Pengaruh Politik Aceh

Di bawah Sultan Iskandar Muda, kesultanan Aceh memerangi negeri-negeri penghasil lada di Semenanjung Malaya sambil berusaha memperkuat cengkeramannya atas monopoli lada dari pantai Barat Sumatra. Kendali ketat para wakil Aceh (disebut sebagai panglima) di Tiku dan Pariaman atas penjualan lada mengancam perdagangan Inderapura lewat pelabuhan di utara. Karena itu Inderapura mulai mengembangkan bandarnya di selatan, Silebar, yang biasanya digunakan untuk mengekspor lada lewat Banten.

Inderapura juga berusaha mengelak dari membayar cukai pada para panglima Aceh. Ini memancing kemarahan penguasa Aceh yang mengirim armadanya pada 1633 untuk menghukum Inderapura. Raja Puti yang memerintah Inderapura saat itu dihukum mati beserta beberapa bangsawan lainnya, dan banyak orang ditawan dan dibawa ke Kotaraja. Aceh menempatkan panglimanya di Inderapura dan Raja Malfarsyah diangkat menjadi raja menggantikan Raja Puti.

Kendali Aceh melemah ketika pada tahun 1636 Iskandar Muda wafat dan digantikan oleh penerusnya Sultan Iskandar Tsani. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Ratu Tajul Alam pengaruh Aceh di Inderapura mulai digantikan Belanda (VOC). Dominasi VOC diawali ketika Sultan Muhammadsyah meminta bantuan Belanda memadamkan pemberontakan di Inderapura pada tahun 1662. Pemberontakan ini dipicu oleh tuntutan Raja Adil yang merasa mempunyai hak atas tahta Inderapura berdasarkan sistem matrilineal. Akibatnya, Sultan Inderapura terpaksa melarikan diri beserta ayah dan kerabatnya. Kemudian Sultan Mansur Syah, dikirim ke Batavia menanda-tangani perjanjian yang disepakati tahun 1663 dan memberikan VOC hak monopoli pembelian lada serta hak pengerjaan tambang emas. Pada Oktober 1663 pemerintahan Inderapura kembali pulih, dan Sultan Inderapura mengakui Raja Adil sebagai wakilnya yang berkedudukan di Manjuto.

Pengaruh politik Belanda

Pada tahun 1680, VOC berhasil menandatangani perjanjian dengan kota-kota pantai barat dari Ketaun hingga Air Bangis di Utara, termasuk Sultan Muhammadsyah (sultan Inderapura) dan Raja Adil (dari Manjuto) semua berjanji mengakui kekuasaan VOC. Namun, dalam tahun yang sama Inggris telah mulai pula datang ke kota pantai Bengkulu karena di usir dari Banten. Kedatangan Inggris dan ke ikut campurannya dalam perpolitikan dan ekonomi di suatu daerah membuat pertikaian antara Sultan Muhammadsyah dan Raja Adil kembali kambuh. Inggris yang mendukung Sultan Muhammadsyah berhasil menandatangani sebuah perjanjian yang memberikan monopoli kepada Inggris dan daerah Inderapura diserahkan kepada Raja Inggris. Padang waktu itu yang menjadi representasi dari VOC tidak terima atas perbuatan Inggris dan menganggap Inggris telah melanggar hak daulat Belanda yang terlebih dahulu telah melakukan perjanjian dengan Inderapura maupun Manjuto. Atas hal itu, Pada tahun 1687 terjadi pemberontakan melawan Sultan Inderapura yang didukung Inggris. Pimpinan pemberontakan dipimpin oleh Sutan Larangan, Menantu Sutan Bakopiah dari XII Kota dekat Pariaman. Sultan Muhammadsyah melarikan diri dan pemerintahan untuk sementara dipegang oleh seorang wanita saudara sepupunya yang bergelar Tuanku Padusi (Raja Perempuan). Tidak lama kemudian Inggris mengakui kekalahannya atas VOC dan menarik diri dari Inderapura.

Setelah pemberontakan berakhir, Tuanku Padusi meninggal dan digantikan oleh pengantinya yang masih kecil bernama Raja Pesisir (cucu bekas panglima raja Alam di Padang) dan Muhammadsyah dijadikan sebagai walinya. Namun, tak lama kekuasaan berpindah kepada Raja Ibrahim dan pamannya bernama Akhmadsyah.

Pada tanggal 6 Juni 1701, kantor kecil VOC di Inderapura diserbu dan semua pegawai dibunuh oleh rakyat, kecuali satu orang yang kemudian berhasil melaporkan peristiwa tersebut ke kantor pusat di Padang. Atas kejadian tersebut, VOC mengirimkan pasukan untuk membalaskan dendam dengan menghancurkan semua yang ada termasuk tanaman Lada, merampok dan membunuh rakyat. Serangan balasan tersebut memaksa raja beserta keluarganya melarikan diri dan VOC kembali mengangkat Sultan Pesisir sebagai Raja.^[20]

Pengaruh konstelasi politik Eropa antara Belanda dan Inggris terhadap Inderapura

Bermula pada tahun 1623 saat terjadi peristiwa "pembantaian bangsa Inggris" di Ambon, atau dikenal dengan peristiwa Ambonsche Moord. Peristiwa ini membuat perjanjian antara Belanda dan Inggris pada tahun 1619 tentang perjanjian kerja sama dan bagi rezeki putus, hal ini membuat keadaan politik antara Inggris dan Belanda di eropa memanas dan Belanda tak henti-hentinya berusaha mengelak dari tudingan tersebut.

Pasca kejadian Ambon tersebut Inggris berupaya mencari pengaruhnya di Sumatera yang bermula berkantor di Silebar, namun Inggris harus pergi dari Silebar karena Kota ini termasuk dalam pengaruh Banten yang dikuasai Belanda. Maka Inggris pindah ke Bengkulu^[21] dan menetap disana sampai tahun 1825, selama hampir satu setengah abad.

Tak lama kemudian, beberapa utusan raja Inggris datang ke Aceh dan mendapatkan hak istimewa dan mereka satu-satunya bangsa eropa yang boleh berdagang di pantai barat. Hal ini dikarenakan Inggris dapat membantu kebutuhan rakyat Aceh terutama bahan pakaian dari India. Namun, segera VOC mengusulkan pada pimpinan di Amsterdam untuk mengaktifkan kantor-kantor di India dan memperbanyak pembelian tekstil mereka dan kemudian juga mendapatkan simpati dari raja Aceh yang membuat Inggris harus meninggalkan kantornya Aceh. Pada tahun 1618 Belanda berhasil menggantikan Inggris sebagai pemegang monopoli dagang di pantai barat selama 2 tahun.

Dalam tahun 1619, VOC dan EIC (East India Company) mendapat tekanan dari negara masing-masing untuk melakukan kerja sama di Sumatera dengan l membentuk front bersama di Aceh, dengan harapan harga lada dapat ditekan, secara bersama mendapatkan konsesi dagang yang menguntungkan dan menekan segala bentuk persaingan antara Belanda dan Inggris selama 20 tahun.

Pada tahun yang sama seorang pimpinan kompeni dibunuh di Aceh, dan ini dianggap sebagai kesempatan bagi Belanda dan Inggris untuk menekan Aceh memberikan izin berdagang di pantai barat Sumatera diperpanjang. Akan tetapi Aceh yang pada waktu itu berada di puncak kejayaan setelah mendapatkan kemenangan atas Pahang dan Malaka ^[22] serta Kedah, Patani dan Perak berhasil diduduki oleh armada laut Aceh dan kekuasaan dipantai timur Sumatera semakin kuat. Hal ini membuat Belanda dan Inggris pada tahun 1621 terpaksa memuat kapalnya di Aceh dengan harga yang ditentukan oleh Pemerintahan Kerajaan Aceh.

Kerja sama Belanda dan Inggris pun usai pada tahun 1623 setelah terjadinya pembantaian bangsa Inggris di Ambon seperti yang dijelaskan sebelumnya terjadi. Pada tahun 1641 Belanda berhasil merebut Malaka dari tangan Postugis, tak lama setelah Sultan Iskandar Muda wafat, dan hal ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh VOC tapi hal ini tidak didukung pula oleh pemerintahan Belanda di Eropa karena perkembangan politik di sana. Pada saat VOC berhasil di Sumatera terjadi kekacauan politik di Eropa yang menyudutkan Belanda sebagai akibat dari Pembantaian Bangsa Inggris di Ambon yang membuat pers Eropa tak henti-henti menyerang Belanda dan parlemen Inggris ribut. Terjadi beberapa kali serangan terhadap Belanda atas peristiwa yang terjadi di Ambon, beberapa serangan terhadap Belanda terjadi di tahun 1652 dan tahun 1665 yang dilatar belakangi oleh dendam orang Inggris.

Sewaktu pertikaian mulai dilupakan terjadi pula pertikaian dengan Prancis, di mana Raja Louis XIV menikah dengan putri Spanyol dan dengan demikian menganggap ia berhak atas daerah Nederlanden bagian selatan. Atas peristiwa tersebut, Belanda harus mencari dukungan dari negara lain di Eropa agar kedudukan negaranya tetap terjaga, dan Belanda pun mendekati Inggris dan Swedia, dan karena persekutuan inilah Belanda harus menahan pergerakannya di daerah jajahan untuk tidak berkonfrontasi langsung dengan Inggris yang membela Belanda di Eropa.^[20]

Kondisi politik di Eropa ini pula dimanfaatkan oleh Inggris untuk kembali membangun kantor-kantor dagang di wilayah Sumatera yang dikuasai oleh Belanda seperti di Inderapura, Airhaji, dan di Batangkapeh. Inggris kemudian tetap merencanakan pertahanan di tempat-tempat lain di Pantai Barat tanpa menghiraukan protes VOC, tetapi Inggris yang sudah mendapatkan surat perjanjian dengan raja-raja kecil termasuk Inderapura yaitu Raja Adil dan Raja Ibrahim, EIC menganggap ia berhak menduduki Bengkulu, Inderapura, Manjuto, Batangkapeh dan seluruh daerah Bandar X.

Kemudian atas muslihat Belanda, para pemimpin pribumi yang pro Belanda diperintahkan untuk menyerang pertahanan Inggris, akan tetapi atas perintah dari Amsterdam pengusiran bangsa Inggris di Sumatera Barat haruslah menggunakan cara yang halus tanpa perang langsung melawan Inggris. Oleh karena itu, Belanda memanfaatkan pribumi untuk menyerang dan Inggris pun juga mempergunakan Pribumi untuk mempertahankan kantor-kantor mereka. Bahkan sebelum penyerangan, Belanda membantu bangsa Inggris untuk mengungsi sebelum di serang, baru lah perang antar Belanda dan Inggris dilaksanakan dengan menggunakan pasukan orang Pribumi yang pro Belanda dan Inggris.

Perperangan tersebut dimenangkan oleh Belanda dan memaksa Inggris untuk mundur ke Bengkulu dan Inderapura. Inggris pada saat di Inderapura kembali meminta Sultan untuk menandatangani perjanjian, dan mengusir kapal-kapal Belanda yang berada disana. Akibat ulah Inggris tersebut, Belanda melapor ke Batavia dan VOC yang berada di Batavia tetap memerintahkan pimpinan di Sumatera Barat untuk tidak mencari gara-gara dengan Inggris.

Setelah itu, seorang yang menamakan dirinya kemenakan Raja Minangkabau bernama Sultan Abdul Jalil dari Saruaso sampai di Inderapura, utusan ini pun melakukan perundingan yang menghasilkan keputusan bahwa Inderapura diserahkan sepenuhnya kepada Inggris. Kemudian, setelah perundingan Sultan mengirimkan surat kepada VOC dengan persetujuan raja Minangkabau daerah Indrapura telah diserahkan kepada Inggris dan wakil VOC dipersilahkan menghubungi langsung wakil-wakil Inggris jika ingin mendapatkan keterangan lebih lanjut.

Belanda segera memberikan kabar kepada Batavia dan meminta untuk dikirimkan ekspedisi, namun pimpinan di Batavia tetap tidak ingin bermusuhan dengan Inggris. Maka datang usulan dari Batavia untuk membumi hanguskan semua pohon lada di Inderapura. Sebab tanpa Lada, VOC menganggap Inderapura tidak berarti lagi dan tidak memiliki nilai ekonomi.

Setelah itu, Inderapura dibawah Sultan Pesisir meminta bantuan dari VOC namun ditolak (atas perintah dari atas) dan hanya mengizinkan beberapa serdadu untuk ditempatkan di Airhaji, sekadar sebagai pengawal kehormatan.

Akhirnya Sultan Pesisir hanya diperbolehkan memiliki satu orang pengawal kehormatan. Kemudian, satu-satunya pengawal raja tersebut ditarik kembali ke kantor VOC di Airhaji tapi Sultan menolak, akan tetapi Sersan pimpinan kantor VOC di Airhaji marah dan dengan beberapa tentara datang menyerang Inderapura (1792). Akibat dari peristiwa tersebut 7 (tujuh) orang mati dan Sultan melarikan diri ke Muko-Muko di bawah perlindungan Inggris dan meninggal di sana pada tahun 1824.^[20]

Tahun 1825, saudara perempuan Sultan Pesisir meninggalkan Bengkulu menuju Padang membawa semua anggota keluarga dan para pengikutnya. Salah seorang yang ikut adalah anak sultan terakhir bernama Marah Yahya yang berhak menggantikan Sultan Pesisir. Kemudian rombongan keluarga kerajaan Inderapura ini datang mengunjungi Residen Militer Belanda di Kota Padang bernama Ridder de Steurs. Kunjungan ini bermaksud menanyakan kemungkinan Marah Yahya diangkat menjadi Raja Inderapura.

Tanggal 6 Desember 1825 Marah Yahya diangkat menjadi Tuanku Regen Inderapura dengan nama Akhmadsyah. Akan tetapi, daerah Inderapura telah menciut, ke Selatan terhalang karena Inggris yang telah menempatkan pula Regen mereka di Muko-Muko.

Tahun 1911 regen terakhir dipensiunkan dengan hormat dan tidak diganti lagi. Kemudian di akhir masa eksisnya kerajaan Inderapura, kerajaan ini menjadi bagian tak berarti dari Balai Selasa di bawah Controleur yang berkedudukan di Balai Selasa.^[20]

Akhirnya riwayat kerajaan Inderapura selesai, Kerajaan ini mati terjepit antara kepentingan-kepentingan Belanda dan Inggris yang bertentangan di Sumatera, disela itu juga terjadi intrik kepentingan antara pemimpin-pemimpin sendiri yang tidak bekerja sama, dan saling menghianati. Hasil negeri satu-satunya ialah lada, kekayaan dan kejayaan didapat dari lada dan oleh lada pula lah Inderapura jatuh, hingga saat ini.^[20]

Masa Belanda

Pada 1663, belanda melalui VOC membuat sebuah kontrak dengan Kerajaan Indrapura terkait batas wilayah. VOC ketika itu menyatakan batas wilayah Kerajaan Indrapura dengan wilayah lainnya dengan perpanjian yang kemudian dinamai "Verbond Indrapoera". Batas yang dinyatakan VOC itu ditandai atau disimbolkan dengan alam, seperti laut, gunung, dan daerah spesifik.^[23]

• Sebelah utara wilayah kekuasaan Kerajaan Indrapura membentang hingga Air Bangis, yaitu hingga pelabuhan Air Bangis dan berbatsan langsung dengan Kerajaan Batang Toru (atau dikenal juga dengan Kerajaan Batak).
• Sebelah selatan kekuasaan membentang hingga Ketaun yang berujuang ke Taratak Air Hitam, yaitu daerah yang masuk ke wilayah Kerajaan Sriwijawa.
• Sebelah timur wilayah kekuasaannya hingga gunung tertinggi di Pulau Sumatera yang kini disebut dengan Gunung Kerinci dan berbatasan langsung dengan Kerajaan Jambi.
• Sebelah barat berbatasan langsung dengan laut lepas.

Batas wilayah kekuasaan Kerajaan Indrapura ini pada akhirnya diakui oleh kerajaan lain di Nusantara, terutama kerajaan yang berdekatan dengannya. Selain itu, batas wilayah ini juga diakui oleh kerajaan di luar Nusantara, seperti Malaka dan kerajaan di Negeri Cina.

Pada 1665, VOC merilis sebuah peta yang memuat pembagian wilayah di pesisir barat. Pada peta tersebut juga diterangkan batas wilayah kekuasaan Kerajaan Indrapura, tetapi berbeda dengan batas wilayah sebelumnya.^[24]