Sekolapedia – 09 Juli 2026 | Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan baru saja melakukan perombakan signifikan dalam tata kelola perpajakan nasional. Langkah ini mencakup pembaruan aturan mengenai pihak yang berhak menjadi kuasa wajib pajak serta penyesuaian mekanisme pemungutan pajak bagi pelaku usaha di platform perdagangan elektronik atau marketplace.
Pembaruan Aturan Kuasa Wajib Pajak
Setelah lebih dari satu dekade tidak mengalami perubahan, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 yang mengatur tentang kuasa wajib pajak. Aturan ini menggantikan PMK Nomor 229/PMK.03/2014 yang selama ini menjadi acuan utama. Penetapan aturan baru ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta mengisi celah regulasi yang sebelumnya sering diperdebatkan oleh para praktisi pajak.
Dalam aturan terbaru ini, pemerintah menegaskan bahwa terdapat tiga pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak. Selain itu, beleid ini juga menetapkan persyaratan kompetensi yang lebih ketat bagi seseorang yang ingin mewakili wajib pajak di hadapan Direktorat Jenderal Pajak. Kehadiran aturan ini sekaligus menyesuaikan regulasi turunan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang.
Transparansi Pajak Marketplace
Sejalan dengan pembaruan aturan kuasa wajib pajak, pemerintah juga semakin mempertegas mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi para pelaku usaha di marketplace. Mulai 1 Agustus 2026, pemerintah menunjuk empat platform besar yaitu Tokopedia, Blibli, Shopee, dan Lazada sebagai pemungut pajak atas transaksi toko online. Kebijakan ini tertuang dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025.
Pemerintah menekankan bahwa kebijakan ini bukanlah pengenaan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme penyetoran. Jika sebelumnya pedagang harus menyetor pajak secara mandiri, kini marketplace akan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto penjual. Namun, kebijakan ini memiliki batasan yang jelas:
- Pajak hanya dikenakan bagi penjual yang memiliki omzet atau peredaran bruto di atas Rp500 juta per tahun.
- Penjual dengan omzet di bawah Rp500 juta setahun tidak dikenai PPh final, sesuai dengan ketentuan dalam UU HPP klaster PPh.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa penunjukan marketplace ini akan dilakukan secara bertahap dan nantinya akan mencakup lebih banyak platform di masa depan. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan sistem administrasi perpajakan dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital di Indonesia, sehingga baik marketplace maupun pedagang tidak lagi terbebani oleh proses administrasi yang rumit.
Sinergi Kebijakan Perpajakan
Di sisi lain, pemerintah juga terus memperkuat integritas lembaga perpajakan dengan membuka rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak Tahun Anggaran 2026. Pendaftaran yang berlangsung sejak 22 Juni hingga 13 Juli 2026 ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem peradilan pajak yang profesional dan kredibel. Para calon hakim diharapkan memiliki pengalaman panjang di bidang perpajakan agar mampu mengawal implementasi berbagai aturan baru, termasuk ketentuan mengenai kuasa wajib pajak dan pemungutan pajak marketplace.
Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil pemerintah ini mencerminkan upaya modernisasi sistem perpajakan nasional. Dengan mempertegas aturan kuasa wajib pajak dan menyederhanakan mekanisme pemungutan pajak di e-commerce, diharapkan tercipta iklim usaha yang lebih tertib, transparan, dan efisien bagi seluruh wajib pajak di Indonesia.
Post Comment