan antara anggaran awal, anggaran akhir, dan jumlah aktual bagi entitas yang diwajibkan atau memilih memublikasikan anggaran yang disetujui.^[1]

Pada basis akrual, satu set laporan keuangan bertujuan umum biasanya mencakup laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan, laporan perubahan aset neto atau ekuitas, laporan arus kas, perbandingan anggaran dan realisasi jika berlaku, serta catatan atas laporan keuangan. Nama dan susunannya dapat berbeda menurut standar nasional. Dalam basis kas, laporan utama umumnya berpusat pada penerimaan, pembayaran, dan saldo kas.

Laporan keuangan pemerintah dapat disusun pada tingkat unit, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah secara keseluruhan. Konsolidasi memerlukan penyeragaman kebijakan, penyelarasan periode pelaporan, dan eliminasi transaksi serta saldo antarentitas.

Standardisasi internasional

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) diterbitkan oleh International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) untuk pelaporan keuangan entitas sektor publik. IPSAS mencakup standar berbasis akrual dan standar pelaporan berbasis kas. Standar berbasis akrual banyak dikembangkan dengan mempertimbangkan Standar Pelaporan Keuangan Internasional untuk transaksi yang serupa, tetapi juga membahas transaksi dan keadaan khas sektor publik.^[1]

Negara dapat mengadopsi IPSAS secara langsung, mengadaptasinya ke dalam standar nasional, atau menggunakan kerangka nasional yang berbeda. Oleh sebab itu, pernyataan bahwa suatu negara “menggunakan IPSAS” dapat berarti kepatuhan penuh, adopsi dengan modifikasi, atau penggunaan IPSAS sebagai acuan penyusunan standar.

Pelaporan keuangan berbasis standar akuntansi juga berbeda dari statistik keuangan pemerintah atau government finance statistics (GFS). Laporan keuangan berfokus pada akuntabilitas dan posisi suatu entitas pelaporan, sedangkan GFS disusun untuk analisis ekonomi makro dan kebijakan fiskal. Kerangka GFS menggunakan klasifikasi sektor dan aturan konsolidasi yang dapat berbeda dari standar akuntansi. Keduanya dapat menggunakan data yang sama, tetapi memerlukan pemetaan dan rekonsiliasi.^[12]

Variasi kelembagaan antarnegara

Sistem akuntansi pemerintahan dibentuk oleh hukum dan tradisi administrasi setiap negara.

• Di Amerika Serikat, standar pemerintah negara bagian dan daerah ditetapkan oleh GASB, sedangkan standar untuk pemerintah federal dikembangkan oleh Federal Accounting Standards Advisory Board (FASAB). Laporan tingkat pemerintah secara keseluruhan dan laporan dana dapat menggunakan fokus pengukuran serta basis yang berbeda.^[13]
• Di Prancis, akuntansi publik mencakup pencatatan dan pengendalian operasi anggaran, akuntansi, serta perbendaharaan; penyajian posisi keuangan dan hasil; dan dukungan terhadap perhitungan biaya serta evaluasi kinerja. Tradisi Prancis juga menekankan pemisahan tugas antara pejabat yang mengotorisasi transaksi dan akuntan publik yang menangani penerimaan atau pembayaran.^[3][14]
• Di Israel, unit Akuntansi dan Pelaporan pada Kementerian Keuangan mengelola reformasi akuntansi pemerintah, termasuk penerapan IPSAS dan penyusunan laporan keuangan pemerintah.^[15]
• Di Turki, Direktorat Jenderal Akun Publik pada Kementerian Keuangan dan Perbendaharaan bertugas memelihara catatan rekening negara, memantau penerapan, menyusun dan mengevaluasi hasil periode, serta memublikasikannya.^[16]
• Di Taiwan, Direktorat Jenderal Anggaran, Akuntansi, dan Statistik menyusun ketentuan umum serta standar akuntansi pemerintah, mengawasi pelaksanaan anggaran, menyusun perhitungan akhir pemerintah pusat, dan mengembangkan pelaporan keuangan pemerintah.^[17]

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa akuntansi pemerintahan tidak hanya merupakan teknik pembukuan, tetapi juga bagian dari tata kelola anggaran, perbendaharaan, pengendalian internal, standardisasi, dan pemeriksaan publik.

Di Indonesia

Kelebihan dan keterbatasan

Akuntansi pemerintahan yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan transparansi, mendukung pengendalian anggaran, memperlihatkan posisi aset dan kewajiban, menyediakan dasar bagi audit, serta membantu penilaian risiko fiskal dan kesinambungan layanan. Basis akrual secara khusus dapat mengungkap kewajiban dan konsumsi sumber daya yang tidak terlihat dalam laporan kas.

Namun, laporan akrual dapat bergantung pada estimasi dan asumsi yang sulit dipahami oleh pengguna nonspesialis. Reformasi juga dapat mahal dan tidak otomatis memperbaiki pengelolaan keuangan apabila informasi yang dihasilkan tidak digunakan dalam anggaran dan pengambilan keputusan. Sebaliknya, laporan kas lebih sederhana dan kuat untuk memantau likuiditas, tetapi tidak cukup untuk menggambarkan seluruh posisi keuangan. Oleh karena itu, praktik internasional cenderung mempertahankan informasi kas sekaligus mengembangkan informasi akrual, anggaran, dan kinerja yang saling direkonsiliasi.^[5][4]

Lihat pula

• Akuntansi
• Akuntansi sektor publik
• Anggaran pemerintah
• Keuangan publik
• Standar Akuntansi Pemerintahan
• International Public Sector Accounting Standards
• Akuntansi berbasis akrual
• Akuntansi dana
• Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
• Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Referensi

Bacaan lanjutan

• Chan, James L. (2000). Caperchione, Eugenio; Mussari, Riccardo (ed.). Comparative Issues in Local Government Accounting (dalam bahasa Inggris). Kluwer Academic Publishers. ISBN 978-0-7923-6268-5.
• Schauer, Reinbert (2020). Rechnungswesen in öffentlichen Verwaltungen: von der Kameralistik zur integrierten Haushaltsverrechnung auf doppischer Grundlage (dalam bahasa Jerman). Wien: Linde. ISBN 978-3-7073-4061-7.
• Government Finance Statistics Manual 2014 (dalam bahasa Inggris). Washington, D.C.: International Monetary Fund. 2014. ISBN 978-1-49834-376-3.