Ensiklopedi – Sekolapedia

Tekan Enter untuk memulai pencarian cepat.

Kembali ke Ensiklopedia Arsip Wikipedia Indonesia

Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Kementerian Pertanian
Republik Indonesia

Lambang Kementerian Pertanian

Bendera Kementerian Pertanian

Gambaran umum

Dibentuk

Januari 1, 1905; 121 tahun lalu (1905-01-01)

Dasar hukum pendirian

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024^[1]

Bidang tugas

Pertanian

Slogan

Maju, mandiri, modern

Alokasi APBN

Rp29,37 triliun (2025)^[2]
Rp10,28 triliun (Efisiensi)
Rp19,09 triliun (APBN 2025)^[3]

Susunan organisasi

Direktur Jenderal
Menteri	Andi Amran Sulaiman
Wakil Menteri	Sudaryono
Sekretaris Jenderal	Ali Jamil (Plt.)
Inspektur Jenderal	Letnan Jenderal TNI. Irham Waroihan

Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian	-
Ditjen Tanaman Pangan	Yudi Sastro
Ditjen Hortikultura	Muhammad Taufiq Ratule (Plt.)
Ditjen Perkebunan	Heru Tri Widarto (Plt.)
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Agung Suganda
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Andi Nur Alam Syah
Kepala Badan
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	-
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Idha Widi Arsanti
Staf Ahli
Bidang Infrastruktur Pertanian	-
Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional	-
Bidang Investasi Pertanian	-
Bidang Lingkungan Pertanian	-
Bidang Hubungan Kelembagaarr, Regulasi, dan Reformasi Birokras	-
Kepala Pusat
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian	Intan Rahayu
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	Leli Nuryati
Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian	Muchlis
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Sudi Mardianto

Alamat

Kantor pusat

Jl. R.M. Harsono No. 3
Jakarta Selatan 12550
DKI Jakarta, Indonesia

Situs web

www.pertanian.go.id

Kantor pusat

Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan

Koordinat: 6°17′48.45901″S 106°49′23.01694″E / 6.2967941694°S 106.8230602611°E / -6.2967941694; 106.8230602611
Jl. R.M. Harsono No. 3
Jakarta Selatan 12550
DKI Jakarta, Indonesia

Situs web

www.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia (disingkat Kementan RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pertanian. Kementerian Pertanian Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Menteri Pertanian.^[4] Sejak 25 Oktober 2023, Menteri Pertanian dijabat oleh Amran Sulaiman.

Sejarah

Departemen Pertanian didirikan pada tanggal 1 Januari 1905 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 23 September 1904 No. 20 Staatsblaad 982 yang didasarkan pada Surat Keputusan Raja Belanda No. 28 tanggal 28 Juli 1904 (Staatsblaad No. 380).^[5] Direktur Pertama Departemen Pertanian adalah Melchior Treub.^[5] Pada masa penjajahan Belanda urusan pertanian ditangani oleh Departement van Landbouw (1905), Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel (1911) dan Departement van Ekonomische Zaken (1934).^[6] Sedangkan pada masa pendudukan jepang, Gunseikanbu Sangyobu yang berperan dalam menangani urusan pertanian.^[6]^[7]

Sejak tanggal 19 Agustus 1945, urusan pertanian, perdagangan, dan perindustrian berada di bawah Kementerian Kemakmuran yang merupakan kabinet pertama Republik Indonesia setelah kemerdekaan.^[5] Menteri Kemakmuran yang pertama adalah Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo.^[5]^[7]

Tugas dan fungsi

Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementan menyelenggarakan fungsi:^[1]

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil pertanian;
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil pertanian;
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
penyelenggaraan perakitan dan modernisasi pertanian;
penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden

Susunan organisasi

Susunan organisasi Kementerian Pertanian berdasarkan Permentan No. 2 Tahun 2025 terdiri atas:^[1]^[8]

Pimpinan

Menteri Pertanian
Wakil Menteri Pertanian

Sekretariat

Sekretariat Jenderal
- Biro Perencanaan
- Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur
- Biro Hukum
- Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
- Biro Umum dan Pengadaan
- Biro Kerja Sama Luar Negeri
- Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Inspektorat

Inspektorat Jenderal
- Sekretariat Inspektorat Jenderal
- Inspektorat I
- Inspektorat II
- Inspektorat III
- Inspektorat IV
- Inspektorat Investigasi

Direktorat Jenderal

Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian
- Direktorat Perlindungan dan Optimasi Lahan
- Direktorat Penyediaan Lahan
- Direktorat Irigasi Pertanian
- Direktorat Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Prapanen
- Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen
- Direktorat Pupuk
- Direktorat Pestisida
- Direktorat Pembiayaan Pertanian

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan
- Direktorat Serealia
- Direktorat Aneka Kacang dan Umbi
- Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan
- Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan

Direktorat Jenderal Hortikultura
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Perbenihan Hortikultura
- Direktorat Buah dan Florikultura
- Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat
- Direktorat Perlindungan Hortikultura
- Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura

Direktorat Jenderal Perkebunan
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Perbenihan Perkebunan
- Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma
- Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan
- Direktorat Perlindungan Perkebunan
- Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak
- Direktorat Pakan
- Direktorat Kesehatan Hewan
- Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan

Badan

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
- Sekretariat Badan
- Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan
- Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
- Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan
- Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Peternakan dan Kesehatan Hewan

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
- Sekretariat Badan
- Pusat Penyuluhan Pertanian
- Pusat Pendidikan Pertanian
- Pusat Pelatihan Pertanian
- Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian

Staf Ahli

Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian
Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional
Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian
Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian
Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi

Pusat

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Perubahan organisasi

Berikut ini sejarah perubahan unit eselon I di Kementerian Pertanian.


Nama Kementerian/ Departemen	Dasar hukum	Unit eselon I
Nama Kementerian/ Departemen	Dasar hukum	Unsur pembantu pimpinan	Unsur pelaksana	Unsur pengawas	Unsur pendukung	Staf ahli
Kementerian Kemakmuran^[7]	PP 10/SD/1945	Sekretariat Jenderal	Koordinator Perdagangan Koordinator Pertanian Koordinator Perindustrian
Kementerian Kemakmuran^[7]	Kepmen Kemakmuran 3931/1948	Sekretariat Jenderal	Koordinator Perdagangan, Koperasi, Pengumpulan, Penyimpanan dan Distribusi Koordinator Pertanian Rakyat dan Pendidikan, Perikanan, Kehewanan, dan Penyelidikan Pertanian Koordinator Perindustrian, Kerajinan Tambang, Geologi, dan Tera Koordinator Kehutanan dan Perkebunan Koordinator Perguruan Tinggi Pertanian dan Publikasi
Departemen Pertanian	Keppres 170/1966^[9]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Pertanian Direktorat Jenderal Kehutanan Direktorat Jenderal Kehewanan
Departemen Pertanian	Keppres 45/1974^[10]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Kehutanan Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Perikanan Direktorat Jenderal Peternakan Direktorat Jenderal Perkebunan	Inspektorat Jenderal	Badan Pusat Penelitian & Pengembangan	Staf Ahli Bidang Umum Staf Ahli Bidang Perusahaan Staf Ahli Bidang Hubungan Masyarakat Staf Ahli Bidang Pangan
Departemen Pertanian	Keppres 15/1984^[11]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Perikanan Direktorat Jenderal Peternakan Direktorat Jenderal Perkebunan	Inspektorat Jenderal	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Badan Pendidikan, Latihan, dan Penyuluhan Pertanian
Departemen Pertanian dan Kehutanan	Keppres 177/2000	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian Direktorat Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Inspektorat Jenderal	Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan
Departemen Pertanian	Keppres 38/2001 Keppres 109/2001	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian Direktorat Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Inspektorat Jenderal	Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Badan Karantina Pertanian	Bidang Hubungan Antar Lembaga Bidang Lingkungan dan Pembangunan Wilayah Pertanian Bidang Ketenagakerjaan Pertanian Bidang Teknologi Pertanian Bidang Kerja Sama Pertanian Internasional
Departemen Pertanian	Perpres 10/2005^[12]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Hortikultura Direktorat Jenderal Perkebunan Direktorat Jenderal Peternakan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Inspektorat Jenderal	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Badan Ketahanan Pangan Badan Karantina Pertanian
Kementerian Pertanian	Perpres 24/2010^[13]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Hortikultura Direktorat Jenderal Perkebunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Inspektorat Jenderal	Penelitian dan Pengembangan Pertanian Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Ketahanan Pangan Karantina Pertanian	Bidang Lingkungan Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian Bidang Kerja Sama Internasional Bidang Inovasi dan Teknologi Bidang Investasi Pertanian
Kementerian Pertanian	Perpres 92/2011^[14]	Sekretariat Jenderal		Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian	Perpres 45/2015^[15]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Hortikultura Direktorat Jenderal Perkebunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Inspektorat Jenderal		Bidang Pengembangan Bio Industri Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Bidang Investasi Pertanian Bidang Lingkungan Pertanian Bidang Infrastruktur Pertanian
Kementerian Pertanian	Perpres 117/2022^[16]	Sekretariat Jenderal		Inspektorat Jenderal	Standardisasi Instrumen Pertanian Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Karantina Pertanian^[a]
Kementerian Pertanian	Perpres 192/2024^[1]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Hortikultura Direktorat Jenderal Perkebunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Inspektorat Jenderal	Perakitan dan Modernisasi Pertanian Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Bidang Infrastruktur Pertanian Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Bidang Investasi Pertanian Bidang Lingkungan Pertanian Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi

Galeri

Logo Departemen/ Kementerian Pertanian (1978–2018)
Logo Kementerian Pertanian (2018–sekarang)

Lihat pula

Daftar Menteri Pertanian Indonesia
Daftar Wakil Menteri Pertanian Indonesia

Catatan

↑ Pada tahun 2023, Badan Karantina Pertanian dileburkan ke dalam Badan Karantina Indonesia dengan dasar Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023.^[17]

Referensi

1 2 3 4 "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian" (PDF). Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 22 April 2015. Diakses tanggal 29 Mei 2026.
↑ Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
↑ Lengkap! Ini Daftar Terbaru Kementerian dan Lembaga Terdampak Efisiensi Anggaran
↑ "Struktur Organisasi". Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Diakses tanggal 9 Januari 2020.
1 2 3 4 "Analisis dan Pembahasan" (PDF). UPN Veteran Jakarta. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2014-04-29. Diakses tanggal 29 April 2014.
1 2 Sejarah Kementerian Pertanian
1 2 3 4 Profil 100 Tahun Departemen Pertanian, Republik Indonesia. Departemen Pertanian. 2005. hlm. 32, 35.
↑ "Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 8 Januari 2025. Diakses tanggal 29 Mei 2026.
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 170 Tahun 1966 tentang Struktur Organisasi Dan Bidang Tugas Dari Departemen-Departemen Kabinet Ampera". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 1 Agustus 1966. Diakses tanggal 26 Mei 2026.
↑ Daftar alamat pejabat-pejabat negara. 1976. hlm. 84–95.
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 6 Maret 1984. Diakses tanggal 16 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 31 Januari 2005. Diakses tanggal 16 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara" (PDF). Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 14 April 2010. Diakses tanggal 29 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara" (PDF). Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 21 Desember 2011. Diakses tanggal 29 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian" (PDF). Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 22 April 2015. Diakses tanggal 29 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian" (PDF). Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 22 April 2015. Diakses tanggal 29 Mei 2026.
↑ Pemerintah Indonesia (20 Juli 2023), Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia

l b s Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Menteri: Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, M.P. • Wakil Menteri: Sudaryono
Unsur pembantu pimpinan	Sekretariat Jenderal
Unsur pelaksana	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian • Direktorat Jenderal Tanaman Pangan • Direktorat Jenderal Hortikultura • Direktorat Jenderal Perkebunan • Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan • Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian
Unsur pengawas	Inspektorat Jenderal
Unsur pendukung	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian • Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Kementerian Indonesia

Daftar (termasuk logo-logonya)

Kementerian

Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	Dalam Negeri Luar Negeri Pertahanan Komunikasi dan Digital
Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan
Koordinator Bidang Perekonomian	Ketenagakerjaan Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Investasi dan Hilirisasi Pariwisata
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Agama Pendidikan Dasar dan Menengah Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kebudayaan Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pemuda dan Olahraga Haji dan Umrah
Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Agraria dan Tata Ruang Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Transmigrasi Perhubungan
Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Sosial Pelindungan Pekerja Migran Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Ekonomi Kreatif
Koordinator Bidang Pangan	Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan Lingkungan Hidup
Kementerian yang tidak dikoordinasikan kementerian koordinator	Sekretariat Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Perencanaan Pembangunan Nasional Keuangan

Lembaga Setingkat
Kementerian

Kejaksaan Agung
Tentara Nasional Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Badan Intelijen Negara
Kantor Staf Presiden
Badan Komunikasi Pemerintah
Dewan Ekonomi Nasional
Badan Siber dan Sandi Negara
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Badan Pusat Statistik

Basis data pengawasan otoritas
Internasional	ISNI VIAF
Nasional	Amerika Serikat Israel
Lain-lain	Yale LUX

Sumber data: id.wikipedia.org via REST API v1