Kementerian Keuangan Indonesia
Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kementerian Keuangan dipimpin oleh seorang Menteri Keuangan (Menkeu) yang sejak tanggal 8 September 2025 dijabat oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Mempunyai moto Nagara Dana Rakça yang berarti Penjaga Keuangan Negara, Kementerian Keuangan berlokasi di Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 dan Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat. Keduanya merupakan kompleks yang terdiri dari beberapa gedung yang letaknya saling berseberangan. Kebanyakan instansi setingkat eselon I di bawah Kementerian Keuangan bertempat di lokasi ini. Instansi eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang tidak berkantor pusat di dalam kompleks tersebut antara lain Direktorat Jenderal Pajak (Jalan Gatot Subroto No. 40-42), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Jalan Jenderal Ahmad Yani, Rawamangun), dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Jalan Purnawarman No.99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan).
Sejarah
Di Indonesia, sejarah pengelola keuangan pemerintahan sudah ada sejak masa lampau. Tiap pemerintahan, dari zaman kerajaan sampai sekarang, memiliki pengelola keuangan untuk dapat melaksanakan pembangunan perekonomian di pemerintahannya. Pengelolaan keuangan pemerintahan di sini meliputi semua milik pemerintahan atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintahan. Keuangan yang dikelola berasal dari masyarakat yang berupa upeti, pajak, bea cukai, dan lain-lain.[4]
Sebagai bagian dari suatu pemerintahan, Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai peranan vital di dalam suatu negara untuk melakukan pembangunan perekonomian. Pembangunan ekonomi akan berjalan lancar apabila disertai dengan administrasi yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Peranan vital Kementerian Keuangan adalah mengelola keuangan negara dan membantu pimpinan negara dalam bidang keuangan dan kekayaan negara. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan dapat dikatakan sebagai penjaga keuangan negara (Nagara Dana Raksa).[4]
Sebelum Kemerdekaan
Pengusiran Portugis oleh Belanda menjadikan Belanda mempunyai tempat untuk menancapkan kukunya di Hindia Belanda, dengan melimpahkan wewenang kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie). VOC, yang pada saat itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen (1619-1623 dan 1627-1629), diberi hak octrooi yang salah satunya adalah mencetak uang dan melakukan kebijakan perekonomian. Sejak tahun 1600-an, VOC mengeluarkan kebijakan untuk menambah isi kas negara dengan menetapkan peraturan verplichte leverentie (kewajiban menyerahkan hasil bumi pada VOC), contingenten (pajak hasil bumi, pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah agar harganya tinggi, dan preangerstelsel (kewajiban menanam pohon kopi).[4] Pada bulan maret 1809, setelah menjual tanah weltevreden, pemerintahan Daendels memutuskan membangun sebuah istana yang berhadapan dengan lapangan parade Waterlooplein. Istana ini rencananya digunakan sebagai pusat pemerintahan dan dipakai untuk kepentingan gubernur jenderal, dalam rangka pemberian kebijakan. Selain itu, gedung ini juga difungsikan sebagai tempat tahanan.[4]
Sebagai pengganti Daendels, Gubernur Jansen kurang menaruh perhatian pada pembangunan gedung, sehingga selama masa jabatannya pembangunan gedung itu telantar.[4]
Kemudian, pembangunan istana ini dilanjutkan oleh Letnan Kolonel J.C Schultze, perwira yang berpengalaman membangun gedung Societet Harmonie di Batavia. Namun, pembangunan istana sempat terhenti karena Hindia Belanda beralih kekuasan ke Inggris.[4]
Pemerintahan Inggris melalui Thomas Stamford Raffles (1811-1816) mengeluarkan kebijakan baru dengan nama Landrent (pajak tanah), dengan mengubah pola pajak bumi yang diterapkan Belanda sebelumnya. Harapan Raffles mengeluarkan kebijakan tersebut, agar masyarakat Hindia Belanda memiliki uang untuk membeli produk Inggris. Pada intinya adalah memperluas pasar bagi produk yang dihasilkan dan menyerap hasil produksi oleh penduduk. Kebijakan yang dilakukan Raffles mengalami kegagalan karena tidak adanya dukungan dari raja dan bangsawan setempat, dan penduduk kurang mengerti mengenai uang dan perhitungan pajak.[4]
Hindia Belanda kemudian dikuasai kembali oleh Belanda setelah melalui kesepakatan Inggris-Belanda. Pada periode ini, perbaikan perekonomian mulai dilaksanakan. Jenderal Du Bus (1826), sebagai Gubernur Jenderal pada masa itu, melanjutkan pembangunan istana tersebut dengan bantuan Ir. Tromp, yang selesai pada 1828. Bangunan tersebut digunakan sebagai kantor pemerintahan Hindia Belanda, yang diresmikan sendiri oleh Gubernur Du Bus. Pada tahun yang sama, Du Bus juga mendirikan De Javasche Bank dengan alasan kondisi keuangan di Hindia Belanda dianggap memerlukan penertiban dan pengaturan sistem pembayaran.[4]
Pada tahun 1836, atas inisiatifnya, van Den Bosch mulai memberlakukan cultuurstelsel (sistem tanam paksa) yang bertujuan untuk memproduksi berbagai komoditas yang memiliki permintaan di pasar dunia. Sistem ini merupakan pengganti sistem landrent dalam rangka mengenalkan penggunaan uang di masyarakat Hindia Belanda. Cultuurstelsel dan kerja rodi (kerja paksa) mampu mengenalkan ekonomi uang pada masyarakat pedesaan. Hal ini dilihat dengan meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi. Reformasi keuangan sudah berkali-kali dilakukan, tetapi belum menghasilkan keuangan yang sehat.[4]
Kebijakan selanjutnya yang dilakukan pemeritahan Belanda di Hindia Belanda adalah Laissez faire laissez passer, yaitu perekonomian diserahkan pada pihak swasta (kaum kapitalis). Kebijakan ini dilakukan atas desakan kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga agar lebih baik. Peraturan agraria baru ini bukannya mengubah menjadi lebih baik melainkan menimbulkan penderitaan yang tidak layak. Pada masa ini Departement van Financien dibentuk dan bertempat di istana Daendels karena pusat pemerintahan berpindah ke tempat lain. Gedung ini dijadikan sebagai tempat pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasif keuangan ke tempat lain.[4]
Kekurangan tenaga ahli keuangan membuat pemerintah Belanda menyelenggarakan berbagai kursus bagi orang Belanda dan orang Pribumi yang dipandang mampu. Kursus yang diikuti adalah kursus ajun kontrolir dan treasury/perbendaharaan. Terpusatnya tempat pengelolaan keuangan dimaksudkan untuk memudahkan pengontrolan pemasukan dan pengeluaran negara. Terjadinya keadaan ekonomi yang memprihatinkan adalah alasan utama dibentuknya Departement of Financien.[4]
Pecahnya perang dunia II di Eropa yang terus menjalar hingga ke wilayah Asia Pasifik, membuat kedudukan Indonesia sebagai jajahan Belanda sangat sulit, ditambah dengan terjepitnya pemerintah Belanda akibat serbuan Jepang. Menjelang kedatangan Jepang di Pulau jawa, Presiden DJB, Dr. G.G. van Buttingha Wichers berhasil memindahkan semua cadangan emas ke Australia dan Afrika Selatan melalui pelabuhan Cilacap.[4]
Selama menduduki Indonesia, Jepang menjadikan kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Gedung Departement of Finance dijadikan tempat untuk melakukan aktivitas keuangan sehari-hari. Gedung ini dijadikan sebagai tempat pengolahan keuangan dan pemutusan kebijakan ekonomi oleh Jepang. Pada 7 Maret 1943, patung Jan Pieterzoon Coen yang berada di depan gedung Department of Financien dihancurkan Jepang karena dianggap sebagai lambang penguasa Batavia.[4]
Banyak dari tenaga ahli keuangan Belanda ditawan oleh Jepang, dan beberapa orang yang ahli dan berpengalaman dijadikan sebagai tenaga pengajar keuangan pada putra-putri Indonesia. Kekurangan tenaga keuangan menjadikan Jepang mendidik rakyat Hindia Belanda untuk mengikuti pendidikan keuangan. Selama 1942-1945, Jepang menerapkan beberapa kebijakan seperti, memaksa penyerahan seluruh aset bank, melakukan ordonansi berupa perintah likuidasi untuk seluruh Bank Belanda, Inggris, dan Cina. Selain itu, Jepang juga melakukan invasion money senilai 2,4 miliar gulden di pulau Jawa hingga 8 miliar gulden (pada tahun 1946). Tujuan invasion money yang dilakukan oleh Jepang adalah menghancurkan nilai mata uang Belanda yang sudah telanjur beredar di Hindia Belanda.[4]
Fokus pendudukan Jepang di Hindia Belanda terhadap perang pasifik menyebabkan Jepang melakukan kebijakan yang membuat terjadinya krisis keuangan. Jepang melakukan perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan karena produksi minyak jarak. Jepang melakukan pengurasan kekayaan alam dan hasil bumi, dan menjadikan para tenaga produktif sebagai romusa. Hiperinflasi yang terjadi pada masa ini menyebabkan pengeluaran bertambah besar, sedangkan pemasukan pajak dan bea masuk turun drastis. Kebijakan ala tentara Dai Nippon merugikan penduduk Indonesia.[4]
Masa Kemerdekaan
.jpg)
Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Kota Jakarta dijadikan pusat pemerintahan. Pada masa ini, Gedung Department of Financien masih berfungsi sebagai pusat kegiatan pengolahan keuangan sehari-hari. Keadaan ekonomi keuangan awal kemerdekaan amat buruk, di mana terjadi inflasi yang tinggi yang disebabkan beredarnya tiga buah mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Mata uang Jepang yang beredar sekitar 4 Miliar dan uang merah NICA menyebabkan terjadinya inflasi tinggi. Permasalahan ekonomi ini menyebabkan diadakannya rapat tanggal 2 september 1945 oleh BPKKP dan BKR di karesidenan Surabaya. Mereka sama-sama menyadari, disamping mempertahankan kemerdekaan selain kekuatan bersenjata juga diperlukan kekuatan dana untuk membiayai perjuangan itu.[4]
Dalam wacana mencari dana, terpetik berita mengenai Dr. Samsi, seorang ekonom dan tokoh pergerakan cukup terkenal di Surabaya. Pada kabinet presidensial pertama RI 19 Agustus 1945, Soekarno mengangkat Dr. Samsi sebagai Menteri Keuangan. Dr. Samsi memiliki peranan besar dalam usaha mencari dana guna membiayai perjuangan RI. Ia mendapatkan informasi bahwa di dalam Bank Escompto Surabaya tersimpan uang peninggalan pemerintahan Hindia Belanda yang dikuasai Jepang. Kedekatannya dengan pemerintah Jepang memudahkannya untuk melakukan upaya pencairan dana, sehingga dapat digunakan untuk perjuangan. Pada 26 September 1945 Dr. Samsi mengundurkan diri dan digantikan oleh A.A. Maramis.[4]
Hari Oeang
Pada 24 Oktober 1945, Menteri Keuangan A.A. Maramis menginstruksikan tim serikat buruh G. Kolff selaku tim pencari data untuk menemukan tempat percetakan uang dengan teknologi yang relatif modern. Hasilnya, percetakan G. Kolff Jakarta dan Nederlands Indische Mataaalwaren en Emballage Fabrieken (NIMEF) Malang dianggap memenuhi persyaratan. Menteri pun melakukan penetapan pembentukan Panitia Penyelenggaraan Percetakan Uang Kertas Republik Indonesia yang diketuai oleh TBR Sabarudin. Akhirnya, uang ORI (Oeang Republik Indonesia) pertama berhasil dicetak. Upaya percetakan ORI ini ditangani oleh RAS Winarno dan Joenet Ramli.[4]
Pada 14 November 1945 pada masa kabinet Sjahrir I, Menteri keuangan dijabat oleh Mr. Sunarjo Kolopaking. Mr. Sunarjo mengikuti konferensi Ekonomi Februari 1946 yang bertujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat, dalam rangka menanggulangi masalah produksi dan distribusi makanan, sandang serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan. Pada 6 Maret 1946, panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah yang dikuasai sekutu. Hal ini menyebabkan kabinet Sjahrir berupaya untuk menindaklanjuti pengumuman NICA tersebut untuk mengedarkan ORI. Hanya saja, peredaran ORI tersebut membutuhkan dana. Langkah awal kabinet Sjahrir adalah menggantikan Menteri Keuangan oleh Ir. Surachman Tjokroadisurjo. Upaya utama yang dilakukan oleh Ir. Surachman untuk mengatasi kesulitan ekonomi adalah, melakukan Program Pinjaman Nasional dengan persetujuan BP-KNIP pada Juli 1946. Selain itu, ia juga melakukan penembusan blokade dengan diplomasi beras ke India dan mengadakan kontrak dengan perusahaan swasta Amerika yang dirintis oleh para pengusaha Amerika Serikat yang dirintis oleh badan semi pemerintah bernama Banking and Trading Coorporations di bawah pimpinan Soemitro Djojohadikusumo. Ia juga menembus blokade Sumatra dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia, dengan membuka perwakilan dagang resmi yang bernama Indonesia Office (Indoff).[4]
Pada 2 Oktober 1946, Menteri keuangan digantikan oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Akhirnya, usaha penerbitan uang sendiri memperlihatkan hasilnya dengan diterbitkannya EMISI PERTAMA uang kertas ORI pada tanggal 30 Oktober 1946. Pemerintah Indonesia menyatakan tanggal tersebut sebagai tanggal beredarnya Oeang Republik Indonesia (ORI) di mana uang Jepang, uang NICA, dan uang Javasche Bank tidak berlaku lagi. ORI pun diterima dengan perasaan bangga oleh seluruh rakyat Indonesia. Mata uang yang dicetak itu ditandatangani oleh Alexander Andries Maramis (15 mata uang periode 1945-1947).[4]
Tanggal 30 Oktober disahkan sebagai hari keuangan Republik Indonesia oleh presiden berdasarkan lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia, yang membanggakan seluruh rakyat Indonesia serta disebut sebagai Hari Oeang Republik Indonesia (HORI). Uang adalah lambang utama kedaulatan suatu negara merdeka serta sebagai alat untuk memperkenalkan diri negara kepada khalayak dunia. Untuk menghargai jasa A.A Maramis, maka Gedung Department of Financien atau Gedung Daendels diberi nama Gedung A.A. Maramis. Gedung ini sempat menjadi pusat kerja Menteri Keuangan selaku pimpinan Departemen Keuangan Republik Indonesia saat menjalankan tugasnya sehari-hari. Seiring dengan kebutuhan akan koordinasi antar unit, sejak tahun 2007 Gedung Menteri Keuangan dipindah ke Gedung Djuanda 1 yang berlokasi di seberang Gedung A.A. Maramis.[4]
Perubahan Nomenklatur Kementerian
Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, serta merujuk pada surat edaran Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Nomor SE-11 MK.1/2010 tentang perubahan Nomenklatur Departemen Keuangan menjadi Kementerian keuangan, maka sejak 2009 Departemen Keuangan resmi berubah nama menjadi Kementerian Keuangan.[4]
Tugas dan Fungsi
Menurut Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024, Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi:[1]
- perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal, penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, serta stabilitas dan pengembangan sektor keuangan;
- pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan;
- pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan;
- pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
- pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.
Struktur organisasi
Susunan Organisasi Kementerian Keuangan menurut Permenkeu No. 124 Tahun 2024 terdiri atas:[1]
Pimpinan
Sekretariat
- Sekretariat Jenderal
- Biro Perencanaan dan Keuangan
- Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
- Biro Hukum
- Biro Advokasi
- Biro Sumber Daya Manusia
- Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
- Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan
- Biro Umum
Inspektorat
- Inspektorat Jenderal
- Sekretariat Inspektorat Jenderal
- Inspektorat I
- Inspektorat II
- Inspektorat III
- Inspektorat IV
- Inspektorat V
- Inspektorat VI
- Inspektorat VII
- Inspektorat Bidang Investigasi
Direktorat Jenderal
- Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Strategi Stabilisasi Ekonomi
- Direktorat Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
- Direktorat Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi
- Direktorat Strategi Perpajakan
- Direktorat Strategi Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Direktorat Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Direktorat Jenderal Anggaran
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
- Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
- Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan
- Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga
- Direktorat Potensi dan Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Direktorat Sistem Penganggaran
- Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran
- Direktorat Jenderal Pajak
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Peraturan Perpajakan I
- Direktorat Peraturan Perpajakan II
- Direktorat Pemeriksaan dan Penilaian
- Direktorat Penegakan Hukum
- Direktorat Pengawasan Perpajakan
- Direktorat Keberatan dan Banding
- Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan
- Direktorat Penyuluhan, Perpajakan, dan Hubungan Masyarakat
- Direktorat Data dan Informasi Perpajakan
- Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
- Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Direktorat Transformasi Proses Bisnis
- Direktorat Perpajakan Internasional
- Direktorat Intelijen Perpajakan
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Teknis Kepabeanan
- Direktorat Fasilitas Kepabeanan
- Direktorat Teknik dan Fasilitas Cukai
- Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai
- Direktorat Keberatan, Banding, dan Peraturan
- Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
- Direktorat Kepatuhan Internal
- Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai
- Direktorat Penindakan dan Penyidikan
- Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis
- Direktorat Interdiksi Narkotika
- Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Penggunaan Jasa
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Pelaksanaan Anggaran
- Direktorat Pengelolaan Kas Negara
- Direktorat Sistem Manajemen Investasi
- Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- Direktorat Sistem Perbendaharaan
- Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara
- Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan
- Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara
- Direktorat Penilaian
- Direktorat Lelang
- Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat
- Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Dana Transfer Umum
- Direktorat Dana Transfer Khusus
- Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
- Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
- Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Pinjaman dan Hibah
- Direktorat Surat Utang Negara
- Direktorat Pembiayaan Syariah
- Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara
- Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur
- Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan
- Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen
- Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya
- Direktorat Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria
- Direktorat Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan
- Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan
- Direktorat Kerja Sama Regional dan Bilateral
- Direktorat Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan
Badan
- Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan
- Sekretariat Badan
- Pusat Manajemen Transformasi dan Perubahan
- Pusat Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi
- Pusat Pengembangan Sistem Informasi
- Pusat Data dan Informasi
- Pusat Infrastruktur, Layanan, dan Keamanan Informasi
- Pusat Intelijen Ekonomi dan Keuangan
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
- Sekretariat Badan
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik
- Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu
Pusat
- Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan
Staf Ahli
- Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak
- Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak
- Staf Ahli BIdang Pengawasan Pajak
- Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara
- Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara
- Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional
- Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal
- Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan
Perubahan organisasi
| Nama K/L | Dasar hukum | Unit eselon I | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unsur pembantu pimpinan | Unsur pelaksana | Unsur pengawas | Unsur pendukung | Staf ahli | ||
| Departemen Keuangan | 1945[5] | Pejabatan Umum |
|
|||
| Departemen Keuangan | (1 Okt. 1946)[5] | Pejabatan Umum |
|
|||
| Departemen Keuangan | PP 51/1948[5] | Sekretaris Jenderal |
|
|||
| Departemen Keuangan | KMK 214988 /PKN/1950[5] | Sekretariat Jenderal |
|
|||
| Departemen Keuangan | (1951)[5] | Sekretariat Jenderal |
|
|||
| Departemen Keuangan | KMK 167941 /UP/1952[5] | Sekretariat Jenderal |
|
|
||
| Departemen Keuangan | KMK 213812 /UP/1956 | Sekretariat Jenderal |
|
|
||
| Departemen Keuangan | KMK 248621 /UP/1957 | Sekretariat Jenderal |
|
|
||
| Departemen Keuangan | KMK 28158 /UP/1960 | Sekretariat Jenderal |
|
|
||
| Nama K/L | Dasar hukum | Unsur pembantu pimpinan | Kementerian di bawah koordinasi | Unsur pengawas | Unsur pendukung | Staf ahli |
| Kantor Wakil Menteri Pertama/ Menteri Koordinator Bidang Keuangan | (1962) | Sekretariat Menteri Koordinator |
|
|||
| Kantor Menteri Koordinator Bidang Keuangan | Keppres 230/1963 | Sekretariat Menteri Koordinator |
|
|||
| Kantor Menteri Koordinator Bidang Keuangan | Keppres 215/1964 | Sekretariat Menteri Koordinator |
|
|||
| Nama K/L | Dasar hukum | Unit eselon I | ||||
| Unsur pembantu pimpinan | Unsur pelaksana | Unsur pengawas | Unsur pendukung | Staf ahli | ||
| Departemen Keuangan | Keppres 170/1966[5] | Sekretariat Jenderal |
|
|
||
| Departemen Keuangan | Keppres 179/1966[5] | Sekretariat Jenderal |
|
|
||
| Departemen Keuangan | Keppresidium 38/1966[5] | Sekretariat Jenderal |
|
Inspektorat Jenderal |
|
|
| Departemen Keuangan | Keppresidium 75/1966[5] | Sekretariat Jenderal |
|
Inspektorat Jenderal |
|
|
| Departemen Keuangan | Keppres 57/1967[5] | Sekretariat Jenderal |
|
Inspektorat Jenderal |
|
|
| Departemen Keuangan | Keppres 71/1971[5] |
|
Inspektorat Jenderal | |||
| Departemen Keuangan | Keppres 45/1974[6] | Sekretariat Jenderal |
|
Inspektorat Jenderal | Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan | |
| Departemen Keuangan | Keppres 15/1984[7] | Sekretariat Jenderal |
|
Inspektorat Jenderal | Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan | |
| Departemen Keuangan | Keppres 36/1987[8] | Sekretariat Jenderal |
|
Inspektorat Jenderal |
|
|
| Departemen Keuangan | Keppres 27/1988[9] Keppres 27/1988[10] |
Sekretariat Jenderal |
|
Inspektorat Jenderal |
|
|
| Departemen Keuangan | Keppres 2/1995[11] Keppres 23/1997[12] Keppres 3/1998[13] |
Sekretariat Jenderal |
|
Inspektorat Jenderal |
|
|
| Departemen Keuangan | Keppres 61/1998 | Sekretariat Jenderal |
|
Inspektorat Jenderal |
|
|
| Departemen Keuangan | Keppres 109/2001 | Sekretariat Jenderal |
|
Inspektorat Jenderal |
|
|
| Departemen Keuangan | Keppres 36/2004 | Sekretariat Jenderal |
|
Inspektorat Jenderal |
|
|
| Departemen Keuangan | Perpres 10/2005 | Sekretariat Jenderal |
|
Inspektorat Jenderal |
|
|
| Departemen Keuangan | Perpres 63/2005 | Sekretariat Jenderal |
|
Inspektorat Jenderal |
|
|
| Departemen Keuangan | Perpres 66/2006 | Sekretariat Jenderal |
|
Inspektorat Jenderal |
|
|
| Kementerian Keuangan | Perpres 24/2010 | Sekretariat Jenderal |
|
|
|
|
| Kementerian Keuangan | Perpres 28/2015 | Sekretariat Jenderal |
|
Inspektorat Jenderal |
|
|
| Kementerian Keuangan | Perpres 57/2020 | Sekretariat Jenderal |
|
Inspektorat Jenderal |
|
|
| Kementerian Keuangan | Perpres 158/2024 | Sekretariat Jenderal |
|
Inspektorat Jenderal |
|
|
Kemitraan strategis dalam pengelolaan anggaran
Sebagai pelaksana utama kebijakan fiskal dan pengelola keuangan negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia tidak bekerja sendirian. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kementerian Keuangan memiliki mitra kerja strategis di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yaitu Komisi XI.[14]
Komisi XI DPR RI adalah komisi yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan. Kemitraan ini sangat krusial karena berbagai kebijakan dan program yang digagas oleh Kementerian Keuangan, khususnya terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), harus melalui proses pembahasan, persetujuan, dan pengawasan di Komisi XI. Ini mencakup penetapan target penerimaan negara (pajak dan bea cukai), alokasi belanja pemerintah, pengelolaan utang negara, hingga kebijakan fiskal lainnya yang memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.[15] Hubungan ini memastikan adanya check and balance dalam pengelolaan keuangan negara, di mana pemerintah mengajukan rencana dan DPR mengawasi serta memberikan persetujuan demi kepentingan rakyat.
Lihat pula
Referensi
- 1 2 3 Peraturan Presiden PERPRES 158 TAHUN 2024
- ↑ Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
- ↑ Lengkap! Daftar Anggaran Terbaru Kementerian & Lembaga Usai Dipangkas
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 kemenkeu.go.id: Sejarah Kementerian Keuangan RI Diarsipkan 2015-07-09 di Wayback Machine. di akses 6 Maret 2015
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Priyatno; Imam Sofyan; Sulistyantini; Yandho Septianto; Adiguno; Budiarto; Alby P. Anggana; Arif Musafa; Edi Junaedi; Filan Y.E.; Khotib Wijaya; M. Taufiq Fauzi; Niar Irianti; Pandu R. Fauziv Rindhi Widyastuti; Siti Fatimah; Tri Murwatiningsih; Winda S.W.S (31 Januari 2020). Organisasi Kementerian Keuangan dari Masa ke Masa. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Indonesia. Diakses tanggal 22 Juni 2026. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)
- ↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen". Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 6 Maret 1984. Diakses tanggal 16 Mei 2026.
- ↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 6 Maret 1984. Diakses tanggal 16 Mei 2026.
- ↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1987". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 20 Oktober 1987. Diakses tanggal 16 Mei 2026.
- ↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 27 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1987". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 28 Juli 1988. Diakses tanggal 16 Mei 2026.
- ↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 55 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1988". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 10 Desember 1988. Diakses tanggal 16 Mei 2026.
- ↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Tiga Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1994". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 16 Januari 1995. Diakses tanggal 16 Mei 2026.
- ↑ "Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keppres 15-1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Sembilan Kali Diubah, Terakhir dengan Keppres 76-1996". Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 13 Juni 1997. Diakses tanggal 16 Mei 2026.
- ↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Tiga Puluh Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1997". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 9 Januari 1998. Diakses tanggal 16 Mei 2026.
- ↑ "Ruang Lingkup Kegiatan". Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2025-07-06.
- ↑ RI, Setjen DPR. "Parlementaria Terkini - JDIH SETJEN DPR". Diakses tanggal 2025-07-06.
Pranala luar
| Unsur pembantu pimpinan |  | |
|---|---|---|
| Unsur pelaksana |
| |
| Unsur pengawas | ||
| Unsur pendukung | ||
| Satuan kerja noneselon | ||
Daftar (termasuk logo-logonya) | |||||||||||||||||
| Kementerian |
| ||||||||||||||||
| Lembaga Setingkat Kementerian | |||||||||||||||||
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |
