Kontradiksi Data vs Persepsi: Gerindra Kritik Kinerja Bakom Terkait Rendahnya Approval Rating Prabowo

Sekolapedia – 02 September 2026 | Jakarta – Dinamika politik di Senayan kembali memanas menyusul adanya jurang pemisah yang lebar antara pencapaian indikator ekonomi pemerintah dengan persepsi masyarakat. Dalam sebuah rapat kerja yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, legislator Gerindra kritik kinerja Bakom terkait rendahnya approval rating Prabowo yang dinilai tidak mencerminkan realitas capaian objektif pemerintah selama dua tahun terakhir.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sugiat Santoso, melontarkan kritik tajam terhadap Badan Komunikasi (Bakom) RI. Ia menyoroti fenomena di mana angka-angka keberhasilan pemerintah justru tidak sampai ke telinga rakyat, sehingga memicu sentimen negatif. Ketika legislator Gerindra kritik kinerja Bakom, Sugiat menegaskan bahwa komunikasi publik pemerintah saat ini sedang mengalami kegagalan dalam menerjemahkan data menjadi narasi yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Jurang Antara Indikator Ekonomi dan Opini Publik

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat kerja bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Senin (31/8/2026), terdapat kontradiksi yang mencolok. Di satu sisi, indikator makroekonomi menunjukkan performa yang sangat kuat, namun di sisi lain, survei dari berbagai lembaga independen menunjukkan angka kepuasan publik yang mengkhawatirkan.

Sugiat merujuk pada hasil survei dari lembaga seperti SMRC dan Tempo yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik atau approval rating terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berada di bawah angka 50 persen. Fenomena ini memicu pertanyaan besar mengenai efektivitas komunikasi negara. Saat legislator Gerindra kritik kinerja Bakom, ia menekankan bahwa angka di bawah 50 persen tersebut sangat bertolak belakang dengan capaian kuantitatif yang ada di lapangan.

Berikut adalah perbandingan antara capaian kuantitatif pemerintah dengan persepsi publik yang disampaikan dalam rapat:

Kegagalan Narasi dan Pentingnya Peran Bakom

Lebih lanjut, Sugiat menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama hingga kedua tahun 2026 yang stabil di atas 5 persen seharusnya menjadi modal kuat untuk membangun kepercayaan masyarakat. Mengingat proyeksi pertumbuhan ekonomi global hanya berada di kisaran 3 persen, posisi Indonesia sebenarnya sangat solid secara fundamental.

Namun, masalah muncul ketika masyarakat justru merasa ekonomi sedang menuju krisis. Hal ini menjadi alasan mengapa legislator Gerindra kritik kinerja Bakom, karena fungsi utama badan tersebut seharusnya adalah memberikan edukasi dan klarifikasi atas ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar di masyarakat. Ketidakmampuan Bakom dalam mengelola narasi membuat masyarakat gagal melihat bahwa daya beli sebenarnya masih terjaga, yang dibuktikan dengan kuatnya angka konsumsi rumah tangga sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Sugiat kembali ungkit rendahnya approval rating Prabowo sebagai sinyal darurat bagi tim komunikasi kepresidenan. Ia menegaskan bahwa tanpa adanya perbaikan strategi komunikasi, capaian-capaian besar seperti investasi Rp1.000 triliun dan pertumbuhan ekonomi yang stabil hanya akan menjadi angka mati di atas kertas tanpa memberikan dampak politis berupa dukungan publik.

Pemerintah diharapkan segera melakukan langkah strategis untuk memperbaiki pola komunikasi mereka. Bakom harus mampu menerjemahkan bahasa statistik yang kaku menjadi bahasa keseharian yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, agar tidak terjadi misinformasi yang dapat mengganggu stabilitas persepsi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Secara keseluruhan, kritik ini menjadi pengingat bahwa dalam tata kelola pemerintahan modern, keberhasilan teknokrasi dan ekonomi harus berjalan beriringan dengan keberhasilan komunikasi politik. Jika pemerintah hanya fokus pada angka tanpa mampu mengelola narasi, maka kesenjangan antara kinerja nyata dan kepercayaan publik akan terus melebar.