Menilik Wajah Kesejahteraan Rakyat: Dari Kisah Buruh Pengupas Bawang hingga Komitmen APBN Prabowo

Sekolapedia – 15 Agustus 2026 | Dalam sebuah pidato kenegaraan yang penuh makna di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyoroti realitas kehidupan masyarakat kelas bawah, termasuk nasib para buruh yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Presiden tidak hanya berbicara mengenai angka-angka makro ekonomi, tetapi juga menghadirkan sosok nyata sebagai representasi dari perjuangan rakyat kecil dalam upaya mencapai kesejahteraan.

Salah satu sosok yang menarik perhatian ratusan anggota dewan adalah Susanah, seorang buruh harian asal Kabupaten Bogor. Susanah bekerja sebagai pengupas bawang dengan upah sebesar Rp700.000 per kilogram. Melalui kehadiran Susanah, Presiden menekankan pentingnya peran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako yang telah membantu menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anaknya di tengah keterbatasan ekonomi.

Kehadiran Susanah menjadi simbol betapa krusialnya kehadiran negara bagi para pekerja sektor informal. Selain Susanah, Presiden juga memperkenalkan Margarelitha Rohi dari Kupang, NTT, yang merupakan seorang pedagang sekaligus perawat bagi tantenya yang sudah lanjut usia. Melalui bantuan sosial ATENSI, keluarga Margarelitha mendapatkan penopang ekonomi yang sangat berarti bagi kehidupan sehari-hari mereka.

APBN sebagai Alat Perjuangan Rakyat

Dalam penyampaian Pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2027, Presiden Prabowo menegaskan bahwa APBN bukanlah sekadar dokumen keuangan negara yang bersifat administratif. Beliau menyatakan bahwa APBN adalah alat perjuangan untuk melindungi rakyat dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Negara dituntut untuk hadir secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari sektor pertanian hingga perlindungan bagi kaum buruh. Berikut adalah beberapa poin utama komitmen kehadiran negara yang disampaikan Presiden:

• Sektor Pertanian: Penyediaan pupuk, teknologi, dan dukungan bagi petani agar produktivitas meningkat.
• Sektor Kelautan: Dukungan kapal dan fasilitas penyimpanan hasil tangkapan bagi nelayan.
• Sektor Ketenagakerjaan: Perlindungan bagi buruh dalam bekerja dan berkarya agar mendapatkan hak-hak yang layak.
• Kesejahteraan Sosial: Pemenuhan pangan bergizi, akses pendidikan, perumahan, kesehatan, serta air bersih dan listrik.

Digitalisasi Bansos: Memangkas Birokrasi dan Biaya

Presiden juga memaparkan kemajuan signifikan dalam penyaluran bantuan sosial melalui sistem digitalisasi. Inovasi ini bertujuan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan transparan, sekaligus menghilangkan praktik pungutan liar atau biaya tambahan yang selama ini membebani masyarakat rentan. Perbandingan efisiensi penyaluran bantuan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Digitalisasi ini diharapkan dapat menjamin bahwa kerja keras masyarakat, termasuk para buruh dan petani, tidak menjadi sia-sia karena terhambat oleh kendala birokrasi. Pemerintah berkomitmen bahwa bantuan sosial hadir bukan untuk menggantikan etos kerja rakyat, melainkan sebagai jaring pengaman agar mereka dapat terus berjuang memperbaiki taraf hidup.

Namun, tantangan ekonomi di lapangan tetap nyata. Data menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menghadapi kendala kemiskinan yang cukup tinggi, di mana jutaan rumah tangga tani dan buruh tani masih berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, selain bantuan langsung, penguatan pengetahuan teknis dan manajemen usaha bagi pelaku ekonomi kecil menjadi kunci untuk membangun kemandirian bangsa yang berkelanjutan.

Melalui integrasi antara kebijakan fiskal yang kuat dalam APBN dan efisiensi penyaluran bantuan sosial, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, dari petani di Ngawi hingga buruh di Bogor, dapat merasakan dampak nyata dari kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya.