Darurat Karhutla 2026: Polri Tetapkan Ratusan Tersangka, Presiden Prabowo Perketat Aturan Pembukaan Lahan

Sekolapedia – 09 September 2026 | Situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia memasuki fase kritis pada tahun 2026. Menanggapi eskalasi bencana yang semakin meluas, Polri tetapkan ratusan tersangka kasus karhutla, ada yang sengaja bakar lahan guna memberikan efek jera bagi para pelaku. Langkah tegas kepolisian ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak lagi menoleransi praktik pembakaran hutan yang merugikan ekosistem dan kesehatan masyarakat.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pihaknya telah mengamankan 138 tersangka. Dari jumlah tersebut, mayoritas pelaku melakukan pembakaran dengan unsur kesengajaan. Berikut adalah rincian data tersangka yang dirilis oleh Mabes Polri:

Selain menyasar individu, kepolisian juga tengah mendalami keterlibatan delapan korporasi dalam rangkaian bencana ini. Sebagai bagian dari tindakan administratif, instansi terkait dilaporkan telah membekukan izin usaha 18 perusahaan dan mencabut izin 42 entitas lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Polri tetapkan ratusan tersangka kasus karhutla, ada yang sengaja bakar lahan bukan sekadar angka, melainkan upaya sistematis untuk membersihkan sektor industri dari praktik ilegal.

Merespons kondisi ini, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah kebijakan yang sangat tegas melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Salah satu poin krusial dalam Inpres tersebut adalah pengetatan ruang pengecualian atas dasar kearifan lokal. Selama ini, kearifan lokal sering kali menjadi celah hukum bagi pembukaan lahan secara tradisional, namun kini pemerintah mewajibkan pemenuhan persyaratan kumulatif yang sangat ketat agar tidak disalahgunakan.

Presiden Prabowo dalam rapat terbatas yang digelar pada 7 September 2026 menekankan bahwa Indonesia sebagai negara di kawasan Ring of Fire harus memperkuat mitigasi bencana. Ia menginstruksikan peningkatan alokasi anggaran mitigasi secara signifikan. Kebijakan ini diambil mengingat dampak karhutla yang sangat masif, di mana per akhir Agustus 2026, bencana ini telah berdampak pada lebih dari 10 juta orang dengan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp29,45 triliun oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS).

Dampak sosial dari kebakaran ini pun sangat nyata, mulai dari penyebaran infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) hingga kerugian aset fisik yang luas. Mengingat skala kerusakan yang terjadi, para pakar hukum tata negara menilai bahwa pemerintah secara teori dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun peradilan perdata jika terbukti terdapat kelalaian dalam prosedur pencegahan.

Penegakan hukum yang dilakukan saat ini menunjukkan komitmen negara dalam menghadapi krisis lingkungan. Dengan fakta bahwa Polri tetapkan ratusan tersangka kasus karhutla, ada yang sengaja bakar lahan, diharapkan ada pergeseran paradigma di tingkat masyarakat dan pelaku usaha. Penegakan hukum pidana, perdata, dan sanksi administratif akan diterapkan secara berlapis terhadap siapa pun, baik perseorangan, korporasi, maupun pejabat publik yang membiarkan pembakaran terjadi.

Sebagai penutup, integrasi antara kebijakan anggaran mitigasi dari pemerintah pusat, penegakan hukum yang agresif oleh Polri, serta pengetatan aturan pembukaan lahan melalui Inpres terbaru menjadi kunci utama dalam memutus rantai bencana karhutla di masa mendatang. Upaya ini diharapkan mampu melindungi jutaan rakyat Indonesia dari dampak buruk asap dan kerusakan ekosistem yang berkelanjutan.