Dilema Prajurit TNI: Antara Pengabdian Tanpa Honor untuk Petani dan Kasus Kriminalitas yang Mencoreng Institusi

Sekolapedia – 12 Agustus 2026 | Dunia militer Indonesia saat ini tengah berada di tengah sorotan tajam, mencakup spektrum yang sangat kontras antara dedikasi murni pengabdian hingga pelanggaran hukum berat. Di satu sisi, sosok prajurit TNI terlihat turun langsung ke sawah untuk membantu ketahanan pangan nasional, namun di sisi lain, oknum militer justru terlibat dalam kasus tindak pidana yang melibatkan fasilitas negara.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan klarifikasi mengenai keterlibatan personel TNI dalam membantu sektor pertanian. Langkah ini diambil sebagai respons cepat dalam menghadapi fenomena El Niño ekstrem yang mengancam produksi pangan. Amran menegaskan bahwa keterlibatan para personel ini merupakan bentuk pengabdian murni untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, terutama di tengah kekurangan tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL).

Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat kesenjangan besar antara jumlah tenaga pendamping yang dibutuhkan dengan jumlah yang tersedia saat ini:

Amran menekankan bahwa para prajurit yang membantu mengolah lahan, mendorong traktor, hingga memasang pompa irigasi tidak mendapatkan honor tambahan. Mereka bekerja tanpa lembur meskipun harus turun ke lapangan pada hari Sabtu, Minggu, maupun malam hari. “Gajinya ada, tapi gaji TNI-nya. Tapi untuk kerja Sabtu, Minggu, hari libur, siang malam, memasang pompa, itu tidak ada,” tegas Amran.

Namun, narasi pengabdian ini berbanding terbalik dengan kasus hukum yang menjerat Mayor Laut Faisal Mulia. Di Pengadilan Tinggi Militer I Medan, Faisal didakwa mengedarkan narkotika jenis sabu dengan memanfaatkan fasilitas negara berupa Pesawat Udara CN 235 milik TNI Angkatan Laut. Sebanyak 12 paket sabu dikemas dalam kotak sepatu PDL TNI AL untuk dikirim menuju Madiun, Jawa Timur. Kasus ini memicu perdebatan hukum mengenai efektivitas peradilan militer dalam menangani tindak pidana umum.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai bahwa penggunaan fasilitas militer dalam tindak pidana narkotika dapat menjadi faktor pemberat hukuman bagi terdakwa. Selain itu, muncul wacana mengenai perlunya uji materi terhadap UU Peradilan Militer agar prajurit yang melakukan pidana umum dapat diadili di peradilan umum, selaras dengan semangat UU TNI yang memisahkan ranah pidana militer dan umum.

Di tengah dinamika antara pengabdian dan pelanggaran hukum tersebut, institusi TNI terus berupaya memperkuat kualitas sumber daya manusianya. Hal ini terlihat pada penutupan Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) TNI AD Gelombang II Tahun 2026 di Minahasa Selatan. Pangdam XIII/Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus, menuntut 73 bintara muda untuk menunjukkan disiplin dan loyalitas tinggi. Ia mengingatkan bahwa setiap prajurit harus mampu menjadi pribadi yang adaptif dan profesional demi menjaga nama baik almamater dan satuan.

Secara keseluruhan, wajah institusi militer saat ini menunjukkan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi terdapat prajurit yang bekerja tanpa pamrih demi kedaulatan pangan, namun di sisi lain terdapat tantangan besar dalam menjaga integritas personel agar tidak menyalahgunakan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan kriminal. Penegakan hukum yang tegas serta pembinaan mental yang berkelanjutan menjadi kunci utama dalam menjaga marwah institusi TNI di mata masyarakat.