Konstitusi Ghana merupakan hukum tertinggi di Republik Ghana. Konstitusi ini disahkan pada 28 April 1992 melalui sebuah referendum nasional dengan dukungan sebesar 92 persen.[1][2] Konstitusi ini menetapkan prinsip-prinsip politik dasar, membentuk struktur, prosedur, kewenangan, dan tugas pemerintahan, struktur lembaga peradilan dan legislatif, serta merinci hak dan kewajiban dasar warga negara. Konstitusi ini terdiri atas 26 bab, tidak termasuk bagian pembuka.[3] Sebagian dari isi konstitusi dirancang untuk mendesentralisasi pemerintahan di Ghana.[4]
Sejarah
Sejak kemerdekaannya pada tahun 1957, Ghana telah mengalami sejumlah perubahan besar baik dalam bentuk pemerintahan maupun sistem demokratisnya. Ghana pertama kali dinyatakan sebagai republik pada tahun 1960 di bawah kepemimpinan Kwame Nkrumah.[5] Pada tahun 1964, Ghana beralih dari republik menjadi negara satu partai dengan sistem presidensial, di mana hak-hak warga negara tergerus dan partisipasi politik sepenuhnya dilarang.[6] Ghana kemudian mengalami situasi politik yang tidak stabil, ditandai dengan beberapa kudeta militer pada tahun 1966, 1972, 1978, 1979, dan 1981, kendati sempat dibentuk pemerintahan demokratis pada tahun 1969 dan 1979.[5]
Pada 28 April 1992, diadakan referendum yang menyetujui Konstitusi 1992 yang membentuk Republik Keempat Ghana saat ini. Konstitusi 1992 ini didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang telah ditetapkan dalam Konstitusi 1957, 1969, dan 1979, serta rekomendasi dari Komite Ahli yang terdiri dari 258 anggota yang mengajukan berbagai usulan konstitusional untuk disahkan oleh Majelis Konsultatif.[7]
Konstitusi 1992 memberikan kebebasan pers yang lebih luas dan jaminan hak asasi manusia, membentuk cabang eksekutif yang serupa dengan sistem di Amerika Serikat, di mana presiden dipilih untuk masa jabatan empat tahun, serta memperkuat sistem pemerintahan kesatuan sambil tetap memungkinkan adanya pemerintahan lokal.[6] Pemerintahan pertama Republik Keempat secara resmi dilantik pada 7 Januari 1993.[7]
