Sejarah Sebelum Pembentukan

Dalam sejarahnya negeri-negeri di bagian utara pulau Kalimantan, yang meliputi Sarawak, Sabah, Brunei.^[12] Sejak masa Hindu hingga masa sebelum terbentuknya Kesultanan Bulungan, daerah yang sekarang menjadi wilayah provinsi Kalimantan Utara hingga daerah Kinabatangan di Sabah bagian Timur merupakan wilayah mandala negara Berau yang dinamakan Nagri Marancang.^[13] Namun belakangan sebagian utara Nagri Marancang (alias Sabah bagian Timur) terlepas dari Berau karena diklaim sebagai wilayah mandala Brunei, kemudian oleh Brunei dihadiahkan kepada Kesultanan Sulu dan Suku Suluk mulai bermukim di sebagian wilayah tersebut.^[14] Kemudian Inggris menguasai sebelah utara Nagri Marancang dan Belanda menguasai sebelah selatan Nagri Marancang (sekarang provinsi Kaltara).^[15][16]

Wilayah yang menjadi provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan menjadi daerah perluasan pengaruh Kesultanan Sulu.^[17] Namun Kerajaan Berau (yang merupakan induk dari Kesultanan Bulungan) menurut Hikayat Banjar termasuk salah satu vasal atau negara bagian di dalam mandala Kesultanan Banjar sejak zaman dahulu kala, ketika Kesultanan Banjar masih bernama Kerajaan Negara Dipa (masa Hindu).^[18] Sampai tahun 1850, Kesultanan Bulungan masih diklaim sebagai negeri bawahan dalam mandala Kesultanan Sulu.^[19] Namun pada tahun 1853, Kesultanan Bulungan sudah dimasukkan dalam wilayah Hindia Belanda atau kembali menjadi bagian dari Berau.^[20] Walaupun belakangan negeri Bulungan di bawah kekuasaan Pangeran dari Brunei, tetapi negeri tersebut masih tetap termasuk dalam mandala negara Berau.

Menurut perjanjian antara Kesultanan Banjar dan VOC pada tanggal 13 Agustus 1787 serta 4 Mei 1826, secara hukum Kesultanan Banjar menjadi protektorat VOC. Beberapa wilayah yang dulunya merupakan vasal Kesultanan Banjar diserahkan sebagai milik VOC, termasuk Kesultanan Berau dan daerah taklukannya, maka VOC membuat batas-batas wilayahnya yang diperolehnya dari Kesultanan Banjar berdasarkan perjanjian tersebut yaitu wilayah paling barat adalah Kerajaan Sintang, daerah bagian Lawai dan Daerah Aliran Sungai Jelai (salah satu wilayah Kerajaan Kotawaringin di dalam kesultanan Banjar) sedangkan wilayah paling timur adalah Kesultanan Berau.^[21] Kesultanan Berau meliputi kesultanan Gunung Tabur, kesultanan Tanjung/Sambaliung, kesultanan Bulungan & distrik Tidung yang dihapuskan pada tahun 1916.^[22] Berdasarkan peta Hindia Belanda pada tahun 1878 saat itu menunjukkan posisi perbatasan jauh lebih ke utara dari perbatasan Kalimantan Utara-Sabah hari ini, karena mencakup semua perkampungan suku Tidung yang ada di wilayah Tawau.^[23]

Sejarah Pembentukan Kalimantan Utara

Proses pemekaran Kalimantan Utara menjadi suatu provinsi terpisah dari Kalimantan Timur telah dimulai pada tahun 2000-an.^[24][25] Setelah melalui proses panjang, pembentukan provinsi Kalimantan Utara akhirnya disetujui dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012.^[26][27]

Gubernur

Pada awal berdirinya provinsi Kalimantan Utara, posisi gubernur dijabat oleh Irianto Lambrie, yang bertugas sebagai penjabat gubernur. Irianto dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, pada 22 April 2013.^[29] Irianto sebelumnya menjabat sebagai sekretaris daerah Kalimantan Timur, yang kemudian dipilih oleh pemerintah pusat untuk menduduki kursi ekskutif secara sementara di Kalimantan Utara. Pemilihan umum pertama untuk memilih gubernur Kalimantan Utara dilaksanakan pada 2015.^[30] Kemudian, Irianto menang pada pemilu 2015, bersama wakil gubernur, Udin Hianggio.

Selanjutnya, pemilihan gubernur Kalimantan Utara diadakan kembali pada tahun 2020. Dalam pemilu ini, pasangan calon gubernur Zainal Arifin Paliwang dan calon wakil gubernur Yansen Tipa Padan menang. Selanjutnya mereka dilantik oleh presiden Indonesia, Joko Widodo, menjadi gubenur dan wakil gubernur Kaliman Utara pada 15 Februari 2021 di Istana Negara Jakarta, untuk masa tugas 2021-2024.^[31]

Pada Pemilihan umum Gubernur Kalimantan Utara 2024, pasangan Zainal Arifin Paliwang dan Ingkong Ala menjadi pemenang. Mereka dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, pada 20 Februari 2025 di Istana Merdeka Jakarta.^[32]

No.	Gubernur		Mulai menjabat	Akhir menjabat	Periode	Wakil Gubernur
2	Zainal Arifin Paliwang		20 Februari 2025	Petahana	3 (2024)	Ingkong Ala

Pegawai Negeri Sipil

Pada saat dibentuk, wilayah Kalimantan Utara dengan 408 orang PNS dibagi menjadi 5 wilayah administrasi, yang terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten sebagai berikut:

Daftar terakhir didasarkan pada data wilayah di Kemendagri.^[33]

Dewan Perwakilan

DPRD Kaltara beranggotakan 35 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali.

Pimpinan DPRD Kaltara terdiri dari 1 Ketua dan 2 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik dengan jumlah kursi dan suara terbanyak.

Anggota DPRD Kaltara yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2024 yang dilantik pada 4 September 2024 di Ruang Rapat DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Komposisi anggota DPRD Kaltara periode 2019-2024 terdiri dari 12 partai politik dimana Partai Gerindra, PDI Perjuangan, dan Partai Hanura merupakan pemilik kursi terbanyak yaitu masing-masing 5 kursi.^[34][35][36]

Partai Politik		Jumlah Kursi dalam Periode
		2014–2019	2019–2024	2024–2029
	PKB	2	2	2
	Gerindra	4	5	6
	PDI-P	4	5	3
	Golkar	4	4	6
	NasDem	2	2	2
	PKS	2	3	4
	PPP	2	1	1
	PAN	3	2	2
	Hanura	4	5	3
	Demokrat	5	4	6
	PBB	2	1	0
	PKPI	1	0
	Perindo		(baru) 1	0
Jumlah Anggota		35	35	35
Jumlah Partai		12	12	10

Suku Bangsa

Penduduk Kalimantan Utara sangat heterogen dan terbagi menjadi berbagai macam suku bangsa seperti suku Dayak (Lun Bawang / Lun Dayeh, Kenyah, Murut, dan lainnya), Tidung, Bulungan, Kutai, dan Banjar, lalu kelompok pendatang terbesar seperti suku Bugis, Jawa, Bajau, Gorontalo, Mandar, Minahasa, Buton, Madura, Makassar, Toraja, Tionghoa, Bawean, Bali, Suluk/Tausug, dan lainnya juga banyak mendiami Kalimantan Utara.^[38]

Agama

Berdasarkan data Kementerian Agama pada akhir 2025, mayoritas penduduk Kalimantan Utara menganut agama Islam. Adapun banyaknya penduduk Kalimantan Utara menurut agama yang dianut yakni Islam sebanyak 73,17%, diikuti oleh agama Kekristenan sebanyak 26,26% dengan rincian Protestan sebanyak 19,39% dan Katolik sebanyak 6,87%. Agama Kristen mayoritas di Kabupaten Malinau. Selebihnya menganut agama Buddha sebanyak 0,50%, kemudian Hindu sebanyak 0,04%, Konghucu sebanyak 0,02% dan penganut kepercayaan sebanyak 0,01%.^[9][40]

Rumah sakit

Rumah Adat

Rumat adat Kalimantan Utara adalah Rumah Baloy yaitu rumah panggung khas masyarakat suku Tidung.^[45]

Kuliner khas

Makanan dan minuman dari Kalimantan Utara yang dipengaruhi oleh etnis yang mendiami provinsi ini dengan ciri utama penggunaan bahan seperti ikan air tawar dan minim rempah. Adapun hidangan yang ditemukan di Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:^[46]

• Ilui atau inau, berupa pati dari sagu dan singkong
• Tutut atak, ikan air tawar yang dibakar dalam bambu
• Lerek, bubur berbahan nasi atau singkong
• Lerek fazang dao blusut
• Teluk, ikan pelian fermentasi
• Bitter kicep, bubur jamur