Sekolapedia – 15 Agustus 2026 | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini tengah memperketat pengawasan terhadap keberadaan pengatur lalu lintas liar atau yang akrab disapa ‘Pak Ogah‘ di berbagai titik strategis. Dalam pernyataan terbarunya, Pramono: Tak boleh ada Pak Ogah di Jalan Rasuna Said [titlebase] menjadi peringatan keras bagi para pelaku yang kerap mengganggu arus lalu lintas di kawasan bisnis utama Jakarta Selatan tersebut. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa fenomena ini tidak sejalan dengan visi Jakarta untuk memperkuat posisinya sebagai kota global.
Melalui unggahan di media sosial pribadinya, Pramono menyoroti bahwa keberadaan Pak Ogah justru menciptakan kemacetan yang disengaja. Menurutnya, para oknum ini mendapatkan keuntungan finansial justru saat arus lalu lintas tersendat. “Rasuna Said ada Pak Ogah, gak boleh ada. Kenapa? Yang namanya Pak Ogah itu akan mendapatkan uang kalau ada yang macet,” ungkap Pramono pada Rabu (12/8/2026). Ia menambahkan bahwa setelah penertiban dilakukan, arus lalu lintas di koridor Rasuna Said kini terpantau jauh lebih lancar.
Pernyataan Pramono: Tak boleh ada Pak Ogah di Jalan Rasuna Said [titlebase] juga mencerminkan ambisi Jakarta untuk naik kelas. Dengan peringkat 71 dalam pemeringkatan kota global, Pramono menilai pola pikir yang membiarkan praktik liar seperti ini harus segera diubah. Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk lebih proaktif dalam mengambil langkah nyata di lapangan demi menjaga citra dan kenyamanan ibu kota.
Keresahan terhadap aksi Pak Ogah ternyata tidak hanya terjadi di pusat bisnis, tetapi juga merambah ke wilayah Jakarta Barat. Di kawasan exit Tol Rawa Buaya, aksi para pengatur lalu lintas liar ini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Tak hanya menghambat laju kendaraan, beberapa oknum bahkan melakukan tindakan kriminal dengan merusak fasilitas negara. Kasatpol PP Jakarta Barat, Herry Purnama, melaporkan bahwa para pelaku merusak posko Satpol PP yang didirikan untuk pengamanan kawasan, bahkan mencuri kursi-kursi yang ada di sana.
Menanggapi hal tersebut, pihak berwenang telah mengambil tindakan tegas. Berikut adalah ringkasan upaya penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah:
- Penjangkauan Rutin: Satpol PP bekerja sama dengan unsur Tiga Pilar dan Dinas Sosial melakukan penjangkauan secara berkala untuk membawa para pelaku ke panti sosial.
- Penegakan Hukum: Kasus perusakan fasilitas negara di Rawa Buaya telah dilaporkan ke Polsek Cengkareng untuk diproses secara hukum.
- Patroli Gabungan: Pemkot Jakarta Barat mengerahkan tim gabungan Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk melakukan pengawasan intensif, terutama pada jam-jam rawan seperti pagi dan sore hari.
- Tindakan Preventif: Petugas memberikan teguran keras kepada juru parkir liar dan Pak Ogah sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 53 Tahun 2014.
Kondisi Jalan H.R. Rasuna Said sendiri saat ini tengah mengalami transformasi besar. Setelah penataan sepanjang 3,8 kilometer yang mencakup pembongkaran tiang monorel terbengkalai, jalan ini telah menjadi ruang publik yang lebih tertata, termasuk dengan adanya agenda Hari Bebas Kendaraan Bermotor (CFD). Oleh karena itu, komitmen Pramono: Tak boleh ada Pak Ogah di Jalan Rasuna Said [titlebase] menjadi sangat krusial agar penataan infrastruktur yang telah dilakukan tidak sia-sia akibat gangguan ketertiban sosial.
Secara keseluruhan, tantangan Jakarta dalam bertransformasi menjadi kota global memerlukan sinergi antara pembangunan fisik dan penegakan aturan di lapangan. Penertiban Pak Ogah bukan sekadar masalah kelancaran lalu lintas, melainkan upaya menjaga martabat kota dan memastikan keamanan bagi seluruh pengguna jalan. Dengan komitmen Pramono: Tak boleh ada Pak Ogah di Jalan Rasuna Said [titlebase], diharapkan Jakarta dapat menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih profesional, tertib, dan aman bagi masyarakat maupun wisatawan mancanegara.
Post Comment