Pemerintahan Soviet dan Rumania

Pada tahun 1924, RSS Moldova diproklamasikan di dalam wilayah RSS Ukraina; Republik Sosialis Soviet (RSS) termasuk Transnistria hari ini (4.100 km², 1.600 sq mi) dan area (4.200 km², 1.600 sq mi) ke timur laut di sekitar kota Balta, tetapi tak ada apa pun dari Bessarabia, yang pada saat itu merupakan bagian dari Rumania. Salah satu alasan pembentukan RSS Moldova adalah keinginan Uni Soviet pada saat itu untuk akhirnya menggabungkan Bessarabia.

Pada tanggal 28 Juni 1940, Uni Soviet mencaplok sebagian Bessarabia dari Rumania di bawah ketentuan Pakta Molotov-Ribbentrop dan pada tanggal 2 Agustus 1940, Majelis Agung Uni Soviet membentuk RSS Moldova dengan menggabungkan wilayah yang dianeksasi dengan bagian dari bekas RSS Moldova yang kira-kira setara dengan Transnistria saat ini.

Pada tahun 1941, setelah pasukan Poros menginvasi Uni Soviet selama Perang Dunia II, mereka mengalahkan pasukan Soviet di wilayah tersebut dan mendudukinya. Rumania menguasai seluruh wilayah antara sungai Dniester dan sungai Bug Selatan, termasuk kota Odesa sebagai ibu kota lokal.^[26]

Wilayah yang dikelola Rumania, yang dikenal sebagai Kegubernuran Transnistria, dengan luas 39.733 km² (15.341 sq mi) dan berpenduduk 2,3 juta jiwa, dibagi menjadi 13 oblast: Ananiev, Balta, Berzovca, Dubăsari, Golta, Jugastru, Movilau, Oceacov, Odesa, Ovidiopol, Rîbnița, Tiraspol, dan Tulcin.

Transnistria yang diperbesar ini adalah rumah bagi hampir 200.000 penduduk berbahasa Rumania. Pemerintahan Transnistria-Rumania berusaha menstabilkan situasi di daerah yang berada di bawah kendali Rumania, dengan menerapkan proses romanisasi.^[27] Selama pendudukan Rumania tahun 1941-1944, antara 150.000 dan 250.000 orang Yahudi Ukraina dan Yahudi Rumania dideportasi ke Transnistria; mayoritas dieksekusi atau meninggal karena sebab lain di ghetto dan kamp konsentrasi di Kegubernuran.^[28]

Setelah Tentara Merah maju ke daerah itu pada tahun 1944, otoritas Soviet mengeksekusi, mengasingkan atau memenjarakan ratusan penduduk RSS Moldova pada bulan-bulan berikutnya atas tuduhan bekerja sama dengan penjajah Rumania. Kampanye selanjutnya ditujukan terhadap keluarga petani kaya, yang dideportasi ke Kazakhstan dan Siberia, Rusia. Selama dua hari, 6-7 Juli 1949, sebuah rencana bernama "Operasi Selatan" menyaksikan deportasi lebih dari 11.342 keluarga atas perintah Menteri Keamanan Moldova, Iosif Mordovets.^[29]

Pemisahan diri

Pada 1980-an, kebijakan perestroika dan glasnost Mikhail Gorbachev di Uni Soviet memungkinkan liberalisasi politik di tingkat regional. Hal ini menyebabkan terciptanya berbagai gerakan informal di seluruh negeri, dan munculnya nasionalisme di sebagian besar republik di Uni Soviet. Di RSS Moldova khususnya, ada kebangkitan nasionalisme pro-Rumania yang signifikan di antara orang-orang Moldova.^[30]

Yang paling menonjol dari gerakan ini adalah Front Populer Moldova (FPM). Pada awal tahun 1988, FPM menuntut agar pemerintah Soviet mendeklarasikan bahasa Moldova sebagai satu-satunya bahasa negara, kembali ke penggunaan alfabet Latin, dan kenali identitas etnis bersama orang Moldova dan Rumania.

Faksi-faksi yang lebih radikal dari Front Populer mendukung posisi ekstrem anti-minoritas, etnosentris dan sauvinis,^[31][32] menyerukan populasi minoritas, khususnya bangsa Slavia (terutama Rusia dan Ukraina) dan bangsa Gagauz, untuk pergi atau diusir dari Moldova.^[33]

Pada tanggal 31 Agustus 1989, Majelis Agung RSS Moldova mengadopsi bahasa Moldova sebagai bahasa resmi dengan bahasa Rusia hanya dipertahankan untuk tujuan sekunder, mengembalikan bahasa Moldova ke abjad Latin, dan menyatakan identitas linguistik Moldova-Rumania yang sama. Ketika rencana untuk perubahan budaya besar di Moldova diumumkan, ketegangan meningkat lebih lanjut.

Etnis minoritas merasa terancam oleh prospek penghapusan bahasa Rusia sebagai bahasa resmi, yang berfungsi sebagai media komunikasi antar etnis, dan dengan kemungkinan reunifikasi bahasa Moldova dan bahasa Rumania pada masa depan, serta retorika etnosentris Front Populer. Gerakan Yedinstvo, yang didirikan oleh populasi bangsa Slavia di Moldova, mendesak agar status yang sama diberikan kepada bahasa Rusia dan bahasa Moldova.^[34]

Komposisi etnis dan bahasa di Transnistria sangat berbeda dari sebagian besar Moldova. Bagian dari etnis Rusia dan Ukraina sangat tinggi dan mayoritas keseluruhan populasi, beberapa dari mereka orang Moldova, berbicara bahasa Rusia sebagai bahasa ibu.^[35]

Front Populer nasionalis memenangkan pemilihan parlemen pertama yang bebas di RSS Moldova pada awal 1990,^[36] dan agendanya mulai pelan-pelan diimplementasikan. Pada 2 September 1990, RSS Moldavia Pridnestrovian diproklamasikan sebagai republik Soviet oleh majelis ad hoc, setelah referendum yang berhasil.

Kekerasan meningkat ketika pada bulan Oktober 1990 Front Populer menyerukan sukarelawan untuk membentuk milisi bersenjata untuk menghentikan referendum otonomi di Gagauzia, yang memiliki bagian etnis minoritas yang lebih tinggi. Sebagai tanggapan, milisi sukarelawan dibentuk di Transnistria. Pada April 1990, massa nasionalis menyerang anggota parlemen etnis Rusia, sementara polisi Moldova menolak untuk campur tangan atau memulihkan ketertiban.^[37]

Demi mempertahankan RSS Moldova yang bersatu di dalam Uni Soviet dan mencegah situasi semakin meningkat, maka Presiden Soviet Mikhail Gorbachev, sambil mengutip pembatasan hak-hak sipil etnis minoritas oleh Moldova sebagai penyebab perselisihan, menyatakan proklamasi Transnistria tidak memiliki dasar hukum dan membatalkannya dengan keputusan presiden pada tanggal 22 Desember 1990.^[38][39] Namun demikian, tidak ada tindakan signifikan yang diambil terhadap Transnistria dan otoritas baru perlahan-lahan dapat menguasai wilayah tersebut.

Menyusul upaya kudeta Uni Soviet pada tahun 1991, RSS Moldavia Pridnestrovia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Uni Soviet; pada 5 November 1991 Transnistria meninggalkan ideologi sosialisnya dan berganti nama menjadi Republik Moldavia Pridnestrovian atau lebih dikenal dengan nama Transnistria sekarang.^[40]

Perang Transnistria

Perang Transnistria menyusul bentrokan bersenjata dalam skala terbatas yang pecah antara separatis Transnistria dan Moldova pada awal November 1990 di Dubăsari. Relawan, termasuk bangsa Kazaki, datang dari Rusia untuk membantu pihak separatis.^[41] Pada pertengahan April 1992, berdasarkan perjanjian pemisahan peralatan militer bekas Uni Soviet dinegosiasikan antara bekas 15 republik pada bulan-bulan sebelumnya, Moldova membentuk Kementerian Pertahanannya sendiri.

Menurut dekrit pembentukannya, sebagian besar peralatan militer Tentara Pengawal ke-14 akan disimpan oleh Moldova.^[42] Mulai dari 2 Maret 1992, ada aksi militer bersama antara Moldova dan Transnistria. Pertempuran semakin intensif sepanjang awal tahun 1992.

Mantan Tentara Pengawal ke-14 Soviet memasuki konflik pada tahap akhir, melepaskan tembakan ke pasukan Moldova;^[42] sekitar 700 orang tewas. Moldova sejak itu tidak melakukan kontrol atau pengaruh yang efektif terhadap otoritas Transnistria. Perjanjian gencatan senjata, yang ditandatangani pada 21 Juli 1992, telah berlaku hingga hari ini.

Negosiasi lebih lanjut

Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) sedang mencoba untuk memfasilitasi penyelesaian yang dinegosiasikan. Di bawah naungan OSCE, pada 8 Mei 1997, presiden Moldova Petru Lucinschi dan presiden Transnistria Igor Smirnov, menandatangani memorandum tentang prinsip-prinsip normalisasi hubungan antara Republik Moldova dan Transnistria, juga dikenal sebagai Memorandum Primakov, mempertahankan pembentukan hubungan hukum dan negara, meskipun ketentuan memorandum ditafsirkan berbeda oleh pemerintah Moldova dan Transnistria.

Pada November 2003, Dmitry Kozak, seorang penasihat presiden Rusia Vladimir Putin, mengusulkan sebuah memorandum tentang pembentukan negara bagian federal, dengan Moldova memegang mayoritas dan Transnistria menjadi bagian minoritas dari federasi.^[43]

Kemudian peristiwa tersebut dikenal sebagai memorandum Kozak, hal itu juga lantas tak sesuai dengan posisi Transnistria yang mencari status yang sama antara Transnistria dan Moldova. Tak lama setelah itu Moldova memberi Transnistria hak veto atas perubahan konstitusi pada masa depan; ini mendorong Transnistria untuk menandatanganinya.

Presiden Moldova Vladimir Voronin awalnya mendukung rencana tersebut, tetapi menolak untuk menandatanganinya setelah oposisi internal dan tekanan internasional dari OSCE dan Amerika Serikat, dan setelah Rusia menyetujui permintaan Transnistria untuk mempertahankan kehadiran militer Rusia selama 20 tahun ke depan sebagai jaminan untuk federasi yang dimaksud.^[44]

Format 5+2 (atau pembicaraan 5+2; disusun oleh Transnistria, Moldova, Ukraina, Rusia, dan OSCE, ditambah Amerika Serikat serta Uni Eropa sebagai pengamat eksternal) untuk negosiasi dimulai pada tahun 2005 untuk menangani masalah, tetapi tanpa hasil selama bertahun-tahun karena ditangguhkan. Pada bulan Februari 2011, dimulai lagi di Wina, Austria.^[45][46]

Setelah aneksasi Krimea oleh Federasi Rusia pada Maret 2014, kepala parlemen Transnistria meminta untuk bergabung dengan Rusia.^[47][48][49]

Sensus tahun 2015

Pada Oktober 2015, otoritas Transnistria menyelenggarakan sensus terpisah dari sensus Moldova 2014.^[50] Menurut sensus 2015, wilayah ini memiliki populasi 475.373 jiwa, turun 14,5% dari angka yang tercatat pada sensus 2004. Tingkat urbanisasinya mencapai sekitar 69,9%.

Menurut komposisi etnis, populasi Transnistria didistribusikan sebagai berikut: Rusia 29,1%, Moldova 28,6%, Ukraina 22,9%, Bulgaria 2,4%, Gagauz 1,1%, Belarus 0,5%, Transnistria 0,2%, dan etnis lain 1,4%. Sekitar 14% dari populasi tam menyatakan kewarganegaraan mereka. Juga untuk pertama kalinya, penduduk memiliki pilihan untuk mengidentifikasi diri sebagai orang Transnistria atau bukan.^[51]

Menurut sumber lain, kelompok etnis terbesar pada tahun 2015 adalah 161.300 orang Rusia (34%), 156.600 orang Moldova (33%), dan 126.700 orang Ukraina (26,7%). Sedangkan orang Bulgaria terdiri 13.300 (2,8%), Gagauz 5.700 (1,2%), dan Belarus 2.800 (0,6%). Jerman menyumbang 1.400 (0,3%) dan Polandia 1.000 (0,2%). Etnis lainnya berjumlah 5.700 orang atau menyumbang 1,2% populasi.^[52]

Sensus tahun 2004

Pada tahun 2004, otoritas Transnistria menyelenggarakan sensus terpisah dari Moldova. Menurut sensus itu, daerah-daerah yang dikendalikan oleh pemerintah Transnistria ada 555.347 orang, di antaranya 177.785 orang Moldova (32,1%), 168.678 orang Rusia (30,4%), 160.069 orang Ukraina (28,8%), 13.858 orang Bulgaria (2,5%), 4.096 orang Gagauz (0,7%), 1.791 orang Polandia (0,3%), 1.259 orang Yahudi (0,2%), 507 orang Rom (0,1%), dan 27.454 lainnya (4,9%).

Dari jumlah tersebut, 439.243 tinggal di Transnistria sendiri dan 116.104 tinggal di daerah yang dikendalikan oleh pemerintah Transnistria, tetapi secara resmi milik distrik lain di Moldova yaitu Bender, Proteagailovca, Gîsca, Chițcani, Cremenciug, dan Roghi.

Moldova adalah kelompok etnis terbesar, mewakili mayoritas secara keseluruhan di dua distrik di Transnistria tengah (Dubăsari 50,2% dan Grigoriopol 64,8%), mayoritas relatif 47,8% di wilayah Camenca utara dan mayoritas relatif 41,5% di selatan dari wilayah Slobozia. Di Rîbnița mereka merupakan minoritas 29,9% dan di Tiraspol mereka juga merupakan minoritas 15,2% dari populasi.

Sesuai sensus terakhir, bangsa Rusia adalah kelompok etnis terbesar kedua, mewakili 41,6% mayoritas relatif di kota Tiraspol, 24,1% minoritas di Slobozia, 19,0% minoritas di Dubăsari, 17,2% minoritas di Rîbnița, 15,3% minoritas di Grigoriopol, dan 6,9% minoritas di Camenca.

Bangsa Ukraina adalah kelompok etnis terbesar ketiga, mewakili 45,41% populasi yang mayoritas berada di Rîbnița utara, 42,6% minoritas di Camenca, 33,0% minoritas di Tiraspol, 28,3% minoritas di Dubăsari, 23,4% minoritas di Slobozia, dan 17,4% minoritas di Grigoriopol. Sejumlah besar orang Polandia yang berkerumun di Transnistria utara mengalami Ukranisasi selama pemerintahan Soviet.

Bulgaria adalah kelompok etnis terbesar keempat di Transnistria, meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit daripada tiga etnis yang lebih besar. Kebanyakan orang Bulgaria di Transnistria adalah orang Bulgaria Bessarabia, keturunan ekspatriat yang menetap di Bessarabia pada abad ke-18–19. Pusat utama Bulgaria di Transnistria adalah desa Parcani (terletak di antara kota Tiraspol dan Bender), yang memiliki mayoritas mutlak Bulgaria dan total populasi sekitar 10.000.

Di wilayah Bender dan daerah non-Transnistria lainnya di bawah kendali Transnistria, etnis Rusia mewakili mayoritas relatif 43,4%, diikuti oleh Moldova 26,2%, Ukraina 17,1%, Bulgaria 2,9%, Gagauz 1,0%, Yahudi 0,3 %, Polandia sebesar 0,2%, Rom sebesar 0,1%, dan lainnya sebesar 7,8%.

Sensus tahun 1989

Pada sensus tahun 1989, Transnistria memiliki populasi 679.000 (termasuk semua daerah di zona keamanan, bahkan yang berada di bawah kendali Moldova). Komposisi etnis di wilayah tersebut tak stabil pada saat itu, dengan perubahan yang paling menonjol adalah penurunan etnis Moldova dan Yahudi dan peningkatan dari Rusia.

Persentase orang Rusia tumbuh dari 13,7% pada tahun 1926 menjadi 25,5% pada tahun 1989 dan selanjutnya menjadi 30,4% pada tahun 2004. Sedangkan populasi orang Moldova menurun dari 44,1% pada tahun 1926 menjadi 39,9% pada tahun 1989 dan 31,9% pada tahun 2004. Hanya populasi dari orang Ukraina yang cukup stabil yaitu 27,2% pada tahun 1926, 28,3% pada tahun 1989 dan 28,8% pada tahun 2004.