Sekolapedia – 23 Oktober 2026 | Akselerasi inklusi keuangan di berbagai penjuru tanah air kembali mendapat momentum besar melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tpakd Tahun 2026. Acara akbar yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” ini diselenggarakan di Grand Ballroom Convention, Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta. Forum strategis ini diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna memperkuat sinergi pusat dan daerah.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir secara langsung untuk membuka acara yang mempertemukan para gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia. Di sela-sela arahannya, suasana sempat mencair ketika Kepala Negara menyapa para pejabat daerah yang hadir satu per satu. Presiden sempat melontarkan candaan ringan saat mencari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang berhalangan hadir karena harus turun tangan memimpin langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Gunung Ciremai. Di sisi lain, Presiden juga menyapa Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie dan menanyakan ikatan keluarganya dengan Presiden ke-3 RI, B.J. Habibie, yang dijawab dengan tegas dan disambut tepuk tangan meriah peserta.
Selain momen keakraban tersebut, agenda utama dalam forum tpakd tahun ini berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan dari tingkat bawah. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian mulai dari pedesaan, petani, nelayan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebagai langkah konkret, Presiden secara resmi meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Lembaga baru ini dibentuk untuk memastikan setiap keluarga di Indonesia memiliki ketahanan ekonomi serta akses pembiayaan yang memadai dan aman dari jeratan pinjaman ilegal.
Berbagai program strategis nasional turut dipaparkan untuk mendukung pergerakan ekonomi kerakyatan tersebut, di antaranya:
- Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir guna melindungi pelaku usaha kecil dari jeratan utang berbunga tinggi.
- Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan sektor prioritas bagi petani, nelayan, serta UMKM.
- Program Satu Orang Satu Rekening dan Simpanan Pelajar (Simpel) demi meningkatkan literasi keuangan sejak usia dini.
Antusiasme tinggi juga ditunjukkan oleh berbagai pemerintah daerah yang hadir dalam forum tpakd ini. Bupati Aceh Singkil, H. Safriadi Oyon, menegaskan pentingnya perluasan akses pembiayaan formal bagi UMKM lokal agar memiliki daya saing tinggi. Komitmen serupa juga digaungkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang hadir melalui Bupati H. M. Toha Tohet untuk membawa kesejahteraan hingga ke pelosok desa.
Sementara itu, apresiasi khusus turut diraih oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang sukses membawa pulang penghargaan prestisius dalam kategori wilayah regional Kalimantan. Meskipun jajaran pimpinan tertinggi sedang fokus pada agenda strategis energi dan penanganan darurat di daerah, Pemprov Kaltim tetap memastikan perwakilan resminya hadir di Jakarta untuk menerima penghargaan tersebut.
Melalui penyelenggaraan tpakd tahun ini, kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga jasa keuangan diharapkan mampu membuka peluang usaha seluas-luasnya. Upaya kolektif ini diyakini tidak hanya memperkuat struktur ekonomi keluarga, tetapi juga mewujudkan pemerataan kesejahteraan yang dirasakan secara nyata oleh seluruh rakyat Indonesia.