Dosen

Zudan memulai kariernya sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma. Setelah itu berpindah di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Untag) dan di Universitas Borobudur dengan profesi yang sama.^{[butuh rujukan]}

Birokrat Departemen/ Kementerian

Ia kemudian terjun di Departemen Dalam Negeri diawali dengan menjadi birokrat di Badan Diklat pada tanggal 1 April 1999 untuk diarahkan menjadi Widyaiswara.^[4]

Hingga pada bulan Desember 2002 ia mendapatkan tugas dengan menjabat sebagai eselon IV di Badan Diklat Kemdagri yang bertugas untuk menyusun kebijakan pengelolaan STPDN dan IIP yang kemudian digabung menjadi IPDN. Tahun 2008 hingga 2011, ia ditunjuk sebagai Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum, Departemen Dalam Negeri (sekarang Kementerian Dalam Negeri). Kemudian, Kepala Biro Hukum Kemendagri dari tahun 2011 hingga 2014. Selain itu di lingkungan akademik, ia menjadi Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur tahun 2011 hingga 2016.^[5]

Selanjutnya ia ditunjuk menjadi Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Selama menjadi Dirjen Dukcapil, ia membuat beberapa inovasi digitalisasi dokumen kependudukan, diantaranya Digitalisasi Pelayanan Adminduk Indonesia, Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan di Pemprov Sulawesi Barat, Penggunaan Face Recognition dan Verifikasi Data Kependudukan dalam Pelayanan Publik. Penerapan Single Identity Number dengan lebih 5000 lembaga berbasis NIK Dukcapil Kemendagri, dan Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD).^[5]