Pada tahun 1953, Asmara Nababan bersama saudara-saudaranya pindah ke medan.[2] Waktu itu ia sudah duduk di kelas dua Sekolah Rakyat (SR) Nasrani di Jalan Seram, sekelas dengan Akbar Tanjung.[2] Teman kecil Asmara Nababan biasa memanggilnya Si Tongkar, dalam bahasa batak Tongkar berarti keras kepala.[2]
Panggilan itu disandangnya karena ia dikenal sebagai anak yang suka berdebat dan berkelahi, selain itu Asmara juga dikenal sebagai aktivis politik.[2] Saat duduk di bangku SMA Nasrani, Asmara sudah bergabung dengan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).[2] Bersama GAMKI ia melakukan aksi protes terhadap keadaan ekonomi bangsa yang semakin memburuk.[2]
Mahasiswa di Jakarta
Setelah lulus SMA tahun 1964, Asmara Nababan bertolak ke Jakarta, di sana ia tinggal bersama Panda Nababan, kakaknya.[2] Selama menjadi mahasiswa, Asmara berpindah-pindah jurusan, pertama ia berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (UKI), ia hanya bertahan selama tiga semester, kemudian pindah ke Sastra Inggris, di sana ia juga tidak melanjutkan kuliahnya.[2] Kemudian ia pindah ke Lembaga Kesenian Jakarta (LKJ), sekarang menjadi Institut Kesenian Jakarta (IKJ), kendati suka dan berbakat dalam bidang seni, ternyata Asmara pun tak betah.[2] Pada tahun 1967, Asmara memutuskan pindah ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di sana ia mendalami ilmu hukum.[2]
Pada tahun 1970 harga minyak di pasar internasional melonjak, penyebabnya adalah perang di Timur Tengah, Negara–negara Arab mulai enggan menjual minyak ke Barat yang menjadi pendukung Israel.[2] Sebagai eksportir, Indonesia menikmati betul keadaan tersebut, negara memperoleh penghasilan sangat besar dari sektor perminyakan, tapi hal ini justru menjadi bencana, para pejabat tinggi negara mulai giat korupsi.[2] Aksi protes menolak korupsi pun marak dilakukan oleh berbagai kalangan, kelompok Mahasiswa Menggugat bersama Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) membentuk Komite Anti Korupsi (KAK).[2] Asmara Nababan bersama Akbar Tanjung, Thoby Mutis, Arief Budiman, Marsillam Simanjuntak, Sjahrir, dan yang lain menjadi aktornya.[2]
Berbagai aksi protes dan advokasi lainnya pun pernah dilakukan oleh Asmara Nababan semasa hidupnya, termasuk menolak proyek Taman Miniatur Indonesia Indah (TMII), Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Tapanuli Utara (1983), Pembantaian Santa Cruz (1991), dan lainnya.[2] Asmara Nababan menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1975, kendati tamat ia tak pernah mengambil ijazah Sarjana Hukum (SH).[2]
Ruang Asmara Nababan di Gedung Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Pemikiran
Tentang demokrasi
Ada beragam paham demokrasi di dunia.[6] Walaupun demikian, ada dua ciri utama dari semua jenis demokrasi, yaitu bahwa mereka mempunyai baik unsur-unsur universal maupun elemen-elemen lokal yang tak terhindarkan harus turut diperhitungkan pada saat suatu sistem demokrasi beroperasi.[6])
Menyadari ciri-ciri demokrasi ini, para pendiri KID memilih untuk mewadahi berlangsungnya suatu proses dialektika dinamis antara kedua elemen demokrasi itu.[6] Suatu dialog kontekstual yang saling memperkaya antara keduanya dikelola dengan dada lapang.[6]Demokrasi jenis ini dinamakan oleh KID sebagai demokrasi kontekstual.[6]
Tentang Multikulturalisme
Multikulturalisme—didefinisikan secara umum oleh banyak kalangan sebagai sebagai sebuah kepercayaan yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok etnik atau budaya (ethnic and cultural groups) dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip coexistence yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain—adalah sebuah tema yang relatif baru dibicarakan di negeri ini.[6]
Sebagai sebuah tema, multikulturalisme dibicarakan umumnya dalam kerangka mengunjungi kembali (revisiting) dan menemukan kembali (reinventing) gagasan-gagasan yang lebih masuk akal tentang bagaimana sebuah masyarakat majemuk di Indonesia ini dapat dikembangkan dalam sebuah konsepsi masyarakat “warna-warni” yang tidak saja berciri partisipatoris namun juga emansipatoris.[6]
Berbeda dengan pluralisme yang menekankan pada perbedaan ide, multikulturalisme berkenaan dengan kebedaan yang bersumber terutama pada identitas etnik dan agama.[6] Sebagai misal, orang bisa berasal dari etnik dan agama yang sama tetapi memiliki orientasi politik yang berbeda.[6] Namun, sangat jelas bahwa di antara etnik dan penganut agama yang berbeda selalu dapat ditemukan identitas sosial dan budaya yang berbeda, dari yang sangat simbolik hingga yang sangat nyata.[6] Identitas kelompok etnik dan agama, oleh karena itu, adalah sebuah entitas sosial dan budaya yang sering melampaui batas-batas kelas, gender, dan ideologi politik.[6]
