Rebut-rebutan Afrika
| Tidak dijajah |
Rebutan Afrika[a] adalah invasi, penaklukan, dan kolonisasi hampir seluruh Afrika oleh tujuh negara Eropa Barat, dipicu oleh Revolusi Industri Kedua pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dan berlangsung pada zaman Neoimperialisme. Ketujuh negara tersebut adalah Belgia, Prancis, Jerman, Italia, Portugal, Spanyol, dan Inggris Raya.
Konferensi Berlin tahun 1884-1885 meregulasi kolonisasi dan perdagangan bangsa Eropa di Afrika, dan dipandang sebagai lambang dari Rebutan Afrika.[1] Pada kwartal ke-2 abad ke-19, timbul persaingan politik antarimperium kolonial Eropa yang cukup sengit, dan kelak memicu kolonisasi.[2] Pada tahun-tahun terakhir abad ke-19, terjadi pergeseran dari imperialisme informal (pengaruh militer dan dominansi ekonomi) ke pemerintahan langsung negara penjajah.[3][4]
Dengan melemahnya imperium-imperium kolonial Eropa akibat Perang Dunia I dan Perang Dunia II, sebagian besar koloni di Afrika mendapatkan kemerdekaan pada masa Perang Dingin. Dijiwai oleh semangat pan-Afrikanisme, dalam konferensi Organisasi Kesatuan Afrika tahun 1964, negara-negara Afrika yang baru merdeka memutuskan untuk melanggengkan batas-batas wilayah warisan kolonial demi mencegah timbulnya perang saudara dan instabilitas regional.[5]
Latar belakang
| Bagian dari seri |
| Neoimperialisme |
|---|
| Sejarah |
| Teori |
| Topik Terkait |
Pada tahun 1841, usahawan-usahawan dari Eropa sudah mendirikan pos-pos dagang kecil-kecilan di sepanjang pesisir benua Afrika, tetapi jarang sekali merambahi pedalaman karena lebih suka bermukim dekat laut. Kegiatan utama mereka adalah berdagang dengan penduduk setempat. Sebagian besar dari daratan benua Afrika pada hakikatnya tidak dapat dihuni oleh bangsa Eropa lantaran tingginya tingkat kematian orang Eropa akibat penyakit-penyakit tropis semisal malaria.[6] Pada pertengahan abad ke-19, para penjelajah Eropa memetakan sebagian besar kawasan Afrika Timur dan Afrika Tengah.
Selambat-lambatnya pada dasawarsa 1870-an, bangsa Eropa menguasai kira-kira 10% dari benua Afrika. Semua daerah yang dikuasai bangsa Eropa berada di kawasan pesisir. Daerah-daerah terpenting adalah Angola dan Mozambik yang dikuasai Portugal, Koloni Tanjung yang dikuasai Inggris, dan Aljazair yang dikuasai Prancis. Pada tahun 1914, tinggal Etiopia dan Liberia yang belum dikuasai bangsa Eropa. Etiopia akhirnya diduduki Italia pada tahun 1936, sementara Liberia tetap merdeka lantaran memiliki hubungan istimewa dengan Amerika Serikat.[7]
Kemajuan teknologi memudahkan bangsa Eropa untuk berekspansi ke seberang lautan. Industrialisasi membawa kemajuan pesat di bidang transportasi dan komunikasi, khususnya dalam bentuk kapal api, kereta api, dan telegraf. Kemajuan di bidang kedokteran juga memainkan peran penting, terutama obat-obatan penawar penyakit-penyakit tropis, yang membantu mengendalikan efek-efek samping dari penyakit-penyakit tersebut. Pengembangan kuinina, yang ampuh mengobati penyakit malaria, membuat usaha bangsa Eropa untuk merambah kawasan-kawasan tropis yang luas menjadi semakin mudah.[8]
Sebab
Afrika dan pasar global
Afrika Sub-Sahara, salah satu kawasan terakhir di dunia yang belum banyak dijamah "imperialisme informal", adalah kawasan yang menggiurkan bagi para wiraswastawan. Manakala defisit neraca perdagangan Inggris terus membengkak, sementara pasar-pasar Eropa Daratan menyusut dan semakin proteksionis selama Depresi Panjang tahun 1873–1896, di mata Inggris, Jerman, Prancis, dan negara-negara lain, Afrika seolah menawarkan sebuah pasar terbuka yang dapat mendatangkan surplus neraca perdagangan, sebuah pasar yang membeli lebih banyak barang dari negara penjajah daripada seluruh barang yang dijualnya.[3][9]
Surplus modal sering kali lebih menguntungkan jika diinvestasikan di tanah seberang, tempat bahan baku yang murah, persaingan usaha yang terbatas, dan bahan mentah yang berlimpah memungkinkan investor untuk memetik keuntungan yang sebesar-besarnya. Godaan lain turut memicu imperialisme muncul dari permintaan bahan mentah, khususnya gading, karet, minyak sawit, kakao, berlian, teh, dan timah. Selain itu, Inggris ingin menguasai lokasi-lokasi tertentu di pesisir selatan dan pesisir timur Afrika untuk dijadikan pelabuhan-pelabuhan singgah di jalur pelayaran menuju Asia dan jajahan-jajahannya di India.[10] Meskipun demikian, selain di daerah yang kelak menjadi Uni Afrika Selatan pada tahun 1910, investasi negara-negara Eropa di Afrika relatif terbatas.
Lobi-lobi kolonial proimperialis seperti Alldeutscher Verband, Francesco Crispi, dan Jules Ferry berdalil bahwa pasar-pasar tanah seberang yang dilindungi pemerintah di Afrika dapat menjadi jalan keluar bagi masalah penurunan harga barang dan overproduksi akibat penyusutan pasar-pasar Eropa Daratan. Di dalam bukunya, Imperialisme, John A. Hobson mengemukakan bahwa susutnya pasar-pasar Eropa Daratan adalah sebab utama munculnya zaman "Neoimperialisme".[11] Di lain pihak, William Easterly tidak setuju jika imperialisme dikait-kaitkan dengan kapitalisme. Menurutnya, kolonialisme lebih sering digunakan untuk mengupayakan pembangunan yang diprakarsai negara ketimbang pengembangan usaha swasta. Dia juga mengemukakan bahwa "kaitan imperialisme dengan kapitalisme dan pasar bebas tidaklah begitu jelas... secara historis, kolonialisme/imperialisme lebih erat kaitannya dengan pendekatan-pendekatan pembangunan yang diprakarsai negara."[12]
Persaingan strategis

Kawasan tropis Afrika bukanlah zona investasi yang luas, tetapi kawasan-kawasan tanah seberang yang lain justru sebaliknya. Pedalaman luas di antara Mesir dan kawasan selatan Afrika yang kaya akan emas dan berlian memiliki nilai strategis dalam rangka menguasai arus perdagangan luar negeri. Inggris berada di bawah tekanan politik untuk membangun pasar-pasar yang menguntungkan di India, Malaya, Australia, dan Selandia Baru. Itulah sebabnya Inggris berniat menguasai jalur perairan terpenting yang menghubungkan Timur dan Barat, yaitu Terusan Suez, yang rampung dikerjakan pada tahun 1869. Meskipun demikian, teori yang mengatakan bahwa Inggris berusaha menganeksasi Afrika Timur mulai tahun 1880 lantaran kepentingan-kepentingan geostrategis yang berkaitan dengan Mesir (khususnya Terusan Suez),[13][2] sudah disanggah oleh para sejarawan semisal John Darwin (tahun 1997) dan Jonas F. Gjersø (tahun 2015).[14][15]
Rebut-rebutan wilayah Afrika juga mencerminkan keinginan untuk menempatkan pangkalan militer dan pangkalan angkatan laut untuk maksud-maksud strategis dan untuk kepentingan menjalankan kewenangan. Angkatan-angkatan laut yang kian besar, dan kapal-kapal baru bertenaga uap, membutuhkan stasiun-stasiun pengisian batu bara dan pelabuhan-pelabuhan perawatan kapal. Pangkalan-pangkalan pertahanan juga dibutuhkan untuk melindungi jalur-jalur laut dan jalur-jalur komunikasi, khususnya jalur-jalur perairan yang mahal dan vital seperti Terusan Suez.[16]
Koloni-koloni dipandang sebagai aset dalam negosiasi-negosiasi perimbangan kekuasaan, yang berguna sebagai alat tukar saat terjadi tawar-menawar internasional. Koloni-koloni dengan populasi pribumi yang besar juga merupakan salah satu sumber daya kekuatan militer. Inggris mengerahkan prajurit India dan Prancis mengerahkan prajurit Afrika Utara dalam jumlah besar dalam banyak perang kolonial mereka, dan kelak melakukan hal yang sama dalam Perang Dunia I dan II. Pada zaman nasionalisme ini, sebuah bangsa akan merasakan adanya tekanan untuk memiliki imperium kolonial sebagai simbol status. Gagasan "kebesaran" menjadi erat dikaitkan dengan rasa tanggung jawab atau "Beban Orang Kulit Putih", yang mendasari strategi banyak bangsa.[16]
Pada permulaan dasawarsa 1880-an, Pierre Savorgnan de Brazza menjajaki daerah sepanjang aliran sungai Kongo untuk pemerintah Prancis, dan pada saat yang sama Henry Morton Stanley juga menjajaki daerah itu mewakili Komite Studi Kongo Hulu, dibekingi oleh Raja Leopold II, yang kelak menjadikan daerah itu sebagai Negara Bebas Kongo milik pribadi.[17] Raja Leopold sebetulnya ingin merekrut Pierre Savorgnan de Brazza, tetapi mengalihkan pilihannya kepada Henry Morton Stanley setelah Pierre direkrut oleh pemerintah Prancis. Prancis menduduki Tunisia pada bulan Mei 1881. Mungkin langkah Prancis ini yang membulatkan tekad Italia untuk menyatukan kekuatan dengan Aliansi Dua Serangkai Jerman-Austria pada tahun 1882, dan melahirkan Aliansi Tiga Serangkai.[18] Pada tahun yang sama, Inggris menduduki Mesir (sampai saat itu adalah sebuah negara otonom yang secara nominal berinduk ke Kekaisaran Usmani), yang membawahi Sudan serta beberapa daerah di Chad, Eritrea, dan Somalia. Pada tahun 1884, Jerman mengumumkan bahwa Togolandia, Kamerun, dan Afrika Barat Daya berada di bawah perlindungannya,[19] sementara Prancis menduduki Ginea. Afrika Barat Prancis berdiri pada tahun 1895, dan Afrika Khatulistiwa Prancis berdiri pada tahun 1910.[20][21] Di Somalilandia Prancis, pasukan Kazaki Terek mengumumkan berdirinya koloni Rusia pada tahun 1889 di benteng Saghalu milik Mesir, kendati tidak berumur panjang.[22]

Weltpolitik Jerman

Jerman, yang terbagi-bagi menjadi banyak negara kecil, mulanya bukan negara penjajah. Pada tahun 1862, Otto von Bismarck menjadi Presiden-Menteri Kerajaan Prusia, dan melalui perang beruntun melawan Austria pada tahun 1866 dan Prancis pada tahun 1870 berhasil menyatukan seluruh Jerman di bawah pemerintahan Prusia. Kekaisaran Jerman secara resmi dinyatakan berdiri pada tanggal 18 Januari 1871. Mulanya Otto von Bismarck tidak menyukai koloni, tetapi akhirnya menyerah kepada tekanan masyarakat dan kaum elit pada dasawarsa 1880-an. Dia memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Berlin tahun 1884–1885, yang menetapkan aturan-aturan kontrol efektif atas wilayah-wilayah Afrika, dan mengurangi risiko konflik antarnegara penjajah.[23] Otto von Bismarck memanfaatkan perusahaan-perusahaan swasta untuk menjalankan operasi kolonial kecil-kecilan di Afrika dan Pasifik.
Pan-Jermanisme menjadi lekat dengan dorongan-dorongan imperialisme yang mulai muncul mengusik ketenangan negara muda itu.[24] Pada permulaan dasawarsa 1880-an, Deutscher Kolonialverein dibentuk, dan menerbitkan Kolonialzeitung. Berita-berita dari lobi kolonial ini juga disebarkan kembali oleh lembaga nasionalis Alldeutscher Verband. Weltpolitik (kebijakan dunia) adalah kebijakan luar negeri yang diadopsi oleh Kaisar Wilhelm II pada tahun 1890, dengan maksud untuk mentransformasi Jerman menjadi sebuah kekuatan global melalui diplomasi agresif dan usaha membentuk angkatan laut yang besar.[25] Jerman menjadi penjajah terbesar ketiga di Afrika, dengan wilayah koloni seluas 2,6 juta kilometer persegi dan rakyat jajahan sebanyak 14 juta jiwa pada tahun 1914. Koloni-koloninya adalah Afrika Barat Daya, Togolandia, Kamerun, dan Tanganyika. Jerman berusaha mengisolasi Prancis dari negara-negara Eropa pada tahun 1905 dalam Krisis Maroko pertama, yang berakhir dengan Konferensi Algeciras tahun 1905. Pengaruh Prancis atas Maroko dipulihkan, dan sebagai ganti rugi Prancis bersedia menyerahkan beberapa jajahannya kepada Jerman. Jerman sekali lagi mencari gara-gara dalam Krisis Agadir tahun 1911.[26]
Ekspansi Italia

Sesudah bertempur bersama Prancis dalam Perang Krimea tahun 1853–1856, Kerajaan Sardinia berusaha mempersatukan negara-negara kecil di semenanjung Italia dengan dukungan Prancis. Seusai perang melawan Austria pada tahun 1859, Kerajaan Sardinia, di bawah pimpinan Raja Victor Emmanuel II dan Jenderal Giuseppe Garibaldi, berjuang hingga berhasil menyatukan hampir semua negara kecil di semenanjung Italia pada tahun 1861, dan mendirikan Kerajaan Italia.
Sesudah resmi berdiri, Kerajaan Italia mulai berusaha memperluas wilayah kedaulatannya dan menjadi salah satu negara adikuasa. Italia mendaulat beberapa daerah di Eritrea pada tahun 1870[27][28] dan 1882. Pada tahun 1889–1890, Italia menduduki sisi selatan Tanduk Afrika yang kelak menjadi koloni Somalilandia Italia.[29] Di tengah kekacauan yang timbul pascakemangkatan Kaisar Yohanis IV pada tahun 1889, Jenderal Oreste Baratieri menduduki daerah pegunungan Etiopia di sepanjang pesisir Eritrea. Italia kemudian mengumumkan berdirinya koloni baru bernama Eritrea, dan memindahkan pusat pemerintahannya dari Massawa ke Asmara. Ketika hubungan Italia dan Etiopia memburuk, meletuslah Perang Italia-Etiopia pertama pada tahun 1895. Pasukan Italia mengalami kekalahan, sebab pasukan Etiopia lebih besar, lebih tertata, serta didukung Rusia dan Prancis.[30] Pada tahun 1911, Italia berperang melawan Kekaisaran Usmani, merebut Tripolitania dan Kirenaika, yang kemudian hari dikenal sebagai koloni Libya Italia. Pada tahun 1919, Enrico Corradini mencuatkan konsep Nasionalisme Proletar yang memadukan sosialisme dengan nasionalisme guna melegitimasi imperialisme Italia:
Kita harus mulai dengan mengakui fakta bahwa ada bangsa-bangsa proletar maupun kelas-kelas proletar. Dengan kata lain, ada bangsa-bangsa yang kondisi hidupnya tunduk...kepada cara hidup bangsa-bangsa lain, persis seperti kelas-kelas sosial. Begitu fakta ini diinsafi, nasionalisme harus memegang teguh kebenaran ini. Italia, baik secara material maupun secara moral, adalah sebuah bangsa proletar.[31]
Perang Italia-Habasyah kedua tahun 1935–1936, yang dikobarkan atas perintah diktator fasis Benito Mussolini, adalah perang kolonial (yaitu perang dengan tujuan menjajah negara lain, berbeda dari perang kemerdekaan nasional) yang terakhir.[32] Italia menduduki Etiopia, satu-satunya negara Afrika selain Liberia yang masih merdeka. Etiopia Italia diduduki pasukan fasis Italia pada Perang Dunia II sebagai bagian dari koloni Afrika Timur Italia, kendati sebagian besar kawasan pedesaan yang terletak di daerah pegunungan tetap bebas dari kendali Italia karena adanya perlawan dari laskar Arbenyokh.[33] Pendudukan Italia di Etiopia adalah salah satu contoh kebijakan ekspansi ala negara-negara Poros, yang berbeda dari Rebutan Afrika.
Peta Merah Muda Portugal

Dari semua negara Eropa, Portugallah yang paling pertama bertapak di Afrika. Negara Portugal secara resmi mencampuri urusan Afrika seawal-awalnya pada tahun 1415, ketika Raja João I merebut kota Sabtah di Maroko.[34][35][36] Atas inisiatif Pangeran Henrique Mualim, orang-orang Portugis terus merambah ke selatan menyusuri pesisir barat Afrika, menemukan kepulauan Tanjung Hijau yang tidak berpenghuni, hingga sampai ke Ginea dan membuat kesepakatan dagang dengan para penguasa setempat untuk menukarkan komoditas-komoditas buatan Eropa semisal bahan sandang dengan emas, gading, dan budak.[37] Portugal mendirikan permukiman di Tanjung Hijau pada masa pemerintahan Raja Afonso V.[38] Pada masa pemerintahan Raja João II, Portugal membangun benteng Elmina di Afrika Barat, mendirikan permukiman di Sao Tome dan Príncipe, dan membina hubungan dengan Kerajaan Kongo pada tahun 1483, manakala Bartolomeu Dias berlayar memutari Tanjung Harapan.[39][35][40] Ketika menjajaki kawasan yang sekarang menjadi wilayah negara Mozambik, Vasco da Gama menemukan jalan laut menuju India.[41]
Portugal mendirikan permukiman-permukiman di sepanjang pesisir Afrika, dan beberapa kali meneroka pedalaman pada abad-abad berikutnya. Sebuah benteng dibangun di Sofala pada tahun 1505, dan satu benteng lagi dibangun di pulau Mozambik pada tahun 1507, sementara kota Luanda didirikan pada tahun 1576. Seusai Pertempuran Pungo Andongo tahun 1671, Kerajaan Ndongo disatukan dengan Angola Portugal.[42] Ndongo adalah negara pertama di Afrika yang dianeksasi bangsa Eropa.[43] Sepanjang abad ke-16, pedagang dan petualang Portugis secara perorangan menginfiltrasi pedalaman Mozambik, dan pada dasawarsa 1570-an, Portugal membangun benteng di Sena dan Tete, beberapa ratus kilometer ke arah hulu sungai Zambezi dari batas perairan sungai dapat diarungi dengan perahu.[44] Di daerah sekitar sungai Zambezi, Portugal menghadirkan sistem penguasaan tanah yang unik, yakni membagi wilayah koloni menjadi berbidang-bidang tanah lungguh yang disebut prazo. Orang-orang yang dianugerahi sebidang prazo, dan sebagai gantinya harus membentuk satu kontingen pasukan dan wajib menegakkan kedaulatan Raja Portugal, disebut prazeiro (jamak: prazeiros).[45] Sekalipun terisolasi dan berada di ujung jalur komunikasi yang panjang, Zumbo menjadi kota Portugis terbesar di daerah Zambezi pada abad ke-18, kendati tidak berumur panjang.[46]
Sesudah Brasil merdeka, Portugal berusaha melindungi, membangun, dan memperluas koloni-koloni tanah seberangnya demi menutupi kerugian akibat kehilangan wilayah, kehilangan pendapatan dari pajak dan perdagangan, maupun kehilangan marwah di mata dunia. Tantangan terbesar yang dihadapi Portugal sepanjang abad ke-19 adalah keterbatasan sarana dan prasarana serta rongrongan asing. Atara tahun 1861 sampai 1875, Inggris Raya menggugat klaim Portugis atas Teluk Maputo, yang dianggap sebagai "Pintu Utama ke Afrika Selatan", tetapi Presiden Prancis, Patrice de MacMahon, memenangkan Portugal dalam arbitrase internasional.[47][48] Sementara itu, Perhimpunan Geografi Lisboa mempromosikan "Peta Merah Muda", yang menyerukan pendudukan atas seluruh daerah di antara Angola dan Mozambik, sekalipun berbenturan dengan klaim-klaim Inggris, khususnya rencana Cecil Rhodes untuk membuka jalur kereta api Kapstad-Kairo.[49] Sengketa Portugal dengan Raja Belgia, Leopold II, terkait penguasaan kuala Kongo mendorong Kanselir Jerman, Otto von Bismark untuk menyelenggarakan Konferensi Berlin pada tahun 1884, kendati Otto von Bismark berniat menyelesaikan sengketa-sengketa antarnegara Eropa di sepanjang sungai Kongo maupun tempat-tempat lain di Afrika.[50] Klaim Portugal atas daerah tepi barat sungai Kongo dikukuhkan, tetapi semua klaim yang semata-mata didasarkan atas penemuan dan hubungan diplomasi atau hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan pribumi dimentahkan.[51]
Sejarah dan karakteristik
Kolonisasi sebelum Perang Dunia I
Kongo

Falsafah
Pameran dan keinsafan kolonial
Lobi kolonial

Mula-mula imperialisme pada umumnya merupakan tindakan penjelajah-penjelajah perorangan dan beberapa orang saudagar yang gemar bertualang. Pemerintah negara-negara penjajah belum memberikan persetujuan yang bulat kepada petualangan-petualangan berbiaya tinggi di seberang laut. Banyak tokoh politik, seperti William Gladstone, menentang kolonisasi saat pertama kali terjadi. Meskipun demikian, pada masa jabatannya yang kedua sebagai perdana menteri, antara tahun 1880 sampai 1885, William Gladstone tidak kuasa mengelak dari lobi kolonial di dalam kabinetnya, dan oleh sebab itu tidak menunaikan janji kampanyenya untuk menarik mundur pasukan Inggris dari Mesir. Meskipun William Gladstone secara pribadi menentang imperialisme, ketegangan-ketegangan sosial akibat Depresi Panjang mendorongnya untuk condong kepada jinggoisme. Para imperialis telah menjadi "parasit-parasit patriotisme."[52] Di Prancis, politikus partai Radikal, Georges Clemenceau, mati-matian menentang kolonisasi. Bagi Georges Clemenceau, kolonisasi hanya mengalihkan perhatian Prancis dari "garis biru Vogesen", yakni revanchisme dan dorongan semangat kepahlawanan untuk merebut kembali daerah Elsas-Lotharingen yang dianeksasi Kekaisaran Jerman dengan Perjanjian Frankfurt tahun 1871. Georges Clemenceau membuat kabinet Jules Ferry terguling pascaperistiwa musibah Tonkin tahun 1885. Di dalam bukunya, The Origins of Totalitarianism (terbit tahun 1951), Hannah Arendt mengemukakan bahwa ekspansi kedaulatan nasional ke seberang laut bertentangan dengan keutuhan negara bangsa yang memberikan kewarganegaraan kepada populasinya. Oleh sebab itu, ketegangan antara kehendak universalis untuk menghormati hak-hak rakyat jajahan sebab mereka dapat dianggap sebagai "warga negara" dari negara bangsa penjajah, dan dorongan imperialis untuk semena-semena mengeksploitasi populasi yang dicap inferior mulai muncul ke permukaan. Pihak-pihak tertentu di negara-negara penjajah menentang apa yang mereka anggap sebagai kejahatan-kejahatan tak perlu yang dilakukan oleh pemerintah kolonial apabila dibiarkan berjalan sendiri, sebagaimana diuraikan di dalam buku Joseph Conrad, Heart of Darkness (terbit tahun 1899, kira-kira bersamaan dengan buku Rudyard Kipling, The White Man's Burden), maupun di dalam buku Louis-Ferdinand Céline, Journey to the End of the Night (terbit tahun 1932).
Lobi-lobi kolonial muncul untuk melegitimasi Rebutan Afrika dan petualangan-petualangan berbiaya tinggi lainnya. Di Jerman, Prancis, dan Inggris Raya, kelas menengah kerap menginginkan kebijakan-kebijakan yang kuat dari pemerintah sehubungan dengan tanah seberang demi kepastian pertumbuhan pasar. Bahkan di negara-negara yang tidak seberapa kuat, suara-suara seperti Enrico Corradini, yang menuntut supaya pihak-pihak yang disifatkannya sebagai "bangsa-bangsa proletar" juga kebagian "tempat di matahari", mempertebal semangat nasionalisme dan militerisme sehingga menjadi semacam purwarupa dari semangat fasisme.
Jinggoisme dan propaganda kolonial
Lautan selebaran, gagasan, dan wacana pencitraan propaganda kolonial memainkan semangat jinggoisme dan kebanggaan nasional rakyat negara penjajah.[53] Salah satu ciri khas dari proyek kolonial Prancis pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 adalah misi pengadaban (mission civilisatrice), yaitu prinsip bahwasanya sudah menjadi kewajiban Eropa untuk memperadabkan bangsa-bangsa yang masih terbelakang.[54] Oleh sebab itu, para pejabat kolonial menjalankan kebijakan mengeropakan dan mempranciskan rakyat di koloni-koloni Prancis, terutama di Afrika Barat Prancis dan Madagaskar. Pada abad ke-19, kewarganegaraan Prancis berikut hak memilih deputi untuk duduk dalam Majelis Deputi diberikan kepada rakyat di empat koloni Prancis, yaitu Guadeloupe, Martinique, Guyane, dan Réunion, maupun kepada para warga "Empat Komune" di Senegal. Sering kali deputi yang terpilih adalah warga kulit putih keturunan Prancis, kendati pernah ada beberapa orang deputi kulit hitam, misalnya Blaise Diagne, politikus asli Senegal yang terpilih pada tahun 1914.[55]
Pameran-pameran kolonial


Menjelang berakhirnya Perang Dunia I, imperium-imperium kolonial sudah menjadi sangat populer di hampir seluruh Eropa. Opini publik sudah diyakinkan bahwa imperium kolonial memang diperlukan, kendati sebagian besar penduduk di kota-kota besar belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dalam perubahan mentalitas masyarakat akibat propaganda kolonial yang didukung oleh lobi kolonial dan banyak ilmuwan tersebut, pameran-pameran kolonial memainkan peran penting.[56] Itulah sebabnya penaklukan wilayah mau tidak mau diikuti oleh pertontonan warga pribumi wilayah taklukan kepada publik untuk kepentingan ilmiah maupun hiburan.
Pada tahun 1874, Carl Hagenbeck, saudagar Jerman yang menggeluti usaha perdagangan satwa liar, dan kemudian hari menjadi pengusaha sebagian besar kebun binatang di Eropa, memutuskan untuk memamerkan orang-orang pribumi Samoa dan Sami sebagai populasi-populasi yang "murni alamiah". Pada tahun 1876, dia mengutus salah satu orang kepercayaannya ke Sudan jajahan Mesir, yang baru saja ditaklukkan oleh Inggris, untuk memboyong beberapa ekor satwa liar dan beberapa orang pribumi Nubia ke Eropa. Pameran orang Nubia yang digelar di Paris, London, dan Berlin menuai sukses besar. "Kebun manusia" semacam itu dapat dijumpai di Hamburg, Antwerpen, Barcelona, London, Milan, Kota New York, Paris, dan banyak kota lain. Setiap pameran menarik 200.000 hingga 300.000 pengunjung. Orang Tuareg dipamerkan sesudah Prancis menaklukkan Timbuktu (dengan menyamar sebagai seorang Muslim, René Caillié berhasil mengunjungi kota ini pada tahun 1828, dan membuatnya memenangkan hadiah dari Société de Géographie). Orang Malagasi dipamerkan sesudah Prancis menduduki Madagaskar. Orang Amazon dari Agbome dipamerkan sesudah perjuangan diplomasi Raja Behanzin dipatahkan oleh Prancis pada tahun 1894. Karena tidak terbiasa dengan iklim Eropa, beberapa orang pribumi akhirnya meninggal dunia akibat terpapar cuaca, misalnya beberapa orang Galibi yang dipamerkan di Paris pada tahun 1892.[57]
Pada tahun 1877, Geoffroy de Saint-Hilaire, direktur Jardin d'Acclimatation, memutuskan untuk menggelar dua "pertunjukan etnologis" yang mempertontonkan orang-orang Nubia dan Inuit. Penjualan karcis di Jardin d'Acclimatation meningkat dua kali lipat. Satu juta orang membeli karcis masuk sepanjang tahun 1877, pertanda sukses besar pada masa itu. Antara tahun 1877 sampai 1912, "pameran etnologis" digelar kurang lebih tiga puluh kali di taman keanekaragaman hayati itu.[58] "Perkampungan Negro" dihadirkan di Pekan Raya Dunia tahun 1878 di Paris. Pekan Raya Dunia tahun 1900 menghadirkan diorama "peri kehidupan" di Madagaskar. Pameran-pameran kolonial yang digelar di Marseille (tahun 1906 dan 1922) dan di Paris (tahun 1907 dan 1931) mempertontonkan manusia dalam kerangkeng, kadang-kadang telanjang bulat atau setengah telanjang.[59] Pemerintah penjajah juga mendirikan "perkampungan orang Senegal" bagi masyarakat kelana, dan dengan demikian menunjukkan kekuasaan imperium kolonial kepada seluruh populasi jajahan.
Di Amerika Serikat, Madison Grant, kepala Perkumpulan Zoologi New York, mempertontonkan seorang Pigmi bernama Ota Benga di Kebun Binatang Bronx bersama-sama dengan kera dan satwa-satwa lain pada tahun 1906. Atas permintaan Madison Grant, Direktur Kebun Binatang Bronx, William Temple Hornaday, seorang rasis ilmiah dan eugenis, menempatkan Ota Benga bersama seekor orangutan di dalam kerangkeng berlabel "Mata Rantai Yang Hilang" sebagai ilustrasi teori Darwin, khususnya untuk menunjukkan bahwa orang-orang Afrika seperti Ota Benga memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan kera daripada orang Eropa. Pameran-pameran kolonial lainnya adalah Pameran Imperium Britania tahun 1924, dan "Exposition coloniale" tahun 1931 di Paris.
Penanggulangan penyakit
Sejak permulaan abad ke-20, pemberantasan atau pengendalian penyakit di negara-negara tropis menjadi salah satu faktor pendorong bagi semua negara penjajah.[60] Epidemi penyakit tidur di Afrika ditanggulangi melalui regu-regu peneliti yang berkeliling memeriksa jutaan orang yang rentan tertular.[61] Pada dasawarsa 1880-an, ternak lembu yang didatangkan dari jajahan Inggris di Asia untuk memberi makan para prajurit Italia yang menginvasi Eritrea ternyata terinfeksi sampar sapi. Pemusnahan kawanan satwa asli merusak mata pencaharian masyarakat pribumi, yang akhirnya terpaksa beralih profesi menjadi buruh penjajah.
Pada abad ke-20, Afrika mengalami lonjakan terbesar dalam jumlah populasinya sebagai hasil dari usaha menurunkan angka kematian di banyak negara melalui perdamaian, penanggulangan kelaparan, kemajuan ilmu kedokteran, dan di atas segala-galanya, penghapusan atau penurunan perdagangan budak.[62] Populasi Afrika sudah tumbuh dari 120 juta jiwa pada tahun 1900[63] menjadi lebih dari 1 miliar jiwa saat ini.[64]
Penghapusan perbudakan
Gerakan antiperbudakan yang berkelanjutan di Eropa Barat dijadikan salah satu dasar dan salah satu alasan untuk menaklukkan dan mengolonisasi Afrika. Penghapusan perbudakan merupakan tema utama Konferensi Antiperbudakan Brussel tahun 1889–1890. Sedari awal Rebutan Afrika, nyaris semua rezim kolonial mengaku didorong oleh keinginan untuk menghapuskan perbudakan dan perdagangan budak. Di wilayah Afrika Barat Prancis, menyusul penaklukkan dan penghapusan perbudakan oleh Prancis, sekitar satu juta budak kabur meninggalkan majikan dan pulang ke kampung halamannya masing-masing antara tahun 1906 sampai 1911. Di Madagaskar, Prancis meniadakan perbudakan pada tahun 1896, dan kira-kira 500.000 budak dimerdekakan. Perbudakan dihapuskan di Sahel yang dikuasai Prancis pada tahun 1911. Bangsa-bangsa merdeka yang berusaha membaratkan diri atau ingin membuat Eropa terkesan kadang-kadang mencitrakan diri sebagai bangsa yang menghapuskan perbudakan. Akibat tekanan Eropa, Khilafah Sokoto menghapuskan perbudakan pada tahun, dan Etiopia secara resmi menghapuskan perbudakan pada tahun 1932. Negara-negara penjajah rata-rata berhasil menghapuskan perbudakan, sekalipun perbudakan terus hidup di Afrika, kendati lambat laun bergeser ke pemanfaatan tenaga upahan. Perbudakan tidak pernah sepenuhnya sirna dari bumi Afrika.[65][66][67][68]
Kesudahan


Pada zaman Neoimperialisme, menjelang akhir abad ke-19, luas jajahan bangsa Eropa di tanah seberang sudah hampir menyentuh angka 9.000.000 mil persegi (23.000.000 km2) atau seperlima dari luas daratan dunia. Seluruh daratan benua Afrika, kecuali Etiopia, Liberia, dan Saqiyah Hamra sudah dikuasai imperium-imperium kolonial Eropa. Saqiyah Hamra pun akhirnya menjadi bagian dari Sahara Spanyol. Inggris menguasai hampir 30%, Prancis menguasai 15%, Portugal menguasai 11%, Jerman menguasai 9%, Belgia menguasai 7%, dan Italia menguasai 1% dari keseluruhan populasi Afrika antara tahun 1885 sampai 1914.[69] Nigeria saja sudah menyumbang 15 juta jiwa, lebih besar daripada jumlah keseluruhan populasi jajahan Prancis di Afrika Barat maupun jumlah keseluruhan populasi imperium kolonial Jerman. Dari segi luas wilayah jajahan, Prancis memang menempati urutan pertama, tetapi sebagian besar adalah kawasan gurun Sahara yang berpopulasi jarang.[70][71]
Imperialisme politik diikuti oleh ekspansi ekonomi, dengan "para pelobi kolonial" yang membangkit-bangkitkan semangat chauvinisme dan jinggoisme setiap kali timbul krisis untuk melegitimasi kegiatan usaha kolonial. Ketegangan-ketegangan antarnegara penjajah memunculkan krisis beruntun, yang meledak pada bulan Agustus 1914, manakala persaingan dan persekutuan menahun menciptakan efek domino yang menyeret bangsa-bangsa besar di Eropa ke dalam Perang Dunia I.[72]
Daftar koloni tujuh negara Eropa Barat di Afrika
Belgia

- Kongo Belgia (tahun 1908–1960, sekarang Republik Demokratis Kongo)
- Ruanda-Urundi (tahun 1922–1962, sekarang Rwanda dan Burundi)
Inggris Raya


Kepentingan utama Inggris adalah mengamankan jalur-jalur komunikasinya ke India. Kepentingan inilah yang membuat Inggris mulai melirik Mesir dan Afrika Selatan. Sesudah Inggris berhasil menguasai Mesir dan Afrika Selatan, tokoh-tokoh kolonialis Inggris seperti Cecil Rhodes tergiur untuk membuka jalur kereta api Kapstad-Kairo, dan mengeksploitasi sumber-sumber daya mineral dan pertanian. Penguasaan sungai Nil dianggap perlu untuk kepentingan stategis dan komersial. Pada tahun 1921, Inggris sudah menguasai kurang-lebih 33,23% daratan Afrika, atau 3.897.920 mil persegi (10.095.566 kilometer persegi).[73][74]
|
Italia

- Eritrea Italia (1882–1936)
- Somalilandia Italia (1889–1936)
- Etiopia Italia (1936–1941)
- Oltre Giuba (disatukan dengan Somalia Italia pada tahun 1925)
- Libya
- Tripolitania Italia (1911–1934)
- Kirenaika Italia (1911–1934)
- Libya Italia (hasil penyatuan Tripolitania dan Kirenaika pada tahun 1934) (1934–1943; daerah pesisir dijadikan bagian integral dari Italia dari tahun 1939 sampai 1943)
Pada periode antarperang, Etiopia Italia disatukan dengan Eritrea Italia dan Somalilandia Italia menjadi Afrika Timur Italia (Africa Orientale Italiana), yang ditetapkan sebagai bagian dari L'Impero oleh pemerintah fasis.
Jerman
- Kamerun Jerman (mencakup Kamerun dan beberapa daerah di Nigeria saat ini, 1884–1916)
- Afrika Timur Jerman (mencakup Rwanda, Burundi, dan sebagian besar Tanzania saat ini, 1885–1919)
- Afrika Barat Daya Jerman (sekarang Namibia, 1884–1915)
- Togolandia Jerman (mencakup Togo dan bagian timur Ghana saat ini, 1884–1914)
Seusai Perang Dunia I, jajahan-jajahan Jerman dibagi-bagikan di antara Inggris (mengambil secuil bagian barat Kamerun, Tanzania, bagian barat Togo, dan Namibia), Prancis (mengambil sebagian besar Kamerun, dan bagian timur Togo), dan Belgia (mengambil Rwanda, dan Burundi).
Portugal

|
Pada tanggal 11 Juni 1951, Portugal mengubah status koloni-koloninya, termasuk koloni-koloninya di Afrika, menjadi provinsi-provinsi seberang laut.
Prancis


Spanyol
|
Negara-negara merdeka
- Liberia didirikan, dikolonisasi, dibangun, dan dikendalikan oleh Perhimpunan Kolonisasi Amerika, organisasi swasta yang didirikan untuk merelokasi para mantan budak Afrika Amerika dan Karibia dari Amerika Serikat dan kepulauan Karibia pada tahun 1822.[76][77] Liberia memaklumkan kemerdekaannya dari Perhimpunan Kolonisasi Amerika pada tanggl 26 Juli 1847.[78] Liberia adalah negara republik tertua di Afrika dan negara negara republik kulit hitam tertua kedua di dunia (sesudah Haiti). Liberia tetap merdeka pada zaman Rebutan Afrika karena dianggap sebagai bagian, koloni,[79] atau protektorat Amerika Serikat oleh negara-negara Eropa.
- Negara-negara Eropa juga berasumsi bahwa Etiopia adalah protektorat Italia, kendati tidak pernah diakui oleh Etiopia. Kemerdekaan Etiopia dari Italia diakui seusai Pertempuran Adwa yang melahirkan Perjanjian Addis Ababa tahun 1896.[80] Etiopia tetap merdeka sampai diduduki pada tahun 1936 oleh Italia yang pada masa itu berada di bawah rezim fasis Mussolini, dan dianeksasi serentak dengan Eritrea dan Somalilandia menjadi Koloni Afrika Timur Italia. Di tengah Perang Dunia II, Etiopia diduduki tentara Inggris pada tahun 1941, dan dipulihkan kedaulatannya secara penuh pada tahun 1944 sesudah melewati masa pemerintahan militer.[81]
- Kerajaan Mbunda, yang terletak di kawasan tenggara Angola saat ini, juga tetap merdeka pada zaman Rebutan Afrika. Pada puncak kejayaannya, wilayah Kerajaan Mbunda membentang dari Mithimoyi di Moxico Tengah sampai ke Provinsi Cuando Cubango di tenggara, berbatasan dengan Namibia. Portugal mengalahkan Kerajaan Mbunda dalam Perang Kolongongo dan menawan Raja Mwene Mbandu Lyonthzi Kapova pada tahun 1917.[82]
- Ketika mendirikan koloni di Namibia pada tahun 1884, Jerman tidak mengusik kerajaan-kerajaan suku Ovambo. Seusai Perang Dunia I, Namibia dianeksasi oleh pemerintah Afrika Selatan dan menjadi bagian dari Uni Afrika Selatan. Aneksasi ini mendatangkan perubahan-perubahan besar. Usaha-usaha perkebunan, peternakan, dan pertambangan Afrika Selatan masuk ke Ovambolandia. Pemerintah kolonial Portugis di Angola, yang sebelumnya cuma fokus beroperasi di pesisir utara dan timur, memasuki kawasan selatan Angola untuk menetapkan garis perbatasan dengan Afrika Selatan yang sedang giat melakukan ekspansi wilayah. Masyarakat Ovambo berulang kali melakukan pemberotakan bersenjata melawan pemerintah Afrika Selatan pada dasawarsa 1920-an dan 1930-an, tetapi semuanya dapat diberantas oleh Pasukan Pertahanan Uni Afrika Selatan.[83]
- Negara Darwis berdiri dari tahun 1899 sampai 1920, sesudah empat kali berhasil mengusir dan memaksa Inggris untuk mundur. Negara Darwis adalah satu-satunya negara Muslim di benua Afrika yang mampu mempertahankan kemerdekaannya.[84] Para darwis akhirnya takluk pada tahun 1920 seusai Perang Inggris-Somali.
- Egba, negara suku Egba di Nigeria, diakui kemerdekaannya secara sah oleh Inggris, sampai dianeksasi dan dijadikan bagian dari Koloni dan Protektorat Nigeria pada tahun 1914.[85]
Kaitan dengan peristiwa zaman modern

Para sarjana antineoliberal mengaitkan Rebutan Afrika yang lama dengan Rebutan Afrika yang baru, bertepatan dengan munculnya gerakan kapitalis "neoliberalisme Afrika" di benua Afrika pascapenjajahan.[86] Ketika bangsa-bangsa Afrika mulai mendapatkan kemerdekaan seusai Perang Dunia II, struktur ekonomi pascapenjajahan di negara-negara itu tidak terdiversifikasi dan linier. Dalam banyak kasus, ekonomi sebuah bangsa bergantung kepada tanaman-tanaman komersial atau sumber-sumber daya alam. Sarjana-sarjana antineoliberal mengklaim bahwa proses dekolonisasi membuat bangsa-bangsa Afrika terus bergantung kepada belas kasihan penjajah melalui hubungan-hubungan ekonomi yang berketergantungan secara struktural. Mereka juga mengklaim bahwa program-program penyesuaian struktural menuntun kepada privatisasi dan liberalisasi banyak sistem politik dan ekonomi Afrika, memaksa Afrika memasuki pasar kapitalis global, dan bahwa faktor-faktor ini menuntun kepada perkembangan di bawah sistem ideologi ekonomi dan politik Barat.[87]
Negara-negara minyak
Di era globalisasi, beberapa negara Afrika telah menjadi negara minyak, misalnya Angola, Kamerun, Nigeria, dan Sudan. Negara-negara tersebut adalah negara-negara kaya minyak di bawah rezim kelas elit penguasa yang menjalin kemitraan ekonomi dan politik dengan perusahaan-perusahaan minyak transnasional.[88] Banyak negara telah menjalin hubungan yang bersifat neoimperial dengan Afrika pada kurun waktu ini. Mary Gilmartin mengemukakan bahwa "pengambilalihan ruang secara lahiriah dan simbolis [adalah] inti dari ekspansi dan kendali imperial"; negara-negara di era globalisasi yang berinvestasi dalam penguasaan tanah di tingkat internasional sedang melakukan neokolonialisme.[89] Perusahan-perusahaan minyak Tiongkok (dan negara-negara lain di Asia) telah memasuki sektor minyak bumi Afrika yang sangat kompetitif. Perusahaan Minyak Bumi Nasional Tiongkok membeli 40% saham Perusahaan Pertambangan Minyak Bumi Nil Raya. Selain itu, Sudan mengekspor 50–60% dari minyak bumi produksi domestiknya ke Tiongkok, yang merupakan 7% dari impor Tiongkok. Tiongkok juga sudah membeli saham ladang-ladang minyak Afrika, berinvestasi di bidang pengembangan prasarana yang berkaitan dengan industri, dan mendapatkan konsesi-konsesi minyak landas kontinen di seluruh Afrika.[90]
Baca juga
Keterangan
- ↑ Disebut pula Pemecahbelahan Afrika, Penaklukan Afrika, dan Rudapaksa Afrika
Rujukan
- ↑ Brantlinger 1985, hlm. 166–203.
- 1 2 Robinson, Gallagher & Denny 1961, hlm. 175.
- 1 2 Shillington 2005, hlm. 301.
- ↑ "Berlin Conference | 1884, Result, Summary, & Impact on Africa | Britannica". www.britannica.com (dalam bahasa Inggris). 2025-06-20. Diakses tanggal 2025-07-12.
- ↑ Touval, Saadia (1967). "The Organization of African Unity and African Borders". International Organization. 21 (1): 102–127. doi:10.1017/S0020818300013151. JSTOR 2705705.
- ↑ Pakenham 1991, ch 1.
- ↑ Compare: Killingray, David (1998). "7: The War in Africa". Dalam Strachan, Hew (ed.). The Oxford Illustrated History of the First World War: New Edition (Edisi 2). Oxford: Oxford University Press (dipublikasikan 2014). hlm. 101. ISBN 978-0-19-164040-7. Diakses tanggal 21 Februari 2017.
Pada tahun 1914, negara-negara yang masih merdeka di Afrika cuma Liberia dan Habasyah.
- ↑ "Quinine". broughttolife.sciencemuseum.org.uk. Diarsipkan dari asli tanggal 16 Februari 2020. Diakses tanggal 18 Desember 2019.
- ↑ Frankema, Ewout; Williamson, Jeffrey; Woltjer, Pieter (2018). "An Economic Rationale for the West African Scramble? The Commercial Transition and the Commodity Price Boom of 1835–1885" (PDF). Journal of Economic History. 78 (1): 231–267. doi:10.1017/S0022050718000128.
- ↑ Hunt, Lynn (2005). The Making of the West. Vol. C. Bedford: St. Martin.
- ↑ Hobson, John Atkinson (2011). Imperialism. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 77. ISBN 978-0-511-79207-6. OCLC 889962491.
- ↑ Easterly, William (September 17, 2009). "The Imperial Origins of State-Led Development". New York University Blogs. Diarsipkan dari asli tanggal 2016-02-05. Diakses tanggal 2009-09-23.
- ↑ Langer, William A; Bureau of International Research of Harvard University and Radcliffe College (1935). The Diplomacy of Imperialism, 1890–1902. Vol. 1. New York and London: Alfred A Knopf.
- ↑ Darwin, John. "Imperialism and the Victorians: The dynamics of territorial expansion." English Historical Review (1997) 112#447 hlmn. 614–642. http://ehr.oxfordjournals.org/content/CXII/447/614.full.pdf+html Diarsipkan 2012-01-14 di Wayback Machine.
- ↑ Gjersø, Jonas Fossli (2015). "The Scramble for East Africa: British Motives Reconsidered, 1884–95". Journal of Imperial and Commonwealth History. 43 (5): 831–860. doi:10.1080/03086534.2015.1026131. S2CID 143514840.
- 1 2 H.R. Cowie, Imperialism and Race Relations. Edisi revisi, Nelson Publishing, Jld. 5, 1982.
- ↑ Hochschild, Adam (1999). King Leopold's Ghost: A Story of Greed, Terror, and Heroism in Colonial Africa. New York: Mariner Books. hlm. 281. ISBN 0-358-21250-2. OCLC 1105149367.
- ↑ Khanna, V. N. (2013). International Relations (Edisi 5). India: Vikas Publishing House. hlm. 55. ISBN 9789325968363.
- ↑ Smitha, Frank E. "Africa and Empire in the 1880s and '90s". www.fsmitha.com. Diakses tanggal 2019-12-19.
- ↑ Pakenham 1991.
- ↑ Robert Aldrich, Greater France: A history of French overseas expansion (1996).
- ↑ Borrero, Mauricio (2009). Russia: A Reference Guide from the Renaissance to the Present (dalam bahasa Inggris). Infobase Publishing. hlm. 69–70. ISBN 978-0-8160-7475-4.
- ↑ George Shepperson, "The centennial of the West African conference of Berlin, 1884–1885." Phylon 46.1 (1985): 37–48 online Diarsipkan 2019-10-21 di Wayback Machine..
- ↑ Arendt, Hannah (1973). The origins of totalitarianism (Edisi New). New York: Houghton Mifflin Harcourt. hlm. 222. ISBN 9780156701532. OCLC 614421.
- ↑ Kitson, Alison (2001). Germany, 1858–1990: Hope, Terror, and Revival. Oxford: Oxford University Press. hlm. 64. ISBN 0-19-913417-0. OCLC 47209403.
- ↑ "German Colonial Rule". obo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-01-18.
- ↑ Ullendorff, Edward (1965). The Ethiopians: An Introduction to Country and People (Edisi 2nd). London: Oxford University Press. hlm. 90. ISBN 0-19-285061-X.
- ↑
Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Eritrea" . Encyclopædia Britannica. Vol. 9 (Edisi 11). Cambridge University Press. hlm. 747. - ↑ Pakenham 1991, hlm. 281.
- ↑ Clodfelter, Micheal (2017). Warfare and Armed Conflicts: A Statistical Encyclopedia of Casualty and Other Figures (Edisi 4). McFarland. hlm. 202.
- ↑ Enrico Corradini, Laporan kepada Kongres Nasional Pertama, Firenze, 3 Desember 1919.
- ↑ Shank, Ian (2017-10-01). "From Home to Port: Italian Soldiers' Perspectives on the Opening Stage of the Ethiopian Campaign". The Virginia Tech Undergraduate Historical Review. 6. doi:10.21061/vtuhr.v6i0.6. hdl:10919/90259. ISSN 2165-9915.
- ↑ Del Boca, Angelo (1969). The Ethiopian War 1935–1941. Chicago: The University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-14217-3. Pemeliharaan CS1: Lokasi penerbit (link)
- ↑ A. R. Disney: A History of Portugal and the Portuguese Empire: From the Beginnings to 1807 Jilid II, Cambridge University Press, 2009, hlm. 1.
- 1 2 Sir Harry Hamilton Johnston: A History of the Colonization of Africa by Alien Races, 1899, Cambridge University Press, hlmn. 28-30.
- ↑ C. Raymond Beazley: Prince Henry the Navigator: Hero of Portugal and of Modern Discovery, 1895, G. P. Putnam's Sons, hlm. 147.
- ↑ Johnston, 1899, p. 29.
- ↑ Disney, 2009, p. 102.
- ↑ Britannica Editors. "Kongo". Encyclopedia Britannica, 4 Apr. 2025, https://www.britannica.com/place/Kongo-historical-kingdom-Africa. Diakses tanggal 25 Januari 2026.
- ↑ Danvers, 1894, hlm. 33.
- ↑ Frederick Charles Danvers: The Portuguese in India, Jilid I, 1894, W. H. Allen & Co. Limited, hlm. 46.
- ↑ Disney, 2009, p. 74.
- ↑ Disney, p. 71.
- ↑ Disney, 2009, p. 199.
- ↑ Disney, 2009, p. 199-200.
- ↑ Disney, 2009, p. 357.
- ↑ Jessett, Montague George (1899). The Key to South Africa: Delagoa Bay, T. Fisher Unwin, London, hlmn. 162-165.
- ↑ Malyn D. D. Newitt (2017). A Short History of Mozambique, Oxford University Press, 2017, hlmn. 79-80.
- ↑ João Paulo Oliveira e Costa, José Damião Rodrigues, Pedro Aires Oliveira: História da Expansão e do Império Português, Esfera dos Livros, 2014, pp. 385-386.
- ↑ Britannica Editors. "Berlin Conference". Encyclopedia Britannica, 8 Nov. 2025, https://www.britannica.com/event/Berlin-West-Africa-Conference. Diakses tanggal 25 Januari 2026.
- ↑ Costa, Rodrigues, Oliveira, 2014, p. 398.
- ↑ John A. Hobson, Imperialism, 1902, hlm. 61 (dikutip oleh Arendt).
- ↑ Andrew S. Thompson, and John M. MacKenzie, Developing Africa: Concepts and practices in twentieth-century colonialism (Manchester University Press, 2016).
- ↑ Betts, Raymond F. (2005). Assimilation and Association in French Colonial Theory, 1890–1914. University of Nebraska Press. hlm. 10. ISBN 9780803262478.
- ↑ Segalla, Spencer. 2009, The Moroccan Soul: French Education, Colonial Ethnology, and Muslim Resistance, 1912–1956. Nebraska University Press
- ↑ Paul S. Landau, and Deborah D. Kaspin (penyunting), Images and empires: visuality in colonial and postcolonial Africa (U of California Press, 2002).
- ↑ "Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, and Sandrine Lemaire, 'From human zoos to colonial apotheoses: the era of exhibiting the Other'". Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2021-10-24. Diakses tanggal 2013-08-02.
- ↑ "These human zoos of the Colonial Republic" Diarsipkan 2014-04-05 di Wayback Machine., Le Monde diplomatique, August 2000 (dalam bahasa Prancis). (Translation Diarsipkan 2020-11-27 di Wayback Machine. (dalam bahasa Inggris))
- ↑ "February 2003, the end of an era". Discoverparis.net. Diarsipkan dari asli tanggal 2016-03-03. Diakses tanggal 2010-08-08.
- ↑ Conquest and Disease or Colonialism and Health? Diarsipkan 2008-12-07 di Wayback Machine., Gresham College | Lectures and Events.
- ↑ WHO Media centre (2001). "Fact sheet N°259: African trypanosomiasis or sleeping sickness".
- ↑ Iliffe, John (1989). "The Origins of African Population Growth". The Journal of African History. 30 (1): 165–69. doi:10.1017/S0021853700030942. JSTOR 182701. S2CID 59931797.
- ↑ Cameron, Rondo (1993). A Concise Economic History of the World. New York: Oxford University Press. hlm. 193.
- ↑ "Africa's population now 1 billion" Diarsipkan 2011-04-27 di Wayback Machine.. AfricaNews. 25 Agustus 2009.
- ↑ Shillington, Kevin (2005). Encyclopedia of African history. New York: CRC Press, hlm. 878
- ↑ Manning, Patrick (1990). Slavery and African Life: Occidental, Oriental, and African Slave Trades. London: Cambridge University Press.
- ↑ Lovejoy, Paul E. (2012). Transformations of Slavery: A History of Slavery in Africa. London: Cambridge University Press.
- ↑ Martin Klein, "Slave Descent and Social Status in Sahara and Sudan", dalam Reconfiguring Slavery: West African Trajectories (penyunting), Benedetta Rossi (Liverpool: Liverpool University Press, 2009), 29.
- ↑ Guy Martin, "The West, natural resources and population control policies in Africa in historical perspective." Journal of third world studies 22.1 (2005): 69-107.
- ↑ Richard Rathbone, "World war I and Africa: introduction." Journal of African History 19.1 (1978): 1–9.
- ↑ James Joll dan Gordon Martel, The Origins of the First World War (edisi ke-4, 2006), hlmn. 219–253.
- ↑ William Mulligan, The Origins of the First World War (2017), hlmn. 230–238.
- ↑ "British Africa" (PDF).
- ↑ "British Africa" (PDF).
- ↑ "Centenaire de l'Entente cordiale: les accords franco-britanniques de 1904" (PDF) (dalam bahasa Prancis). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2011-10-04. Diakses tanggal 2011-08-29.
- ↑ "AMERICA'S AFRICAN COLONY: A HISTORY OF LIBERIA". 24 February 2021.
- ↑ "Colonization – The African-American Mosaic Exhibition | Exhibitions (Library of Congress)". www.loc.gov. 2010-07-23. Diakses tanggal 2019-12-25.
- ↑ Constitution of the Republic of Liberia: July 26, 1847 as Amended to May 1955. M. Nijhoff. 1965.
- ↑ Allan Forbes, Edgar (September 1910). "Notes on the Only American Colony in the World". National Geographic Magazine. September 1910.
- ↑ Chapman, Mark (2 March 2018). "Adwa Day in Ethiopia | Tesfa Tours". www.tesfatours.com (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2019-12-25.
- ↑ Shinn, David H.; Ofcansky, Thomas P. (2013). Historical Dictionary of Ethiopia. Scarecrow Press. hlm. 309–. ISBN 978-0-8108-7457-2.
- ↑ Association, Cheke Cultural Writers (1994). "Chapter 14: The Kolongongo War Against the Portuguese". The history and cultural life of the Mbunda speaking peoples (dalam bahasa Inggris). The Association. ISBN 9789982030069.
- ↑ Williams, Frieda-Nela (1991). Precolonial Communities of Southwestern Africa: A history of Owambo Kingdoms 1600–1920 (PDF). National Archives of Namibia. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2024-03-07. Diakses tanggal 2024-03-07.
- ↑ Encyclopedia of African history. hlm. 1406
- ↑ Daly, Samuel Fury Childs (4 May 2019). "From Crime to Coercion: Policing Dissent in Abeokuta, Nigeria, 1900–1940". The Journal of Imperial and Commonwealth History. 47 (3): 474–489. doi:10.1080/03086534.2019.1576833. ISSN 0308-6534. S2CID 159124664.
- ↑ Southall & Melber 2009, hlm. 40.
- ↑ Southall & Melber 2009, hlm. 41–45.
- ↑ Southall & Melber 2009, hlm. 46–47.
- ↑ Gallaher, Carolyn dkk. "Key Concepts in Political Geography", London: Sage Printing Press, 2009: 123
- ↑ Southall & Melber 2009, hlm. 192.
Sumber kutipan
- Brantlinger, Patrick (1985). "Victorians and Africans: The Genealogy of the Myth of the Dark Continent" (PDF). Critical Inquiry. 12 (1): 166–203. doi:10.1086/448326. JSTOR 1343467. S2CID 161311164.
- Hochschild, Adam (2006) [1998]. King Leopold's Ghost: A Story of Greed, Terror, and Heroism in Colonial Africa. London: Pan Books. ISBN 978-0-330-44198-8.
- Pakenham, Thomas (1991). The Scramble for Africa: The White Man's Conquest of the Dark Continent from 1876 to 1912. London: Abacus. ISBN 978-0-349-10449-2. OL 9863165M.
- Robinson, Ronald; Gallagher, John; Denny, Alice (1978) [1961]. Africa and the Victorians: The official mind of imperialism (Edisi 2). Macmillan. ISBN 9780333310069. OL 17989466M.
- Shillington, Kevin (2005). History of Africa. Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-333-59957-0.
- Southall, Roger; Melber, Henning (2009). A New Scramble For Africa?: Imperialism, Investment and Development. University of KwaZulu-Natal Press.
Bacaan tambahan
- Aldrich, Robert. Greater France: A History of French Overseas Expansion (1996)
- Amina, Fathi. " Missionaries involvement in Africa during the 19th century." (dissertation, Ministry of Higher Education, 2020) daring, 40 halaman
- Atkinson, David. "Constructing Italian Africa: Geography and Geopolitics". Italian colonialism (2005): 15–26.
- Axelson, Eric. Portugal and the Scramble for Africa: 1875–1891 (Johannesburg, Witwatersrand UP, 1967)
- Betts, Raymond F. (penyunting),The scramble for Africa: causes and dimensions of empire (Heath, 1972), cuplikan-cuplikan pendek dari para sejarawan. daring
- Boddy-Evans, Alistair. "What Caused the Scramble for Africa?" African History (2012). daring
- Chamberlain, Muriel Evelyn. The scramble for Africa (edisi ke-4, Routledge, 2014) teks lengkap edisi ke-2, 1999
- Curtin, Philip D. Disease and empire: The health of European Troops in the Conquest of Africa (Cambridge University Press, 1998)
- Darwin, John. "Imperialism and the Victorians: The dynamics of territorial expansion." English Historical Review (1997) 112#447 hlmn. 614–42.
- Finaldi, Giuseppe. Italian National Identity in the Scramble for Africa: Italy's African Wars in the Era of Nation-building, 1870–1900 (Peter Lang, 2009)
- Förster, Stig, Wolfgang Justin Mommsen, and Ronald Edward Robinson, eds. Bismarck, Europe and Africa: The Berlin Africa conference 1884–1885 and the onset of partition (Oxford University Press, 1988) daring
- Gifford, Prosser, dan William Roger Louis. France and Britain in Africa: Imperial Rivalry and Colonial Rule (1971)
- Gifford, Prosser, dan William Roger Louis. Britain and Germany in Africa: Imperial rivalry and colonial rule (1967) daring.
- Gjersø, Jonas Fossli (2015). "The Scramble for East Africa: British Motives Reconsidered, 1884–95". Journal of Imperial and Commonwealth History. 43 (5): 831–860. doi:10.1080/03086534.2015.1026131. S2CID 143514840.
- Hammond, Richard James. Portugal and Africa, 1815–1910: a study in uneconomic imperialism (Stanford University Press, 1966) daring
- Henderson, W.O. The German Colonial Empire, 1884–1919 (London: Frank Cass, 1993)
- Hinsley, F.H. (penyunting), The New Cambridge Modern History, Vol. 11: Material Progress and World-Wide Problems, 1870–98 (1962) hlmn. 593–40.
- Kaoma, Kapya John. “African Religion and Colonial Rebellion: The Contestation of Power in Colonial Zimbabwe’s Chimurenga of 1896-1897.” Journal for the Study of Religion 29#1 2016, hlmn. 57–84. daring
- Klein, Martin A. Slavery and colonial rule in French West Africa (Cambridge University Press, 1998)
- Koponen, Juhani, The Partition of Africa: A Scramble for a Mirage? Nordic Journal of African Studies, 2, no. 1 (1993): 134.
- Lewis, David Levering. The race to Fashoda: European colonialism and African resistance in the scramble for Africa (1988) daring
- Lovejoy, Paul E. Transformations in slavery: a history of slavery in Africa (Cambridge University Press, 2011)
- Lloyd, Trevor Owen. Empire: the history of the British Empire (2001).
- Mackenzie J.M. The Partition of Africa, 1880–1900, and European Imperialism in the Nineteenth Century (London 1983) daring
- Middleton, Lamar. The Rape Of Africa (London, 1936) daring
- Minawi, Mustafa. The Ottoman Scramble for Africa Empire and Diplomacy in the Sahara and the Hijaz (2016) daring
- Oliver, Roland, Sir Harry Johnston and the Scramble for Africa (1959) daring
- Penrose, E.F. (penyunting), European Imperialism and the Partition of Africa (London, 1975).
- Perraudin, Michael, dan Jürgen Zimmerer (penyunting), German colonialism and national identity (London: Taylor & Francis, 2010).
- Porter, Andrew (penyunting), The Oxford history of the British Empire: The nineteenth century. Jld. 3 (1999) daring, lih. Daftar Pustaka hlmn. 624–650.
- Porter, Andrew. " ‘Cultural imperialism’ and Protestant missionary enterprise, 1780–1914." Journal of Imperial and Commonwealth History 25.3 (1997): 367-391.
- Robinson, Ronald, dan John Gallagher. "The partition of Africa", dalam The New Cambridge Modern History jld. XI, hlmn. 593–640 (Cambridge, 1962).
- Rotberg, Robert I. The Founder: Cecil Rhodes and the Pursuit of Power (1988) daring
- Sarr, Felwine, dan Savoy, Bénédicte, The Restitution of African Cultural Heritage, Toward a New Relational Ethics (2018) http://restitutionreport2018.com/sarr_savoy_en.pdf Diarsipkan 2021-03-26 di Wayback Machine.
- Sanderson, G.N., "The European partition of Africa: Coincidence or conjuncture?" Journal of Imperial and Commonwealth History (1974) 3#1 hlmn. 1–54.
- Stoecker, Helmut. German imperialism in Africa: From the beginnings until the Second World War (Hurst & Co., 1986.)
- Thomas, Antony. Rhodes: The Race for Africa (1997)
- Thompson, Virginia, dan Richard Adloff. French West Africa (Stanford University Press, 1958)
- Vandervort, Bruce. Wars of Imperial Conquest in Africa, 1830–1914 (Indiana University Press, 2009).
- Wesseling, H.L. dan Arnold J. Pomerans. Divide and rule: The partition of Africa, 1880–1914 (Praeger, 1996.)
Sumber primer
Pranala luar
| Cari tahu mengenai pada proyek-proyek Wikimedia lainnya: | |
| Gambar dan media dari Commons | |
| Kutipan dari Wikiquote | |
| Entri basisdata #Q179848 di Wikidata | |
- Osborn, Andrew (13 July 2002). "Belgium exhumes its colonial demons". The Guardian.
- Gülstorff, Torben (2016). Trade follows Hallstein? Deutsche Aktivitäten im zentralafrikanischen Raum des Second Scramble (Thesis). Berlin. doi:10.18452/17628.
- Fischer, Hilke (25 February 2015). "130 years ago: carving up Africa in Berlin". Deutsche Welle. Diakses tanggal 6 June 2021.
| Kekuatan besar | |
|---|---|
| Aliansi | |
| Tren | |
| Perjanjian dan kesepakatan | |
| Peristiwa |
|
| Perang | |