Sekolapedia – 04 Juli 2026 | Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi terhadap kontribusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mendukung program strategis nasional, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam amanatnya pada upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026), Presiden secara khusus menyoroti kualitas fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun oleh Korps Bhayangkara.
Presiden menyebutkan bahwa dapur-dapur MBG yang diinisiasi oleh Polri merupakan fasilitas terbaik di kelasnya. Bahkan, kualitas tersebut tidak hanya diakui di dalam negeri, melainkan telah mendapat sorotan positif dari berbagai lembaga internasional yang meninjau langsung operasional dapur tersebut di Indonesia. Keunggulan ini mencakup standar keamanan pangan yang ketat, mulai dari sertifikasi higiene hingga kualitas air yang terjamin.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pemaparannya mengungkapkan bahwa hingga Juni 2026, Polri telah membangun 1.415 unit SPPG, dengan 828 di antaranya telah beroperasi penuh. Polri menargetkan penyelesaian total 1.500 dapur hingga akhir 2026, yang diproyeksikan mampu melayani 3,5 juta penerima manfaat serta menyerap lebih dari 70 ribu tenaga kerja. Listyo menekankan bahwa seluruh operasional dapur sejauh ini mampu mempertahankan rekor zero accident berkat pelatihan intensif bagi para juru masak.
Namun, di balik capaian prestasi tersebut, Polri kini tengah menghadapi ujian integritas internal yang cukup serius. Kejaksaan Agung (Kejagung) baru saja menetapkan seorang perwira tinggi aktif, yakni Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan (LMI), sebagai tersangka dalam kasus penyimpangan tata kelola program MBG. LMI, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), diduga terlibat dalam praktik pengaturan harga pengadaan alat makan atau food tray bagi mitra SPPG.
Modus operandi yang dilakukan tersangka melibatkan permintaan kepada pihak swasta untuk mendirikan perusahaan sebagai sarana penjualan alat dengan harga yang telah di-markup. Di dalam harga tersebut, disisipkan fee sebagai imbalan agar calon mitra mendapatkan persetujuan untuk bergabung dalam program MBG. Selain keterlibatan oknum Polri, Kejagung juga tengah mendalami peran seorang oknum TNI aktif berpangkat Kolonel Cpl berinisial BU yang diduga terlibat dalam pengaturan pengadaan barang lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa institusinya tidak akan memberikan toleransi atau impunitas terhadap personel yang melanggar hukum. Polri berkomitmen untuk bersikap tegas sesuai dengan ketentuan kedinasan yang berlaku demi menjaga marwah program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas utama pemerintah. Kasus ini kini terus didalami oleh tim penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung guna mengungkap potensi keterlibatan pihak lain dalam pusaran korupsi tata kelola program nasional tersebut.
Secara keseluruhan, meskipun program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan Polri menuai pujian internasional berkat kualitas infrastruktur dan operasionalnya yang mumpuni, tantangan besar tetap ada pada aspek pengawasan internal. Keberhasilan Polri dalam mengelola dapur MBG yang diakui dunia harus dibarengi dengan komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi di dalam tubuh organisasi agar kepercayaan publik terhadap program ini tetap terjaga.
Post Comment