Artikel ini memiliki beberapa masalah. Tolong bantu memperbaikinya atau diskusikan masalah-masalah ini di halaman pembicaraannya. (Pelajari bagaimana dan kapan saat yang tepat untuk menghapus templat pesan ini) Artikel ini membutuhkan penyuntingan lebih lanjut mengenai tata bahasa, gaya penulisan, hubungan antarparagraf, nada penulisan, atau ejaan. Anda dapat membantu untuk menyuntingnya. Artikel atau bagian ini mengandung parafrase yang mirip dengan satu atau lebih sumber luar yang berhak cipta non-bebas. Ide-ide dalam artikel ini harus diuraikan dengan kata-kata sendiri. Informasi lebih rinci mungkin tersedia di halaman pembicaraan. (Maret 2024) (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini) Artikel ini menggunakan materi nonbebas yang berlebihan atau tidak sesuai tujuan penggunaan sehingga mungkin tidak cocok dengan kriteria Wikipedia. Mohon tinjau penggunaan isi nonbebas sesuai dengan kebijakan dan pedoman dan perbaiki ketidaksesuaian tersebut. Petunjuk lanjutan mungkin tersedia di halaman pembicaraannya. (Maret 2024) (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini) Kontributor utama artikel ini tampaknya memiliki hubungan dekat dengan subjek. Artikel ini mungkin perlu dirapikan agar mematuhi kebijakan konten Wikipedia, terutama dalam hal sudut pandang netral. Silakan dibahas lebih lanjut di halaman pembicaraan artikel ini. (Maret 2024) (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini) Konten dan perspektif penulisan artikel ini tidak menggambarkan wawasan global pada subjeknya. Silakan bantu mengembangkan atau bicarakan artikel ini di halaman pembicaraannya, atau buat artikel baru, bila perlu. (Maret 2024) (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini) (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)

Artikel atau bagian artikel ini kemungkinan telah disalin dan disisipkan bulat-bulat dari https://www.ipdn.ac.id/sejarah_ipdn, dan mungkin melanggar kebijakan hak cipta Wikipedia. Silakan perbaiki artikel ini dengan menghapus konten berhak cipta tidak bebas dan menggantinya dengan konten bebas dengan benar, atau tandai konten untuk dihapus. (periksa) (Maret 2024)

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
IPDN
Nama sebelumnya	Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) (1956–1992) Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) (1967–2004) Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) (1992–2004)
Moto	Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti
Jenis	Perguruan Tinggi Kedinasan
Didirikan	17 Maret 1956 (APDN)
Pendiri	Soekarno, Mohammad Hatta
Lembaga induk	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Penanggungjawab	Tito Karnavian
Rektor	Dr. Halilul Khairi, M.Si
Alumni	Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK)
Alamat	Jl. Ir. Soekarno KM. 20, Cibeusi, Jatinangor, Sumedang , Jawa Barat , 45363 , Indonesia
Kampus	Kampus Pusat : Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta Kampus Regional : Baso, Agam, Sumatera Barat Segedong, Mempawah, Kalimantan Barat Pallangga, Gowa, Sulawesi Selatan Remboken, Minahasa, Sulawesi Utara Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Sentani, Jayapura, Papua
Warna
Situs web	ipdn.ac.id

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Bahasa Inggris: Institute of Home Affairs Governance) disingkat IPDN adalah Perguruan Tinggi Kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang bergerak di bidang kepamongprajaan dan bertujuan menghasilkan kader pemerintahan yang berkompetensi, berkarakter, dan berkepribadian. Pada 6 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri melalui Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 memutuskan untuk menggabungkan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) serta mengubah nama IIP menjadi IPDN. Keputusan Presiden itu kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.22-421 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penggabungan dan Operasional Institut Pemerintahan Dalam Negeri, disertai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2005 tentang Statuta IPDN serta peraturan pelaksanaan lainnya.

Sejarah singkat

Periode Pra-APDN

Penyelenggaraan pendidikan kader pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dimulai sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1865, dengan terbentuknya sekolah pendidikan Pamong Praja yang bernama Hoofdenschool (Sekolah Pemimpin / Sekolah Raja). Lembaga pendidikan ini kemudian bertransformasi menjadi Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA), lalu diintegrasikan menjadi Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA), dan disusul oleh berdirinya sekolah serupa di wilayah Papua yaitu Opleiding School Indische Ambtenaren (OSIBA). Di masa kedudukan pemerintah Hindia Belanda, penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda dibedakan atas pemerintahan yang dipimpin langsung oleh orang Eropa yaitu Binnenlands Bestuur Corps (BBC) dan birokrasi pelaksana pemerintahan kolonial Belanda yang dipimpin oleh bangsawan pribumi di daerah yang disebut Inlands Bestuur Corps (IBC) atau Pangreh Praja.

Pada masa awal kemerdekaan RI, dibentuklah lembaga pendidikan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri yaitu Sekolah Menengah Tinggi (SMT) Pangreh Praja pada tahun 1948 yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas (SMPPAA) di Jakarta dan Makassar.

Pada Tahun 1952, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Kursus Dinas C (KDC) di Kota Malang, dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan pegawai golongan DD yang siap pakai dalam melaksanakan tugasnya. Seiring dengan itu, pada tahun 1954 KDC juga diselenggarakan di Banda Aceh, Bandung, Bukittinggi, Pontianak, Makassar, Palangkaraya dan Mataram.

Periode APDN Daerah (1956-1989)

Pemerintah kemudian mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) pada tanggal 17 Maret 1956 di Malang, Jawa Timur. APDN di Malang bersifat APDN Nasional berdasarkan SK Mendagri No. Pend.1/20/56 tanggal 24 September 1956 yang diresmikan oleh Presiden Soekarno di Malang, dengan Direktur pertama Dr. Raspio Woerjodiningrat. Mahasiswa APDN Nasional Pertama ini adalah lulusan KDC yang direkrut secara selektif dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan asal provinsi selaku kader pemerintahan pamong praja yang lulusannya dengan gelar Sarjana Muda (BA).

Pada perkembangan selanjutnya, lulusan APDN dinilai masih perlu ditingkatkan dalam rangka upaya lebih menjamin terbentuknya kader-kader pemerintahan yang ”qualified leadership and manager administrative”, terutama dalam menyelenggarakan tugas-tugas urusan pemerintahan umum. Kebutuhan ini mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan aparatur di lingkungan Departemen Dalam Negeri setingkat Sarjana, maka dibentuklah Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang berkedudukan di Kota Malang Jawa Timur berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 1967, selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1967. Peresmian berdirinya IIP di Malang ditandai dengan peresmian oleh Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1967.

Pada tahun 1972 Institut Ilmu Pemerintahan ( IIP) yang berkedudukan di Malang, Jawa Timur dipindahkan ke Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1972. Pada tanggal 9 Maret 1972, kampus IIP yang terletak di Jakarta di resmikan oleh Presiden Soeharto yang dinyatakan: ”Dengan peresmian kampus Institut Ilmu Pemerintahan, mudah-mudahan akan merupakan kawah candradimukanya Kementerian Dalam Negeri untuk menggembleng kader-kader pemerintahan yang tangguh bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Seiring dengan pembentukan IIP yang merupakan peningkatan dari APDN Nasional di Malang, maka untuk penyelenggaraan pendidikan kader pada tingkat akademi, Kementrian Dalam Negeri secara bertahap sampai dengan dekade tahun 1970-an membentuk APDN di 20 Provinsi selain yang berkedudukan di Malang, juga di Banda Aceh, Medan, Bukittinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Mataram, Kupang, Makassar, Manado, Ambon dan Jayapura.

Periode APDN Nasional dan STPDN (1989-2004)

Pada tahun 1988, Menteri Dalam Negeri Rudini menetapkan kebijakan penyatuan 20 Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) yang tersebar di berbagai provinsi menjadi satu lembaga pendidikan berskala nasional. Kebijakan tersebut diambil untuk menjamin terbentuknya wawasan kebangsaan serta meningkatkan pengendalian mutu pendidikan calon pamong praja. Penyatuan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1988 tentang Pembentukan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Nasional.

APDN Nasional berkedudukan di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Rudini pada 18 Agustus 1990. Seiring beroperasinya APDN Nasional, kegiatan pendidikan di 20 APDN daerah dihentikan secara bertahap hingga seluruh mahasiswa angkatan terakhir menyelesaikan pendidikan pada tahun 1991.

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan aparatur pemerintahan yang profesional, status APDN Nasional ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992 tentang Peningkatan APDN Nasional menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Peresmian STPDN dilakukan oleh Presiden Soeharto pada 18 Agustus 1992. Pada tahap awal, STPDN menyelenggarakan Program Diploma III (D-III).

Sejak tahun 1995, untuk mendukung pengembangan karier pamong praja serta menyesuaikan dengan kebutuhan sistem kepegawaian nasional, program pendidikan di STPDN ditingkatkan menjadi Program Diploma IV (D-IV).

Periode IPDN Jatinangor (2004-2009)

Keberadaan STPDN dengan program pendidikan vokasi Diploma Empat (DIV) dan IIP yang menyelenggarakan pendidikan akademik Program Sarjana Strata Satu (S-1), menjadikan Departemen Dalam Negeri memiliki dua (2) Pendidikan Tinggi Kedinasan dengan lulusan yang menyandang golongan kepangkatan yang sama yakni Penata Muda (III/a).

Pada saat yang sama, kebijakan nasional mengenai pendidikan tinggi sejak tahun 1999 antara lain mengatur bahwa suatu Departemen tidak boleh memiliki dua atau lebih perguruan tinggi dalam menyelenggarakan keilmuan yang sama. Hal ini kemudian mendorong Departemen Dalam Negeri untuk mengintegrasikan STPDN dan IIP kedalam satu wadah pendidikan tinggi.

Usaha pengintegrasian STPDN dan IIP secara intensif dan terprogram sejak tahun 2003 sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengintegrasian ini terwujud setelah Presiden Megawati menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan STPDN ke dalam IIP dan sekaligus mengubah nama IIP menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Penjabaran lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.22-421 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penggabungan dan Operasional Institut Pemerintahan Dalam Negeri, disertai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2005 tentang Statuta IPDN serta peraturan pelaksanaan lainnya.

Periode IPDN Pusat dan IPDN Daerah (2009-sekarang)

Penataan IPDN memasuki babak baru setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 mengenai penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan (IIP). Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 tentang Statuta IPDN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Sebelumnya, pada 9 April 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan kebijakan pembenahan menyeluruh terhadap IPDN melalui enam langkah reformasi kelembagaan yang bertujuan membangun budaya organisasi baru. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembenahan IPDN dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 890.05-506 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Implementasi Pendidikan Kader Pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 mengamanatkan penataan sistem pendidikan kepamongprajaan yang meliputi jenis dan pola pendidikan, kurikulum, organisasi penyelenggara, tenaga kependidikan, peserta didik, serta pembiayaan. Selain diselenggarakan di Kampus Pusat Jatinangor dan Kampus Jakarta (Cilandak), pendidikan IPDN juga dikembangkan melalui sejumlah Kampus IPDN Daerah yang menyelenggarakan program studi tertentu sebagai bagian dari satu sistem pendidikan yang terpadu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN ditetapkan: IPDN Kampus Sulawesi Utara, IPDN Kampus Sulawesi Selatan, IPDN Kampus Riau, dan IPDN Kampus Bukittinggi, yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 892.1¬829 Tahun 2009 ditetapkan lokasi pembangunan kampus IPDN di daerah yaitu: di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, di Kabupaten Kubu Raya (Sementara) & Mempawah (Kampus Baru) Provinsi Kalimantan Barat, di Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan di Jayapura Provinsi Papua. Pada tahun 2016, IPDN Kampus Riau ditutup. Pemerintah kemudian merencanakan pembangunan kampus IPDN di Kabupaten Aceh Besar, Aceh.

Sejak tahun 2010, penyelenggaraan pendidikan kepamongprajaan mulai dikonsentrasikan pada Program Diploma IV (D-IV), sedangkan pendidikan pascasarjana dipusatkan di Kampus Jakarta. Pada tahun 2018, melalui penyesuaian statuta dan organisasi IPDN, penyelenggaraan pendidikan difokuskan pada pendidikan vokasi, pendidikan profesi kepamongprajaan, dan pendidikan pascasarjana. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018, IPDN menyelenggarakan program Diploma IV, Magister Terapan, Doktor Terapan, serta Program Profesi Kepamongprajaan.

Untuk mendukung penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, organisasi IPDN kembali disempurnakan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN. Peraturan tersebut memperkuat struktur kelembagaan dengan pembentukan wakil rektor, fakultas, serta unsur pendukung akademik guna meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Fakultas dan Program Studi

Unit Kegiatan Praja

1. Manggala Korps Praja (MKP)
2. Polisi Praja (Polpra)
3. Resimen Mahasiswa (Menwa)
4. Pasukan Tanda Kehormatan (PATAKA)
5. Drumband Gita Abdi Praja (GAP)
6. Pasukan Inti (PASTI)
7. Pramuka
8. Wapa Manggala (Wahana Praja Mengenal Masyarakat, Gunung dan Alam)
9. Paduan Suara Gita Puja Wiyata (GWP)
10. Band Khatulistiwa
11. English Community Union (ECU)
12. Abdi Praja News (APN)
13. Cyber Pamong Management (CPM)
14. Forum Kajian Praja (FKP)
15. Pandawa

Fasilitas kampus

Kampus Pusat (Kampus Jatinangor)

1. Ruang kuliah: luas ruangan seluruhnya 8.820 m2 (64 ruangan yang terdiri dari 8 ruang besar dan 56 ruang kecil)
2. Perpustakaan: luas ruangan 400 m2, koleksi 1947 judul, 48.375 eksemplar
3. Laboratorium: luas ruangan seluruhnya 800 m2, laboratorium terpadu (komputer, bahasa, dan pemerintahan)
4. Lembaga penelitian: ada ruangan untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (100 m2)
5. Kegiatan mahasiswa: ada ruangan untuk kegiatan mahasiswa (720 m2). Untuk memberikan latihan praktik mengembangkan kemampuan kepemimpinan Praja disusun Organisasi Korps Praja, disebut Manggala Korps Praja yang merupakan senat praja IPDN, Manggala Korps Praja mempunyai Struktur Organisasi dan Tata Kerja-nya disesuaikan dengan Organisasi Pemerintahan baik Wilayah/Daerah maupun Kementerian. Pejabat-pejabat Korps disebut Manggala Pati, Senapati, Wirapati dan Dharmapati dilengkapi dengan sekretariat masing-masing. Juga terdapat berbagai Unit Kegiatan Praja (UKP), yaitu: Drumkorps Gita Abdi Praja, Paduan Suara Gita Puja Wyata, Gerakan Praja Muda Karana, Wapa Manggala, Majalah Abdi Praja News, Teater Persada, SAR, Sanggar Seni Praja, Informatika dan Komputer, Klub-klub Olahraga, dan lain-lain
6. Fasilitas lain: ruang seminar/workshop (1.142 m2), ruang olahraga (1.656 m2), ruang studio (500 m2), ruang komputer (200 m2), ruang serbaguna/aula (3.306 m2), asrama mahasiswa (39.300 m2), Sarana dan Prasarana Pendidikan berupa ruang kantor, gedung menza (ruang makan), asrama (wisma praja), workshop, kamar sakit asrama, lapangan dan gedung olahraga, tempat peribadatan, gedung serba guna, lahan latihan pertanian dan perikanan, fasilitas untuk perbankan, koperasi, dan lain-lain.
7. Fasilitas khusus: ruang perkantoran untuk operasional kegiatan pegawai IPDN, komplek perumahan pejabat dan dosen fungsional IPDN sebanyak 96 unit, asrama pengasuh sebanyak 1 unit, asrama Praja sebanyak 40 asrama, poliklinik Praja dan pegawai IPDN sebanyak 1 unit.
8. Fasilitas umum: tempat ibadah (1 buah masjid (Darul Ma'arif), 1 buah gereja Katolik, 1 buah gereja Protestan, 1 buah pura), tempat olahraga, 5 lapangan tenis, 1 lapangan sepak bola, 4 lapangan futsal, 1 lapangan bulu tangkis, 4 lapangan basket, 1 lapangan squash, 2 lapangan voli, 1 Kolam renang, Fitness Centre, Koperasi Pegawai “Abdi Praja”, Koperasi “Abdi Praja”, Bank BJB dan Kantor Pos Cabang Pembantu IPDN.

Tingkatan Praja

Tingkat	Tanda	Pangkat	Keterangan
I/1		Praja Pratama	Praja Pratama atau yang sebelumnya disebut Muda Praja merupakan pangkat praja tingkat satu atau tingkat awal yang didapatkan Calon Praja (Capra) setelah menyelesaikan Pendidikan Dasar Mental dan Disiplin Praja (Diksarmendispra) dan dikukuhkan menjadi Praja Pratama IPDN oleh Menteri Dalam Negeri atau Pejabat Negara yang ditunjuk.
II/2		Praja Muda	Praja Muda atau yang sebelumnya disebut Madya Praja merupakan pangkat praja tingkat dua di IPDN.
III/3		Praja Madya	Praja Madya atau yang sebelumnya disebut Nindya Praja merupakan pangkat praja tingkat tiga di IPDN.
IV/4		Praja Utama	Praja Utama atau yang sebelumnya disebut Wasana Praja merupakan pangkat praja tingkat empat atau tingkat akhir di IPDN.
Purna Praja			Purna Praja atau Pamong Praja Muda adalah sebutan untuk Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan. Purna Praja adalah peserta didik DIII, DIV atau S1 yang telah menyelesaikan pendidikan pada Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN), Institut Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), dan IPDN. Setiap Pamong Praja Muda atau Purna Praja memiliki identitas khusus berupa lencana pin Purna Praja yang diperoleh setelah mereka dilantik sebagai Pamong Praja Muda dalam upacara pelantikan Pamong Praja Muda (PPM) lulusan IPDN oleh Presiden RI atau Wakil Presiden RI atau Pejabat Negara yang ditunjuk.

Peserta didik dan Lulusan

Peserta didik IPDN terdiri atas praja program sarjana terapan, mahasiswa Sekolah Pascasarjana, dan mahasiswa Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan.

Lulusan atau Alumni IPDN terdiri dari:

1. Purna Praja atau Alumni KDC, APDN, IIP, STPDN dan IPDN (bachelors program) atau juga disebut alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan;
2. Alumni Sekolah Pascasarjana yaitu alumni Pendidikan Magister Terapan Studi Pemerintahan dan alumni Pendidikan Doktor Ilmu Pemerintahan;
3. Alumni Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan.

Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak mempunyai latar belakang ilmu pemerintahan dan/atau menguasai pengetahuan teknis pemerintahan, diutus oleh Pemerintah Daerah masing-masing, dan disiapkan menjadi calon camat atau sebutan lainnya.

Karena tidak semua Alumni IPDN disebut Purna Praja, maka yang berhak menggunakan pin Purna Praja hanyalah para purna Praja yaitu lulusan Diploma dan S1 KDC, APDN, IIP, STPDN dan IPDN yang kemudian tergabung dalam Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK). Dalam perkembangannya lembaga juga menyematkan pin Purna Praja kepada pihak lain yg mendapatkan penghargaan atau anggota/warga/alumni kehormatan IPDN.

Praja setelah lulus dari IPDN diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil yang selanjutnya melalui proses ketentuan peraturan perundang-undangan akan diangkat menjadi PNS pangkat Penata Muda (Penda) atau golongan III A. Lulusan program Diploma-IV IPDN mendapat gelar Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan (S.Tr.I.P.).

Lulusan terbaik D-IV akan mendapat penghargaan Kartika Astha Brata. Sebelum tahun 2022, diberikan juga penghargaan Kartika Pradnya Utama untuk lulusan terbaik S1. Penghargaan ini diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam upacara Pelantikan Pamong Praja Muda lulusan IPDN.

Angkatan Praja

Penghitungan angkatan Praja IPDN tidak diurutkan dari angkatan pertama APDN yaitu APDN Malang tahun 1956. Namun, dihitung ulang atau diurutkan dari angkatan APDN Nasional tahun 1989 atau angkatan pertama STPDN karena sebelumnya kampus APDN-APDN di 20 daerah tidak berdiri pada tahun yang sama sehingga urutan angkatan tiap kampus APDN juga berbeda. Misalnya angkatan terakhir APDN Malang adalah angkatan XXXII atau S-91 sementara angkatan terakhir APDN Banda Aceh adalah angkatan XXIV.

Angkatan I sampai V, lama pendidikan di STPDN adalah tiga tahun (Diploma III). Mulai angkatan VI, lama pendidikan menjadi empat tahun (Diploma IV). Pada tahun 2007, IPDN tidak membuka penerimaan calon praja selama setahun sehingga angkatan XIX IPDN merupakan angkatan yang menjadi praja pada tahun 2008.

Angkatan Praja dan Tahun Menjadi Praja

Penghitungan angkatan lulusan IPDN memiliki perbedaan dengan penghitungan angkatan untuk lulusan Akpol atau Akmil yang dihitung berdasarkan tahun dilantik menjadi Perwira Remaja. Karena praja IPDN pada awalnya ketika dikukuhkan menjadi Muda Praja (tingkat 1), sudah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sehingga angkatan dihitung dari awal menjadi CPNS yaitu saat awal masuk kampus.

Seiring waktu berjalan, Praja IPDN tidak lagi diangkat menjadi CPNS selama masih menjadi Praja, lulusan IPDN disamakan dengan lulusan Akpol dan Akademi TNI, yaitu diangkat menjadi CPNS golongan III.a saat dilantik menjadi Pamong Praja Muda oleh Presiden RI. Sama seperti TNI Polri awal menjadi perwira saat diambil sumpah pada upacara Praspa Perwira Remaja oleh Presiden RI.

Dengan demikian, saat ini penghitungan tahun angkatan dihitung pada saat tahun lulus menjadi Pamong Praja Muda, dan menjadi titik awal menjadi abdi negara. Karena dalam pendidikan, dalam satu angkatan bisa saja masuk lembaga bersama-sama tapi ada yang lulus di tahun berbeda.

Bagi Praja IPDN yang turun tingkat atau tidak naik tingkat, sehingga masa pendidikannya di IPDN melebihi 4 tahun, atau dilantik bersamaan dengan angkatan di bawahnya. Maka Praja tersebut terdaftar sebagai angkatan sesuai dengan tahun pelantikannya atau masuk dalam daftar angkatan di bawahnya. Sebagai contoh Praja angkatan XXXI seharuanya lulus tahun 2024, tetapi karena bermasalah harus turun tingkat dan dilantik tahun 2025 bersama-sama dengan angkatan XXXII, maka Praja tersebut secara otomatis menjadi angkatan XXXII bukan lagi XXXI. Sebab saat pementikan oleh Presiden SK pelantikannya adalah semuanya angkatan XXXII, tidak ada tertulis pelantikan angkatan XXXII dan sisa angkatan XXXI.

Praja IPDN sebelum tahun 2016 tidak secara resmi memiliki nama angkatan namun hanya nomor angkatan. Umumnya nama angkatan atau nama paguyuban purna praja tiap angkatan baru diresmikan setelah lulus oleh masing-masing angkatan.

Sejak 2016, Praja IPDN memiliki nama angkatan atau nama resimen yang diberikan dan diumumkan secara resmi oleh lembaga setelah calon praja menyelesaikan pendidikan dasar atau saat pengukuhan calon praja menjadi Muda Praja atau Praja Pratama.

Daftar Rektor IIP

No	Foto	Nama	Mulai Menjabat	Selesai Menjabat	Keterangan
1		Drs. Soejekti Djajadiatma, MSPA.	1967	1978	Sebelumnya menjabat Direktur APDN Malang; Rektor IIP Malang 1967-1972; Rektor IIP Jakarta 1972-1978
2		Prof. Drs. Suparni Pamudji, M.P.A.	1978	1984
3		Drs. Zamhir Islamie, M.A.	1984	1989
4		Prof. Drs. Soewargono, M.A.	1989	1992
5		Prof. Dr. H. Baharuddin Tjenreng, M.S.	1992	1995
6		Prof. Ryaas Rasyid, M.A., Ph.D.	1995	1998
7		Prof. Dr. Hj. Ngadisah, M.A.	1998	2004

Daftar Ketua STPDN

No	Foto	Nama	Mulai Menjabat	Selesai Menjabat	Keterangan
1		Mayjen TNI Sartono Hadisumarto	1990	1995
2		Mayjen TNI I Gusti Kompyang Manila	1995	1998
3		Prof. Dr. Tjahya Supriatna, S.U.	1998	1988	Plt
4		Drs. H. Marwoto Suwito, M.Si.	1998	2000
5		Drs. H. Sutrisno, M.Si.	2000	2003
6		Prof. Dr. H. I. Nyoman Sumaryadi, M.Si.	2003	2005	Plh

Daftar Rektor IPDN

No	Foto	Nama	Mulai Menjabat	Selesai Menjabat	Keterangan
1		Dr. Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.M.	2005	2006	Plt
2		Prof. Dr. H. I. Nyoman Sumaryadi, M.Si.	2006	2007
3		Prof. Dr. Johanis Kaloh, S.U.	2007	2008	Plt
4		Prof. Dr. Hj. Ngadisah, M.A.	2008	2009
5		Prof. Dr. H. I. Nyoman Sumaryadi, M.Si.	2009	2013
6		Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S.	2013	2013	Plt
7		Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si.	2013	2015
8		Prof. Dr. Ermaya Suradinata, S.H., M.H., M.S.	2015	2018
9		Prof. Dr. Murtir Jeddawi, S.H., S.Sos., M.Si.	2018	2019
10		Dr. Hadi Prabowo, M.M. (Plt)	2019	2020	Plt
		Prof. Dr. Hadi Prabowo, M.M.	2020	2025
11		Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si.	2025	2025	Plt
12		Dr. Halilul Khairi, M.Si	2025	sekarang

Pejabat IPDN

Kartika Pradnya Utama

Bintang Kartika Pradnya Utama adalah penghargaan yang diberikan kepada lulusan terbaik IPDN dari Program Sarjana Ilmu Pemerintahan (S1). Penghargaan ini pertama kali diberikan pada tahun 2012 di angkatan XIX hingga tahun 2021 di angkatan XXVIII, berikut daftar lulusan terbaik penerima Bintang Kartika Pradnya Utama :

Kartika Astha Brata

Bintang Kartika Astha Brata adalah penghargaan tahunan yang diberikan kepada lulusan terbaik IPDN dari Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan (D-IV). Lulusan terbaik masing-masing program studi di IPDN mendapatkan penghargaan Kartika Abdi Praja. Satu orang lulusan terbaik yang memiliki IPK pengajaran, pelatihan dan pengasuhan tertinggi dari seluruh praja di semua program studi di IPDN mendapatkan Kartika Astha Brata, berikut daftar lulusan terbaik penerima Bintang Kartika Astha Brata  :

Kontroversi

Beberapa orang praja meninggal selama mengikuti pendidikan di IPDN. Jumlah orang yang meninggal dari tahun 1999-2007 diperkirakan 35 orang. Angka kematian tersebut rata-rata disebabkan oleh perlakuan tidak layak (bullying) dari senior kepada junior. Salah satu korban yang menarik perhatian pemerintah pada tahun 2007 adalah Cliff Muntu, di mana IPDN diduga berusaha menutupi penyebab kematian praja tersebut dengan cairan formalin.

Daftar beberapa Praja yang meninggal tidak wajar di IPDN antara lain:^[1][2]

• 1994: Gatot (Kontingen Jatim). Meninggal ketika menjalani latihan dasar militer dan dadanya retak.
• 1995: Alvian (Kontingen Lampung). Meninggal di barak tanpa sebab.
• 1997: Fahrudin (Kontingen Jateng). Meninggal di barak tanpa sebab.
• 1999: Edi meninggal sebenarnya meninggal akibat kecelakaan tunggal di Kabupaten Wonosobo-Jawa Tengah pada saat praktik kerja lapangan (Desa LUK). Namun, beberapa info yg tidak benar menyatakan bahwa Almarhum meninggal akibat belajar naik sepeda motor di Kampus.
• 2000: Purwanto meninggal dengan dada retak.
• Obed (Kontingen Irian Jaya). Meninggal dengan dada retak.
• Heru Rahman (Kontingen Jawa Barat). Meninggal akibat tindak kekerasan.
• Utari meninggal karena aborsi dan mayatnya ditemukan di Cimahi.
• 2002: Wahyu Hidayat (Kontingen Jawa Barat). Meninggal akibat dianiaya oleh seniornya. Penganiayaan Wahyu berawal ketika dirinya dianggap lalai dalam menjalankan kegiatan ekstrakurikuler.
• 2005: Rivan Ibo (Kontingen Papua) meninggal karena dugaan narkoba.
• 2007: Cliff Muntu (Kontingen Sulawesi Utara). Meninggal akibat penganiayaan.
• 2013: Jonoli Untayana (Kontingen Maluku). Meninggal saat latihan pra-resimen di Kampus IPDN Sulut.^[3]

Galeri gambar

• 
• 
• 
• 
• 
  Gerbang IPDN Kampus Sumatera Barat

Referensi

Pranala luar

• (Indonesia) Situs resmi IPDN