Hari Kebangkitan Nasional (disingkat Harkitnas) adalah hari nasional di Indonesia yang diperingati setiap tanggal 20 Mei. Tanggal tersebut dipilih untuk memperingati berdirinya Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908, sebuah organisasi yang dalam narasi sejarah nasional Indonesia lama dipandang sebagai salah satu tonggak awal tumbuhnya organisasi modern dan kesadaran kebangsaan pada awal abad ke-20.[1][2]
Hari Kebangkitan Nasional berstatus sebagai hari nasional yang bukan hari libur. Status itu ditetapkan secara formal melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-Hari Nasional jang Bukan Hari Libur, yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 16 Desember 1959. Keputusan tersebut mencantumkan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei bersama beberapa hari nasional lainnya.[3] Penyelenggaraan peringatannya kemudian diatur lebih khusus melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1985.[4]
Walaupun tanggal 20 Mei telah memperoleh kedudukan resmi, penempatan Budi Utomo sebagai titik awal Kebangkitan Nasional merupakan sebuah pilihan historiografis dan simbolis, bukan batas tunggal yang diterima tanpa perdebatan oleh semua sejarawan. Sebelum 1908 telah muncul perkumpulan seperti Jamiat Kheir, Sarekat Dagang Islam, serta inisiatif pers dan organisasi kaum terpelajar; sementara Budi Utomo sendiri pada fase awal terutama berakar di kalangan pelajar dan priyayi Jawa serta berfokus pada pendidikan dan kebudayaan.[5] Karena itu, dalam kajian sejarah modern, Kebangkitan Nasional lebih sering dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan banyak organisasi, kelompok sosial, media, dan gagasan yang berkembang selama beberapa dasawarsa awal abad ke-20.[2]
Latar belakang sejarah
Pada penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20, masyarakat Hindia Belanda mengalami perubahan sosial yang penting. Perluasan pendidikan Barat bagi sebagian kecil penduduk pribumi, pertumbuhan pers berbahasa Melayu dan bahasa daerah, perkembangan kota-kota, serta munculnya kelompok profesional dan terpelajar menciptakan ruang baru bagi pertukaran gagasan mengenai kemajuan, pendidikan, kedudukan penduduk pribumi, dan identitas bersama.[5]
Salah satu faktor yang kerap dikaitkan dengan perubahan tersebut adalah Politik Etis, kebijakan kolonial yang pada awal abad ke-20 memperluas program pendidikan, irigasi, dan transmigrasi. Meskipun akses pendidikan tetap sangat terbatas dan berlapis menurut status sosial, pendidikan kolonial melahirkan kelompok terpelajar pribumi yang kemudian memainkan peranan penting dalam organisasi, pers, dan politik pergerakan.[5]
Perkembangan itu tidak terjadi dalam ruang kosong. Sebelum berdirinya Budi Utomo sudah terdapat berbagai bentuk perkumpulan keagamaan, pendidikan, perdagangan, dan sosial. Organisasi-organisasi serta jaringan pers tersebut menyediakan pengalaman berorganisasi dan saluran komunikasi yang kemudian ikut membentuk kesadaran politik di Hindia Belanda. Kajian mengenai perkembangan nasionalisme Indonesia karena itu tidak hanya menempatkan organisasi formal sebagai faktor tunggal, tetapi juga menyoroti pendidikan, pers, bahasa, perubahan kelas sosial, dan jaringan antarkota.[2]
Budi Utomo dan tanggal 20 Mei
Gagasan Wahidin Soedirohoesodo
Latar langsung kelahiran Budi Utomo biasanya dikaitkan dengan gagasan dokter Jawa Wahidin Soedirohoesodo. Wahidin melakukan perjalanan untuk mempromosikan pembentukan dana pendidikan atau beasiswa bagi anak-anak pribumi yang memiliki kemampuan tetapi kekurangan biaya. Gagasan tersebut mendapat perhatian di kalangan pelajar School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) di Batavia.[6]
Para pelajar STOVIA, antara lain Soetomo, Goenawan Mangoenkoesoemo, Soeraji, dan sejumlah mahasiswa lain, kemudian membicarakan pembentukan sebuah organisasi. Pada 20 Mei 1908 mereka mendirikan Boedi Oetomo di lingkungan STOVIA di Batavia.[1][6]
Nama Boedi Oetomo secara umum diterjemahkan sebagai "budi yang utama" atau "usaha mulia". Organisasi itu pada tahap awal memusatkan perhatian pada pendidikan, sosial, dan kebudayaan, bukan pada program kemerdekaan politik secara langsung. Dalam perkembangannya Budi Utomo memperluas organisasi, mengadakan kongres, dan terlibat dalam berbagai persoalan publik di Hindia Belanda.[5]
Organisasi modern dan batas awalnya
Penetapan 20 Mei sebagai simbol Kebangkitan Nasional berkaitan dengan gambaran Budi Utomo sebagai salah satu organisasi modern awal yang menggunakan struktur organisasi, rapat, kongres, pengurus, dan program untuk memajukan masyarakat pribumi. Bentuk perjuangan semacam itu dipandang berbeda dari perlawanan bersenjata lokal pada abad-abad sebelumnya, karena menggunakan pendidikan, perkumpulan, pers, dan aktivitas politik modern sebagai sarana perubahan.[1]
Namun, Budi Utomo pada awalnya belum merupakan organisasi nasional dalam pengertian Indonesia modern. Basis sosialnya terutama berasal dari kalangan terpelajar dan priyayi, dan perhatian organisasinya lama berpusat pada Jawa dan Madura. Akira Nagazumi, dalam studi klasiknya tentang Budi Utomo 1908–1918, menunjukkan kompleksitas organisasi tersebut serta tarik-menarik antara orientasi kebudayaan Jawa, kepentingan priyayi, pendidikan, dan gagasan politik yang lebih luas.[5]
Budi Utomo juga bukan satu-satunya atau secara kronologis organisasi paling awal di Hindia Belanda. Sarekat Dagang Islam telah muncul sebelum 1908 dan kemudian berkembang menjadi Sarekat Islam, sebuah gerakan massa yang jauh lebih besar pada dekade 1910-an. Pers pribumi, organisasi pendidikan, perkumpulan agama, dan jaringan kaum terpelajar juga mendahului atau berkembang bersamaan dengan Budi Utomo.[7]
Karena itu, arti penting Budi Utomo dalam historiografi nasional terutama terletak pada fungsi simbolisnya sebagai salah satu penanda perubahan menuju pola perjuangan terorganisasi pada awal abad ke-20, bukan sebagai satu-satunya sumber nasionalisme Indonesia.[2]
Dari organisasi ke Kebangkitan Nasional
Sesudah 1908, ruang politik dan sosial di Hindia Belanda semakin dipenuhi oleh organisasi dengan orientasi yang berbeda-beda. Sarekat Islam berkembang menjadi gerakan massa; Indische Partij menyampaikan gagasan politik Hindia yang lebih radikal; Muhammadiyah bergerak dalam pembaruan sosial dan pendidikan; Perhimpunan Indonesia mengembangkan nasionalisme Indonesia di luar negeri; serta berbagai organisasi pemuda berkembang berdasarkan daerah, suku, agama, dan pendidikan.
Proses tersebut secara bertahap memperluas pengertian tentang masyarakat politik dari ikatan daerah atau golongan menuju identitas yang lebih luas sebagai "Indonesia". Pers dan bahasa Melayu memainkan peran besar dalam menyebarkan istilah, gagasan, dan perdebatan ke berbagai wilayah. Hudiyanto menilai perkembangan media berbahasa Melayu sebagai salah satu unsur penting yang mempercepat perubahan kesadaran nasional dari gagasan terbatas menjadi ideologi yang menjangkau ruang sosial lebih luas.[2]
Tahap penting berikutnya adalah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Para peserta Kongres Pemuda Kedua menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa—Indonesia. Dalam historiografi nasional, berdirinya Budi Utomo pada 1908 dan Sumpah Pemuda pada 1928 kemudian sering ditempatkan sebagai dua penanda penting dalam proses pembentukan kesadaran kebangsaan Indonesia.[2]
Peringatan tahun 1948
Peringatan 20 Mei memperoleh arti baru setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan selama Revolusi Nasional Indonesia. Pada 20 Mei 1948, pemerintah Republik Indonesia mengadakan peringatan 40 tahun Kebangkitan Nasional di Gedung Agung, Yogyakarta. Arsip Nasional Republik Indonesia menyimpan dokumentasi foto Presiden Soekarno membacakan pidato dalam acara tersebut serta para tamu, termasuk Ki Hadjar Dewantara, yang menghadiri peringatan.[1]
Peringatan 1948 berlangsung ketika Republik menghadapi tekanan militer Belanda dan pertentangan politik di dalam negeri. Dalam narasi pemerintah kemudian, Soekarno menggunakan momentum berdirinya Budi Utomo sebagai simbol persatuan untuk mengingatkan berbagai kelompok politik bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan membutuhkan kesatuan nasional.[8]
Dokumen ANRI juga menunjukkan bahwa istilah Hari Kebangunan Nasional digunakan dalam sebagian sumber pada masa Revolusi. Pada peringatan 20 Mei 1948, peristiwa tersebut bahkan menjadi salah satu momentum pertemuan dan komunikasi antara kekuatan politik seperti Partai Nasional Indonesia, Masyumi, dan Front Demokrasi Rakyat.[9]
Peringatan pada masa Revolusi tersebut mendahului penetapan yuridis sebagai hari nasional pada 1959. Dengan demikian, sejarah Harkitnas memiliki dua lapis penting: penggunaan 20 Mei sebagai simbol persatuan dan kebangkitan pada masa awal Republik, dan pengukuhannya kemudian melalui keputusan presiden.
Penetapan resmi
Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959
Pada 16 Desember 1959, Presiden Soekarno menetapkan Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-Hari Nasional jang Bukan Hari Libur. Pasal 1 keputusan tersebut mencantumkan beberapa hari bersejarah sebagai hari nasional yang bukan hari libur, termasuk Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei.[3]
Keputusan tersebut menjelaskan bahwa hari-hari nasional itu tetap diperingati sebagai hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, antara lain dengan upacara di kantor, sekolah, atau tempat masing-masing. Dengan penetapan tersebut, status Hari Kebangkitan Nasional berubah dari tradisi peringatan politik-historis menjadi hari nasional yang memiliki dasar keputusan presiden.
Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 kemudian diubah melalui Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1961. Database peraturan BPK mencatat Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1961 sebagai perubahan terhadap keputusan tahun 1959 dan berstatus berlaku.[10] Tanggal Hari Kebangkitan Nasional tetap diperingati pada 20 Mei.
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1985
Pada masa Presiden Soeharto, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Keputusan tersebut menyatakan bahwa peringatan 20 Mei bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap nilai sejarah perjuangan bangsa, memperkuat kepribadian serta kebanggaan nasional, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan.[4]
Keputusan itu juga mengatur bahwa pemerintah menyelenggarakan peringatan dengan melibatkan masyarakat seluas mungkin dan menitikberatkan kegiatan pada persatuan nasional. Pada saat keputusan diterbitkan, pengaturan teknis diserahkan kepada Menteri Penerangan.[4]
Secara hukum, Database Peraturan BPK masih mencatat Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1985 berstatus berlaku.[4]
Bentuk peringatan
Hari Kebangkitan Nasional umumnya diperingati melalui upacara bendera di lembaga pemerintahan, sekolah, perguruan tinggi, dan sejumlah organisasi. Pemerintah pusat biasanya menerbitkan pedoman, tema, identitas visual, dan naskah sambutan untuk peringatan setiap tahun. Pidato dan kegiatan Harkitnas lazim menghubungkan pengalaman sejarah pergerakan nasional dengan persoalan kontemporer seperti persatuan, pembangunan, pendidikan, teknologi, pelayanan publik, dan kemandirian nasional.
Peringatan tidak hanya dilakukan di Jakarta. Instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat mengadakan kegiatan yang bentuknya dapat berupa upacara, seminar sejarah, diskusi kebangsaan, pameran arsip, kegiatan sosial, dan publikasi mengenai tokoh serta organisasi pergerakan.
Arsip Nasional Republik Indonesia secara berkala menggunakan Harkitnas untuk memamerkan dokumen sejarah. Dalam pameran BINAR pada Mei 2024, misalnya, ANRI menampilkan arsip mengenai lahirnya Budi Utomo serta foto peringatan 40 tahun Kebangkitan Nasional di Yogyakarta pada 1948.[1]
Pada 2026, pemerintah memperingati Harkitnas ke-118. Kementerian Komunikasi dan Digital menggunakan tema "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara", dengan penekanan pada perlindungan generasi muda, kedaulatan informasi, dan transformasi digital.[11]
Historiografi dan perdebatan
Budi Utomo sebagai simbol
Kedudukan Budi Utomo dalam narasi Kebangkitan Nasional memiliki dimensi simbolis yang kuat. Dalam historiografi nasional yang berkembang setelah kemerdekaan, tahun 1908 sering dipakai untuk menandai perubahan dari perlawanan lokal menuju gerakan organisasi modern. Penetapan negara terhadap tanggal 20 Mei memperkuat pembabakan tersebut dan menjadikannya bagian dari pendidikan sejarah nasional.
Budi Utomo memang menyediakan sejumlah unsur yang kemudian menjadi lazim dalam pergerakan: pembentukan organisasi formal, kongres, jaringan cabang, agenda pendidikan, serta ruang diskusi bagi kaum terpelajar pribumi. Studi Akira Nagazumi menunjukkan bahwa organisasi itu memainkan peranan penting dalam proses awal nasionalisme, tetapi pada saat yang sama memiliki batas sosial dan geografis yang jelas.[5]
Organisasi yang mendahului dan berkembang sesudahnya
Penggunaan Budi Utomo sebagai titik awal terkadang diperdebatkan karena terdapat perkumpulan yang telah muncul lebih dahulu. Monumen Pers Nasional mencatat antara lain keberadaan Sarekat Dagang Islam sebelum Budi Utomo dan inisiatif Tirto Adhi Soerjo melalui Sarekat Prijaji. Sarekat Islam kemudian berkembang sebagai organisasi massa yang memiliki jangkauan jauh lebih luas daripada Budi Utomo pada fase awalnya.[7]
Selain persoalan kronologi, karakter awal Budi Utomo juga menjadi sumber kritik. Organisasi itu lama berorientasi pada Jawa dan Madura serta banyak didominasi oleh kalangan priyayi. Sementara itu, organisasi lain memberikan kontribusi besar melalui jaringan perdagangan, agama, pers, pendidikan, gerakan buruh, dan aktivisme politik.
Karena itu, penggunaan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional tidak berarti bahwa kebangkitan nasional Indonesia secara historis hanya berasal dari satu organisasi. Penelitian kontemporer cenderung memandang kebangkitan nasional sebagai proses majemuk yang melibatkan banyak aktor dan berlangsung secara bertahap.[2]
Hubungan dengan Sumpah Pemuda
Jika 1908 digunakan sebagai penanda awal tumbuhnya organisasi modern, 1928 sering dianggap sebagai tahap ketika identitas Indonesia memperoleh perumusan yang lebih eksplisit melalui Sumpah Pemuda. Hudiyanto menyebut berdirinya Budi Utomo pada 1908 dan Sumpah Pemuda 1928 sebagai dua titik balik yang lazim dipakai dalam sejarah Kebangkitan Nasional.[2]
Pembabakan tersebut menunjukkan bahwa Kebangkitan Nasional bukan satu peristiwa yang selesai pada 20 Mei 1908. Ia mencakup proses panjang pembentukan organisasi, perluasan pers, pertumbuhan gerakan massa, perdebatan ideologis, penggunaan bahasa Indonesia, dan pembentukan identitas politik yang akhirnya mendukung gerakan kemerdekaan.
Status sebagai hari nasional
Hari Kebangkitan Nasional bukan hari libur nasional. Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 secara eksplisit memasukkannya ke dalam kelompok "hari-hari nasional yang bukan hari libur".[3] Karena itu, kegiatan pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi pada umumnya tetap berjalan pada 20 Mei, kecuali apabila tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur lain.
Kedudukannya berbeda dari hari libur keagamaan atau hari nasional tertentu yang ditetapkan sebagai hari libur. Fungsi Harkitnas terutama bersifat komemoratif: mengingat sejarah pergerakan nasional dan menggunakan peringatan tersebut sebagai ruang refleksi mengenai persatuan dan kehidupan kebangsaan.
Dalam budaya politik Indonesia
Sejak 1948, makna Harkitnas sering disesuaikan dengan konteks politik zamannya. Pada masa Revolusi Nasional, peringatan digunakan untuk menguatkan persatuan dalam menghadapi ancaman terhadap Republik.[8] Pada masa Orde Baru, negara menekankan persatuan dan kesatuan nasional, dan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1985 memberi kerangka administratif bagi penyelenggaraan peringatannya.[4]
Setelah Reformasi, tema peringatan terus berubah mengikuti persoalan publik yang sedang mendapat perhatian. Pemerintah menggunakan Harkitnas untuk menyampaikan pesan mengenai reformasi birokrasi, gotong royong, pembangunan, transformasi digital, dan tantangan generasi muda. Pada saat yang sama, diskusi publik mengenai Harkitnas juga membuka kembali persoalan tentang bagaimana sejarah nasional dibentuk dan organisasi mana yang seharusnya memperoleh tempat dalam narasi Kebangkitan Nasional.
Dengan demikian, Hari Kebangkitan Nasional berfungsi sekaligus sebagai peringatan sejarah dan praktik pembentukan memori kolektif. Pilihan atas Budi Utomo dan tanggal 20 Mei mencerminkan cara negara Indonesia memberi simbol pada proses panjang lahirnya nasionalisme, sementara penelitian sejarah terus memperluas gambaran tersebut dengan memasukkan kontribusi kelompok dan organisasi lain.
Nagazumi, Akira (1972). The Dawn of Indonesian Nationalism: The Early Years of the Budi Utomo, 1908–1918. Tokyo: Institute of Developing Economies.
Hudiyanto, Reza (2007). "Pahlawan yang Terlupakan: Pers Melayu, Etnik Thionghoa, dan Nasionalisme di Kota Malang 1920–1950". Humaniora. 19 (3). doi:10.22146/jh.905.
