| Logo |
Lembaga Dasar Hukum |
Pimpinan & Unit Eselon I |
Unit Eselon II |
Ket. |
 |
Arsip Nasional Republik Indonesia Perpres No. 23/2023 |
Kepala ANRI |
– |
[1] |
| Sekretaris Utama |
- Biro Manajemen Kinerja, Keuangan dan Organisasi
- Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
- Biro Kepegawaian dan Umum
|
| Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Nasional |
- Direktorat Kearsipan Pusat
- Direktorat Kearsipan Daerah I
- Direktorat Kearsipan Daerah II
- Direktorat SDM dan Sertifikasi Kearsipan
|
| Deputi Bidang Penyelamatan, Pelestarian, dan Pelindungan Arsip |
- Direktorat Penyelamatan Arsip
- Direktorat Pengolahan Arsip
- Direktorat Pelestarian, dan Pelindungan Arsip
- Direktorat Layanan dan Pemanfaatan Arsip
- Balai Arsip dan Tsunami
|
| Deputi Bidang Sistem dan Informasi Kearsipan Nasional |
- Direktorat Sistem Kearsipan
- Direktorat Informasi Kearsipan
- Direktorat Teknologi Informasi Kearsipan
|
 |
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Perpres No. 186/2024 |
Kepala BPLH/ Wakil Kepala BPLH |
|
[2] |
| Sekretariat Utama |
- Biro Perencanaan dan Keuangan
- Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
- Biro Umum
- Biro Hukum dan Kerja Sama
- Biro Hubungan Masyarakat
|
| Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan |
- Sekretariat Deputi
- Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
- Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
- Direktorat Penyelenggaraan SDA Berkelanjutan
- Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
- Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat
|
| Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan |
- Sekretariat Deputi
- Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
- Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara
- Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan
- Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati
- Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut
|
| Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) |
- Sekretariat Deputi
- Direktorat Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular
- Direktorat Penanganan Sampah
- Direktorat Pengelolaan B3
- Direktorat Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3
- Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan Non B3
|
| Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon |
- Sekretariat Deputi
- Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim
- Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim
- Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi
- Direktorat Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon
- Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim
|
| Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (LH) |
- Sekretariat Deputi
- Direktorat Pengaduan dan Pengawasan LH
- Direktorat Penyelesaian Sengketa LH
- Direktorat Sanksi Administratif LH
- Direktorat Penegakan Hukum Pidana LH
- Direktorat Pengendalian Kebakaran Lahan
|
 |
Badan Keamanan Laut Perpres No. 178/2014 |
Kepala Bakamla |
|
[3] |
| Sekretariat Utama |
- Biro Perencanaan dan Organisasi
- Biro Umum
- Biro Sarana dan Prasarana
|
| Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi |
- Direktorat Kebijakan Keamanan Laut
- Direktorat Strategi Keamanan Laut
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan Keamanan Laut
|
| Deputi Bidang Operasional dan Latihan |
- Direktorat Operasi Laut
- Direktorat Operasi Udara Maritim
- Direktorat Latihan
|
| Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama |
- Direktorat Data dan Informasi
- Direktorat Hukum
- Direktorat Kerja sama
|
| Inspektorat |
- Subbagian Tata Usaha
- Kelompok Jabatan Fungsional
|
 |
Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara UU No.16/2025 |
Kepala BP BUMN/ Wakil Kepala BP BUMN |
|
[4] |
| Sekretariat Utama |
- Biro Perencanaan dan Keuangan
- Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
- Biro Administrasi dan Umum
- Biro Komunikasi dan Hubungan Kelembagaan
|
| Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan |
- Direktorat Manajemen SDM BUMN
- Direktorat Keberlanjutan
- Direktorat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
|
| Deputi Bidang Fasilitas dan Sinergi Pembangunan |
- Direktorat Fasilitas dan Sinergi Pembangunan Bidang Ketahanan Energi
- Direktorat Fasilitas dan Sinergi Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan
- Direktorat Pengelolaan Perusahaan Umum
|
| Deputi Bidang Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara |
- Direktorat Peningkatan BUMN Ketahanan Energi dan Infrastruktur
- Direktorat Peningkatan BUMN Ketahanan Pangan dan Industri Strategis
- Direktorat Peningkatan Nilai BUMN Keuangan, Telekomunikasi, dan Jasa
|
| Deputi Bidang Hukum dan Kepatuhan |
- Direktorat Peraturan Perundang-undangan
- Direktorat Hukum
- Direktorat Kepatuhan BUMN
|
| Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi |
- Direktorat Perencanaan Strategis
- Direktorat Kebijakan Tata Kelola BUMN
- Direktorat Kebijakan Kinerja BUMN
|
 |
Badan Pengawas Tenaga Nuklir PerBapeten No. 9/2020 |
Kepala Bapeten |
|
[5] |
| Sekretaris Utama |
- Biro Perencanaan, Informasi, dan Keuangan
- Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik
- Biro Organisasi dan Umum.
|
| Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi |
- Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (RZR)
- Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (IBN)
- Direktorat Inspeksi Fasilitas RZR
- Direktorat Inspeksi IBN
- Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir
|
| Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir |
- Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas RZR
- Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan IBN
- Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas RZR;
- Direktorat Pengaturan Pengawasan IBN
|
 |
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Perpres No. 195/2024 |
Kepala Bappenas |
— |
[6] |
| Wakil Kepala Bappenas |
| Sekretaris Utama |
|
| Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan |
|
| Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan |
- Direktorat Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah
- Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana
- Direktorat Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi
- Direktorat Pembangunan Indonesia Barat
- Direktorat Pembangunan Indonesia Timur.
|
| Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital |
- Direktorat Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi
- Direktorat Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital
- Direktorat Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara
- Direktorat Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital
- Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital
|
| Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan |
- Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi;
- Direktorat Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
- Direktorat Pertahanan dan Keamanan;
- Direktorat Hubungan Luar Negeri; dan
- Direktorat Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan.
|
| Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan |
- Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial
- Direktorat Ketenagakerjaan
- Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial
- Direktorat Kemandirian Sosial dan Ekonomi
- Direktorat Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menenga
|
| Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan |
- Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
- Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah
- Direktorat Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi
- Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak
- Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
|
| Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup |
|
| Deputi Bidang Infrastruktur |
- Direktorat Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur
- Direktorat Konektivitas dan Infrastruktur Logistik
- Direktorat Sumber Daya Air
- Direktorat Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman
- Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa
|
| Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan |
- Direktorat Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
- Direktorat Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah
- Direktorat Pembiayaan dan Hibah Luar Negeri
- Direktorat Pembiayaan dan Hibah Dalam Negeri
- Direktorat Pembiayaan Strategis dan Inovatif
|
| Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan |
- Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko;
- Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis I
- Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis II
- Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis III
- Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis IV
|
| Inspektorat Utama |
|
 |
Badan Karantina Indonesia Perpres No. 45/2024 |
Kepala Barantin |
|
|
| Sekretariat Utama |
- Biro Umum dan Keuangan
- Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
- Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
- Biro Perencanaan dan Kerja Sama
|
| Deputi Bidang Karantina Hewan |
- Direktorat Manajemen Risiko Karantina Hewan
- Direktorat Standar Karantina Hewan
- Direktorat Tindakan Karantina Hewan
|
| Deputi Bidang Karantina Ikan |
- Direktorat Manajemen Risiko Karantina Ikan
- Direktorat Standar Karantina Ikan
- Direktorat Tindakan Karantina Ikan
|
| Deputi Bidang Karantina Tumbuhan |
- Direktorat Manajemen Risiko Karantina Tumbuhan
- Direktorat Standar Karantina Tumbuhan
- Direktorat Tindakan Karantina Tumbuhan
|
| Inspektorat |
 |
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Perpres No. 83/2016 |
Kepala Basarnas |
|
[7] |
| Sekretariat Utama |
- Biro Perencanaan dan Keuangan
- Biro Hukum dan Kerjasama
- Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
- Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana
|
| Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan |
- Direktorat Sarana dan Prasarana
- Direktorat Sistem Komunikasi
|
| Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan |
- Direktorat Operasi
- Direktorat Kesiapsiagaan
|
| Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan |
- Direktorat Bina Tenaga
- Direktorat Bina Potensi
|
| Inspektorat |
- Sub Bagian Tata Usaha
- Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
|
 |
Badan Ekonomi Kreatif Perpres No. 200/2024 |
Kepala Bekraf/ Wakil Kepala Bekraf |
|
[8] |
| Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif |
- Sekretariat Deputi
- Direktorat Kajian dan Manajemen Strategis
- Direktorat Pengembangan Akses Pendanaan, Pembiayaan, dan Investasi
- Direktorat Pengembangan Akses Fasilitasi Kekayaan Intelektual
- Direktorat Pengembangan Sistem Pemasaran dan Hubungan Kelembagaan
- Direktorat Fasilitasi Infrastruktur
|
| Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain |
- Sekretariat Deputi
- Direktorat Kuliner
- Direktorat Kriya
- Direktorat Fesyen
- Direktorat Seni Rupa dan Seni Pertunjukan
- Direktorat Arsitektur dan Desain
|
| Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi |
- Sekretariat Deputi
- Direktorat Gim
- Direktorat Aplikasi
- Direktorat Konten Digital
- Direktorat Teknologi Digital Baru
- Direktorat Jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi
|
| Deputi Bidang Kreativitas Media |
- Sekretariat Deputi
- Direktorat Film, Animasi, dan Video
- Direktorat Periklanan
- Direktorat Televisi dan Radio
- Direktorat Musik
- Direktorat Penerbitan dan Fotografi
|
 |
Badan Gizi Nasional Perpres No. 83/2024 |
Kepala BGN |
— |
[9] |
| Wakil Kepala BGN |
| Sekretariat Utama |
- Biro Manajemen Kinerja
- Biro Umum dan Keuangan
- Biro SDM dan Organisasi
- Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
- Biro Pengelolaan BMN dan Pengadaan Barang/Jasa
|
| Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola |
- Sekretariat Deputi
- Direktorat Sistem Pemenuhan Gizi
- Direktorat Tata Kelola Pemenuhan Gizi
- Direktorat Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi
|
| Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran |
- Sekretariat Deputi
- Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah I
- Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II
- Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III
|
| Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama |
- Sekretariat Deputi
- Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi
- Direktorat Kerja Sama dan Kemitraan
- Direktorat Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat
|
| Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan |
- Sekretariat Deputi
- Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I
- Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II
- Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III
|
| Inspektorat Utama |
- Sekretariat Inspektorat Utama
- Inspektorat I
- Inspektorat II
- Inspektorat III
|
 |
Badan Informasi Geospasial Perpres No. 128/2022 |
Kepala BIG |
|
[10][11] |
| Sekretariat Utama |
- Biro Perencanaan SDM dan Organisasi
- Biro Umum dan Keuangan
- Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
|
| Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar |
- Direktorat Sistem Referensi Geospasial
- Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Darat
- Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Pantai
- Direktorat Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi
|
| Deputi Bidang Informasi Geospasial (IG) Tematik |
- Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi IG Tematik
- Direktorat Pemetaan Tematik
- Direktorat Atlas dan Pemetaan IG
|
| Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial (IG) |
- Direktorat Sumber Daya Manusia IG
- Direktorat Kelembagaan dan Jaringan IG
- Direktorat Standar dan Teknologi IG
|
| Inspektorat |
|
 |
Badan Intelijen Negara Perpres No. 79/2020 |
Kepala BIN |
— |
[12] |
| Wakil Kepala BIN |
| Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri |
|
| Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri |
|
| Deputi Bidang Kontra Intelijen |
|
| Deputi Bidang Intelijen Ekonomi |
|
| Deputi Bidang Intelijen Teknologi |
|
| Deputi Bidang Intelijen Siber |
|
| Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi |
|
| Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur |
|
| Deputi Bidang Analisis dan Produksi Intelijen |
|
 |
Badan Kepegawaian Negara Perpres No. 92/2024 |
Kepala BKN |
— |
[13][14] |
| Wakil Kepala BKN |
| Sekretariat Utama |
- Biro Perencanaan dan Organisasi
- Biro Keuangan
- Biro Sumber Daya Manusia
- Biro Umum
- Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerjasama
|
| Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) |
- Sekretaris Deputi
- Direktorat Pengembangan Talenta dan Karier ASN
- Direktorat Kinerja dan Penghargaan ASN
- Direktorat Disiplin, Budaya Kerja, dan Citra Institusi ASN
- Direktorat Jabatan Fungsional Manajemen
|
| Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN |
- Sekretaris Deputi
- Direktorat Perencanaan Kebutuhan ASN
- Direktorat Pengadaan dan Mutasi ASN
- Direktorat Status dan Pemberhentian ASN
|
| Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN |
- Sekretaris Deputi
- Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN
- Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi
- Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara;
- Direktorat Pengelolaan Data Penyajian Informasi ASN
- Direktorat Arsip Kepegawaian ASN
|
| Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN |
- Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I
- Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II
- Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III
- Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV
|
 |
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perpres No. 181/2024 |
Kepala BKKBN |
— |
[15][16] |
| Wakil Kepala BKKBN |
| Sekretaris Utama |
- Biro Perencanaan dan Keuangan
- Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana
- Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
- Biro Sumber Daya Manusia
- Biro Umum dan Pengelolaan Barang Milik Negara
|
| Deputi Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (KB) |
- Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Penyerasian Kebijakan dan Pengendalian Kuantitas Penduduk
- Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Penyerasian Pembangunan Keluarga dan KB
- Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Peningkatan Akses dan Kualitas Pembangunan dan Pelayanan Keluarga
- Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya dan Kemandirian KB
|
| Deputi Bidang Pengendalian Penduduk |
- Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk
- Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
- Direktorat Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan
- Direktorat Analisa Dampak Kependudukan
|
| Deputi Bidang Bina KB dan Kesehatan Reproduksi |
- Direktorat Bina Akses Pelayanan KB
- Direktorat Bina Kualitas Pelayanan KB
- Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi
- Direktorat Bina Pelayanan KB Wilayah dan Sasaran Khusus
|
| Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga |
- Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak
- Direktorat Bina Ketahanan Remaja
- Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan
- Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
|
| Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat |
- Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan
- Direktorat Bina Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan
- Direktorat Bina Peran Serta Masyarakat
- Direktorat Bina Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan
|
| Inspektorat Utama |
- Inspektorat Wilayah I
- Inspektorat Wilayah II
- Inspektorat Wilayah III
|
 |
Badan Koordinasi Penanaman Modal Perpres No. 185/2024 |
Kepala BKPM |
|
[17] |
| Wakil Kepala BKPM |
| Sekretariat Utama |
- Biro Perencanaan Program dan Anggaran
- Biro Hukum
- Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
- Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat
- Biro Umum dan Keuangan
|
| Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal |
- Sekretariat Deputi
- Direktorat Perencanaan Makro Investasi
- Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur
- Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan
- Direktorat Perencanaan Infrastruktur
|
| Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis |
- Sekretariat Deputi
- Direktorat Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi
- Direktorat Hilirisasi Perkebunan dan Kehutanan
- Direktorat Hilirisasi Perikanan dan Kelautan
- Direktorat Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi
- Direktorat Hilirisasi Mineral dan Batu Bara
|
| Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal |
- Sekretariat Deputi
- Direktorat Deregulasi Penanaman Modal
- Direktorat Pengembangan Potensi Daerah
- Direktorat Pemberdayaan Usaha
|
| Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal |
- Sekretariat Deputi
- Direktorat Pengembangan Promosi
- Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa
- Direktorat Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika
- Direktorat Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik
|
|
Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal
- Sekretariat Deputi
- Direktorat Kerja Sama Bilateral
- Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral
- Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha
|
| Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal |
- Sekretariat Deputi
- Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri
- Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri
- Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha
|
| Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal |
- Sekretariat Deputi
- Direktorat Wilayah I
- Direktorat Wilayah II
- Direktorat Wilayah III
- Direktorat Wilayah IV
- Direktorat Wilayah V
|
| Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal |
- Sekretariat Deputi
- Direktorat Sistem Perizinan Berusaha
- Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur, dan Jaringan
- Direktorat Data dan Informasi
|
 |
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Perpres No. 12/2024 |
Kepala BMKG |
|
[18][19] |
| Sekretaris Utama |
- Biro Perencanaan
- Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama
- Biro Umum dan Keuangan
- Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
|
| Deputi Bidang Meteorologi |
- Direktorat Meteorologi Penerbangan
- Direktorat Meteorologi Maritim
- Direktorat Meteorologi Publik
|
| Deputi Bidang Klimatologi |
- Direktorat Perubahan Iklim
- Direktorat Layanan Iklim Terapan
|
| Deputi Bidang Geofisika |
- Direktorat Gempa Bumi dan Tsunami
- Direktorat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu
|
| Deputi Bidang Infrastruktur Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika |
- Direktorat Instrumentasi dan Kalibrasi
- Direktorat Data dan Komputasi
- Direktorat Sistem Jaringan dan Komunikasi
|
| Deputi Bidang Modifikasi Cuaca |
- Direktorat Tata Kelola Modifikasi Cuaca
- Direktorat Operasional Modifikasi Cuaca
|
| Inspektorat |
|
 |
Badan Narkotika Nasional Perpres No. 23/2010 |
Kepala BNN |
|
[20][21] |
| Sekretaris Utama |
- Biro Perencanaan
- Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
- Biro Keuangan
- Biro Umum
- Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
|
| Deputi Bidang Pencegahan |
- Direktorat Informasi dan Edukasi
- Direktorat Advokasi
|
| Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
- Direktorat Peran Serta Masyarakat
- Direktorat Pemberdayaan Alternatif
|
| Deputi Bidang Pemberantasan |
- Direktorat Intelijen
- Direktorat Narkotika
- Direktorat Psikotropika dan Prekursor
- Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang
- Direktorat Interdiksi
- Direktorat Penindakan dan Pengejaran
- Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti
|
| Deputi Bidang Rehabilitasi |
- Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah
- Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat
- Direktorat Pascarehabilitasi
|
| Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama |
- Direktorat Hukum
- Direktorat Kerjasama
|
| Inspektorat Utama |
- Inspektorat I
- Inspektorat II
- Inspektorat III
- Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus
- Bagian Tata Usaha
|
 |
Badan Nasional Penanggulangan Bencana Perpres No. 1/2019 |
Kepala BNPB |
|
[22] |
| Sekretariat Utama |
- Biro Perencanaan
- Biro Keuangan
- Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama
- Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
|
| Deputi Bidang Sistem dan Strategi |
- Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana
- Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana
- Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana
|
| Deputi Bidang Pencegahan |
- Direktorat Mitigasi Bencana
- Direktorat Kesiapsiagaan
- Direktorat Peringatan Dini
|
| Deputi Bidang Penanganan Darurat |
- Direktorat Dukungan Sumber Daya Darurat
- Direktorat Dukungan Infrastruktur Darurat
- Direktorat Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi
|
| Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi |
- Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik
- Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam
|
| Deputi Bidang Logistik dan Peralatan |
- Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan
- Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan
|
| Inspektorat Utama |
- Inspektorat I
- Inspektorat II
|
 |
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Perpres No. 46/2010 |
Kepala BNPT |
|
[23] |
| Sekretaris Utama |
|
| Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi |
|
| Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan |
|
| Deputi Bidang Kerjasama Internasional |
|
| Inspektorat |
|
 |
Badan Pangan Nasional Perpres No. 66/2021 |
Kepala Bapanas |
|
[24] |
| Sekretariat Utama |
- Biro Keuangan Pengadaan dan Umum
- Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat
- Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum
|
| Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan |
- Direktorat Ketersediaan Pangan
- Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan
|
| Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan |
- Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan
- Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan
- Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan
|
| Inspektorat |
- Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat
|
 |
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Perpres No. 166/2024 |
Kepala |
– |
[25] |
| Sekretariat Jenderal |
- Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
- Biro Keuangan dan Umum
- Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Biro Hukum
- Biro Hubungan Masyarakat
|
| Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri (LN) |
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Pemetaan Pasar Kerja LN
- Direktorat Peningkatan Kapasitas Pekerja Migran Indonesia (PMI)
- Direktorat Pembinaan Kelembagaan Vokasi Pekerja Migran Indonesia
- Direktorat Promosi dan Kerja Sama LN
|
| Direktorat Jenderal Penempatan |
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Penempatan Nonpemerintah pada Pemberi Kerja Perseorangan
- Direktorat Penempatan Nonpemerintah pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum
- Direktorat Penempatan Pemerintah
- Direktorat Penempatan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran
- Direktorat Kelembagaan Penempatan
|
| Direktorat Jenderal Pelindungan |
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Siber Pelindungan PMI
- Direktorat Bina Kemitraan Pelindungan
- Direktorat Pengawasan, Pencegahan, dan Penindakan
- Direktorat Layanan Pengaduan, Mediasi, dan Advokasi PMI pada Pemberi Kerja Perseorangan
- Direktorat Layanan Pengaduan, Mediasi, dan Advokasi PMI pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum
|
| Direktorat Jenderal Pemberdayaan |
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Remitansi
- Direktorat Kepulangan dan Rehabilitasi
- Direktorat Reintegrasi dan Penguatan Keluarga
- Direktorat Kewirausahaan dan Pengembangan Usaha Produktif
|
| Inspektorat Jenderal |
- Sekretariat Inspektorat Jenderal
- Inspektorat I
- Inspektorat II
- Inspektorat III
|
 |
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Perpres No. 153/2024 |
Kepala BPJPH |
|
[26][27] |
| Wakil Kepala BPJPH |
|
| Sekretaris Utama |
- Biro Umum dan Kuangan
- Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
- Biro Perencanaan dan Organisasi
|
| Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal |
- Direktur Kemitraan dan Kerja Sama
- Direktur Standardisasi Halal
|
| Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal |
- Direktur Registrasi Halal
- Direktur Sertifikasi Halal
|
| Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal |
- Direktur Bina Jaminan Produk Halal
- Direktur Pengawasan Jaminan Produk Halal
|
| Inspektorat |
|
 |
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perpres No. 2/2025 |
Kepala BPKP |
|
[28][29] |
| Wakil Kepala BPKP |
|
| Sekretariat Utama |
- Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola
- Biro Sumber Daya Manusia
- Biro Keuangan
- Biro Hukum dan Komunikasi
- Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
|
| Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman |
- Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan
- Direktorat Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam
- Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan
- Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan
- Direktorat Pengawasan Bidang Kerja Sama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan
|
| Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum. Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan |
- Direktorat Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan
- Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum
- Direktorat Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana
- Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
- Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi
|
| Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah |
- Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
- Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah
- Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa
- Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah
|
| Deputi Bidang Akuntan Negara |
- Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan
- Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri, dan Perumahan
- Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur
- Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan
- Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa
|
| Deputi Bidang Investigasi |
- Direktorat Investigasi I
- Direktorat Investigasi II
- Direktorat Investigasi III
- Direktorat Investigasi IV
|
| Inspektorat |
|