Agrarianisme

Landasan ekonomi dari sistem pertanian feodal mulai bergeser secara substansial di Inggris pada abad ke-16 ketika sistem manorial telah runtuh dan tanah mulai terkonsentrasi di tangan segelintir tuan tanah dengan perkebunan yang semakin luas. Alih-alih menggunakan sistem tenaga kerja berbasis hamba sahaya, para pekerja semakin banyak dipekerjakan sebagai bagian dari ekonomi berbasis uang yang lebih luas dan terus berkembang. Sistem ini menekan para tuan tanah maupun penyewa untuk meningkatkan produktivitas pertanian guna meraup keuntungan; melemahnya kekuatan koersif aristokrasi untuk menarik surplus petani mendorong mereka untuk mencoba metode yang lebih baik, dan para penyewa juga memiliki insentif untuk menyempurnakan metode mereka agar dapat berkembang dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif. Syarat-syarat sewa tanah mulai tunduk pada kekuatan pasar ekonomi, alih-alih pada sistem adat dan kewajiban feodal yang stagnan seperti sebelumnya.^[38][39]

Merkantilisme

Doktrin ekonomi yang berlaku dari abad ke-16 hingga abad ke-18 umumnya disebut merkantilisme.^[40][41] Periode ini, yang dikenal sebagai Abad Penjelajahan, dikaitkan dengan eksplorasi geografis ke negeri-negeri asing oleh para pedagang saudagar, terutama dari Inggris dan Negara-Negara Rendah. Merkantilisme merupakan sistem perdagangan untuk mencari laba, meskipun komoditas sebagian besar masih diproduksi dengan metode non-kapitalis.^[42] Sebagian besar akademisi memandang era kapitalisme saudagar dan merkantilisme sebagai asal mula kapitalisme modern,^[41][43] meskipun Karl Polanyi berpendapat bahwa ciri khas kapitalisme adalah pembentukan pasar yang digeneralisasi untuk apa yang ia sebut sebagai "komoditas fiktif", yaitu tanah, tenaga kerja, dan uang. Oleh karena itu, ia berargumen bahwa "baru pada tahun 1834 pasar tenaga kerja yang kompetitif terbentuk di Inggris, sehingga kapitalisme industri sebagai suatu sistem sosial tidak dapat dikatakan telah ada sebelum tanggal tersebut".^[44]

Inggris memulai pendekatan merkantilisme yang berskala besar dan integratif selama Era Elizabeth (1558–1603). Penjelasan yang sistematis dan koheren tentang neraca perdagangan dipublikasikan melalui argumen Thomas Mun dalam bukunya England's Treasure by Forraign Trade, or the Balance of our Forraign Trade is The Rule of Our Treasure. Buku tersebut ditulis pada dekade 1620-an dan diterbitkan pada tahun 1664.^[45]

Para pedagang Eropa, yang didukung oleh kontrol negara, subsidi, dan monopoli, meraup sebagian besar laba mereka dengan membeli dan menjual barang. Menurut perkataan Francis Bacon, tujuan merkantilisme adalah "pembukaan dan penyeimbangan perdagangan dengan baik; pembinaan para pelaku manufaktur; penghapusan kemalasan; penekanan pemborosan dan tindakan berlebihan melalui undang-undang kemewahan; perbaikan dan pengelolaan tanah; serta pengaturan harga...".^[46]

Setelah periode proto-industrialisasi, Perusahaan Hindia Timur Britania dan Perusahaan Hindia Timur Belanda, pasca-kontribusi besar dari Benggala Mughal,^[47][48] mengawali era perdagangan dan perniagaan yang ekspansif.^[49][50] Perusahaan-perusahaan ini dicirikan oleh kekuasaan kolonial dan ekspansionis yang diberikan kepada mereka oleh negara-bangsa.^[49] Selama era ini, para pedagang, yang sebelumnya telah berniaga di bawah tahap merkantilisme terdahulu, menginvestasikan modal di berbagai Perusahaan Hindia Timur dan koloni-koloni lainnya, untuk mencari laba atas investasi.^{[butuh rujukan]}

Revolusi Industri

Pada pertengahan abad ke-18, sekelompok ahli teori ekonomi, yang dipimpin oleh David Hume (1711–1776)^[52] dan Adam Smith (1723–1790), menantang doktrin-doktrin fundamental merkantilis—seperti keyakinan bahwa kekayaan dunia bersifat konstan dan bahwa suatu negara hanya dapat meningkatkan kekayaannya dengan mengorbankan negara lain.

Selama Revolusi Industri, para industrialis menggantikan peran para pedagang sebagai faktor dominan dalam sistem kapitalis dan mengakibatkan kemunduran keterampilan kerajinan tradisional yang dimiliki oleh para perajin, serikat pekerja (gilda), dan pekerja harian. Kapitalisme industri menandai perkembangan sistem pabrik dalam manufaktur, yang dicirikan oleh pembagian kerja yang kompleks di antara dan di dalam proses kerja serta rutinitas tugas-tugas pekerjaan; dan pada akhirnya mengukuhkan dominasi mode produksi kapitalis.^[53]

Britania Raya yang telah terindustrialisasi pada akhirnya meninggalkan kebijakan proteksionis yang sebelumnya diwajibkan oleh merkantilisme. Pada abad ke-19, Richard Cobden (1804–1865) dan John Bright (1811–1889), yang mendasarkan keyakinan mereka pada Mazhab Manchester, memprakarsai sebuah gerakan untuk menurunkan tarif.^[54] Pada dekade 1840-an, Britania Raya mengadopsi kebijakan yang tidak terlalu proteksionis, dengan pencabutan Undang-Undang Jagung pada tahun 1846 dan pencabutan Undang-Undang Navigasi pada tahun 1849.^[55] Britania Raya memangkas tarif dan kuota impor, sejalan dengan advokasi David Ricardo mengenai perdagangan bebas.

Modernitas

Proses globalisasi yang lebih luas membawa kapitalisme ke seluruh penjuru dunia. Menjelang awal abad ke-19, serangkaian sistem pasar yang terhubung secara longgar telah menyatu menjadi sebuah sistem global yang relatif terintegrasi, yang pada gilirannya mengintensifkan proses globalisasi ekonomi dan globalisasi lainnya.^[56][57] Pada akhir abad ke-20, kapitalisme berhasil mengatasi tantangan dari ekonomi terencana terpusat dan kini menjadi sistem yang mencakup seluruh dunia,^[25][58] dengan ekonomi campuran sebagai bentuk dominannya di dunia Barat yang terindustrialisasi.

Industrialisasi memungkinkan produksi barang-barang rumah tangga yang murah dengan memanfaatkan skala ekonomi, sementara pertumbuhan populasi yang pesat menciptakan permintaan yang berkelanjutan terhadap komoditas. Imperialisme pada abad ke-18 secara meyakinkan membentuk globalisasi.^{[56][59][60][61]}

Setelah terjadinya Perang Candu Pertama dan Kedua (1839–1860) oleh Britania Raya dan Prancis serta selesainya penaklukan Britania atas India pada tahun 1858 dan penaklukan Prancis atas Afrika, Polinesia, dan Indochina pada tahun 1887, populasi yang besar di Asia menjadi konsumen bagi produk ekspor Eropa. Bangsa Eropa menjajah berbagai wilayah di Afrika dan kepulauan Pasifik. Kolonisasi oleh bangsa Eropa, khususnya Afrika oleh Britania Raya dan Prancis, menghasilkan sumber daya alam yang berharga seperti karet, intan, dan batu bara serta membantu memacu perdagangan dan investasi di antara negara-negara kekuatan kekaisaran Eropa, koloni-koloni mereka, dan Amerika Serikat:

Penduduk London dapat memesan melalui telepon, sambil menyeruput teh paginya, berbagai produk dari seluruh penjuru bumi, dan dengan wajar mengharapkan pengiriman awal produk-produk tersebut ke depan pintunya. Militerisme dan imperialisme dari persaingan ras dan budaya tidak lebih dari sekadar hiburan di surat kabar hariannya. Sungguh sebuah episode yang luar biasa dalam kemajuan ekonomi umat manusia di zaman yang berakhir pada bulan Agustus 1914 tersebut.^[62]

Dari dekade 1870-an hingga awal 1920-an, sistem keuangan global utamanya terikat pada standar emas.^[63][64] Britania Raya pertama kali secara resmi mengadopsi standar ini pada tahun 1821. Negara-negara yang segera menyusul adalah Kanada pada tahun 1853, Newfoundland pada tahun 1865, serta Amerika Serikat dan Jerman (secara de jure) pada tahun 1873. Teknologi baru seperti telegraf, kabel transatlantik, radiotelepon, kapal uap, dan kereta api memungkinkan perpindahan barang dan informasi ke seluruh dunia pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.^[65]

Di Amerika Serikat, hingga dekade 1920-an, istilah "kapitalis" terutama merujuk pada para pengusaha kuat^[66] karena meluasnya skeptisisme masyarakat serta kritik terhadap kapitalisme maupun para pendukungnya yang paling gigih.

Masyarakat kapitalis kontemporer berkembang di Barat dari tahun 1950 hingga saat ini dan sistem semacam ini terus berlanjut di seluruh dunia—contoh relevan yang bermula di Amerika Serikat setelah tahun 1950-an, Prancis setelah era 1960-an, Spanyol setelah era 1970-an, Polandia setelah tahun 2015, dan lainnya. Pada tahap ini, sebagian besar pasar kapitalis dianggap^{[oleh siapa?]} telah maju dan dicirikan oleh pasar swasta dan publik yang mapan untuk ekuitas dan utang, standar hidup yang tinggi (seperti yang diklasifikasikan oleh Bank Dunia dan IMF), keberadaan investor institusional berskala besar, serta sistem perbankan yang terdanai dengan baik. Sebuah kelas manajerial yang signifikan telah muncul^[kapan?] dan menentukan proporsi yang cukup besar dalam hal investasi beserta keputusan lainnya. Masa depan yang berbeda dari apa yang dibayangkan oleh Marx telah mulai terlihat—dieksplorasi dan dijabarkan oleh Anthony Crosland di Britania Raya melalui bukunya tahun 1956 yang berjudul The Future of Socialism^[67] dan oleh John Kenneth Galbraith di Amerika Utara melalui bukunya tahun 1958, The Affluent Society,^[68] 90 tahun setelah riset Marx mengenai keadaan kapitalisme pada tahun 1867.^[69]

Lonjakan ekonomi pascaperang berakhir pada penghujung 1960-an dan awal 1970-an, di mana situasi ekonomi menjadi semakin buruk seiring dengan meningkatnya stagflasi.^[70] Monetarisme, sebuah modifikasi dari Keynesianisme yang lebih selaras dengan analisis laissez-faire, semakin menonjol di dunia kapitalis, khususnya selama masa jabatan Ronald Reagan di Amerika Serikat (1981–1989) dan Margaret Thatcher di Britania Raya (1979–1990). Minat publik dan politik mulai bergeser dari kekhawatiran yang disebut sebagai isu kolektivis dalam kapitalisme terkelola milik Keynes menuju fokus pada pilihan individu, yang dinamakan "kapitalisme yang dipasarkan kembali".^[71]

Berakhirnya Perang Dingin dan pembubaran Uni Soviet memungkinkan kapitalisme untuk menjadi sistem yang benar-benar global dengan cara yang belum pernah terjadi sejak masa sebelum Perang Dunia I. Perkembangan ekonomi global yang neoliberal akan mustahil terjadi tanpa runtuhnya komunisme.^[72][73][74]

Ekonom Harvard Kennedy School, Dani Rodrik, membedakan antara tiga varian historis kapitalisme:^[75]

• Kapitalisme 1.0 pada abad ke-19 pada umumnya melibatkan pasar yang tidak diregulasi dengan peran minimal dari negara (selain dari pertahanan nasional dan perlindungan hak milik properti);
• Kapitalisme 2.0 selama tahun-tahun pasca-Perang Dunia II melibatkan Keynesianisme, adanya peran substansial negara dalam meregulasi pasar, dan negara kesejahteraan yang kuat;
• Kapitalisme 2.1 melibatkan kombinasi antara pasar yang tidak diregulasi, globalisasi, dan berbagai kewajiban nasional oleh negara.

Pasar

Dalam bentuk kapitalisme pasar bebas dan laissez-faire, pasar digunakan secara sangat luas dengan regulasi yang minim atau bahkan tidak ada sama sekali terhadap mekanisme penetapan harga. Dalam ekonomi campuran, yang saat ini hampir bersifat universal,^[106] pasar terus memainkan peran dominan, namun pasar tersebut diregulasi sampai batas tertentu oleh negara guna mengoreksi kegagalan pasar, mendorong kesejahteraan sosial, melestarikan sumber daya alam, mendanai pertahanan dan keselamatan publik, atau untuk alasan rasional lainnya. Dalam sistem kapitalis negara, pasar menjadi hal yang paling tidak diandalkan, karena negara sangat bergantung pada badan usaha milik negara atau perencanaan ekonomi tidak langsung untuk mengakumulasi modal.

Persaingan muncul ketika lebih dari satu produsen mencoba menjual produk yang sama atau serupa kepada pembeli yang sama. Para penganut teori kapitalis meyakini bahwa persaingan akan mendorong inovasi dan harga yang lebih terjangkau. Monopoli atau kartel dapat berkembang, terutama jika tidak ada persaingan. Monopoli terjadi ketika sebuah perusahaan memiliki eksklusivitas atas suatu pasar. Oleh karena itu, perusahaan tersebut dapat terlibat dalam perilaku pencarian rente seperti membatasi hasil produksi dan menaikkan harga karena tidak ada ketakutan akan persaingan.

Pemerintah telah menerapkan undang-undang dengan tujuan mencegah terciptanya monopoli dan kartel. Pada tahun 1890, Undang-Undang Antitrust Sherman menjadi undang-undang pertama yang disahkan oleh Kongres Amerika Serikat untuk membatasi monopoli.

Kerja upahan

Kerja upahan, yang biasanya disebut sebagai pekerjaan berbayar atau buruh berbayar, merujuk pada hubungan sosial-ekonomi antara seorang pekerja dan pemberi kerja di mana pekerja menjual tenaga kerja mereka di bawah kontrak kerja formal maupun informal.^[100] "Semua kontrak kerja dirancang/telah dirancang secara hukum untuk mengikat pekerja dengan satu atau lain cara demi memenuhi kewajiban kerja yang telah disanggupi oleh pekerja tersebut. Itulah salah satu tujuan utama dari kontrak kerja." Transaksi-transaksi ini biasanya terjadi di pasar tenaga kerja di mana upah atau gaji ditentukan oleh pasar.^[107]

Sebagai imbalan atas uang yang dibayarkan sebagai upah (biasanya untuk kontrak kerja jangka pendek) atau gaji (dalam kontrak kerja permanen), produk kerja umumnya menjadi properti yang tak terbedakan dari pemberi kerja. Seorang pekerja upahan adalah seseorang yang sarana pendapatan utamanya berasal dari penjualan tenaga kerjanya melalui cara ini.^[108]

Motif laba

Motif laba, dalam teori kapitalisme, adalah keinginan untuk mendapatkan pendapatan dalam bentuk laba (keuntungan). Dengan kata lain, alasan keberadaan suatu bisnis adalah untuk menghasilkan laba.^[109] Motif laba berfungsi menurut teori pilihan rasional, atau teori bahwa setiap individu cenderung mengejar apa yang menjadi kepentingan terbaik mereka sendiri. Oleh karena itu, bisnis berupaya memberikan keuntungan bagi diri mereka sendiri dan/atau para pemegang saham mereka dengan memaksimalkan laba.

Dalam teori kapitalis, motif laba dikatakan dapat memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien. Sebagai contoh, ekonom Austria Henry Hazlitt menjelaskan: "Jika tidak ada laba dalam pembuatan suatu barang, itu adalah pertanda bahwa tenaga kerja dan modal yang dicurahkan untuk produksinya salah arah: nilai sumber daya yang harus dihabiskan untuk membuat barang tersebut lebih besar daripada nilai barang itu sendiri".^[110]

Para ahli teori sosialis mencatat bahwa, tidak seperti kaum merkantilis, para kapitalis mengakumulasi laba mereka sembari mengharapkan tingkat laba mereka tetap sama. Hal ini menimbulkan masalah karena pendapatan di bagian masyarakat lainnya tidak meningkat dalam proporsi yang sama.^[111]

Hak milik swasta

Hubungan antara negara, mekanisme formalnya, dan masyarakat kapitalis telah diperdebatkan di berbagai bidang teori sosial dan politik, dengan diskusi aktif sejak abad ke-19. Hernando de Soto adalah seorang ekonom kontemporer asal Peru yang berpendapat bahwa karakteristik penting dari kapitalisme adalah berfungsinya perlindungan negara terhadap hak properti dalam sistem properti formal di mana kepemilikan dan transaksi dicatat dengan jelas.^[112]

Menurut de Soto, ini adalah proses di mana aset fisik diubah menjadi modal, yang pada gilirannya dapat digunakan dengan lebih banyak cara dan jauh lebih efisien dalam ekonomi pasar. Sejumlah ekonom berhaluan Marxis berpendapat bahwa undang-undang inklosur di Inggris dan undang-undang serupa di tempat lain merupakan bagian integral dari akumulasi primitif kapitalis dan bahwa kerangka hukum spesifik mengenai kepemilikan tanah swasta telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perkembangan kapitalisme.^[113][114]

Hak milik swasta tidaklah bersifat mutlak, karena di banyak negara, negara memiliki kekuasaan untuk menyita properti swasta, biasanya untuk kepentingan umum, di bawah wewenang pencabutan hak milik.

Persaingan pasar

Dalam ekonomi kapitalis, persaingan pasar adalah perseteruan di antara para penjual yang berusaha mencapai berbagai tujuan seperti meningkatkan laba, pangsa pasar, dan volume penjualan dengan memvariasikan elemen-elemen bauran pemasaran: harga, produk, distribusi, dan promosi. Merriam-Webster mendefinisikan persaingan dalam bisnis sebagai "upaya dua pihak atau lebih yang bertindak secara independen untuk mengamankan bisnis pihak ketiga dengan menawarkan syarat-syarat yang paling menguntungkan".^[115] Hal ini digambarkan oleh Adam Smith dalam The Wealth of Nations (1776) dan para ekonom setelahnya sebagai upaya mengalokasikan sumber daya produktif pada penggunaan yang bernilai paling tinggi^[116] dan mendorong efisiensi. Smith dan para ekonom klasik lainnya sebelum Antoine Augustine Cournot merujuk pada persaingan harga dan nonharga di antara para produsen untuk menjual barang-barang mereka dengan persyaratan terbaik melalui penawaran pembeli, yang tidak selalu harus berjumlah besar ataupun merujuk pada pasar dalam keadaan ekuilibrium akhir.^[117] Persaingan tersebar luas di seluruh proses pasar. Ini merupakan suatu kondisi di mana "pembeli cenderung bersaing dengan pembeli lain, dan penjual cenderung bersaing dengan penjual lain".^[118] Dalam menawarkan barang untuk dipertukarkan, pembeli saling bersaing memberikan penawaran untuk membeli komoditas tertentu dalam jumlah spesifik yang tersedia, atau yang mungkin akan tersedia jika penjual memilih untuk menawarkan barang tersebut. Demikian pula, para penjual saling menawar dengan penjual lain dalam menawarkan barang di pasar, bersaing untuk mendapatkan perhatian dan sumber daya pertukaran dari pembeli. Persaingan timbul dari kelangkaan, karena mustahil untuk memuaskan semua keinginan manusia yang dapat dibayangkan, dan hal ini terjadi ketika orang-orang berusaha memenuhi kriteria yang digunakan untuk menentukan alokasi.^[118]: 105

Dalam karya-karya Adam Smith, gagasan tentang kapitalisme dimungkinkan melalui persaingan yang menciptakan pertumbuhan. Meskipun kapitalisme belum memasuki ilmu ekonomi arus utama pada masa Smith, konsep ini sangat vital bagi pembangunan masyarakat idealnya. Salah satu blok fondasi kapitalisme adalah persaingan. Smith meyakini bahwa masyarakat yang makmur adalah masyarakat di mana "setiap orang harus bebas memasuki dan meninggalkan pasar serta berganti pekerjaan sesering yang ia mau."^[119] Ia meyakini bahwa kebebasan untuk bertindak demi kepentingan diri sendiri sangatlah penting bagi keberhasilan masyarakat kapitalis. Sebagai tanggapan terhadap pemikiran bahwa apabila seluruh partisipan hanya berfokus pada tujuan mereka masing-masing, maka kesejahteraan masyarakat akan terabaikan begitu saja, Smith bersikeras bahwa terlepas dari kekhawatiran para kaum intelektual, "tren global hampir tidak akan berubah jika mereka menahan diri untuk tidak mengejar tujuan pribadi mereka."^[120] Ia bersikeras bahwa tindakan segelintir partisipan tidak dapat mengubah arah perjalanan masyarakat. Sebaliknya, Smith menegaskan bahwa mereka justru harus berfokus pada kemajuan pribadi dan hal ini nantinya akan menghasilkan pertumbuhan menyeluruh bagi semua pihak.

Persaingan di antara para partisipan, "yang semuanya berusaha saling menyingkirkan dari pekerjaan, mewajibkan setiap orang untuk berusaha melakukan pekerjaannya melalui persaingan menuju pertumbuhan."^[119]

Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kecenderungan yang menjadi karakteristik dari ekonomi kapitalis.^[121][122] Namun, ekonomi kapitalis dapat mengalami fluktuasi pertumbuhan yang tidak dapat dijelaskan semata oleh perubahan demografis maupun teknologi. Fluktuasi ini, yang melibatkan periode pertumbuhan ekonomi dan resesi yang berkelanjutan, disebut sebagai siklus bisnis dalam ilmu makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi diukur sebagai pertumbuhan dalam investasi, hasil ekonomi (output), dan konsumsi ekonomi per kapita. Perubahan dalam jam kerja itu sendiri tidak dianggap sebagai faktor pertumbuhan ekonomi.^[5]

Sebagai mode produksi

Mode produksi kapitalis merujuk pada sistem pengorganisasian produksi dan distribusi dalam masyarakat kapitalis. Kegiatan pencarian uang swasta dalam berbagai bentuk (penyewaan, perbankan, perdagangan saudagar, produksi untuk laba, dan sebagainya) telah mendahului perkembangan mode produksi kapitalis itu sendiri.

Istilah mode produksi kapitalis didefinisikan oleh kepemilikan swasta atas alat produksi, ekstraksi nilai lebih oleh kelas pemilik untuk tujuan akumulasi modal, kerja berbasis upah dan, setidaknya sejauh menyangkut komoditas, berbasis pasar.^[123]

Kapitalisme dalam bentuk aktivitas pencarian uang telah eksis dalam wujud saudagar dan rentenir yang bertindak sebagai perantara antara konsumen dan produsen yang terlibat dalam produksi komoditas sederhana (sehingga muncul sebutan "kapitalisme saudagar") sejak awal peradaban. Hal yang spesifik mengenai "mode produksi kapitalis" adalah bahwa sebagian besar input dan output produksi dipasok melalui pasar (yaitu berupa komoditas) dan pada dasarnya seluruh produksi berada dalam mode ini.^[7] Sebaliknya, pada masa feodalisme yang berkembang, sebagian besar atau seluruh faktor produksi, termasuk tenaga kerja, dimiliki sepenuhnya oleh kelas penguasa feodal dan produk-produknya juga dapat dikonsumsi tanpa pasar dalam bentuk apa pun, ini merupakan produksi untuk digunakan di dalam unit sosial feodal dan untuk perdagangan terbatas.^[97] Hal ini membawa konsekuensi penting bahwa, di bawah kapitalisme, seluruh organisasi proses produksi dibentuk dan diorganisasikan kembali agar sesuai dengan rasionalitas yang dibatasi secara ekonomi oleh kapitalisme, yang diekspresikan dalam hubungan harga antara input dan output (upah, biaya faktor non-tenaga kerja, penjualan, dan laba) dan bukan konteks rasional yang lebih luas yang dihadapi oleh masyarakat secara keseluruhan—artinya, seluruh proses diorganisasikan dan dibentuk kembali agar sesuai dengan "logika komersial". Pada dasarnya, akumulasi modal pada akhirnya mendefinisikan rasionalitas ekonomi dalam produksi kapitalis.^[98]

Sebuah masyarakat, wilayah, atau negara disebut kapitalis jika sumber utama pendapatan dan produk yang didistribusikan berasal dari aktivitas kapitalis, namun demikian hal ini belum tentu berarti bahwa mode produksi kapitalis bersifat dominan di masyarakat tersebut.

Ekonomi campuran bergantung pada negara tempat mereka berada untuk menyediakan sejumlah barang atau jasa tertentu, sementara pasar bebas memproduksi dan mengelola sisanya.^[105]

Peran pemerintah

Lembaga-lembaga pemerintah meregulasi standar layanan di banyak industri, seperti maskapai penerbangan dan penyiaran, serta mendanai berbagai macam program. Selain itu, pemerintah meregulasi aliran modal dan menggunakan instrumen keuangan seperti suku bunga untuk mengendalikan faktor-faktor seperti inflasi dan pengangguran.^[124]

Daftar penawaran

Daftar penawaran adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dan kuantitas yang ditawarkan.

Daftar permintaan

Daftar permintaan, yang digambarkan secara grafis sebagai kurva permintaan, merepresentasikan jumlah barang tertentu yang bersedia dan mampu dibeli oleh pembeli pada berbagai harga, dengan asumsi bahwa semua determinan permintaan selain harga barang yang bersangkutan, seperti pendapatan, selera dan preferensi, harga barang substitusi, serta harga barang komplementer, tetap sama. Menurut hukum permintaan, kurva permintaan hampir selalu digambarkan melandai ke bawah, yang berarti bahwa ketika harga menurun, konsumen akan membeli lebih banyak barang tersebut.^[126]

Sama seperti kurva penawaran yang mencerminkan kurva biaya marjinal, kurva permintaan ditentukan oleh kurva utilitas marjinal.^[127]

Ekuilibrium

Dalam konteks penawaran dan permintaan, ekuilibrium ekonomi merujuk pada suatu keadaan di mana kekuatan-kekuatan ekonomi seperti penawaran dan permintaan berada dalam keseimbangan dan tanpa adanya pengaruh eksternal, nilai (ekuilibrium) dari variabel-variabel ekonomi tidak akan berubah. Sebagai contoh, dalam model persaingan sempurna pada buku teks standar, ekuilibrium terjadi pada titik di mana kuantitas yang diminta dan kuantitas yang ditawarkan bernilai sama.^[128] Ekuilibrium pasar, dalam hal ini, merujuk pada suatu kondisi di mana harga pasar terbentuk melalui persaingan sedemikian rupa sehingga jumlah barang atau jasa yang dicari oleh pembeli sama dengan jumlah barang atau jasa yang diproduksi oleh penjual. Harga ini sering disebut sebagai harga kompetitif atau harga keseimbangan pasar dan akan cenderung tidak berubah kecuali jika terjadi perubahan pada penawaran atau permintaan.

Ekuilibrium parsial

Ekuilibrium parsial, seperti namanya, hanya mempertimbangkan sebagian dari pasar untuk mencapai ekuilibrium. Jain mengajukan pemikiran (yang dikaitkan dengan George Stigler): "Ekuilibrium parsial adalah ekuilibrium yang hanya didasarkan pada rentang data yang terbatas, contoh standarnya adalah harga satu produk, dengan harga semua produk lainnya dianggap tetap selama analisis tersebut".^[129]

Sejarah

Menurut Hamid S. Hosseini, "kekuatan penawaran dan permintaan" telah dibahas sampai batas tertentu oleh beberapa cendekiawan Muslim awal, seperti cendekiawan Mamluk abad keempat belas Ibnu Taimiyah, yang menulis: "Jika keinginan terhadap suatu barang meningkat sementara ketersediaannya menurun, harganya akan naik. Di sisi lain, jika ketersediaan barang tersebut meningkat dan keinginan terhadapnya menurun, harganya akan turun".^[130]

Karya John Locke pada tahun 1691 yang berjudul Some Considerations on the Consequences of the Lowering of Interest and the Raising of the Value of Money^[131] memuat deskripsi yang awal dan jelas^{[butuh sumber nonprimer]} tentang penawaran dan permintaan beserta hubungan di antara keduanya. Dalam deskripsi ini, permintaan diposisikan sebagai rente: "Harga komoditas apa pun naik atau turun sesuai dengan proporsi jumlah pembeli dan penjual" dan "hal yang mengatur harga... [barang] tidak lain adalah kuantitasnya secara proporsional dengan rentenya".

David Ricardo memberi judul salah satu bab dalam karyanya pada tahun 1817 yang berjudul Principles of Political Economy and Taxation dengan nama "Mengenai Pengaruh Permintaan dan Penawaran terhadap Harga" ("On the Influence of Demand and Supply on Price").^[132] Dalam Prinsip-Prinsip Ekonomi Politik dan Perpajakan, Ricardo memaparkan secara lebih ketat gagasan tentang berbagai asumsi yang digunakan untuk membangun pemikirannya mengenai penawaran dan permintaan.

Dalam esainya pada tahun 1870 yang berjudul "On the Graphical Representation of Supply and Demand", Fleeming Jenkin dalam proses "memperkenalkan metode diagramatik ke dalam literatur ekonomi Inggris" menerbitkan gambar kurva penawaran dan permintaan untuk pertama kalinya di sana,^[133] yang mencakup statika komparatif dari pergeseran penawaran atau permintaan dan penerapannya pada pasar tenaga kerja.^[134] Model ini dikembangkan lebih lanjut dan dipopulerkan oleh Alfred Marshall dalam buku teks tahun 1890, Principles of Economics.^[132]

Maju

Kapitalisme maju adalah situasi yang berkaitan dengan suatu masyarakat di mana model kapitalis telah terintegrasi dan berkembang secara mendalam serta ekstensif untuk jangka waktu yang lama. Berbagai penulis mengidentifikasi Antonio Gramsci sebagai ahli teori awal yang berpengaruh mengenai kapitalisme maju, meskipun ia sendiri tidak menggunakan istilah tersebut. Dalam tulisan-tulisannya, Gramsci berusaha menjelaskan bagaimana kapitalisme telah beradaptasi untuk menghindari penggulingan revolusioner yang tampaknya tak terelakkan pada abad ke-19. Inti dari penjelasannya adalah penurunan paksaan kasar sebagai instrumen kekuasaan kelas, yang digantikan oleh penggunaan lembaga-lembaga masyarakat sipil untuk memanipulasi ideologi publik agar memihak pada kepentingan para kapitalis.^{[136][137][138]}

Jürgen Habermas telah menjadi kontributor utama dalam analisis mengenai masyarakat kapitalistik maju. Habermas mengamati empat ciri umum yang menjadi karakteristik kapitalisme maju:

1. Konsentrasi aktivitas industri di beberapa perusahaan besar.
2. Ketergantungan terus-menerus pada negara untuk menstabilkan sistem ekonomi.
3. Sebuah pemerintahan yang secara formal demokratis yang melegitimasi aktivitas negara dan meredam oposisi terhadap sistem tersebut.
4. Penggunaan kenaikan upah nominal untuk menenangkan segmen angkatan kerja yang paling gelisah.^[139]

Korporasi

Kapitalisme korporasi adalah ekonomi kapitalis pasar bebas atau pasar campuran yang dicirikan oleh dominasi korporasi hierarkis dan birokratis.^[140]

Keuangan

Kapitalisme keuangan adalah subordinasi proses produksi pada akumulasi laba uang dalam suatu sistem keuangan. Dalam kritik mereka terhadap kapitalisme, Marxisme dan Leninisme sama-sama menekankan peran modal keuangan sebagai penentu dan kepentingan kelas penguasa dalam masyarakat kapitalis, terutama pada tahap-tahap akhir.^[141][142]

Rudolf Hilferding dikreditkan sebagai pihak yang pertama kali mempopulerkan istilah kapitalisme keuangan melalui Finance Capital, studinya pada tahun 1910 mengenai kaitan antara perusahaan perwalian (trust), bank, dan monopoli di Jerman—sebuah studi yang dimasukkan oleh Vladimir Lenin ke dalam Imperialisme, Tahap Tertinggi Kapitalisme (1917), yang merupakan analisisnya tentang hubungan imperialis negara-negara kekuatan besar dunia.^[143] Lenin menyimpulkan bahwa bank-bank pada masa itu beroperasi sebagai "pusat saraf utama dari seluruh sistem kapitalis pada ekonomi nasional".^[144] Bagi Komintern (didirikan pada tahun 1919), frasa "kediktatoran kapitalisme keuangan"^[145] menjadi istilah yang lazim digunakan.

Fernand Braudel di kemudian hari menunjuk pada dua periode sebelumnya ketika kapitalisme keuangan telah muncul dalam sejarah manusia—yakni bersama bangsa Genoa pada abad ke-16 serta bangsa Belanda pada abad ke-17 dan ke-18—meskipun pada masa-masa tersebut sistem ini berkembang dari kapitalisme komersial.^{[146][verifikasi]} Giovanni Arrighi memperluas analisis Braudel untuk menunjukkan bahwa dominasi kapitalisme keuangan adalah fenomena jangka panjang yang berulang, setiap kali fase ekspansi kapitalis komersial/industri sebelumnya mencapai titik jenuh.^[147]

Pasar bebas

Ekonomi kapitalis pasar bebas adalah sistem ekonomi di mana harga barang dan jasa sepenuhnya ditetapkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan dan diharapkan, oleh para penganutnya, dapat mencapai titik ekuilibrium tanpa campur tangan kebijakan pemerintah. Sistem ini biasanya melibatkan dukungan untuk pasar yang sangat kompetitif dan kepemilikan swasta atas alat produksi.^[148] Kapitalisme laissez-faire adalah bentuk yang lebih ekstensif dari ekonomi pasar bebas ini, tetapi peran negara di dalamnya terbatas hanya pada melindungi hak properti.^[149] Dalam teori anarko-kapitalis, hak properti dilindungi oleh perusahaan swasta dan hukum yang dihasilkan oleh pasar. Menurut para penganut anarko-kapitalis, hal ini melibatkan hak properti tanpa hukum perundang-undangan melalui hukum perbuatan melawan hukum (gugatan), kontrak, dan properti yang dihasilkan oleh pasar, serta industri swasta yang mandiri.^[150][151]

Fernand Braudel berpendapat bahwa pertukaran pasar bebas dan kapitalisme sampai batas tertentu saling bertentangan; pertukaran pasar bebas melibatkan transaksi publik yang transparan dan sejumlah besar pesaing yang setara, sedangkan kapitalisme melibatkan sejumlah kecil partisipan yang menggunakan modal mereka untuk mengendalikan pasar melalui transaksi privat, pengendalian informasi, dan pembatasan kompetisi.^[152]

Merkantilis

Merkantilisme adalah bentuk nasionalis dari kapitalisme awal yang muncul sekitar akhir abad ke-16. Bentuk ini dicirikan oleh keterkaitan antara kepentingan bisnis nasional dengan kepentingan negara dan imperialisme. Akibatnya, aparatur negara digunakan untuk memajukan kepentingan bisnis nasional di luar negeri. Contoh dari hal ini adalah para kolonis yang tinggal di Amerika yang hanya diizinkan untuk berdagang dengan dan membeli barang dari negara induk mereka masing-masing (misalnya, Britania Raya, Prancis, dan Portugal). Merkantilisme didorong oleh keyakinan bahwa kekayaan suatu negara ditingkatkan melalui neraca perdagangan yang positif dengan negara lain—ini sejalan dengan fase perkembangan kapitalis yang kadang-kadang disebut sebagai akumulasi modal primitif.^[153]

Sosial

Ekonomi pasar sosial adalah sistem kapitalis pasar bebas atau pasar campuran, yang terkadang diklasifikasikan sebagai ekonomi pasar terkoordinasi, di mana intervensi pemerintah dalam pembentukan harga dijaga seminimal mungkin, tetapi negara menyediakan layanan yang signifikan di berbagai bidang seperti jaminan sosial, perawatan kesehatan, tunjangan pengangguran, dan pengakuan hak-hak buruh melalui pengaturan perundingan bersama tingkat nasional.^[154]

Model ini menonjol di negara-negara Eropa Barat dan Utara serta Jepang, meskipun dengan konfigurasi yang sedikit berbeda.^[155] Sebagian besar perusahaan dimiliki oleh swasta dalam model ekonomi ini. Kapitalisme Rhine adalah model kapitalisme kontemporer dan adaptasi dari model pasar sosial yang ada di benua Eropa Barat saat ini.^[156]

Negara

Kapitalisme negara adalah ekonomi pasar yang didominasi oleh badan usaha milik negara, di mana perusahaan-perusahaan negara tersebut diorganisasikan sebagai bisnis komersial yang berorientasi pada pencarian laba. Sebutan ini telah digunakan secara luas selama bagian-bagian tertentu dari abad ke-20 dan ke-21, khususnya di beberapa bekas negara Blok Timur seperti Yugoslavia. Menurut Aldo Musacchio, seorang profesor di Harvard Business School, kapitalisme negara adalah suatu sistem di mana pemerintah menjalankan pengaruh yang luas terhadap ekonomi, baik melalui kepemilikan langsung maupun subsidi. Kapitalisme negara kontemporer dikaitkan dengan model kapitalisme Asia Timur, dirigisme, dan ekonomi Norwegia.^[157] Sebagai alternatif, Merriam-Webster mendefinisikan kapitalisme negara sebagai "suatu sistem ekonomi di mana kapitalisme swasta dimodifikasi oleh berbagai tingkat kepemilikan dan kendali pemerintah".^[158]

Dalam tulisan-tulisannya, Vladimir Lenin mengkarakterisasi ekonomi Rusia Soviet sebagai kapitalisme negara, karena ia meyakini bahwa kapitalisme negara merupakan langkah awal menuju perkembangan sosialisme.^[159][160]

Sejumlah ekonom dan akademisi sayap kiri termasuk Richard D. Wolff serta beberapa filsuf berhaluan Marxis seperti Raya Dunayevskaya dan C. L. R. James, berargumen bahwa ekonomi di bekas Uni Soviet dan Blok Timur merepresentasikan bentuk kapitalisme negara karena organisasi internal dalam perusahaan mereka maupun sistem kerja upahan tetap tidak berubah.^{[161][162][163]}

Istilah tersebut tidak digunakan oleh para ekonom Mazhab Austria untuk mendeskripsikan kepemilikan negara atas alat produksi. Ekonom Ludwig von Mises berpendapat bahwa sebutan kapitalisme negara adalah label baru untuk label lama yaitu sosialisme negara dan ekonomi terencana, serta perbedaannya dengan sebutan-sebutan terdahulu ini hanyalah pada aspek-aspek nonesensial.^[164]

Politik

Kapitalisme politik atau kapitalisme berorientasi politik adalah sebuah istilah yang dicetuskan oleh Max Weber dalam bukunya pada tahun 1921 yang berjudul Ekonomi dan Masyarakat untuk mendeskripsikan pencarian laba moneter melalui cara-cara nonpasar.^[165][166] Pada tahun 2015, Randall G. Holcombe mendeskripsikan kapitalisme politik sebagai suatu sistem ekonomi di mana perbedaan tajam antara negara dan pasar menjadi kabur.^[167][168]

Kesejahteraan

Kapitalisme kesejahteraan adalah kapitalisme yang mencakup kebijakan kesejahteraan sosial. Saat ini, kapitalisme kesejahteraan paling sering dikaitkan dengan model kapitalisme yang dapat ditemukan di Eropa Tengah dan Utara seperti model Nordik, ekonomi pasar sosial, dan kapitalisme Rhine. Dalam beberapa kasus, kapitalisme kesejahteraan eksis di dalam ekonomi campuran, namun negara kesejahteraan dapat dan memang eksis secara independen dari kebijakan-kebijakan yang umum pada ekonomi campuran, seperti intervensionisme negara dan regulasi yang ekstensif.^[169]

Ekonomi campuran pada umumnya merupakan ekonomi kapitalis berbasis pasar yang terdiri dari kepemilikan swasta dan kepemilikan publik atas alat produksi serta intervensionisme ekonomi melalui kebijakan makroekonomi yang dimaksudkan untuk mengoreksi kegagalan pasar, mengurangi pengangguran, dan menjaga tingkat inflasi agar tetap rendah. Tingkat intervensi di pasar bervariasi di berbagai negara. Beberapa ekonomi campuran seperti Prancis di bawah sistem dirigisme juga menampilkan tingkat perencanaan ekonomi tidak langsung pada ekonomi yang pada umumnya berbasis kapitalis.

Sebagian besar ekonomi kapitalis modern didefinisikan sebagai ekonomi campuran pada taraf tertentu, namun ekonom Prancis Thomas Piketty menyatakan pada tahun 2013 bahwa ekonomi kapitalis mungkin akan beralih ke pendekatan yang jauh lebih laissez-faire dalam waktu dekat.^[170]

Eko-kapitalisme

Eko-kapitalisme, yang juga dikenal sebagai "kapitalisme lingkungan" atau (terkadang^[171]) "kapitalisme hijau", adalah pandangan bahwa modal eksis di alam sebagai "modal alam" (ekosistem yang memiliki hasil ekologis) yang menjadi sandaran bagi semua kekayaan. Oleh karena itu, pemerintah harus menggunakan instrumen kebijakan berbasis pasar (seperti pajak karbon) untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan.^[172]

Kapitalisme berkelanjutan

Kapitalisme berkelanjutan adalah bentuk konseptual kapitalisme yang didasarkan pada praktik-praktik berkelanjutan yang berupaya melestarikan umat manusia dan planet ini, sembari mengurangi berbagai eksternalitas dan tetap memiliki kemiripan dengan kebijakan ekonomi kapitalis. Sebuah ekonomi kapitalistik harus berekspansi untuk dapat bertahan hidup dan menemukan pasar-pasar baru untuk mendukung ekspansi tersebut.^[173] Sistem kapitalis sering kali merusak lingkungan serta merugikan individu-individu tertentu yang tidak memiliki akses terhadap representasi yang layak. Namun, keberlanjutan memberikan dampak yang sebaliknya; hal ini tidak hanya menyiratkan kelanjutan, tetapi juga pemulihan sumber daya.^[174] Keberlanjutan sering kali dianggap berkaitan dengan environmentalisme, dan kapitalisme berkelanjutan juga menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan pada tata kelola ekonomi serta aspek sosial dari kapitalisme.

Pentingnya kapitalisme berkelanjutan baru-baru ini mulai lebih disadari, tetapi konsep ini bukanlah hal yang baru. Perubahan terhadap model ekonomi saat ini akan memiliki implikasi sosial, lingkungan, dan ekonomi yang berat serta membutuhkan upaya dari individu, maupun kepatuhan dari pemerintah daerah, negara bagian, dan federal. Kontroversi menyelimuti konsep ini karena ia menuntut peningkatan praktik-praktik berkelanjutan dan penurunan nyata dalam perilaku konsumtif saat ini.^[175]

Ini adalah konsep kapitalisme yang dijabarkan dalam manifesto Al Gore dan David Blood untuk Generation Investment Management demi mendeskripsikan struktur politik, ekonomi, dan sosial jangka panjang yang akan memitigasi ancaman-ancaman yang ada saat ini terhadap planet dan masyarakat.^[176] Menurut manifesto mereka, kapitalisme berkelanjutan akan mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam penilaian risiko dalam upaya untuk membatasi eksternalitas.^[177] Sebagian besar gagasan yang mereka cantumkan berkaitan dengan perubahan ekonomi dan aspek sosial, tetapi sangat sedikit yang secara eksplisit berkaitan dengan perubahan kebijakan lingkungan apa pun.^[176]