Raja sebagai panglima

Tradisi sejarah Romawi menggambarkan raja sebagai pemimpin politik, keagamaan, dan militer. Raja mengerahkan warga, menunjuk perwira, memimpin perang, dan membagikan hasil kemenangan. Senat dan pertemuan rakyat mempunyai peran dalam kehidupan negara, tetapi bentuk serta kewenangan lembaga-lembaga pada masa awal tidak dapat direkonstruksi secara pasti karena sumber tertulis berasal dari masa yang jauh lebih kemudian.^[11][12]

Masyarakat awal Roma tersusun dalam keluarga besar dan gens. Para pemimpin keluarga menyediakan pengikut bersenjata dan dapat menjalankan perang yang tidak sepenuhnya terpisah dari persaingan antarklan. Kisah perang gens Fabia melawan Veii mungkin mempertahankan ingatan mengenai kemampuan kelompok aristokrat mengerahkan kekuatan di luar tentara negara, walaupun rincian tradisionalnya tidak pasti.^[11]

Sistem Servius Tullius

Tradisi menghubungkan Raja Servius Tullius dengan pengelompokan warga berdasarkan kekayaan dalam sensus dan Comitia Centuriata. Kelompok yang lebih kaya menyediakan perlengkapan yang lebih mahal, menempati kelas militer lebih tinggi, dan mempunyai suara lebih awal dalam majelis. Para equites menyediakan kavaleri, sementara kelas-kelas pemilik tanah mengisi infanteri berat dan ringan.^[13]

Dengan demikian, kedudukan militer dan hak politik berkaitan dengan kemampuan ekonomi. Warga yang mampu menyediakan kuda atau perlengkapan berat menerima kedudukan yang lebih tinggi dalam pertempuran dan pemungutan suara. Namun, para sejarawan memperdebatkan tanggal serta bentuk asli sistem tersebut; susunan yang dijelaskan Livius kemungkinan memuat unsur dari republik yang lebih kemudian.^[12]

Tentara warga dan kewajiban politik

Setelah penghapusan monarki, komando utama diberikan kepada dua konsul yang dipilih setiap tahun. Praetor, diktator, dan pejabat tertentu juga dapat memegang imperium. Pembatasan masa jabatan, kolegialitas, hak veto, dan pertanggungjawaban setelah menjabat dimaksudkan untuk mencegah kekuasaan militer permanen terkumpul pada seorang individu.^[1]

Legiun republik pada dasarnya dibentuk melalui pemanggilan warga yang memenuhi syarat. Kewajiban militer berkaitan dengan sensus, usia, kepemilikan, dan status kewarganegaraan. Perang dipahami sebagai kewajiban warga, tetapi kampanye juga dapat menghasilkan rampasan, gaji, tanah, dan kehormatan.^[14]

Pasukan sekutu Italia atau socii menyediakan bagian besar tenaga militer. Mereka menjalani kampanye di bawah komando Romawi tanpa mempunyai hak politik yang sama dengan warga Roma. Ketidakseimbangan antara beban militer dan hak kewarganegaraan akhirnya menjadi salah satu penyebab Perang Sosial.^[15]

Magistrat dan komando

Pada masa republik menengah, seorang konsul biasanya menerima wilayah operasi atau provincia melalui undian, kesepakatan, atau keputusan Senat. Senat mengatur jumlah pasukan, pendanaan, perbekalan, perpanjangan komando, dan pemberian kemenangan, meskipun majelis rakyat juga dapat menentukan komando dalam keadaan tertentu.^[1]

Kemenangan militer sangat penting dalam cursus honorum. Seorang bangsawan memperoleh ketenaran, klien, rampasan, dan kemungkinan triumphus melalui kampanye yang berhasil. Monumen, pidato pemakaman, nama keluarga, dan catatan kemenangan mengabadikan pencapaian militer antargenerasi.^[2]

Persaingan tersebut mendorong perluasan Romawi, tetapi juga dibatasi norma kolektif aristokrasi. Seorang komandan diharapkan menyerahkan pasukan setelah masa tugasnya, merayakan kemenangan hanya dengan persetujuan negara, dan kembali menjadi warga sipil. Pada sebagian besar republik menengah, tentara tetap dipahami sebagai tentara rakyat Romawi, bukan milik pribadi seorang panglima.^[16]

Perluasan dan promagistrat

Ekspansi di luar Italia memerlukan kampanye yang lebih lama dan garnisun di provinsi. Komando konsul dan praetor semakin sering diperpanjang sehingga mereka bertugas sebagai prokonsul atau propraetor. Perpanjangan tersebut memungkinkan kesinambungan operasi, tetapi mengurangi efektivitas pembatasan tahunan atas kekuasaan militer.^[1]

Perang besar juga memberi panglima kesempatan mengelola uang, rampasan, kerajaan klien, dan negosiasi diplomatik dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pengaruh yang diperoleh di provinsi dapat digunakan untuk memperkuat kedudukan politik ketika mereka kembali ke Roma.

Perubahan perekrutan dan persoalan “reformasi Marius”

Narasi tradisional menyatakan bahwa Gaius Marius pada 107 SM membuka legiun bagi warga miskin tanpa harta, mengubah tentara warga menjadi tentara profesional yang setia kepada panglima. Kajian modern menilai perubahan tersebut lebih bertahap. Perekrutan warga miskin telah terjadi sebelumnya, sedangkan standardisasi perlengkapan, reorganisasi taktis, dan perubahan masa dinas tidak dapat semuanya dikaitkan dengan satu paket reformasi Marius.^[17][18]

Meskipun demikian, perang yang panjang, perluasan komando, dan perekrutan warga yang bergantung pada gaji meningkatkan arti hubungan antara prajurit dan panglima. Seorang panglima dapat memperjuangkan pembagian rampasan, tanah, kewarganegaraan, atau tunjangan bagi veteran. Keberhasilan tuntutan tersebut sering bergantung pada pengaruh politik pribadi panglima di Roma.^[15]

Marius, Saturninus, dan tanah veteran

Pada 100 SM, tribunus plebis Lucius Appuleius Saturninus mengusulkan pembagian tanah kepada veteran Marius. Kerja sama antara jenderal, tribun, dan veteran memperlihatkan bagaimana penyelesaian pascaperang dapat menjadi persoalan politik nasional. Ketika kekerasan pecah, Senat mengeluarkan senatus consultum ultimum dan memerintahkan Marius sebagai konsul untuk memulihkan ketertiban. Marius akhirnya menindak mantan sekutu politiknya.^[19]

Masalah tanah veteran berulang pada masa Pompeius, Caesar, dan para triumvir. Veteran merupakan kelompok politik sekaligus militer: mereka telah dibebastugaskan, tetapi dapat dipanggil kembali dan mempunyai kepentingan bersama terhadap pemenuhan janji panglima.

Perang Sosial

Perang Sosial pecah ketika banyak sekutu Italia menuntut kewarganegaraan dan hak politik setelah lama menyediakan pasukan bagi Roma. Perang tersebut memaksa pemerintah menawarkan kewarganegaraan kepada komunitas yang tetap setia atau menyerah. Integrasi orang Italia memperluas basis warga Romawi dan mengubah perekrutan tentara.^[20]

Konflik itu juga menghasilkan sejumlah besar pasukan berpengalaman di bawah panglima ambisius. Persaingan untuk memperoleh komando perang melawan Mithridates VI dari Pontos segera memicu krisis baru antara Marius dan Sulla.

Mars Sulla ke Roma

Pada 88 SM, Senat memberikan komando melawan Mithridates kepada Sulla. Melalui dukungan tribun Publius Sulpicius Rufus, majelis kemudian memindahkan komando kepada Marius. Sulla pergi ke pasukannya di Nola dan meyakinkan enam legiun agar mengikutinya ke Roma.^[3]

Tindakan tersebut melanggar kebiasaan fundamental bahwa tentara bersenjata tidak digunakan untuk menguasai kota dan lembaga politik. Sebagian besar perwira senior menolak ikut, tetapi prajurit mendukung Sulla karena khawatir kehilangan kampanye, rampasan, dan peluang ekonomi.^[3]

Sulla merebut Roma, memulihkan keputusannya, lalu berangkat ke Timur. Cinna dan Marius kemudian menguasai kota. Pada 83 SM, Sulla kembali dengan tentara yang setia kepadanya, memenangkan perang saudara, melaksanakan proskripsi, dan menjadi diktator. Ia merombak konstitusi serta mendirikan permukiman veteran di Italia.^[16]

Sulla akhirnya mengundurkan diri, tetapi tindakannya menunjukkan bahwa seorang panglima dapat menggunakan loyalitas legiun untuk mengalahkan lawan politik dan membentuk kembali negara.

Komando luar biasa dan Triumvirat Pertama

Pada dekade-dekade berikutnya, majelis dan Senat memberikan komando luas kepada individu seperti Pompeius. Lex Gabinia tahun 67 SM memberinya kekuasaan besar untuk melawan bajak laut, sedangkan Lex Manilia memperluas komandonya dalam perang melawan Mithridates. Kemenangan Pompeius memberinya pasukan, klien, kekayaan, dan pengaruh di Timur.^[21]

Marcus Licinius Crassus, Pompeius, dan Caesar membentuk kerja sama politik yang kemudian disebut Triumvirat Pertama. Masing-masing menggunakan kekayaan, jaringan politik, atau kemenangan militer untuk memperoleh komando dan melindungi kepentingannya. Caesar memperoleh komando panjang di Galia, membangun hubungan kuat dengan legiunnya melalui kemenangan, pembayaran, penghargaan, dan pengalaman bersama.^[4]

Caesar dan perang saudara

Ketika masa komandonya berakhir, Caesar menghadapi kemungkinan kehilangan kekebalan hukum dan dituntut oleh lawan-lawannya. Kegagalan mencapai kompromi mengenai pelucutan pasukan bersama mendorongnya menyeberangi Rubikon pada Januari 49 SM.^[4]

Sebagian besar senator terkemuka meninggalkan Roma bersama Pompeius. Legiun Caesar memungkinkan ia merebut Italia, mengalahkan pasukan republik di Hispania, dan kemudian mengalahkan Pompeius di Pertempuran Farsalos. Setelah perang lanjutan di Afrika dan Hispania, Caesar menjadi diktator seumur hidup.^[21]

Caesar memperluas Senat, mengatur koloni veteran, memberi kewarganegaraan, dan memusatkan komando. Pembunuhannya pada 44 SM tidak memulihkan kestabilan republik karena para pembunuh tidak mempunyai kekuatan militer dan program politik yang mampu mengatasi pasukan serta veteran Caesar.

Triumvirat Kedua dan perang terakhir republik

Markus Antonius, Lepidus, dan Oktavianus membentuk Triumvirat Kedua pada 43 SM sebagai lembaga resmi dengan kewenangan luar biasa. Mereka melakukan proskripsi, mengalahkan Brutus dan Cassius di Pertempuran Filipi, dan membagi wilayah kekuasaan.^[22]

Penyelesaian veteran setelah Filipi menyebabkan penyitaan tanah di Italia dan perlawanan politik. Para triumvir berulang kali mengandalkan donasi, janji tanah, dan penambahan pasukan untuk mempertahankan dukungan tentara.

Setelah Lepidus disingkirkan dan Sextus Pompeius dikalahkan, dunia Romawi terbagi antara Antonius di Timur dan Oktavianus di Barat. Kemenangan Oktavianus dan Marcus Vipsanius Agrippa di Pertempuran Actium pada 31 SM mengakhiri perlawanan utama. Penguasaan seluruh kekuatan militer memungkinkan Oktavianus menyusun tatanan politik baru.^[22]

Monopoli komando

Pada 27 SM, Oktavianus menerima gelar Augustus. Ia secara resmi mengembalikan sejumlah kewenangan kepada Senat dan rakyat, tetapi mempertahankan kendali atas provinsi yang menampung sebagian besar legiun. Pada 23 SM, imperium proconsulare maius memberinya kewenangan prokonsuler yang lebih tinggi daripada gubernur lain.^[23]

Senat masih menetapkan gubernur provinsi tertentu, tetapi provinsi dengan pasukan besar umumnya dikelola atas nama kaisar. Para legatus legiun dan gubernur kekaisaran bertindak sebagai wakilnya. Kemenangan tentara secara ideologis menjadi kemenangan kaisar, meskipun operasi dipimpin panglima bawahan.

Augustus membatasi kesempatan senator lain membangun basis militer mandiri. Mesir dipimpin prefek dari golongan equites, dan senator dilarang memasuki provinsi tersebut tanpa izin karena kekayaan, pasokan gandum, dan jumlah pasukannya.^[10]

Tentara tetap

Setelah perang saudara, Augustus mengurangi jumlah legiun dan membentuk angkatan bersenjata tetap yang ditempatkan terutama di perbatasan. Prajurit menerima gaji teratur dan menjalani masa dinas yang ditentukan, meskipun panjang masa tersebut berubah.^[17]

Pada 6 M, Augustus membentuk aerarium militare untuk membayar tunjangan pensiun veteran. Dana tersebut ditopang sumbangan awal kaisar serta pajak warisan dan penjualan. Kebijakan itu mengurangi ketergantungan veteran pada penyitaan tanah dan patronase darurat seorang panglima.^[5]

Tentara bersumpah setia kepada kaisar. Potret, nama, dan hari peringatan keluarga kekaisaran hadir dalam kehidupan satuan. Gaji, penghargaan, promosi, dan pemberian khusus atau donativum menghubungkan kesejahteraan prajurit dengan penguasa.^[5]

Legiun, auxilia, dan kewarganegaraan

Legiun terutama merekrut warga Romawi. Pasukan auxilia merekrut banyak penduduk provinsi yang bukan warga. Setelah masa dinas yang biasanya sekitar 25 tahun, prajurit auxilia dapat memperoleh kewarganegaraan Romawi beserta hak tertentu bagi keluarganya, sebagaimana dibuktikan oleh diploma militer.^[24]

Dinas militer karena itu menjadi alat integrasi politik. Para veteran menetap di koloni atau kota provinsi, membawa kewarganegaraan, hukum, bahasa administrasi, dan hubungan dengan negara Romawi.

Garda Praetoria

Augustus membentuk Garda Praetoria dari kohor-kohor pengawal yang sebelumnya digunakan para panglima republik akhir. Sebagian kohor ditempatkan dekat Roma, kemudian dikonsentrasikan dalam satu kamp oleh Sejanus pada masa Tiberius.^[25]

Karena berada dekat ibu kota dan istana, Garda Praetoria memperoleh pengaruh politik yang tidak dimiliki sebagian besar legiun perbatasan. Mereka melindungi kaisar, tetapi juga dapat membantu menjatuhkan atau mengangkatnya.

Pemberontakan tahun 14 M

Setelah kematian Augustus, legiun di Pannonia dan Germania memberontak. Para prajurit mengeluhkan panjang masa dinas, rendahnya gaji, kerasnya disiplin, dan buruknya kondisi pensiun. Pemberontakan tersebut menunjukkan bahwa transisi dinasti tidak hanya memerlukan pengakuan Senat, tetapi juga penerimaan tentara.^[26]

Drusus Muda memulihkan ketertiban di Pannonia, sedangkan Germanicus menangani legiun Rhein. Sebagian tentara menawarkan dukungan politik kepada Germanicus, tetapi ia menolak menantang Tiberius.

Kaisar, Senat, dan komando

Para kaisar Julio-Claudian jarang memimpin kampanye besar secara langsung setelah Tiberius. Mereka bergantung pada anggota keluarga, gubernur, dan legatus, sambil menjaga agar seorang panglima yang berhasil tidak menjadi pesaing politik.

Pengadilan terhadap panglima, pemindahan komando, dan pengawasan hubungan keluarga menjadi alat pengendalian. Namun, kaisar juga harus memberi penghargaan kepada perwira dan mempertahankan kehormatan aristokrasi senator agar sistem dapat berfungsi.^[5]

Peran Praetoria

Pada 41 M, anggota Garda Praetoria membunuh Caligula. Setelah itu, sekelompok prajurit menemukan dan menyatakan Claudius sebagai kaisar. Senat mempertimbangkan pemulihan republik, tetapi tidak memiliki kekuatan bersenjata yang dapat menandingi pengawal.^[25]

Claudius memberi donativum kepada Praetoria, memperkuat preseden bahwa pengangkatan kaisar disertai pembayaran kepada pasukan. Pada 54 M, dukungan pengawal membantu memastikan suksesi Nero.

Ketika Nero kehilangan dukungan gubernur dan tentara pada 68 M, Senat menyatakan dirinya musuh negara. Ketiadaan mekanisme suksesi yang tetap membuka jalan bagi perang antarpasukan provinsi.

Tentara sebagai dasar kekuasaan kekaisaran

Pada abad pertama dan kedua, sebagian besar provinsi tetap stabil, tetapi tentara terus menjadi dasar terakhir kekuasaan. Kaisar mengunjungi perbatasan, mengeluarkan diploma, menaikkan pangkat, memberi donativum, dan menggunakan gelar kemenangan untuk menampilkan hubungan dengan angkatan bersenjata.^[5]

Suksesi melalui adopsi pada masa Nerva hingga Antoninus Pius sering dipandang sebagai periode pemerintahan stabil. Namun, calon tetap memerlukan posisi yang dapat diterima pasukan. Trajanus, misalnya, merupakan gubernur Germania Superior ketika diadopsi Nerva dan mempunyai reputasi militer.^[29]

Panglima provinsi dan risiko pemberontakan

Gubernur provinsi yang menguasai beberapa legiun mempunyai kemampuan menantang kaisar. Pemerintah membatasi masa jabatan, memecah komando, mengawasi komunikasi, dan dalam beberapa keadaan menahan kerabat pejabat di lingkungan istana. Namun, perang besar dapat memaksa kaisar menggabungkan banyak pasukan di bawah seorang panglima.^[5]

Pemberontakan seperti yang dilakukan Avidius Cassius pada 175 menunjukkan bahwa berita kematian kaisar, dukungan provinsi, dan kendali atas pasukan dapat memicu perebutan kekuasaan meskipun pemerintahan pusat masih berfungsi.

Tahun Lima Kaisar

Setelah pembunuhan Commodus pada akhir 192, Pertinax menjadi kaisar tetapi dibunuh Garda Praetoria setelah beberapa bulan. Garda kemudian menawarkan dukungannya kepada calon yang menjanjikan pembayaran terbesar; Didius Julianus memperoleh kekuasaan dalam peristiwa yang oleh sumber kuno digambarkan sebagai “pelelangan kekaisaran”.^[30]

Legiun provinsi menyatakan panglima mereka masing-masing: Septimius Severus di Pannonia, Pescennius Niger di Suriah, dan Clodius Albinus di Britania. Severus bergerak cepat ke Roma, membubarkan Garda Praetoria lama, menggantinya dengan prajurit dari legiun, dan mengalahkan para pesaingnya.^[31]

Kebijakan Severus

Severus menaikkan gaji tentara, memperbolehkan prajurit menjalankan kehidupan keluarga yang lebih terbuka, dan meningkatkan kesempatan perwira naik ke jabatan tinggi. Kebijakan tersebut memperkuat dukungan militer, tetapi juga meningkatkan beban fiskal negara.^[7]

Nasihat yang menurut Cassius Dio diberikan Severus kepada putra-putranya—hidup rukun, memperkaya tentara, dan mengabaikan orang lain—mungkin merupakan konstruksi sastra, tetapi mencerminkan persepsi bahwa dinasti Severus menempatkan kesetiaan tentara sebagai prioritas utama.^[32]

Pada 212, Caracalla mengeluarkan Constitutio Antoniniana yang memberikan kewarganegaraan kepada hampir seluruh penduduk bebas kekaisaran. Kebijakan itu mengubah perbedaan hukum antara perekrutan warga dan nonwarga, meskipun jenis satuan serta kedudukan prajurit tetap beragam.

Kaisar prajurit dan usurpasi

Pembunuhan Severus Alexander oleh pasukannya pada 235 sering digunakan sebagai awal Krisis Abad Ketiga. Dalam beberapa dekade berikutnya, kaisar dan pengusurpasi muncul dari komando pasukan di Rhein, Danube, Timur, Afrika, dan wilayah lain.^[7]

Suksesi tidak mempunyai aturan hukum tunggal. Keturunan, adopsi, penetapan pendahulu, pengakuan Senat, aklamasi tentara, kemenangan dalam perang, dan kendali atas ibu kota semuanya dapat digunakan untuk menyatakan legitimasi. Ketika komunikasi lambat dan ancaman eksternal memerlukan panglima dengan tentara besar, seorang komandan daerah memiliki sarana untuk mengklaim kekuasaan.^[33]

Tentara dapat mengangkat seorang panglima karena mengharapkan pembayaran, perlindungan, atau kepemimpinan yang efektif. Sebaliknya, pasukan juga dapat membunuh kaisar yang gagal membayar, kalah perang, atau dianggap mengancam kepentingan mereka.

Kerajaan tandingan dan regionalisasi

Krisis menghasilkan pemerintahan regional seperti Kekaisaran Galia di Barat dan kekuasaan Tadmur di Timur. Keduanya membangun lembaga, pasukan, dan legitimasi sendiri sambil mengklaim melindungi wilayah Romawi dari ancaman.^[34]

Regionalisasi tersebut tidak hanya mencerminkan ambisi pribadi. Pemerintah pusat sering tidak mampu memberikan pertahanan cepat, sehingga elite dan pasukan daerah mendukung penguasa yang hadir langsung.

Perubahan komando

Pada masa Gallienus, senator semakin jarang memegang komando legiun. Perwira dari golongan equites dan karier militer memperoleh kedudukan lebih besar. Perubahan itu mengurangi hubungan tradisional antara karier senator dan komando pasukan, serta memperkuat korps perwira profesional.^[35]

Kaisar seperti Aurelianus memulihkan kesatuan wilayah melalui tentara bergerak dan kampanye cepat. Namun, kestabilan jangka panjang baru dicapai melalui reorganisasi pemerintahan dan suksesi pada masa Diokletianus.

Pembagian kekuasaan

Diokletianus tidak membagi kekaisaran secara permanen menjadi dua negara. Ia membentuk Tetrarki, yaitu sistem dua Augustus dan dua Caesar yang berbagi wilayah operasi, istana, dan tanggung jawab militer di bawah gagasan satu kekaisaran.^[36]

Sistem tersebut bertujuan menyediakan penguasa yang dekat dengan setiap front dan menciptakan urutan suksesi melalui kenaikan Caesar menjadi Augustus. Para tetrark menampilkan kesatuan dalam propaganda, tetapi masing-masing bergantung pada pasukan dan jaringan pejabat di wilayahnya.

Pengunduran diri Diokletianus dan Maximianus pada 305 diikuti persaingan karena hubungan dinasti, aklamasi tentara, dan ambisi pribadi bertentangan dengan susunan resmi. Perang saudara akhirnya dimenangkan Konstantinus.

Provinsi dan pemisahan kewenangan

Pemerintah akhir abad ke-3 dan ke-4 memperbanyak provinsi serta mengelompokkannya dalam keuskupan. Kewenangan sipil dan militer semakin sering dipisahkan, sehingga seorang gubernur sipil tidak otomatis menguasai seluruh pasukan di wilayahnya.^[37]

Pemisahan tersebut meningkatkan spesialisasi dan mengurangi kemampuan seorang gubernur menggabungkan pendapatan, administrasi, dan tentara untuk pemberontakan. Namun, panglima militer tingkat tinggi masih dapat mengumpulkan kekuasaan yang sangat besar.

Perpajakan dan kebutuhan tentara

Reformasi pajak Diokletianus menyesuaikan penilaian tanah dan tenaga kerja untuk menyediakan sumber daya yang lebih dapat diperkirakan bagi pemerintah dan tentara. Negara juga menggunakan pengadaan barang, angkutan, dan kewajiban jasa untuk memenuhi kebutuhan pasukan.^[37]

Kebutuhan militer memengaruhi pembagian administratif, lokasi istana, sistem jalan, kota garnisun, dan kebijakan mata uang. Politik kekaisaran akhir tidak dapat dipisahkan dari usaha mempertahankan tentara yang lebih tersebar dan menghadapi beberapa front sekaligus.

Magister militum

Pada abad ke-4 dan ke-5, panglima tinggi bergelar magister peditum, magister equitum, atau magister militum mengendalikan sebagian besar tentara lapangan. Pejabat seperti Stilicho, Flavius Aetius, Aspar, dan Ricimer dapat mengarahkan kebijakan istana, mengangkat kaisar, atau menggulingkan lawan.^[8]

Kekuatan mereka muncul dari kombinasi komando militer, jaringan pengikut, hubungan keluarga, akses kepada istana, dan kemampuan berunding dengan kelompok di luar kekaisaran. Sejumlah panglima berasal dari keluarga non-Romawi atau mempunyai hubungan dengan kelompok barbar, tetapi beroperasi dalam struktur jabatan dan politik Romawi.

Foederati dan pasukan sekutu

Pemerintah Romawi telah lama menggunakan sekutu, tetapi istilah foederati memperoleh arti baru pada masa akhir. Kelompok atau pemimpin tertentu menyediakan pasukan berdasarkan perjanjian dan menerima pembayaran, tanah, atau pengakuan.^[40]

Pemanfaatan foederati bukan dengan sendirinya tanda bahwa negara tidak lagi memiliki tentara Romawi. Satuan reguler, pasukan daerah, pengawal, dan kelompok sekutu digunakan berdampingan. Persoalan politik muncul ketika pemerintah tidak mampu membayar atau mengendalikan panglima serta kelompok bersenjata yang mempunyai basis sendiri.

Perbedaan Timur dan Barat

Kekaisaran Barat kehilangan pendapatan dan wilayah penting pada abad ke-5, terutama setelah bangsa Vandal menguasai Afrika Utara. Berkurangnya pajak menyulitkan pemerintah mempertahankan tentara, sedangkan perang saudara terus menghabiskan pasukan.^[41]

Pemerintah Timur memiliki basis pajak yang lebih kuat, ibu kota yang terlindungi, dan kemampuan lebih besar menyeimbangkan panglima serta kelompok luar. Meskipun mengalami pemberontakan dan konflik militer, kekaisaran di Timur bertahan.

Tahun 476

Pada 476, pasukan di Italia yang menuntut tanah mengangkat Odoaker sebagai pemimpin. Ia menggulingkan Romulus Augustulus dan mengirim lambang kekaisaran ke Konstantinopel. Odoaker memerintah Italia sebagai raja sambil secara formal mengakui kedudukan kaisar Timur.^[40]

Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan kaisar yang menetap di Italia, bukan akhir seluruh negara Romawi. Kekaisaran Romawi Timur terus mempertahankan lembaga politik dan militer Romawi.

Penjelasan yang menyatakan bahwa Kekaisaran Barat runtuh semata-mata karena tentara lebih setia kepada panglima daripada negara terlalu sederhana. Loyalitas pribadi memang penting, tetapi perubahan fiskal, perang saudara, kehilangan provinsi, migrasi, diplomasi, struktur komando, dan persaingan istana juga menentukan.^[41][40]

Gaji dan donativum

Pembayaran tentara merupakan kewajiban terbesar negara kekaisaran. Gaji reguler membantu mengikat prajurit kepada pemerintah, sedangkan donativum diberikan pada peristiwa seperti kenaikan takhta, ulang tahun pemerintahan, kemenangan, atau suksesi.^[5]

Janji pembayaran yang terlalu besar dapat melemahkan keuangan, tetapi kegagalan membayar menimbulkan pemberontakan. Kaisar dan pengusurpasi karena itu harus memperoleh akses kepada kas, pajak, tambang, pencetakan uang, atau kekayaan lawan untuk mempertahankan tentara.

Penurunan mutu logam koin pada abad ke-3 berkaitan dengan kebutuhan fiskal yang besar, meskipun inflasi dan perubahan mata uang mempunyai banyak penyebab. Reformasi Aurelianus, Diokletianus, dan Konstantinus berusaha memulihkan sistem pembayaran dan pajak.

Perbekalan dan kelaparan

Tentara memerlukan gandum, ternak, pakaian, senjata, hewan angkut, dan tempat tinggal. Gangguan rantai pasokan dapat melemahkan disiplin dan mendorong pembangkangan. Penelitian kuantitatif modern menemukan hubungan antara guncangan terhadap dukungan atau perbekalan militer dan peningkatan risiko pembunuhan kaisar, walaupun sumber kuno serta data kronologisnya memiliki keterbatasan.^[42]

Pada masa kekaisaran akhir, sebagian pembayaran dan perbekalan dikumpulkan dalam bentuk barang. Pejabat sipil bertanggung jawab menyediakan kebutuhan, sementara komandan mengawasi penggunaan oleh pasukan. Hubungan antara administrasi pajak dan tentara menjadi pusat politik negara.

Tanah dan veteran

Pada republik akhir, pemberian tanah kepada veteran sering memerlukan undang-undang, pembelian, atau penyitaan. Permukiman veteran membantu seorang panglima memenuhi janji, tetapi dapat memindahkan penduduk dan menimbulkan konflik politik.

Pada masa kekaisaran, pembayaran tunai dan dana militer mengurangi penggunaan penyitaan massal di Italia. Veteran tetap menerima hak, penghargaan, atau tanah dan menjadi unsur penting dalam masyarakat provinsi.

Koloni veteran berfungsi sebagai komunitas warga dan pusat pengaruh Romawi, tetapi peran militernya berbeda menurut tempat dan masa.

Kewarganegaraan dan mobilitas sosial

Dinas dalam auxilia memberi jalan menuju kewarganegaraan pada masa Principatus. Prajurit juga dapat memperoleh status, kekayaan, dan koneksi yang membantu keluarga mereka memasuki elite kota.^[24]

Centurion dan perwira eques dapat naik ke jabatan administratif atau komando tinggi. Pada abad ke-3, karier militer menjadi jalur penting menuju pemerintahan dan bahkan takhta.