Perkembangan hingga 1997

PT Bank Central Asia Tbk didirikan pada 10 Agustus 1955 dengan nama NV Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory di Semarang.^[4] Awalnya perusahaan ini bergerak di bidang tekstil. Tidak lama kemudian, perusahaan tersebut berubah menjadi bank dengan nama NV Bank Asia pada 12 Oktober 1956, kemudian menjadi Central Bank Asia, dan resmi menjadi NV (kemudian PT) Bank Central Asia pada 21 Februari 1957. Pada hari yang sama bank mulai beroperasi, dan tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi BCA.^[4]

Bank ini kemudian dibeli oleh Liem Sioe Liong (Sudono Salim) dan rekannya Tan Lip Soin dari pemilik sebelumnya. Kantor pusat dipindahkan ke Jakarta. Pada tahun 1970-an, bankir Mochtar Riady bergabung dan membenahi operasional bank. Di bawah kepemimpinannya, BCA berkembang pesat, melakukan beberapa merger, memperoleh status bank devisa pada 1977, dan mulai memperkenalkan inovasi seperti kartu kredit BCA Card (1979) serta jaringan ATM.^[4][5]

Setelah Paket Kebijaksanaan Oktober 1988 (PAKTO 88), BCA meluncurkan produk unggulannya, Tabungan Hari Depan (Tahapan), dan memperluas jaringan cabang secara masif. Menjelang akhir 1990-an, BCA telah menjadi salah satu bank swasta terbesar di Indonesia.^[4]

BCA dalam krisis moneter

Krisis finansial Asia dan kerusuhan Mei 1998 menyebabkan penarikan dana besar-besaran (bank run) terhadap BCA. Pada 28 Mei 1998 pemerintah mengambil alih BCA sebagai Bank Take Over (BTO) dan menempatkannya di bawah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).^[6] Pemerintah kemudian melakukan rekapitalisasi dan menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan mencapai 92,8%.^[6]

Divestasi dan era keluarga Hartono

Pemerintah mulai melepas sahamnya melalui IPO pada 31 Mei 2000 dan secondary offering pada 2001. Pada 15 Maret 2002, konsorsium Farindo Investment (Mauritius) Limited yang melibatkan Farallon Capital dan Alaerka Investment (terkait Djarum) memenangkan tender 51% saham BCA dengan nilai Rp 5,3 triliun.^[7]

Sejak 2007, keluarga Hartono secara bertahap menguasai saham pengendali. Pada 11 November 2016, saham Farindo Investment dialihkan ke PT Dwimuria Investama Andalan. Kemudian pada 12 April 2017, PT Dwimuria Investama Andalan menaikkan kepemilikannya menjadi 54,94%, yang bertahan hingga saat ini.^[8]

Perkembangan modern

Pasca divestasi, BCA fokus pada penguatan perbankan transaksi dan digitalisasi. Bank ini memperkenalkan berbagai layanan elektronik seperti Debit BCA, KlikBCA, m-BCA, dan kemudian myBCA. BCA juga mengembangkan anak perusahaan di bidang pembiayaan, asuransi, sekuritas, perbankan syariah, dan perbankan digital.

Hingga akhir 2025, BCA memiliki sekitar 1.270 kantor cabang dan 20.163 ATM. Bank ini terus menambah jaringan fisik secara selektif, terutama di wilayah Indonesia Timur.^[3]

Denda OJK 2023

Pada 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan denda administratif sebesar Rp 100 juta kepada BCA dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian terkait pelanggaran yang dilakukan oleh manajer investasi PT Berlian Aset Manajemen.^[14]

Kasus deposito fiktif di Kepanjen, Malang (2026)

Pada Juni 2026, sebuah kasus di cabang BCA Kepanjen, Kabupaten Malang, menjadi viral di media sosial. Seorang nasabah mengaku mengalami kerugian sekitar Rp 987 juta setelah ditawari produk “deposito internal” oleh seorang petugas customer service BCA yang saat itu masih aktif bekerja, Farida Eko Setyowati, sejak akhir 2022 hingga 2025. Menurut pengakuan nasabah, transaksi dilakukan di dalam kantor cabang, dokumen berstempel resmi diberikan, dan sebagian dana diduga dialihkan. Nasabah juga mengklaim bahwa kartu ATM TabunganKu atas nama anaknya dibuat tanpa sepengetahuannya.^[15][16]

Kasus ini menarik perhatian publik karena diduga terjadi di lingkungan bank selama bertahun-tahun. BCA pusat kemudian turun tangan, dan perkara dilaporkan diselesaikan melalui mediasi dengan kompensasi yang lebih rendah.^[17] Publik mengkritik penanganan awal dan fakta bahwa dugaan penipuan berlangsung di dalam cabang.

Isu lainnya

Terdapat beberapa kasus isolir penyalahgunaan oleh oknum pegawai dan penipuan phishing terhadap nasabah. Privatisasi BCA tahun 2002 juga kerap dikritik karena dinilai terlalu murah. Pihak BCA menolak klaim tersebut dan menyatakan bahwa proses penjualan dilakukan secara transparan sesuai ketentuan pemerintah saat itu.