Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi (disingkat DPRD provinsi) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD provinsi mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi.
membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keanggotaan
Anggota DPRD provinsi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu berjumlah paling sedikit 35 (tiga puluh lima) orang dan paling banyak 120 (seratus) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji. Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.
Alokasi jumlah kursi untuk DPRD Provinsi diatur berdasarkan jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
Hak interpelasi yaitu hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
Hak angket yaitu hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
Hak menyatakan pendapat yaitu hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
Hak dan Kewajiban Anggota
Hak Anggota
Anggota DPRD provinsi berhak:
mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi;
mengajukan pertanyaan;
menyampaikan usul dan pendapat;
memilih dan dipilih;
membela diri;
imunitas;
mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
protokoler; dan
keuangan dan administratif.
Kewajiban Anggota
Anggota DPRD provinsi berkewajiban:
memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
menaati tata tertib dan kode etik;
menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.
Fraksi
Fraksi adalah wadah berhimpun anggota DPRD provinsi untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas DPRD provinsi, serta hak dan kewajiban anggota DPRD provinsi. Setiap anggota DPRD provinsi harus menjadi anggota salah satu fraksi. Setiap fraksi di DPRD provinsi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD provinsi.
Alat Kelengkapan
Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas:
pimpinan;
Badan Musyawarah;
komisi;
Badan Legislasi Daerah;
Badan Anggaran;
Badan Kehormatan; dan
alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
Pimpinan
Pimpinan DPRD provinsi terdiri atas:
1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) orang;
1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 84 (delapan puluh empat) orang;
1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang.
Pimpinan berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi. Ketua DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperolah kursi terbanyak pertama di DPRD provinsi.
Komisi
Komisi di DPRD provinsi dibentuk dengan ketentuan:
DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 55 (lima puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi;
DPRD provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 (lima puluh lima) orang membentuk 5 (lima) komisi.
Jumlah Anggota DPRD Provinsi
Berikut ini adalah rekapitulasi jumlah anggota DPRD pada tiap provinsi dalam beberapa periode terakhir.
Sebanyak 11 anggota (periode 2014-2024) dan 9 anggota (periode 2024-2029) dipilih dan diangkat melalui jalur otsus Papua sesuai Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001.
Sebanyak 14 anggota (periode 2014-2024) dan 11 anggota (periode 2024-2029) dipilih dan diangkat melalui jalur otsus Papua sesuai Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001.
Jumlah keseluruhan anggota DPRD provinsi periode 2024-2029 adalah 2.432 orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 200 orang dari periode sebelumnya. Berdasarkan jalur pemilihannya, sebanyak 2.372 orang terpilih melalui pemilihan umum tahun 2024 dan 60 orang terpilih melalui jalur otonomi khusus yang tersebar di 6 provinsi di Pulau Papua. Berdasarkan asal partai politiknya, sebanyak 2.346 orang berasal dari 16 partai politik tingkat nasional dan 26 orang berasal dari 4 partai politik lokal yang hanya ada di Provinsi Aceh.
PDI Perjuangan kembali menjadi partai politik dengan jumlah anggota DPRD provinsi terbanyak yaitu 389 orang, kemudian disusul Partai Golkar (364 orang) dan Partai Gerindra (322 orang). Partai Gelora, PNA, dan PDA menjadi partai politik dengan jumlah anggota DPRD provinsi paling sedikit yaitu masing-masing hanya 1 orang. Sementara itu, terdapat 4 partai politik yang sama sekali tidak memiliki perwakilan di DPRD provinsi manapun, yaitu Partai Buruh, Partai Gabthat, Partai SIRA, dan Partai Ummat. Sebanyak 3 partai politik pendatang baru yang berhasil menempatkan kadernya sebagai anggota DPRD provinsi, yaitu Partai Gelora (1 orang), PKN (3 orang), dan PAS Aceh (4 orang).
Meskipun PDI Perjuangan berhasil meraih kursi terbanyak senasional, namun yang berhasil meraih kursi pimpinan DPRD provinsi terbanyak adalah Partai Golkar dengan total 33 posisi yang terdiri dari 14 ketua dan 19 wakil ketua. PDI Perjuangan hanya berhasil meraih 30 posisi yang terdiri dari 12 ketua dan 18 wakil ketua, begitu pula dengan Partai Gerindra yang juga berhasil meraih 30 posisi yang terdiri dari 4 ketua dan 26 wakil ketua. Diurutan selanjutnya adalah Partai NasDem berhasil meraih 23 posisi (3 ketua dan 20 wakil ketua) dan PKS berhasil meraih 14 posisi (2 ketua dan 12 wakil ketua). Sementara itu, PKB meraih 8 posisi (1 ketua dan 7 wakil ketua) dan PAN meraih 5 posisi (1 ketua dan 4 wakil ketua). Partai Aceh masih bertahan menjadi juara di Provinsi Aceh sehingga berhak untuk menduduki posisi Ketua DPRA. Selain itu, 2 partai lain hanya berhasil meraih posisi wakil ketua yaitu Partai Demokrat dengan 10 wakil ketua dan PPP dengan 2 wakil ketua.
