Latar belakang

Pemerintahan dalam negeri bagi Irlandia mendominasi debat politik antara kedua negera sejak Perdana Menteri William Ewart Gladstone memperkenalkan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Dalam Negeri tahun 1886, yang dimaksudkan untuk memungkinkan sebuah undang-undang pemerintahan sendiri dan otonomi nasional bagi Irlandia, namun ditolak oleh Dewan Rakyat Britania Raya. Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Dalam Negeri kedua, tujuh tahun kemudian setelah disahkan oleh Dewan Rakyat Britania Raya, diveto oleh Dewan Bangsawan Britania Raya. Kemudian Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Dalam Negeri ketiga diperkenalkan pada tahun 1912, yang menyebabkan krisis di Irlandia antara mayoritas penduduk Nasionalis dengan Unionis di Ulster.^[9]

Pada 28 September 1912 di Balai Kota Belfast lebih dari 450.000 Unionis menandatangani Perjanjian Ulster untuk menolak pemberian Pemerintahan Dalam Negeri. Hal ini diikuti pada Januari 1913 dengan dibentuknya Sukarelawan Ulster terdiri dari para Unionis pria dewasa untuk menentang pengesahan dan pelaksanaan RUU tersebut melalui kekuatan senjata jika diperlukan.^[10] Pembentukan Sukarelawan Ulster adalah (menurut Eoin MacNeill) dihasut, disetujui, dan didanani oleh Tory Inggris bersama dengan partai besar Britania lainnya, golongan Liberal, tidak merasa "dirinya sangat terganggu oleh tindakan itu."^[11]

Prakarsa

Prakarsa diadakannya serangkaian pertemuan menjelang peresmian Sukarelawan Irlandia berasal dari Persaudaraan Republikan Irlandia (IRB).^[12] Bulmer Hobson — pendiri bersama pramuka taruna republikan, Fianna Éireann, dan anggota Persaudaraan Republikan Irlandia — percaya bahwa IRB harus memanfaatkan pembentukan Sukarelawan Ulster sebagai "alasan untuk mencoba meyakinkan khalayak untuk membentuk sebuah kekuatan sukarelawan Irlandia".^[13]