Sekolapedia – 17 Maret 2026 | Jakarta, 16 Maret 2026 – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan contoh penghematan sebelum meminta masyarakat menahan pengeluaran. Pernyataan tersebut disampaikan pada Senin (16/3/2026) menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet yang menyoroti ketidakpastian ekonomi global.
Azis mengingatkan bahwa ketegangan geopolitik, terutama konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat, dapat mengganggu alur energi melalui Selat Hormuz. Selat Hormuz, yang hanya memiliki lebar tiga puluh kilometer pada bagian terdalam, menyalurkan hampir satu per lima produksi minyak dunia setiap harinya. Jika jalur tersebut terganggu, dampaknya akan dirasakan oleh negara importir energi seperti Indonesia.
Risiko Energi dan Dampak Ekonomi
Menurut Azis, gangguan di Hormuz dapat memaksa pemerintah memilih antara menaikkan harga energi dalam negeri atau menambah beban subsidi. Kedua opsi tersebut dapat menambah tekanan pada anggaran negara yang sudah dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global.
- Indonesia masih mengandalkan impor minyak dan gas untuk memenuhi kebutuhan domestik.
- Kenaikan harga energi dapat memicu inflasi, terutama pada bahan pokok seperti beras.
- Subsidi energi yang berlebih dapat memperburuk defisit anggaran.
Untuk mengantisipasi skenario tersebut, Azis mengusulkan agar aparat negara, termasuk menteri dan anggota DPR, menerapkan langkah-langkah penghematan yang telah berhasil di negara lain. Ia menyebut contoh Pakistan yang memotong fasilitas pejabat, mengurangi penggunaan energi di kantor pemerintahan, serta menahan belanja yang tidak mendesak.
Contoh Praktik Penghematan dari Luar Negeri
Azis menyoroti kebijakan Pakistan yang meliputi:
- Pengurangan fasilitas dan tunjangan pejabat tinggi.
- Pembatasan penggunaan kendaraan dinas dan listrik di gedung pemerintah.
- Penangguhan proyek infrastruktur yang tidak prioritas.
Ia menilai bahwa langkah-langkah “tidak populer” tersebut mengirim pesan moral bahwa krisis bukan hanya beban rakyat, melainkan tanggung jawab bersama seluruh aparatur negara. “Jika rakyat melihat pemimpin hidup sederhana, mereka lebih rela berhemat,” ujarnya.
Reaksi Partai Golkar dan Kesediaan Pemotongan Gaji
Tak lama setelah pernyataan Azis, Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan kesiapan menteri dan anggota DPR Golkar untuk dipotong gaji bila negara memerlukannya. Pernyataan tersebut menggambarkan dukungan simbolik terhadap upaya pemerintah menghadapi ketidakpastian global.
Prabowo Subianto sebelumnya mencontohkan kebijakan Pakistan, termasuk pemotongan gaji menteri dan pembatasan penggunaan kendaraan dinas. Menurutnya, contoh tersebut dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam mengendalikan belanja negara pada masa krisis energi.
Implikasi Kebijakan Penghematan Terhadap Rakyat
Azis menegaskan bahwa rakyat Indonesia biasanya tidak menolak penghematan bila mereka melihat contoh konkret dari para pemimpin. Sebaliknya, apabila pemerintah tetap hidup dalam kemewahan sementara meminta masyarakat menahan pengeluaran, rasa ketidakadilan akan memicu protes.
Ia menambahkan bahwa prinsip “asketisme kekuasaan”—kemampuan pemimpin menahan diri sebelum menuntut rakyat menahan hidup mereka—harus kembali dihidupkan dalam budaya birokrasi Indonesia.
Kesimpulan
Dengan mengingat ancaman geopolitik yang dapat mengganggu pasokan energi, serta tekanan inflasi yang menyertai kenaikan harga minyak, kebutuhan akan contoh penghematan dari pemerintah menjadi semakin mendesak. Pernyataan Azis Subekti dan dukungan dari Partai Golkar menegaskan bahwa langkah-langkah penghematan tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga moral. Jika pemerintah mampu menampilkan sikap hemat, maka rakyat diperkirakan akan lebih bersedia berkorban demi stabilitas ekonomi nasional.
Post Comment