Tiga nama menteri yang disindir oleh Jusuf dalam kritiknya di atas antara lain adalah Mr. Assaat, Menteri Dalam Negeri, dr. Abdul Halim, Menteri Pertahanan, dan dr. Bahder Djohan, Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP & K). Mereka ini sama-sama berasal dari Minangkabau, kampung halaman Natsir.
Dalam kritiknya, Jusuf turut mengomentari kecenderungan ideologi yang dianut oleh menteri-menteri di bawah komando Natsir. Menurutnya, sekali pun secara lahiriah kabinet diisi oleh orang-orang tak berpartai, tetapi, “sebenarnya memeluk satu aliran politik yang tertentu.”[8] Jusuf tujukan sindiran tersebut kepada menteri-menteri yang berhaluan sosialis. Dalam kabinet yang disusun Natsir, memang terdapat beberapa orang tak berpartai yang mempunyai kecenderungan dekat dan menganut paham sosialisme. Bahkan, wakilnya Natsir, yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX dikenal sebagai tokoh yang alam pikirannya sangat lekat dengan sosialisme, walaupun ia sendiri bukan anggota partai sosialis.
Dalam kritik itu, Jusuf juga meluapkan kekecewaannya kepada Natsir yang malah tidak menyerahkan posisi dua kementerian strategis; Menteri Pertahanan dan Menteri PP & K, kepada Masyumi. Padahal, ketika sedang melobi PNI, Natsir bersikeras mempertahankan posisi dua menteri itu supaya dipegang oleh partainya. Selain kritiknya di atas, masih banyak lagi kritik yang dilontarkan Jusuf selama pemerintahan Kabinet Natsir.
