Korupsi di Sudan sangat meluas dan negara ini dianggap sebagai salah satu yang paling korup di dunia. Berdasarkan Indikator Tata Kelola Dunia oleh Bank Dunia tahun 2010, Sudan memperoleh skor satu digit dalam semua kategori dari skala 100, termasuk 0,9 untuk stabilitas politik, 6,2 untuk supremasi hukum, 7,2 untuk kualitas regulasi, 6,7 untuk efektivitas pemerintahan, dan hanya 4,3 untuk pengendalian korupsi. Pada tahun 2011, Freedom House juga menetapkan Sudan sebagai salah satu negara terburuk dalam hal hak asasi manusia.[1]
Dalam Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparency International tahun 2024, Sudan memperoleh skor 15 dari skala 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"). Berdasarkan skor tersebut, Sudan menempati peringkat ke-170 dari 180 negara, di mana peringkat pertama menunjukkan sektor publik yang paling jujur.[2] Sebagai perbandingan regional, rata-rata skor negara-negara di Afrika Sub-Sahara adalah 33, dengan skor tertinggi 72 dan terendah 8.[3] Secara global, skor tertinggi adalah 90 (peringkat 1), rata-rata 43, dan skor terendah 8 (peringkat 180).[4]
Sudan merupakan salah satu lingkungan bisnis yang paling menantang di dunia.[5] Sektor-sektor yang menjadi pusat investasi asing, seperti konstruksi dan transportasi, dikenal sangat rentan terhadap praktik korupsi. Korupsi terdapat di hampir semua sektor ekonomi dan di semua tingkatan pemerintahan Sudan, dalam bentuk korupsi finansial dan politik, nepotisme, serta penyalahgunaan kekuasaan.[1] Menurut Sudan Democracy First Group, korupsi kecil sangat lazim dialami warga saat mengakses layanan pemerintah.[6]
Salah satu sumber mencatat bahwa korupsi kecil dan besar, penggelapan dana publik, serta sistem patronase politik telah mengakar kuat dalam struktur sosial Sudan. Dampak korupsi ini sering kali tersembunyi di balik ketidakstabilan yang terus-menerus melanda negara tersebut. Praktik patronase memberi dampak buruk pada dunia usaha, sementara korupsi di kalangan kepolisian dan militer menggerus hak-hak sipil warga.[1]
Menjelang perang saudara, Sudan sempat mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat berkat kekayaan sumber daya alamnya, terutama komoditas yang sangat dibutuhkan pasar global. Namun, hal ini justru membuka lebih banyak peluang bagi terjadinya korupsi.[1]
.svg)
