Momen hari raya selalu menjadi waktu yang dinantikan oleh para pekerja di Indonesia. Selain kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga, kehadiran Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi suntikan finansial yang sangat berarti. Namun, memasuki tahun 2026, muncul banyak pertanyaan di kalangan karyawan swasta mengenai kebijakan perpajakan yang menyertai pencairan THR. Apakah ada aturan baru? Bagaimana cara menghitung pemotongan pajaknya?
Memahami aturan pajak atas THR sangat penting agar Anda tidak kaget saat melihat nominal bersih yang diterima di rekening. Artikel ini akan mengupas tuntas segala hal yang perlu Anda ketahui mengenai aturan baru THR 2026 dan dampaknya terhadap pendapatan karyawan swasta.
baca juga: Daftar Lengkap Sektor Industri yang Mendapatkan Insentif Pajak THR 2026
Memahami Esensi THR dalam Regulasi Ketenagakerjaan
Sebelum membahas aspek perpajakan, mari kita segarkan ingatan mengenai kewajiban perusahaan. THR Keagamaan adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
Berdasarkan regulasi ketenagakerjaan, karyawan yang memiliki masa kerja minimal satu bulan berhak mendapatkan THR secara proporsional. Bagi mereka yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih, besaran THR adalah satu bulan upah. Penting untuk diingat bahwa THR bukanlah bonus sukarela, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi perusahaan.
Mengapa Pajak THR Terasa Lebih Besar?
Banyak karyawan merasa bahwa pemotongan pajak pada bulan di mana THR cair jauh lebih besar dibandingkan bulan-bulan biasa. Hal ini bukanlah sebuah kesalahan sistem, melainkan konsekuensi logis dari metode perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21.
Di Indonesia, THR dikategorikan sebagai penghasilan tidak teratur (bonus/gratifikasi). Karena THR digabungkan dengan gaji bulanan dalam satu masa pajak (bulan pencairan), total penghasilan bruto karyawan pada bulan tersebut melonjak drastis. Berdasarkan sistem tarif progresif, lonjakan penghasilan ini berpotensi menempatkan karyawan ke dalam lapisan tarif pajak yang lebih tinggi hanya untuk bulan tersebut.
Aturan Pajak Terbaru 2026: Apa yang Berubah?
Pemerintah terus melakukan penyesuaian terkait administrasi perpajakan untuk menciptakan keadilan dan kemudahan bagi wajib pajak. Pada tahun 2026, fokus utama kebijakan pajak atas penghasilan seperti THR tetap mengacu pada skema pemotongan pajak yang lebih efisien, sering dikenal dengan metode TER (Tarif Efektif Rata-rata).
Apa itu Metode TER?
Penerapan metode TER bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan PPh Pasal 21. Dengan skema ini, perusahaan tidak perlu lagi melakukan perhitungan yang sangat rumit setiap bulan untuk menentukan besaran pajak yang harus dipotong. Pajak dihitung berdasarkan persentase yang sudah ditetapkan dalam tabel TER sesuai dengan kategori Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan besaran penghasilan bruto bulanan.
Untuk bulan di mana THR dibayarkan, perusahaan tetap akan melakukan perhitungan akumulatif. Artinya, THR yang Anda terima akan digabungkan dengan gaji bulanan, kemudian dikenakan tarif pajak sesuai dengan total penghasilan bruto di bulan tersebut.
Simulasi Perhitungan Pajak THR 2026
Agar lebih mudah dipahami, mari kita buat ilustrasi sederhana (angka ini hanyalah simulasi untuk mempermudah pemahaman):
- Gaji bulanan karyawan: Rp10.000.000
- THR yang diterima: Rp10.000.000
- Total penghasilan bruto bulan THR: Rp20.000.000
Pada bulan biasa, potongan PPh 21 hanya dihitung berdasarkan gaji Rp10.000.000. Namun, pada bulan THR, potongan pajak dihitung berdasarkan total Rp20.000.000. Karena tarif PPh 21 bersifat progresif atau menggunakan tabel TER yang menyesuaikan total penghasilan, maka persentase pajak yang dikenakan pada penghasilan “gabungan” tersebut akan lebih tinggi dibandingkan pajak atas gaji biasa.
Inilah alasan mengapa Anda mungkin melihat nominal bersih (take home pay) yang diterima saat bulan THR tidak sebesar ekspektasi awal jika Anda hanya mengalikan gaji satu bulan secara utuh.
Hak Karyawan: Transparansi Slip Gaji
Sebagai karyawan swasta, Anda memiliki hak penuh untuk mendapatkan transparansi mengenai potongan pajak. Perusahaan wajib memberikan slip gaji yang merinci:
- Gaji pokok dan tunjangan tetap/tidak tetap.
- Nominal THR bruto.
- Rincian potongan pajak (PPh 21).
- Potongan lain (seperti BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan jika ada).
Jika Anda merasa ada kejanggalan dalam potongan pajak yang tertera, jangan ragu untuk menanyakannya kepada bagian HR atau Payroll di perusahaan Anda. Mereka memiliki kewajiban untuk menjelaskan mekanisme perhitungan tersebut sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di tahun 2026.
Tips Mengelola THR Secara Bijak
Setelah memahami bahwa pajak memang akan memotong sebagian THR Anda, langkah selanjutnya adalah mengelola sisanya dengan cerdas. Berikut adalah strategi yang bisa Anda terapkan:
- Prioritaskan kewajiban: Gunakan dana THR untuk melunasi utang yang memiliki bunga tinggi atau untuk kebutuhan hari raya yang bersifat mendesak.
- Alokasikan untuk tabungan/investasi: Jangan habiskan seluruh THR untuk konsumsi. Sisihkan setidaknya 20% hingga 30% untuk dana darurat atau investasi jangka panjang.
- Buat anggaran pengeluaran hari raya: Hindari gaya hidup konsumtif berlebihan saat hari raya agar dana THR tetap terjaga dan tidak habis dalam sekejap.
- Evaluasi Pajak Tahunan: Ingatlah bahwa potongan pajak THR yang Anda alami adalah bagian dari kewajiban pajak tahunan Anda. Jika terjadi kelebihan potong pada akhir tahun, biasanya akan ada proses restitusi atau kompensasi yang diurus oleh perusahaan melalui SPT Tahunan PPh 21.
Mengapa Kepatuhan Pajak Itu Penting?
Mungkin terasa memberatkan saat melihat potongan pajak pada THR, namun perlu diingat bahwa pajak adalah kontribusi wajib warga negara untuk pembangunan nasional. Dengan membayar pajak yang benar, Anda telah berperan dalam mendukung layanan publik, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya yang pada akhirnya akan kembali memberikan manfaat bagi masyarakat luas, termasuk Anda sebagai pekerja.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya membuat sistem pelaporan dan pemotongan menjadi lebih mudah melalui integrasi data. Bagi Anda, hal ini berarti proses pelaporan SPT Tahunan di tahun 2027 (untuk tahun pajak 2026) akan menjadi lebih ringkas.
Kesimpulan
Aturan baru mengenai pajak THR di tahun 2026 pada dasarnya adalah penyempurnaan dari sistem yang sudah ada, dengan fokus pada kemudahan administrasi melalui skema tarif yang lebih terukur. Sebagai karyawan swasta, memahami bahwa THR akan dikenakan potongan pajak yang lebih tinggi dibandingkan gaji bulanan karena digabungkannya penghasilan bruto adalah kunci untuk tetap tenang dalam perencanaan keuangan.
Tetaplah berkoordinasi dengan bagian HR perusahaan untuk memastikan perhitungan pajak Anda sudah sesuai dengan ketentuan terbaru. Gunakan sisa dana THR dengan bijak agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang, tidak hanya saat hari raya berlangsung.
penulis: ridho