Tingginya harga BBM

Hanya poin penurunan harga BBM yang sebagian dilakukan, seperti untuk Pertamax Turbo dari Rp20.750 per liter menjadi Rp19.300 per liter dan Dexlite dari Rp23.000 per liter menjadi Rp19.700 per liter^[3]. Sementara Pertamax (RON 92) tetap dijual Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 masih dibanderol Rp17.000 per liter.^[4] Untuk Pertalite dan Biosolar harga tetap karena memang tidak mengalami penyesuaian.

Turunnya nilai Rupiah

Tuntutan lainnya seperti memperbaiki nilai rupiah juga diabaikan, terlihat dengan kurs yang tercatat bergerak di kisaran Rp 18.000,- hingga Rp 18.100,- per dollar^[5], lebih buruk dibanding bulan Juni yang berada di kisaran Rp 17.800,- hingga 17.900,- per dollar pada saat unjuk rasa bulan Juni dimulai.^[6]

Makan Bergizi Gratis

Keengganan pemerintah mendengarkan aspirasi pengunjuk rasa juga terlihat dari pernyataan penolakan menghentikan MBG oleh Prabowo Subianto^[7]. Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, bahkan mempertegas program MBG sebagai misi kenabian dari Prabowo yang tidak boleh dilawan^[8] dan Kepala Bakom mengklaim MBG dan Sekolah Rakyat adalah bukti prestasi yang berhasil, sehingga Prabowo harus dipuji sebagai seorang Juru Penyelamat.^[9]

...Bapak Presiden telah mengubah nasib anak Indonesia dari gelap menjadi terang. Pak Presiden ini adalah Sang Juru Penyelamat, bagi yang tidak mampu. Tapi bagi serakahnomic, musuh! Ha...! ^[9]

~Muhammad Qodari, Kepala Bakom RI

Sekalipun selalu MBG diklaim baik-baik saja dan terus dilanjutkan, Nanik S Deyang, Kepala BGN yang menggantikan Dadan Hindayana yang tertangkap tangan melakukan tindak korupsi, kemudian memutuskan mengundurkan diri secara mendadak melalui pernyataan di Facebook.^[10] Ia mengaku tertekan dan merasa diteror oleh berbagai pihak dan kini harus mengobati penyakit jantungnya.^[11] Posisinya kemudian diisi oleh Sudaryono.

Ketidakpuasan atas program Makan Bergizi Gratis kemudian diwujudkan dengan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Atas gugatan ini, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap UU APBN soal anggaran MBG dan pendidikan. Secara umum, MBG dinyatakan tetap konstitusional, namun tidak lagi diperbolehkan memotong anggaran pendidikan. MK mensyaratkan pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan harus sudah dilakukan selambat-lambatnya dalam dua tahun. ^[12]

Sikap anti kritik

Sikap meremehkan dan anti kritik Prabowo juga terlihat dari ucapan mengusir mereka yang tidak puas dengan kondisi Indonesia saat ini.

Yang ragu-ragu silakan duduk di rumah aja. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan, tidak ada yang melarang!^[13]

~Prabowo

Atas reaksinya ini, pengamat politik Ray Rangkuti menyatakan bahwa yang dilakukan Prabowo mendekati cara pandang seorang otoritarian dan berpotensi bertentangan dengan konstitusi.^[14]

Mahalnya harga pangan

Prabowo juga mengabaikan keluhan mahalnya harga pangan dengan meminta mereka yang mengeluh menanam padi sendiri saja.

"Yang mengatakan beras mahal, suruh ikut tanam beras! Kalau petani beras enggak dapat penghasilan tinggi, suruh mereka tanam sendiri. Suruh tanam sendiri. Wenak aja!"^[15]

~Prabowo

Atas respon ini, Pegiat perlindungan konsumen dan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, menyatakan bahwa hal tersebut ridak elok dan tidak etis dikatakan oleh seorang pemimpin. Menurutnya, publik sebagai konsumen beras memiliki hak penuh untuk mempertanyakan dan menuntut harga yang wajar. Ia juga meragukan apakah kenaikan harga yang terjadi benar-benar dinikmati petani ataukah hanya permainan dari segelintir tengkulak dan pedagang besar.^[16]

Liputan negatif dari luar negeri

Terus maraknya kasus keracunan, kenaikan harga setelah MBG kembali berjalan, dan kasus korupsi yang membelitnya, sementara pemerintah terus membanggakan MBG sebagai program utama untuk memberantas kemiskinan dan stunting yang membuat Indonesia menjadi bangsa besar dan dihormati dunia, membuat media internasional terus memberi sorotan buruk, seperti yang dilakukan oleh TV regional OBS TV, dari Korea Selatan^[17][18]

Situs fulcrum.sg yang dikelola oleha ISEAS – Yusof Ishak Institute juga menyoroti MBG secara negatif, dengan menyoroti cacat dalam desain dan implementasinya. Media ini juga menyoroti kasus korupsi yang membelit Kepala BGN dan wakil-wakilnya. Akibat kasus ini, anggaran BGN dipotong dari awalnya Rp 335 Triliun menjadi Rp 268 Triliun. Kasus ini ikut membuka kenyataan bahwa banyak SPPG yang dibuka di tempat yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Tercatat ada 28.700 dapur SPPG dibangun, pada saat sebenarnya hanya 21.000 yang ditargetkan berdiri. Targetnya sendiri berubah, dari awalnya anak sekolah, kini menjadi ibu hamil, menyusui, dan balita, yang diutamakan berada di daerah 3T. Kebijakan yang berubah-ubah membuat program ini jadi sangat meragukan. Program ini juga dinilai lebih sebagai upaya balas budi Prabwo kepada pendukung politiknya, sebagai persiapan Pemilu 2029.^[19]

Situs Universitas Melbourne mengkritik keras kebiasaan Prabowo melakukan kunjungan luar negeri secara berlebihan dan bersikap seolah mengelola negara adalah sebuah urusan pribadi. Ia dianggap mencampur adukkan kepentingan personalnya dengan urusan negara, justru karena mengaku bahwa banyak kunjungan kenegaraan malah dibiayai dari kantongnya sendiri.^[20]

Situs Financial Times menyoroti sikap Prabowo yang tidak konsisten terhadap konglomerat terkaya di Indonesia. Ia dikenal sering menyerang mereka dengan umpatan "maling" dan "koruptor", sekaligus bisa berbalik arah, meminta mereka ikut berkontribusi memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia.^[21]

Bloomberg menyoroti Prabowo yang menggunakan pendekatan yang keliru dalam mendekati investor dan pengusaha besar. Ia bisa menyerang pengusaha pada suatu waktu, untuk kemudian meminta pertolongan dari mereka untuk mengatasi masalah lapangan kerja di lain waktu. Ia juga dikritik karena meminta pengusaha besar membantu menukarkan dollarnya menjadi rupiah untuk mengatasi tekanan kurs, tapi kemudian mendadak mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu, yang membuat bisnis mereka terganggu. Perlakuan Prabowo yang buruk dan penuh curiga kepada konglomerat Indonesia dianggap bertentangan dengan semangat saling bantu antara mereka dan pemerintah, yang telah terbangun sejak era Orde Baru. Pemerintahannya juga dikritik karena dengan mudah menyita aset atau mencekal pengusaha, lalu kemudian tak melakukan tuntutan hukum apapun. Sikap yang sulit ditebak inilah yang membuat pengusaha-pengusaha besar kehilangan kepercayaan dan akhirnya memutuskan membawa aset dan investasinya keluar dari Indonesia.^[22]

Media deutsche welle menyoroti kebijakan populis Prabowo yang bertabrakan dengan melejitnya harga minyak, yang membaut pengeluaran negara jadi tidak terkendali. Ia dikritik atas pengelolaan anggaran yang dianggap boros dan defisit raksasa dan bergantung kepada hutang. Hampir seperempat dari penghasilan lewat pajak digunakan untuk mencicil bunga hutang saja, sementara pendapatan dari pajak Indonesia tertinggal dari Thailand, Vietnam, dan Filipina sekalipun. Hal ini membuat ambisi Prabowo untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar, jadi sulit dipenuhi dan dipercaya. Deutsche welle juga menyoroti keputusan Moody’s and Fitch yang menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif akibat pengeluaran yang boros dan asal-asalan. MSCI sempat memberi peringatan akan menurunkan status Indonesia dari emerging market menjadi frontier market, walaupun akhirnya menunda keputusannya. S&P Global Ratings juga memberi peringatan serupa, dengan sorotan atas masalah transparansi, walaupun akhirnya memutuskan mempertahankan ranking Indonesia. Semua hal ini membuat deutche welle mengingatkan kemiripan kondisi Indonesia saat ini dengan pada masa krisis 98, walaupun masih kecil kemungkinan untuk terulang. ^[23]

Media middle east monitor menyoroti sikap inkonsisten Prabowo, yang seolah menunjukkan kepedulian kepada Palestina dan mendukung solusi dua negara, tapi di belakang melakukan hal yang bertolak belakang. Ia dikritik karena Danantara, pada kenyataannya, sibuk melakukan pendekatan kepada Blackrock, yang investasinya masuk dalam perusaha-perusahaan pembuat senjata yang tersangkut kasus genosida di Gaza. Indonesia juga menyerahkan konsesi panas bumi di Halmahera kepada anak perusahaan Ormat Technologies, sebuah perusahaan yang murni berafiliasi dengan Israel. Ia juga dinilai terlalu menurut kepada agenda Amerika Serikat saat ikut menandatangani keanggotaan Board of Peace, yang dinilai malah makin mengukung Rakyat Palestima atas nama rekonstruksi ulang Gaza.^[24]

Media Asia News Network juga menyorot Prabowo secara negatif akibat menerima kunjungan Yingluck Shinawatra, yang dianggap masih belum menjalani hukumannya atas kasus kelalaian terkait program subsidi beras di Thailand, di kediaman pribadinya di Jalan Kartanegara di Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juli 2026.^[25]

The Economist menulis sorotan atas skandal korupsi Jampidsus, dengan memberi peringatan adanya konflik antara tentara dengan polisi karena kasus ini. Media ini juga memperingatkan banyaknya intervensi politik yang terjadi.^[26]

Sementara Reuters menyoroti survei Prabowo yang anjlok hingga tersisa di angka 51,1 persen. Media ini juga menyoroti program MBG yang dianggap terlalu ambisius, tetapi dibelit banyak masalah dan sudah dua kali dilakukan pemotongan anggaran. Sekalipun sudah dipotong, diperkirakan program ini tetap membebani APBN sehingga melebarkan defisit hingga ke angka 2,85 persen dari GDP^[27]

Kasus Jampidsus

Sekalipun tidak berhubungan langsung dengan tuntutan pengunjuk rasa pada Bulan Juni, pada tanggal 11 Juli 2026, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dalam tiga kasus korupsi sekaligus, yaitu korupsi batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel^[28]. Statusnya sempat turun menjadi saksi saat kasus tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan, untuk kemudian ditetapkan lagi menjadi tersangka, tapi hanya dalam dua kasus, yaitu kasus ASABRI dan TPPU^[29]. Janggalnya penanganan kasus ini ikut merusak kepercayaan terhadap penanganan hukum di Indonesia. Mahfud MD, ahli hukum yang juga mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, menyatakan bahwa penanganan kasus ini secara hukum salah.^[30]

Sebelumnya, berbagai terdakwa diputus bersalah atas tindak pidana korupsi dengan tuntutan dan vonis yang dinilai tak masuk akal, seperti Nadiem Makarim^[31] dan Ibrahim Arief^[32] dalam kasus Chromebook, serta Yoki Firnandi, Gading Ramadhan Joedo, Maya Kusmaya, dan Dimas Werhaspati dalam kasus Pertamina,^[33], Tom Lembong dalam kasus impor gula^[34]. Ditetapkannya Jampidsus sebagai tersangka dengan barang bukti uang tunai puluhan miliar dan puluhan kilogram emas^[35][36], menimbulkan keraguan atas keseriusan penanganan kasus korupsi di Indonesia dan apakah hanya sebuah modus untuk memeras para tersangka.^[37][38][39]

Perlakuan atas Febri Ardiansyah juga dinilai terlalu mengistimewakan^[40], karena status tersangkanya terus berubah-ubah, berdasarkan sprindik yang dikeluarkan oleh Kejagung setelah kasusnya diserahkan oleh polisi.^[41][42] Keanehan lain terjadi karena ia baru ditahan oleh Kejaksaan Agung pada 25 Juli 2025, setelah sebelumnya mendatangkan banyak kritik karena tidak juga ditahan, sementara tersangka lainnya, Don Ritto, sudah terlebih dahulu ditahan pada tanggal 17 Juli.^[43] Bahkan saat ditahan, Febri Ardiansyah tidak menggunakan rompi pink seperti halnya Don Ritto dan banyak tersangka kasus korupsi lainnya. Atas kejadian ini, Jamwas Rudi Margono menyampaikan permohonan maaf karena prosesnya yang buru-buru.^[44] Febri Ardiansyah sendiri memberi pernyataan bahwa ia merasa dikriminalisasi.^[45]

Selanjutnya, kasus Febri Ardiansyah menjadi salah satu fokus tuntutan dalam unjuk rasa Bulan Juli 2026.

Anjloknya hasil survei

Selain itu, turunnya dukungan terhadap Prabowo terlihat dari beberapa survei di Bulan Juni hingga Juli. Poltracking merilis survei pada 4 Juni 2026, yang memperlihatkan angka kepuasan turun menjadi 72,2 persen^[46], setelah sebelumnya mencapai 81,5 persen pada tanggal 21 Oktober 2025.^[47] Indopol pada tanggal 9 Juni 2026, merilis hasil survei berupa tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto ada di angka 59,75 persen.^[48] Sementara Puspoll merilis survei kepuasan Prabowo yang turun menjadi 64,8 persen pada 27 Juni 2026, turun dari hasil survei Agustus 2025 yang mencapai 67,7 persen.^[49].

Kemudian pada tanggal 26 Juli 2026, SMRC menyatakan terjadi penurunan signifikan kepuasan terhadap Prabowo sebesar 30 persen, dari awalnya 81,2 persen pada November 2025, menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.^[50] SMRC menyatakan bahwa buruknya persepsi atas kondisi ekonomi dan penegakan hukum, menjadi penyebab utama anjloknya kepuasan terhadap kepemimpinan Prabowo.^[51]

Pada tanggal 31 Juli 2026, IDM menerbitkan survei dengan hasil yang bertolak belakang, yaitu tingkat kepuasan 81,6 persen atas kinerja Prabowo. ^[52]

Pelabelan "londo ireng"

Untuk informasi lebih lanjut mengenai insiden ini, silakan buka artikel Unjuk rasa londo ireng

Walaupun terjadi kemudian, setelah demonstrasi Juli dimulai, pidato presiden ini menjadi penyebab rangkaian unjuk rasa oleh wartawan di berbagai daerah, mulai dari Solo^[53],Makassar, Bondowoso^[54], Blitar^[55], hingga Malang^[56]. Kondisi memburuk karena Prabowo enggan meminta maaf. Pihak istana dan pemerintah justru balik menyalahkan dengan menyatakan bahwa hal tersebut terjadi karena ucapan Prabowo disalahpahami^[57].

17 Juli

Beberapa hari sebelumnya, muncul pemberitahuan akan diadakan unjuk rasa besar oleh mahasiswa pada tanggal 17 Juli 2026. Pada hari-H, tercatat 750 orang elemen mahasiswa dan rakyat turun dalam unjuk rasa yang diadakan di sejumlah titik di Jakarta.^[58] Massa aksi Mahasiswa UNJ dan Aliansi Majelis Perjuangan Rakyat (MPR), yang berdemo di Patung Kuda menyampaikan tiga tuntutan, yaitu:

1. Mengembalikan kedaulatan masyarakat sipil
2. Membongkar total sistem negara
3. Menyelamatkan pendidikan Indonesia.

19 Juli

Mahasiswa yang berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), mahasiswa Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul dan mahasiswa Universitas Trisakti. berdemonstrasi di depan Gadung DPR RI untuk memprotes program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Mereka juga meminta penstabilan harga BBM guna menjaga daya beli masyarakat dan mencegah semakin beratnya beban ekonomi rakyat.^[59]

20 Juli

Aksi serupa muncul kembali tanggal 20 Juli 2026, yang digelar di tiga titik di Jakarta. Aksi pertama dari Jaringan Aktivis Muda Indonesia dan beberapa elemen massa di Kantor OJK RI, Jalan Lapangan Banteng Timur, dan aksi kedua dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Seluruh Indonesia dan beberapa elemen di wilayah Gambir.^[60] Aksi lain juga dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (BEM PTMA) Zona III DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat untuk menyuarakan "Indonesia Darurat Korupsi" di depan Gedung Kejaksaan Agung.^[61]

Unjuk rasa ratusan orang, dengan isu berbeda, juga terjadi di depan kantor pengacara Hotman Paris, di Kelapa Gading.^[62] Sebelumnya ia dikecam akibat melontarkan hinaan yang menyinggung wartawan pada saat diwawancara sebagai pengacara dari mantan Jampidsus, Febrie Adriyansah.^[63]

21 Juli

Pada tanggal 21 Juli 2026, Forum Komunikasi Warga KWINI 8 Bersatu di Kantor BPN Jakarta Pusat, Jalan Selaparang, Kemayoran, kembali melakukan aksi. Aksi kedua juga dari Forum Komunikasi Warga KWINI 8 Bersatu dan beberapa elemen di wilayah Gambir.^[64] Di Surabaya, aksi dilakukan oleh BEM Nusantara Jawa Timur untuk menunutut penegak hukum mengadili mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.^[65]

22 Juli

Pada tanggal 22 Juli 2026, unjuk rasa dilakukan di depan Gedung Kejaksaan Agung oleh Jaringan Intelektual Hukum Nasional, dengan aksi pembakaran ban^[66], berkemah di depan Gedung Kejagung^[67], dan mahasiswa UIJ mendatangkan truk tinja.^[68][69][70] Demonstrasi dengan isu lokal juga terjadi di Semarang, yang dilakukan oleh para petani yang tergabung dalam liansi Jateng Guyub. Mereka menuntut dihentikannya kriminalisasi terhadap para pejuang lingkungan^[71] dan menolak tambang yang dianggap merusak lingkungan dan pertanian.^[72] Sementara di Surabaya, pekerja sektor transportasi berdemo menolak kebijakan transit bus Trans Jatim di Medaeng.^[73] Di Padang, terjadi demonstrasi atas penjemputan paksa FR, seorang peserta demonstrasi sebelumnya tanpa alasan jelas.^[74]

23 Juli

Pada tanggal 23 Juli 2026, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus turun berunjuk rasa di Gambir. Sementara massa dari pengojek online turun di Gedung DPR RI.^[75] Sementara itu demonstrasi oleh Aliansi Madura Indonesia (AMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, diwarnai pelemparan telur busuk.^[76] Mahasiswa Papua juga turun berdemonstrasi di DPRP Papua Tengah di Nabire, dengan tuntutan pengusutan kasus pelanggaran HAM di Intan Jaya. ^[77]

24 Juli

Pada tanggal 24 Juli 2026, demonstrasi semakin menjalar ke empat titik di Jakarta. Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum dan beberapa elemen massa di wilayah Gambir, Pengurus Komite Mahasiswa dan Pemuda Reformasi (KMP Reformasi) di depan Kantor LBH DPN, aliansi Cipayung Plus Jakarta Selatan yang terdiri dari LMND, HMP MPO, GMNI, PMKRI, HMI DIPO, SEMMI, PMII, IMM, dan KAMMI di Gedung Kemendikdasmen, dan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda DKI Jakarta di depan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI^[78] Sementara itu, demonstrasi di depan gedung Kejagung diwarnai pelemparan tikus kecil oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.^[79]

26 Juli

Pada tanggal 26 Juli, ratusan perwakilan petani juga kepala desa dari Jawa Tengah dan Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk memprotes aturan baru tentang pembatasan ketat kadar nikotin dan TAR pada produk tembakau.^[80]

27 Juli

Pada tanggal 27 Juli 2026, demonstrasi kembali terjadi di kawasan Gambir, oleh Forum Komunikasi Warga Kwini 8 Bersatu dan Kantor BGN oleh BEM Universitas Ibnu Chaldun.^[81] Di Malang, wartawan berdemonstrasi dengan aksi teatrikal, jalan mundur, untuk memprotes penghinaan "londo ireng" yang sebelumnya diucapkan Prabowo dalam pidatonya. Mereka menuntut Prabowo mencabut pernyataan tersebut.^[82]

Sementara itu di Pati, demonstrasi dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), untuk memprotes kinerja Kejaksaan Negeri Pati dalam memberantas korupsi. Mereka juga menuding adanya praktik jual beli vonis oleh oknum jaksa. Aksi ini diwarnai pelemparan telur busuk.^{[83] [84]} Di Bojonegara, Banten, warga setempat melakukan aksi menuntut percepatan pelebaran jalan. Mereka mengeluhkan banyaknya kendaraan tambang yang melintas di luar jam operasional sehingga mengakibatkan kemacetan parah dan seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas. ^[85] Di Madura, kAliansi Masyarakat Peduli Aset Strategis (AMPAS) melakukan demonstrasi menunutut reformasi tata kelola PT Garam agar lebih transparan, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta aset strategis negara.^[86]

Di Langkat, ribuan korban korban banjir Sumatera 2025, kembali berdemo menuntut kejelasan bantuan yang hingga kini belum mereka dapat. Mereka meminta pemerintah tidak terus-menerus banyak omong dalam menjanjikan bantuan. ^[87] Di Jambi, mahasiswa melakukan demonstrasi di depan Kantor Bupati Muaro Jambi, untuk memprotes persoalan stokpile batubara, sengketa lahan perusahaan, hingga dugaan pencemaran lingkungan oleh aktivitas industri di Kabupaten Muaro Jambi. Demonstrasi ini ditemui oleh anggota DPR Ri Syarif Fasa. ^[88] Demonstrasi lain terjadi di depan Polda Jambi, dengan tuntutan agar polisi mengusut dugaan korupsi dana kompensasi kebun masyarakat dari PT RAAL senilai Rp 8,9 Miliar, mafia penjualan lahan desa, dan nepotisme di dalam kepengurusan KUD, di Dusun Mudo, Kecamatan Muara Papalik, Tanjung Jabung Barat. ^[89] Di Batam, belasan mahasiswa yang tergabung dalam Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Batam menggelar demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri Batam, menuntut oenegakan hukum yang adil, transparan, dan tanpa diskriminasi. Mereka juga meminta Kejari Batam ikut mengawal penuntasan kasus Febri Adriansyah. Mereka juga mempertanyakan tindak lanjut atas pelaporan kasus Montigo.^[90]Di Bukittinggi, mahasiwa berdemo untuk memprotes perlakuan represif terhadap rekannya selama demonstrasi sebelumnya. ^[91]

Di Pontianak, supir-supir berdemo mengeluhkan kelangkaan dan penyimpangan distribusi Solar di SPBU.^[92] Di Manado, pedagang di pasar Bersehati yang tergabung dalam Forum Persatuan Persaudaraan Pasar Tradisional (FP3T) melakukan demonstrasi menuntut kebijakan yang lebih ramah terhadap pedagang. Aksi ini sempat berlangsung ricuh, dengan perusakan fasilitas dan pemukulan karyawan PD Pasar Menado.^[93][94]Di Mamuju, mahasiswa berdemo di depan Kapolda Sulawesi Barat, menuntut Propam Polda Sulbar mengusut kasus etik dari Kapolres Pasangkayu. Aksi ini diwarnai pembakaran ban.^[95]Demonstrasi juga terjadi di depan Kapolres Pasangkayu, dilakukan oleh Ikatan Pelajar Mahasiswa Pasangkayu, menyuarakan penanganan dugaan pelanggaran kode etik yang menjadi sorotan publik, termasuk dugaan yang diberitakan sebelumnya yang melibatkan Kapolres Pasangkayu, Kasat Reskrim Polres Polewali Mandar, dan dugaan penyimpanan pupuk bersubsidi di Polsek Topoyo.^[96]

Di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, mahasiswa dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) berdemo mempertanyakan persoalan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang dinilai belum tuntas, sekalipun Pemerintah Kabupaten SBT sebelumnya mengklaim persoalan ini sudah dituntaskan.Di Bukittinggi, mahasiwa berdemo untuk memprotes perlakuan represif terhadap rekannya selama demonstrasi sebelumnya.

28 Juli

Pada tanggal 28 Juli 2026, kalangan pekerja mulai turun dan ikut dalam demonstrasi melalui aksi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Barat di depan Gadung Kementerian Dalam Negeri. Aksi lainnya berlangsung di kawasan Gambir atau sekitar Jalan Medan Merdeka Barat oleh Forum Komunikasi Warga Kwini 8 Bersatu.^[97] Di kawasan Istana Merdeka, terjadi kericuhan dan aksi saling dorong antara pendemo dengan polwan, sebagai akibat dari demonstrasi Aliansi Rakyat Menggugat yang menuntut Wakil Presiden Gibran Rakabuming menunjukkan ijazah.^[98] Di Banjarmasin, sejumlah warga Banjarmasin melakukan aksi demontrasi di depan Kantor PT PLN (Persero) UP3 Banjarmasin, untuk memprotes gangguan pasokan listrik yang terjadi di sejumlah wilayah, yang dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat, mulai dari rumah tangga hingga pelaku usaha.^[99]

Di Makassar, wartawan berdemo memprotes pelabelan "londo ireng" yang diucapkan oleh Prabowo dalam pidatonya, dan melakukan long march dari LBH Makassar hingga Flyover Panaikang. Pengunjuk rasa juga menyatakan kemuakan kepada Prabowo.^[100] Di Pekanbaru, Lembaga Swadaya Masyarakat Abdi Lestari berdemo untuk mendesak kepolisian memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai dugaan aktivitas ilegal seperti pertambangan galian C ilegal, illegal logging, peredaran crude palm oil (CPO) ilegal, penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM), hingga peredaran narkotika di Riau.^[101]Di Jogja, demonstrasi oleh mahasiswa HMI berakhir rusuh dengan pembakaran ban bekas dan saling dorong dengan polisi. Demo ini memprotes darurat sampah permanen, gentrifikasi ruang, dan pemiskinan struktural.^[102]

Di Palangka Raya, Aliansi Palangka Raya Gelap berdemo di Kantor PLN UP3 Palangka Raya untuk memprotes pemadaman listrik yang terus terjadi tanpa upaya ganti rugi.^[103] Di Blitar, Jurnalis yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia(PWI) Blitar Raya, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Blitar Raya, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Blitar Raya berdemo memprotes pelabelan "londo ireng" yang dilakukan oleh presiden. ^[104]

29 Juli

Tanggal 29 Juli 2026, demonstrasi terjadi lagi di tiga titik di Jakarta, yaitu di Gambir oleh kelompok Cipayung Plus Jakarta Selatan, di Kantor OJK RI oleh Forum Mahasiswa Hukum Progresif.^[105][106], dan di depan Kejagung oleh Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah^[107] dan BEM Persatuan Indonesia. Aksi BEM PI diwarnai pemakaian rompi pink untuk menyindir tidak seriusnya penanganan kasus Febri Adriansyah. Mereka menuntut rumah Febri Adriansyah digeledah ulang.^[108]

Di Palangka Raya, Aliansi Gerakan Palangka Raya Gelap kembali menggelar aksi dengan menebar bangkai ayam di depan kantor UP3 PLN Palangka Raya. ^[109] Di Banjarmasin, aksi dengan tuntutan serupa juga dilakukan oleh Aliansi Masyarkat Kalimantan Bersatu di depan kantor UP3 PLN Banjarmasin, dengan meminta pemadaman listrik berulang ditangani dengan serius.^[110]

Di Makassar, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Anti Korupsi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Makassar untuk memprotes transparansi pengelolaan dana hibah KONI Makassar senilai sekitar Rp15 miliar.^[111]

Di Nabire, aksi yang disertai pemalangan kantor PUPR Papua Tengah dilakukan oleh Himpunan Pengusaha Orang Asli Papua. Mereka menuntut pelibatan dan pemberdayaan Orang Asli Papua, serta pembagian paket pekerjaan atau proyek dari Dinas PUPR.^[112]

Unjuk rasa juga terjadi di Balaikota Bukittinggi, dilakukan oleh mahasiswa Universitas Fort de Kock, UIN Syech Jamil Jambek dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat untuk memprotes kekerasan terhadap mahasiswa oleh Satpol PP.^[113]

30 Juli

Massa demonstrasi berpusat di Mahkamah Konstitusi, untuk mengawal Keputusan MK, yang dimotori oleh BEM Universitas Indonesia, namun terbuka untuk diikuti juga oleh masyarakat umum. Dalam sidang ini, diputuskan bahwa MBG tidak melanggar konstitusi, namun pendanaannya harus dipisahkan dengan anggaran pendidikan. MK mewajibkan pemisahan anggaran program MBG dari dana pendidikan harus dilakukan mulai dari UU APBN tahun anggaran 2027 atau selambat-lambatnya pada UU APBN tahun anggaran 2028.^[114][115] Aksi juga terjadi di Patung Kuda dan di depan Kantor BGN oleh Gerakan Aktivis Mahasiswa Islam Indonesia dan Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial.^[116] Mahasiswa dari Papua juga ikut berdemonstrasi di Patung Kuda, yang diwarnai aksi bakar ban. ^[117]

Di Palembang, Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Sumatera Selatan untuk memprotes pencemaran oleh PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang.^[118] Di Medan, wawartawan berunjuk rasa memprotes pelabelan "londo ireng" oleh Prabowo^[119].Aksi serupa juga terjadi di Semarang dengan menggunakan topeng karakter Giant dari komik Doraemon.^[120] Begitu pula di Nganjuk, yang diwarnai aksi pelepasan dan pelemparan kartu pers serta tabur bunga di depan Gedung DPRD Nganjuk.^[121]

Di Banjarmasin, demonstrasi terjadi dengan aksi pemberian batu bara oleh Massa Aliansi Masyarakat Kalimantan Selatan Bersatu di Kantor UP3 PLN Banjarmasin untuk memprotes pemadaman listrik yang terus-menerus terjadi. ^[122] DI Palangka Raya, General Manager PLN Iwan Soelistijono menolak menandatangani dokumen berisi tuntutan yang diserahkan oleh pengunjuk rasa, yang geram karena pemadaman listrik masih terjadi. Ia menyatakan beberapa poin tuntutan berada di luar wewenangnya. ^[123]

Di Makassar, mahasiswa berdemo di depan Kantor DPRD Sulawesi Selatan untuk menolak MBG dan menuntut dana pendidikan dikembalikan. ^[124] Di Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Koalisi Pelindung Hak (KPH) Masyarakat Daraga, berdemo menuntut keadilan dalam perkara dugaan perambahan kawasan hutan di Dusun Daraga, Desa Passelloreng, Kecamatan Gilireng.^[125] Di Tarakan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tarakan memprotes penghentian penyidikan (SP3) proyek Kanal Antarmoda Bandara Juwata, proyek Pantai Ratu Intan, dan dugaan korupsi pembangunan Asrama Haji.^[126]

31 Juli

Demonstrasi di Jakarta terjadi di dua titik, yaitu di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat oleh Aqsa Working Group dan di depan Kantor PT Kredivo Finance Indonesia oleh Asosiasi Perhimpunan Mahasiswa Muslim Indonesia.^[127] Sementara di Surabaya, demonstrasi terjadi di depan Polrestabes Surabaya oleh 10 ribu anggota Persaudaraan Setia Hati Terate yang memprotes perlakuan buruk oleh debt collector terhadap anggotanya.^[128] Di Palembang, Dewan Pimpinan Jaringan Anti Korupsi Sumatera Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumatera Selatan untuk mendesak pemerintah daerah mengambil langkah tegas terhadap 34 perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang diduga melakukan pelanggaran di bidang lingkungan hidup.^[129]

Di Sampang, 14 organisasi wartawan dan pegiat media di Kabupaten Sampang menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kabupaten Sampang untuk memprotes pelabelan Londo Ireng oleh Prabowo. Mereka menuntut Presiden meminta maaf atas ucapannya.

Di Batui, Banggai, Sulawesi Tengah, masyarakat berdemo memprotes tidak dilibatkannya masyarakat dalam operasional PT Buma Perindahindo dan PT Berca Buana Sakti di kawasan industri Batui. Peserta aksi yang sebelumnya sempat menutup akses jalan, kini berubah pola dengan menghentikan dan memeriksa kendaraan perusahaan serta menahan mobil dan karyawan perusahaan yang melintas di sekitar lokasi aksi.^[130]