Kerajaan Arguni adalah salah satu kerajaan tradisional (petuanan)[1] yang berpusat di Pulau Arguni, Distrik Arguni, Kabupaten Fakfak, Papua Barat.[2][3][4] Kerajaan ini merupakan bagian dari sistem petuanan di Semenanjung Onin dan wilayah pesisir Kaimana,[5] serta memiliki peran penting dalam sejarah penyebaran Islam di Tanah Papua melalui proses akulturasi budaya lokal dengan pengaruh Islam dari Maluku Utara.[6][7][8]
Secara tradisional, kerajaan ini dipimpin oleh raja dari marga Pauspaus yang memegang kekuasaan secara turun-temurun.[9]
Geografi
Pusat pemerintahan Kerajaan Arguni terletak di Pulau Arguni, sebuah pulau karang di kawasan Teluk Berau yang memiliki karakteristik geografis berupa garis pantai berlekuk, tebing karst, serta gugusan pulau kecil di sekitarnya.[8][10] Wilayah kekuasaan kerajaan ini mencakup pesisir teluk yang kaya akan sumber daya laut dan sejak masa lalu dikenal sebagai bagian dari jalur perdagangan komoditas seperti pala.[11]
Islam masuk ke Semenanjung Onin sekitar abad ke-15 hingga ke-16 melalui pengaruh Kesultanan Tidore, Ternate, dan Bacan.[13]Penyebaran agama berlangsung secara damai melalui perdagangan, pernikahan, serta hubungan politik,[13][14] dan kemudian membentuk sistem kerajaan lokal berbasis Islam yang berakulturasi dengan budaya Papua.[15]
Kerajaan Arguni memperoleh status sebagai kerajaan independen pada tahun 1898, setelah sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Rumbati. Proses ini berkaitan dengan melemahnya Kerajaan Rumbati pasca-krisis internal setelah wafatnya Raja Newarisa sekitar tahun 1875. Pada masa tersebut, Arguni bersama Patipi, Sekar, dan Wertuar memperkuat posisi otonomnya dan kemudian mendapat pengakuan resmi dari pemerintah kolonial Belanda dalam kerangka zelfbesturende landschappen (wilayah swapraja).[16][11]
Kepemimpinan
Sistem pemerintahan di Kerajaan Arguni bersifat monarkiabsolut tradisional, di mana gelar raja disebut sebagai Rat atau disebut juga “bapa raja”. diwariskan secara turun-temurun dalam garis keturunan marga Pauspaus.[17][8][5] Raja Arguni memiliki otoritas tertinggi dalam urusan adat serta berperan sebagai pelindung agama bagi masyarakatnya.[18] Dalam menjalankan pemerintahan, raja dibantu oleh perangkat adat yang mencerminkan struktur sosial-politik lokal yang telah dipengaruhi oleh tradisi kesultanan di Maluku, seperti Jou Majau (Wakil Raja) dan Gura (Imam/Urusan Keagamaan) yang mencerminkan struktur birokrasi kesultanan di Maluku.[8][19]
Dalam tradisi lokal, raja-raja dari marga Pauspaus dikenal memiliki ciri fisik albino, sehingga dijuluki “Raja Bule”.[20] Rumah raja biasanya dibangun menggunakan bahan lokal seperti pelepah sagu, mencerminkan adaptasi terhadap lingkungan setempat.[8][10]
Akulturasi budaya
Kerajaan Arguni dikenal sebagai salah satu pusat peradaban Islam tertua di Semenanjung Onin.[21] Islam masuk ke wilayah ini diperkirakan melalui jalur perdagangan pala yang menghubungkan Papua dengan pusat-pusat Islam di Nusantara Timur sejak abad ke-16.[22] Bentuk akulturasi di kerajaan ini terlihat jelas pada upacara-upacara adat yang mengintegrasikan pembacaan selawat dan penggunaan alat musik rebana bersama dengan tarian tradisional Papua. Selain itu, hukum adat di Arguni banyak mengadopsi nilai-nilai syariat Islam yang telah disesuaikan dengan kearifan lokal.[23] Proses islamisasi terjadi melalui interaksi dagang dan hubungan sosial dengan pedagang Muslim dari Maluku dan wilayah Nusantara lainnya.[15][24]
Akulturasi budaya terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti:[7][5][23]
Arsitektur, khususnya masjid tua yang memadukan gaya lokal dan Islam Nusantara
Upacara adat, yang menggunakan rebana dan selawat dalam prosesi kerajaan
Hukum adat, yang mengintegrasikan nilai-nilai syariat Islam dalam aturan sosial masyarakat
Kerajaan ini juga sering dikaitkan dengan pengaruh politik Kesultanan Tidore, termasuk dalam jaringan aliansi tradisional yang dikenal sebagai Uli Siwa (Persekutuan Sembilan).[6]
Hubungan dengan Kolonial Belanda
Pada masa Hindia Belanda, Kerajaan Arguni termasuk dalam jaringan wilayah adat yang berada di bawah pengaruh sistem pemerintahan tidak langsung (zelfbesturende landschappen) di bawah administrasi Afdeeling West Nieuw-Guinea.[6] Pemerintah kolonial menjalin hubungan dengan pemimpin lokal guna menjaga stabilitas keamanan serta mendukung aktivitas perdagangan di kawasan pesisir Papua Barat.[22]
Situs bersejarah
Pulau Arguni memiliki sejumlah situs bersejarah, termasuk lukisan tebing berwarna merah yang menjadi salah satu bukti aktivitas manusia purba di Papua Barat.[25][26][17]
12Laut;, Indonesia KKP Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang (Jakarta). Mengenal Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (dalam bahasa Indonesia). KKP-Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link) Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link) Pemeliharaan CS1: Tanda baca tambahan (link)
12Der große Weltatlas: die kartographische Enzyklopädie des Planeten Erde; in englischer und deutscher Sprache, Millennium House, 2010, ISBN978-1-921209-31-4
