Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Periode 2024–2029
Jenis
Jenis	Unikameral
Jangka waktu	5 tahun
Sejarah
Sesi baru dimulai	2 September 2024
Pimpinan
Ketua	Baiq Isvie Rupaeda (Golkar) sejak 16 Oktober 2024
Wakil Ketua I	Lalu Wirajaya (Gerindra) sejak 16 Oktober 2024
Wakil Ketua II	Yek Agil (PKS) sejak 16 Oktober 2024
Wakil Ketua III	Muzihir (PPP) sejak 16 Oktober 2024
Komposisi
Anggota	65
Partai & kursi	Golkar (10)   Gerindra (10)   PKS (8)   PPP (7)   Demokrat (6)   PKB (6)   NasDem (4)   PAN (4)   PDI-P (4)   Perindo (3)   PBB (2)   Hanura (1)
Pemilihan
Sistem pemilihan	Proporsional-Terbuka
Pemilihan terakhir	14 Februari 2024
Pemilihan berikutnya	2029
Tempat bersidang
Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Udayana No. 11 Kode Pos 83122 Selaparang, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Situs web
dprd-ntbprov.go.id
L • B

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (disingkat DPRD Nusa Tenggara Barat atau DPRD NTB), adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. DPRD NTB beranggotakan 65 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali.

Pimpinan DPRD NTB terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak.

Anggota DPRD NTB yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2024 yang dilantik pada 2 September 2024 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, Hery Supriyono di Gedung DPRD Provinsi NTB.^[1][2][3] Komposisi anggota DPRD NTB periode 2019-2024 terdiri dari 12 partai politik di mana Partai Golkar dan Partai Gerindra adalah partai politik pemilik kursi terbanyak masing-masing 10 kursi.^[4][5],^{[6][7][8][9][10]}

Hasil pemilihan umum

Komposisi anggota

Selama masa reformasi, jumlah anggota DPRD NTB pada awalnya hanya 45 orang, kemudian bertambah menjadi 55 orang pada Pemilu 2004 dan bertambah lagi menjadi 65 orang pada Pemilu 2014. DPRD NTB paling sedikit ditempati oleh 10 partai politik dan paling banyak oleh 15 partai politik. Partai Golongan Karya merupakan pemenang bertahan selama masa reformasi sehingga tidak mengherankan jika posisi Ketua DPRD NTB selalu diisi oleh kadernya. Berikut ini adalah rekapitulasi komposisi anggota DPRD NTB berdasarkan asal partai politik selama masa reformasi.^{[5][12][13][14][15][16]}

Partai Politik		Jumlah Kursi dalam Periode
		1999-2004	2004-2009	2009-2014	2014-2019	2019-2024	2024-2029
	PKB	2	3	1	5	6	6
	PDI-P	7	6	5	5	4	4
	Golkar	21	15	10	11	10	10
	PKS	0	6	6	6	7	8
	PPP	6	6	4	6	7	7
	PAN	2	4	4	5	5	4
	Demokrat	1	3	8	8	7	6
	PBB	2	6	5	3	2	2
	Gerindra			(baru) 2	8	9	10
	Hanura			(baru) 3	5	1	1
	NasDem				(baru) 3	5	4
	Perindo					(baru) 0	3
	PKPI	1	0	0	0	0
	Berkarya					(baru) 2
	PPPI			(baru) 1
	PPRN			(baru) 1
	PKNU			(baru) 1
	PBR		(baru) 5	2
	PKPB		(baru) 0	2
	Patriot		(baru) 1	0
	PPNU	1	0	0
Jumlah Anggota		45	55	55	65	65	65
Jumlah Partai		10	10	15	11	12	12
Catatan: *Pada periode 1999-2004, 2 kursi ditempati oleh Fraksi ABRI.

Fraksi

Fraksi merupakan wadah berhimpun anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Setiap fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.^[17] Setiap fraksi di DPRD NTB setidaknya beranggotakan 5 orang. Jumlah fraksi di DPRD NTB periode 2019-2024 adalah 9 fraksi, menurun dari periode sebelumnya yang terdiri dari 10 fraksi.

Alat Kelengkapan DPRD

Berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi terdiri dari:

1. Pimpinan
2. Badan Musyawarah (Bamus)
3. Komisi
4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)
5. Badan Anggaran (Banggar)
6. Badan Kehormatan (BK)
7. Alat Kelengkapan Lain (dibentuk melalui Rapat Paripurna)

Pimpinan

Sesuai peraturan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan: 35-44 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 2 wakil ketua; 45-84 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 3 wakil ketua; dan 85-100 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 4 wakil ketua.^[23] Pimpinan DPRD NTB terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik peraih kursi dan suara terbanyak secara berurutan. Berikut ini adalah daftar Ketua DPRD NTB selama masa reformasi.^[24]

Ketua			Awal Menjabat	Akhir Menjabat	Periode DPRD	Wakil Ketua	Keterangan
		Lalu Serinata (Golkar)	1999	2003	1999-2004	Rahmat Hidayat (PDI-P) Abdul Kappi (Golkar) Abdurrahim (PAN)	Mengundurkan diri karena mengikuti Pilgub NTB 2003.[25][26]
		Sunardi Ayub (Golkar)	2003	2004			[27]
			2004	2005	2004-2009	Rahmat Hidayat (PDI-P) Mahrip (PBB) Muhammad (PPP)	Diberhentikan karena tersangkut kasus korupsi dan dipecat dari keanggotaan partai.[27]
		Suhaili Fadhil Thohir (Golkar)	2005	2009			[27]
			2009	2010	2009-2014	Lalu Mohammad Syamsir (PBB) Suryadi Jaya Purnama (PKS) Lalu Abdul Halik Iskandar (Demokrat)	Mengundurkan diri karena mengikuti Pilbup Loteng 2010.[28]
		Lalu Sudjirman (Golkar)	2010	2014			[29]
		Umar Said (Golkar)	2014	2016	2014-2019	T.G.H. Mahalli Fikri (Demokrat) Mori Hanafi (Gerindra) Abdul Hadi (PKS)	Diganti karena kondisi kesehatannya tidak kunjung membaik.[30][31][32]
		Baiq Isvie Rupaeda (Golkar)	2016	2019			[33]
			2019	2024	2019-2024	Mori Hanafi (Gerindra) Muzihir (PPP) Abdul Hadi (PKS)	[34][35]
			2024	petahana	2024-2029	Lalu Wirajaya (Gerindra) Yek Agil (PKS) Muzihir (PPP)	[36]

Periode 2014–2019

Empat pimpinan definitif DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bakti 2014-2019 resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh hakim tinggi Pengadilan Tinggi Mataram H Kusriyanto, MH, pada hari Kamis,tanggal 16 Oktober 2014 Empat pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni ketua H Umar Said (Partai Golkar) dan para wakil ketua Mori Hanafi (Gerindra), TGH Mahali Fikri (Demokrat), dan Abdul Hadi (PKS). Rapat paripurna pelantikan dipimpin ketua dan wakil ketua sementara Hj Isvie Rupaeda dan TGH Mahaly Fikri. Pelantikan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161.52-3841 tahun 2014, tanggal 13 Oktober 2014, tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Provinsi.Proses penetapan empat pimpinan DPRD NTB tersebut didasarkan pada Keputusan Mendagri RI Nomor 161.52 – 3841 tahun 2014, tanggal 13 Oktober 2014, tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD NTB. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah serta penyerahan palu dari ketua sementara kepada Ketua DPRD NTB H Umar Said.^[8]

No	Nama	Jabatan	Asal Partai
1	H Umar Said	Ketua	Partai Golkar
2	Lalu Wirajaya	Wakil Ketua	Partai Gerindra
3	TGH Mahali Fikri	Wakil Ketua	Partai Demokrat
4	Abdul Hadi	Wakil Ketua	PKS

Daerah pemilihan

Pada Pileg 2019^[42] dan Pileg 2024,^[43] pemilihan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dibagi kedalam 8 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:

Daftar anggota

Referensi

Lihat pula

• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
• Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
• Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Pranala luar

• Situs Resmi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat
• Situs Resmi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
• KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat

Referensi