| No |
Jabatan |
Potret |
Pejabat |
Mulai menjabat |
Selesai menjabat |
| 1 |
Menteri Sekretaris Negara |
 |
Feri Amsari |
27 Juli 2026 |
Petahana |
| Feri Amsari adalah akademisi dan pakar hukum tata negara Indonesia. Ia merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas dan pernah menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas pada periode 2017–2023. Kepakarannya meliputi hukum tata negara, konstitusi, pemilu, tata kelola pemerintahan, dan pemberantasan korupsi. Dalam Kabinet Bayangan Indonesia, Feri Amsari menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara, yang bertugas mengoordinasikan administrasi kabinet serta mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan kabinet bayangan. |
| Mitra Kabinet: Kementerian Sekretaris Negara, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah |
| 2 |
Menteri Perekonomian |
 |
Media Wahyudi Askar |
27 Juli 2026 |
Petahana |
| Media Wahyudi Askar adalah akademisi, ekonom, dan peneliti kebijakan publik Indonesia. Ia merupakan dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), serta Direktur Kebijakan Publik pada Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Bidang kepakarannya meliputi ekonomi pembangunan, kebijakan fiskal, kemiskinan dan ketimpangan, keuangan inklusif, serta evaluasi kebijakan publik. Dalam Kabinet Bayangan Indonesia, Media Wahyudi Askar menjabat sebagai Menteri Perekonomian, yang bertugas mengawasi dan memberikan alternatif kebijakan terhadap sektor perekonomian nasional. |
| Mitra Kabinet: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirasasi, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, BP Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif |
| 3 |
Menteri Luar Negeri |
 |
Shofwan Al Banna |
27 Juli 2026 |
Petahana |
| Shofwan Al Banna Choiruzzad adalah akademisi dan pakar hubungan internasional Indonesia. Ia merupakan dosen sekaligus Associate Professor pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, serta menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif ASEAN Studies Center Universitas Indonesia. Bidang kepakarannya meliputi hubungan internasional, politik luar negeri Indonesia, ekonomi politik internasional, regionalisme ASEAN, dan tata kelola global. Dalam Kabinet Bayangan Indonesia, Shofwan Al Banna Choiruzzad menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, yang bertugas mengawasi serta memberikan alternatif kebijakan terhadap penyelenggaraan politik luar negeri dan diplomasi Indonesia. |
| Mitra Kabinet: Kementerian Luar Negeri |
| 4 |
Menteri Sosial dan Layanan Dasar |
 |
Nabiyla Risfa Izzati |
27 Juli 2026 |
Petahana |
| Nabiyla Risfa Izzati adalah akademisi dan pakar hukum ketenagakerjaan Indonesia. Ia merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang tengah menempuh program doktor di Queen Mary University of London. Bidang kepakarannya meliputi hukum ketenagakerjaan, perlindungan pekerja, ekonomi digital, kesetaraan gender di dunia kerja, serta kebijakan sosial. Dalam Kabinet Bayangan Indonesia, Nabiyla Risfa Izzati menjabat sebagai Menteri Sosial dan Layanan Dasar, yang bertugas mengawasi serta memberikan alternatif kebijakan di bidang kesejahteraan sosial, perlindungan kelompok rentan, dan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat. |
| Mitra Kabinet: Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 5 |
Menteri Kesehatan |
 |
Irma Hidayana |
27 Juli 2026 |
Petahana |
| Irma Hidayana adalah akademisi, peneliti, dan aktivis kesehatan masyarakat Indonesia. Ia merupakan dosen kesehatan masyarakat di Hofstra University, Amerika Serikat, serta dikenal sebagai salah satu pendiri inisiatif LaporCOVID-19 dan Rumah Sehat Rakyat. Bidang kepakarannya meliputi kesehatan masyarakat, hak atas kesehatan, gizi anak, determinan komersial kesehatan, inovasi kesehatan digital, serta perlindungan ibu dan anak. Dalam Kabinet Bayangan Indonesia, Irma Hidayana menjabat sebagai Menteri Kesehatan, yang bertugas mengawasi serta memberikan alternatif kebijakan di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan, dan kesehatan masyarakat. |
| Mitra Kabinet: Kementerian Kesehatan |
| 6 |
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan |
 |
Iman Zanatul Haeri |
27 Juli 2026 |
Petahana |
| Iman Zanatul Haeri adalah pendidik, peneliti, dan pemerhati kebijakan pendidikan Indonesia. Ia merupakan guru sejarah di Madrasah Aliyah Al-Tsaqafah Jakarta, lulusan Magister Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta, serta menjabat sebagai Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Bidang kepakarannya meliputi pendidikan sejarah, kebijakan pendidikan, advokasi guru, pengembangan kurikulum, dan kesejahteraan tenaga pendidik. Dalam Kabinet Bayangan Indonesia, Iman Zanatul Haeri menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertugas mengawasi serta memberikan alternatif kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, dan pengembangan sumber daya manusia. |
| Mitra Kabinet: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan |
| 7 |
Menteri Hak Perempuan dan Marjinal |
 |
Khoirunnisa Nur Agustyati |
27 Juli 2026 |
Petahana |
| Khoirunnisa Nur Agustyati adalah peneliti dan aktivis kebijakan publik Indonesia. Ia merupakan peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang memiliki fokus pada isu demokrasi, pemilu, representasi politik, kesetaraan gender, serta perlindungan hak-hak kelompok rentan dan masyarakat sipil. Kiprahnya banyak berkaitan dengan advokasi penguatan demokrasi inklusif dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan. Dalam Kabinet Bayangan Indonesia, Khoirunnisa Nur Agustyati menjabat sebagai Menteri Hak Perempuan dan Marjinal, yang bertugas mengawasi serta memberikan alternatif kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan, kesetaraan, dan pemenuhan hak kelompok marjinal. |
| Mitra Kabinet: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hak Asasi Manusia |
| 8 |
Menteri Riset, Teknologi, dan Digital |
 |
Nenden Sekar Arum |
27 Juli 2026 |
Petahana |
| Nenden Sekar Arum adalah peneliti dan advokat hak digital Indonesia. Ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada perlindungan hak digital, kebebasan berekspresi di internet, keamanan digital, dan privasi di kawasan Asia Tenggara. Selain aktif dalam advokasi kebijakan digital, ia juga terlibat dalam berbagai inisiatif terkait jurnalisme data, keselamatan jurnalis, serta perlindungan korban kekerasan berbasis gender online. Dalam Kabinet Bayangan Indonesia, Nenden Sekar Arum menjabat sebagai Menteri Riset, Teknologi, dan Digital, yang bertugas mengawasi serta memberikan alternatif kebijakan di bidang riset, teknologi, transformasi digital, tata kelola ruang digital, dan inovasi nasional. |
| Mitra Kabinet: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Digital |
| 9 |
Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim |
 |
Iqbal Damanik |
27 Juli 2026 |
Petahana |
| Iqbal Damanik adalah aktivis lingkungan Indonesia. Ia merupakan Juru Kampanye Hutan Indonesia di Greenpeace Indonesia yang berfokus pada isu perlindungan hutan, perubahan iklim, transisi energi, tata kelola sumber daya alam, dan keadilan lingkungan. Melalui berbagai kegiatan advokasi dan kajian kebijakan, ia aktif menyuarakan perlindungan ekosistem hutan serta mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dalam Kabinet Bayangan Indonesia, Iqbal Damanik menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, yang bertugas mengawasi serta memberikan alternatif kebijakan di bidang perlindungan lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. |
| Mitra Kabinet: Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang |
| 10 |
Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan |
 |
Isnawati Hidayah |
27 Juli 2026 |
Petahana |
| Isnawati Hidayah adalah aktivis masyarakat sipil Indonesia yang berfokus pada isu pangan, gizi, dan kebijakan publik. Ia merupakan Koordinator Nasional MBG Watch, sebuah inisiatif masyarakat sipil yang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kiprahnya banyak berkaitan dengan advokasi kebijakan ketahanan pangan, pemenuhan gizi masyarakat, perlindungan kelompok rentan, serta tata kelola program pangan nasional. Dalam Kabinet Bayangan Indonesia, Isnawati Hidayah menjabat sebagai Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan, yang bertugas mengawasi serta memberikan alternatif kebijakan di bidang pertanian, ketahanan dan kedaulatan pangan, serta pembangunan sektor agraria. |
| Mitra Kabinet: Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Gizi Nasional |
| 11 |
Menteri Dalam Negeri dan Keamanan |
 |
Arman Suparman |
27 Juli 2026 |
Petahana |
| Arman Suparman adalah peneliti dan analis kebijakan publik Indonesia. Ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), sebuah lembaga yang berfokus pada kajian otonomi daerah, desentralisasi, tata kelola pemerintahan, dan iklim investasi daerah. Selama berkiprah di KPPOD, ia aktif menyampaikan kajian dan rekomendasi kebijakan mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah, kapasitas fiskal daerah, serta reformasi tata kelola pemerintahan. Dalam Kabinet Bayangan Indonesia, Arman Suparman menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan Keamanan, yang bertugas mengawasi serta memberikan alternatif kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, administrasi pemerintahan, dan keamanan nasional. |
| Mitra Kabinet: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kepolisian RI, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal |
| 12 |
Menteri Hukum dan Kebijakan Negara |
 |
Yance Arizona |
27 Juli 2026 |
Petahana |
| Yance Arizona adalah akademisi dan pakar hukum Indonesia. Ia merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang memiliki kepakaran di bidang hukum tata negara, hukum agraria, hak masyarakat adat, hak asasi manusia, serta reformasi hukum. Selain aktif sebagai pengajar dan peneliti, ia banyak terlibat dalam advokasi kebijakan terkait pengakuan hak-hak masyarakat adat, tata kelola sumber daya alam, dan pembaruan sistem hukum nasional. Dalam Kabinet Bayangan Indonesia, Yance Arizona menjabat sebagai Menteri Hukum dan Kebijakan Negara, yang bertugas mengawasi serta memberikan alternatif kebijakan di bidang hukum, legislasi, tata kelola pemerintahan, dan reformasi kelembagaan negara. |
| Mitra Kabinet: Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kejaksaan Agung |
| 13 |
Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran |
 |
Bhima Yudhistira Adhinegara |
27 Juli 2026 |
Petahana |
| Bhima Yudhistira Adhinegara adalah ekonom dan analis kebijakan publik Indonesia. Ia merupakan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang memiliki kepakaran di bidang ekonomi makro, kebijakan fiskal, perdagangan internasional, investasi, industri, serta tata kelola anggaran negara. Selain aktif sebagai peneliti, ia kerap memberikan analisis mengenai kondisi perekonomian nasional, kebijakan perpajakan, dan pengelolaan keuangan negara. Dalam Kabinet Bayangan Indonesia, Bhima Yudhistira Adhinegara menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran, yang bertugas mengawasi serta memberikan alternatif kebijakan di bidang keuangan negara, perpajakan, pengelolaan anggaran, dan kebijakan fiskal. |
| Mitra Kabinet: Kementerian Keuangan |
| 14 |
Menteri Pertahanan |
 |
Curie Maharani Savitri |
27 Juli 2026 |
Petahana |
| Curie Maharani Savitri adalah akademisi dan peneliti Indonesia di bidang hubungan internasional dan studi pertahanan. Ia merupakan dosen pada Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bina Nusantara (BINUS) dengan fokus penelitian pada kebijakan pertahanan, keamanan internasional, strategi militer, hubungan sipil-militer, serta geopolitik kawasan Indo-Pasifik. Selain aktif sebagai pengajar, ia juga terlibat dalam berbagai penelitian mengenai reformasi sektor keamanan dan kebijakan pertahanan Indonesia. Dalam Kabinet Bayangan Indonesia, Curie Maharani Savitri menjabat sebagai Menteri Pertahanan, yang bertugas mengawasi serta memberikan alternatif kebijakan di bidang pertahanan negara, strategi keamanan nasional, dan modernisasi pertahanan. |
| Mitra Kabinet: Kementerian Pertahanan |
| 15 |
Menteri Sekretaris Kabinet |
 |
Ahmad Jilul Qur'ani Farid |
27 Juli 2026 |
Petahana |
| Ahmad Jilul Qur'ani Farid adalah aktivis masyarakat sipil dan analis kebijakan publik Indonesia. Ia merupakan alumnus Program Studi Hubungan Internasional Universitas Airlangga yang dikenal aktif dalam isu tata kelola pemerintahan, demokrasi, transparansi, dan partisipasi publik. Selain pernah aktif dalam gerakan mahasiswa nasional, ia juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia. Dalam Kabinet Bayangan Indonesia, Ahmad Jilul Qur'ani Farid menjabat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet, yang bertugas mengoordinasikan administrasi kabinet, menyiapkan pelaksanaan sidang kabinet, serta mendukung koordinasi kebijakan antarkementerian dalam Kabinet Bayangan Indonesia. |
| Mitra Kabinet: Sekretaris Kabinet |