Ambisi Swasembada Gula Nasional: Antara Kewajiban Kebun Sendiri dan Realita Lahan yang Menantang

Sekolapedia – 04 Agustus 2026 | Pemerintah Indonesia tengah mengambil langkah berani dalam upaya mengejar target swasembada gula nasional melalui kebijakan baru yang mewajibkan industri gula rafinasi memiliki kebun tebu sendiri. Kebijakan yang diinisiasi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini bertujuan untuk memperkuat struktur industri dalam negeri serta melindungi petani lokal dari gempuran gula rafinasi impor yang membanjiri pasar domestik. Namun, langkah strategis ini memicu perdebatan hangat di kalangan pelaku industri dan asosiasi petani terkait kesiapan infrastruktur dan ketersediaan lahan.

Menteri Pertanian menegaskan bahwa kewajiban kepemilikan kebun tebu bagi setiap pabrik gula pengolahan bukanlah sebuah aturan baru. Hal ini merupakan penegasan kembali atas norma yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta Peraturan Menteri Pertanian tahun 2013. Dalam regulasi tersebut, unit pengolahan hasil perkebunan yang menggunakan bahan baku impor diwajibkan membangun kebun sendiri paling lambat tiga tahun setelah beroperasi guna memastikan pasokan bahan baku yang berkelanjutan.

Meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, implementasi kebijakan ini diprediksi akan menghadapi tembok besar. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Soemitro Samadikoen, menyatakan bahwa realisasi aturan ini sangat sulit dilakukan dalam waktu dekat. Salah satu kendala utama adalah kebutuhan lahan yang sangat masif. Untuk memenuhi target pemerintah, diperkirakan dibutuhkan tambahan lahan sekitar 700.000 hektare.

Berikut adalah beberapa tantangan utama yang diidentifikasi oleh para ahli dan pelaku industri:

• Ketersediaan Lahan: Menemukan lahan seluas 700.000 hektare dalam waktu dua tahun merupakan tantangan logistik dan agraria yang sangat berat.
• Karakteristik Industri: Mayoritas pabrik gula rafinasi saat ini dibangun di kawasan pesisir dengan konsep stand alone untuk memudahkan penerimaan bahan baku impor (raw sugar), sehingga tidak terintegrasi dengan lahan perkebunan.
• Transformasi Teknologi: Perusahaan harus melakukan investasi besar untuk mengubah sistem pengolahan dari berbasis gula mentah menjadi berbasis tebu segar.
• Infrastruktur Merauke: Rencana pengembangan tebu di Merauke dinilai kurang realistis karena keterbatasan infrastruktur pendukung di wilayah tersebut.

Analis pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menambahkan bahwa setiap pabrik setidaknya membutuhkan sekitar 8.000 hingga 10.000 hektare kebun untuk menjamin suplai yang berkelanjutan. Jika lahan tersebut berada jauh dari lokasi pabrik gula, maka akan muncul masalah baru terkait biaya logistik yang membengkak.

Selain persoalan lahan dan investasi, para pengamat menekankan bahwa akar masalah industri gula nasional sebenarnya terletak pada rendahnya produktivitas tebu di dalam negeri. Terdapat penurunan signifikan pada angka rendemen dan hasil produksi per hektare jika dibandingkan dengan era keemasan industri gula Indonesia di masa lalu. Berikut adalah perbandingan data produktivitas tebu yang mencolok:

Menanggapi situasi ini, APTRI meminta pemerintah untuk tidak hanya fokus pada perluasan lahan, tetapi juga pada peningkatan kualitas budidaya. Dukungan berupa penyediaan benih unggul, penguatan riset teknologi pertanian, penyediaan pupuk yang terjangkau, serta penggunaan teknologi budidaya modern dianggap jauh lebih mendesak untuk meningkatkan rendemen tebu nasional.

Sebagai penutup, kebijakan kewajiban memiliki kebun tebu ini memang memberikan angin segar bagi petani karena adanya potensi pasar yang lebih pasti dan perlindungan dari impor. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan lahan, infrastruktur, serta pemulihan sektor riset pertanian guna mendongkrak produktivitas nasional agar target swasembada gula bukan sekadar menjadi ambisi di atas kertas.