Mochamad Jasin
Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat
Masa jabatan 1970 – 1973
Pendahulu Umar Wirahadikusumah Pengganti Sayidiman Suryohadiprojo
Panglima Kodam VIII/Brawijaya
Masa jabatan 1967 – 1970
Pendahulu Soemitro Sastrodihardjo Pengganti Wahono
Pangdam I/Iskandar Muda
Masa jabatan 10 September 1960 – 1 Oktober 1963
Pendahulu Syamaun Gaharu Pengganti Nyak Adam Kamil
Informasi pribadi
Lahir	(1921-07-22)22 Juli 1921 Sabang, Pulau Weh, Aceh, Hindia Belanda
Meninggal	7 April 2013(2013-04-07) (umur 91) Jakarta
Suami/istri	Siti Abesanti
Almamater	Defence General Staff College, Wellington, India (1958)
Pekerjaan	Militer
Dikenal karena	Misi perdamaian Pemerintah RI dengan DI/TII pimpinan Teungku Daud Beureu'eh Penanda tangan Petisi 50 Inisiator Operasi Trisula
Karier militer
Pihak	Indonesia
Dinas/cabang	TNI Angkatan Darat
Masa dinas	1944 - 1970
Pangkat	Letnan Jenderal TNI
Satuan	Infanteri
Sunting kotak info • L • B

Mochamad Jasin (22 Juli 1921 – 7 April 2013) adalah seorang tokoh militer Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ABRI pada tahun 1970-an.^[1]

Sebelumnya, Mochamad Jasin menjabat sebagai Panglima Daerah Militer (Pangdam) VIII/Brawijaya dari tahun 1967-1970. Sewaktu menjabat Pangdam I/Iskandar Muda di Aceh pada tahun 1960-1963, Jasin berperanan besar dalam menciptakan perdamaian antara Pemerintah RI dengan DI/TII di bawah pimpinan Teungku Daud Beureu'eh.^[1]

Riwayat

Tanda Jasa

Petisi 50

Jenderal Jasin dikenal sebagai jenderal yang jujur, sederhana, berpendirian sangat kukuh dan disiplin. Bersama beberapa orang tokoh, seperti Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Manai Sophiaan, Ali Sadikin, Hoegeng Imam Santoso, Mohammad Nazir, A.H. Nasution, Kasman Singodimedjo, A.M. Fatwa, Burhanuddin Harahap, S.K. Trimurti, Azis Saleh dan beberapa orang tokoh lainnya, ia menandatangani dokumen yang berisi kritik terhadap Presiden Soeharto yang dianggap telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai presiden. Dokumen atau petisi yang ditandangani di Jakarta pada tanggal 5 Mei 1980 itu kemudian dikenal sebagai Petisi 50. Sebagai salah seorang anggota Petisi 50, ia dikenal paling vokal dalam mengkritik kebijakan Soeharto pada masa Orde Baru yang dianggapnya telah banyak menyimpang. Meskipun hubungan keduanya sebenarnya dekat, tetapi Jenderal Jasin tetap kritis.^[4]

Perjuangannya di dalam Petisi 50 tidak pernah padam, walaupun teman-teman seperjuangan dalam gerakan tersebut mengalami tekanan dari pemerintah. Hingga akhir Orde Baru, M Jasin tetap berpegang teguh pada pendiriannya.^[5]

Referensi